Home > Adventorial >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Juni 2017 21:46
Berupaya Kabur, Provokator Kaburnya Napi Sialang Bungkuk Di-"dor"

Sabtu, 24 Juni 2017 21:09
Polda Tempatkan 20 Sniper di Jalur Mudik

Sabtu, 24 Juni 2017 20:21
Polres Inhil Tangkap Spesialis Curat Sarang Walet

Sabtu, 24 Juni 2017 16:58
Polda Ringkus Provokator Kaburnya Ratusan Napi Sialang Bungkuk

Sabtu, 24 Juni 2017 16:15
Seorang Buruh PT Bina Duta Laksana, Tewas Tertimbun Gambut di Gaung, Inhil

Sabtu, 24 Juni 2017 14:53
Kendaraan di Basement Hotel Grand Central Belum Bisa Dievakuasi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:18
Menjambret, Dua Pemuda Sebaya di Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:12
Pelayanan PLN Kian Buruk,
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Berkirim Pesan Instagram ke Presiden Jokowi


Sabtu, 24 Juni 2017 13:41
PLN WRKR Usahakan Tak Ada Pemadaman di Hari Lebaran

Sabtu, 24 Juni 2017 11:40
Kecelakaan Maut Diselidiki, Polisi Stop Operasi Roller Coaster Transmart Pekanbaru

Sabtu, 24 Juni 2017 10:39
Tersengat Alat Setrum Ikan, BHL PT Hutahaean di Rohul Tewas Mengenaskan

Sabtu, 24 Juni 2017 10:35
Sempena Hari Bhayangkara ke-71 Polres Inhu Gelar Bakti Sosial

Sabtu, 24 Juni 2017 10:34
Pemkab Inhil Terus Upayakan Ketersedian Listrik dan Air Bersih Sampai ke Desa

Sabtu, 24 Juni 2017 02:18
Kepala Tertabrak Roller Coaster,
Seorang Karyawan Transmart Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah


Jum’at, 23 Juni 2017 16:29
Sebut Terbaik, Wakapolda Riau Kunjungi Pospam Lebaran 2017 di Duri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 13:52
Advertorial
Penyerahan Rekomendasi LKPJ Riau TA 2016,
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Istimewa


DPRD Riau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menerima penyerahan rekomendasi LKPJ Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Banyak masukan diberikan dewan untuk Pemprov.

Riauterkini-PEKANBARU- Dihadiri 40 orang, wakil rakyat di DPRD Riau gelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Penyerahan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Riau tahun anggaran 2016 kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (20/04/17).

Sejumlah poin tercantum dalam rekomendasi tersebut. Misalnya di bidang Pendapatan, Kepala daerah mesti lakukan kajian-kajian yang mendalam tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang belum tergali serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Kepala daerah harus memberikan target pencapaian PAD kepada Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap realisasi pelaksanaannya serta memberikan sanski apabila tidak tercapai.

Membentuk tim khusus untuk melakukan optimalisasi pencapaian realisasi dana-dana transfer seperti DAU, DAK, dana rekomendasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Membentuk tim untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan/mengurangi pemasukan keuangan daerah di berbagai bidang. Seperti perkebunan, kehutanan atau bidang-bidang lainnya.

Mengoptimalkan semua penagihan piutang pemerintah Provinsi Riau dari pihak ketiga. Melaksanakan peraturan daerah/peraturan gubernur yang tidak atau belum dijalankan sebagaimana seharusnya.

Melakukan perencanaan lebih maksimal dengan mengintegrasikan OPD terkait sehingga mampu melakukan terhadap APBD Provinsi Riau secara keseluruhan.

Selanjutnya di bidang pembelanjaan, Untuk urusan wajib bidang pendidikan Pansus meminta kepala daerah lebih memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Untuk urusan wajib bidang kesehatan, Pansus​ meminta kepala daerah melalui SKPD terkait agar memaksimalkan realisasi program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin.

Untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum, Pansus meminta kepala daerah memperhatikan dan memperbaiki kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air.

Untuk urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, Pansus meminta kepala daerah agar mengurangi program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang berbau seremonial.

Kemudian untuk semua OPD, Pansus meminta kepala daerah mengurangi secara signifikan belanja monitoring, biaya perjalanan dinas, pengadaan jasa serta perlengkapan kantor, kegiatan dinas dan kegiatan-kegiatan seremonial.

Pansus meminta kepala daerah untuk OPD yang serapan anggarannya di bawah 90 persen agar meminta pertanggungjawaban secara tertulis. Pansus meminta kepala daerah melakukan penyegaran terhadap seluruh pejabat di OPD yang tidak mampu mencapai realisasi anggaran minimal 90 persen dari target anggaran yang sudah direncanakan.

Untuk Bappeda Riau, diminta untuk lebih cermat melakukan penganggaran agar pencapain visi dan misi tercermin dalam APBD. Pendistribusian APBD sebaliknya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Dalam rekomendasi juga dijelaskan, pencapain visi khususnya misi pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 masih jauh dari target yang diinginkan.

"Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dengan sungguh-sungguh melakukan penyempurnaan LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 sekaligus juga melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus," harap Sulastri, Ketua Pansus LKPJ. ***(ary/adv)





Berita lainnya..........
- Pemkab Rohil Optimalkan Pelayanan Masyarakat dengan Bangun Infrastruktur Pemerintahan
- Berkomunikasi dan Bersilahturahmi,
RAPP Manfaatkan Safari Ramadan untuk Berdialog

- Dana Besar Proyek Rigid Pavement Demi Ketahanan Jalan di Rokan Hilir
- Pembangun Insfrastrukttur Menuju Obyek Wisata Kampar Sering Terbentur Regulasi
- Kemendag RI Gelar Pasar Murah Ramadan bersama RGE Group
- Adventorial,
Pemprov Riau Kembali Terima Opini WTP dari BPK RI

- Tahap I, Sebanyak 164 Pejabat Eselon III dan IV Diantik Bupati Rohul


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.161.74.104
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com