Home > Adventorial >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Agustus 2017 21:55
Dibanding Merebut,
Bupati Kampar Sebut Mengisi Kemerdekaan Lebih Berat


Senin, 21 Agustus 2017 20:42
Dilantik Ketum DPP, Wartawan Riauterkinicom Resmi Pimpin DPD IWO Siak

Senin, 21 Agustus 2017 20:15
Sekretaris KPU  Lantik 3 Pejabat Eselon III

Senin, 21 Agustus 2017 19:43
Sempurnakan Draf RTRW Riau, Seluruh Fraksi Sepakati Waktu Sepekan

Senin, 21 Agustus 2017 19:27
Bengkalis Bertekad Pertahankan Juara Umum Porprov Riau 2017

Senin, 21 Agustus 2017 19:24
Gubri Resmikan Mulainya Pembangunan Spam Durolis Resmi Dimulai

Senin, 21 Agustus 2017 19:14
Sampaikan Aspirasi, Seratusan Warga Gerak Datangi DPRD Bengkalis

Senin, 21 Agustus 2017 17:14
Buka Muskab IV PMI,
Bupati Inhil Minta Kebiasaan Donor Darah Ditumbuhkan di Masyarakat


Senin, 21 Agustus 2017 17:03
Pelantikan Kades Serentak di Bengkalis Dibagi Empat Lokasi

Senin, 21 Agustus 2017 16:35
Bupati dan Wabup Rohul Buka Pawai Taaruf Pembukaan MTQ XVII Tingkat Kabupaten

Senin, 21 Agustus 2017 16:24
Pilgubri 2018, Firdaus Ambil Formulir Penjaringann Partai Hanura

Senin, 21 Agustus 2017 15:42
Plt Sekda Sebut Banyak 'Bocor' Potensi PAD Parkir

Senin, 21 Agustus 2017 15:38
Bupati Harris Dilantik Sebagai Datuk Setia Amanah

Senin, 21 Agustus 2017 15:22
Dibanding Konvensional, Warga Pekanbaru Sebut Angkutan Lebih Mudah dan Murah

Senin, 21 Agustus 2017 14:59
Pemancangan Pertama SPAM Durolis,
Bupati Rohil Usulkan Dirubah Nama Jadi Rodulis




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 13:52
Advertorial
Penyerahan Rekomendasi LKPJ Riau TA 2016,
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Istimewa


DPRD Riau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menerima penyerahan rekomendasi LKPJ Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Banyak masukan diberikan dewan untuk Pemprov.

Riauterkini-PEKANBARU- Dihadiri 40 orang, wakil rakyat di DPRD Riau gelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Penyerahan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Riau tahun anggaran 2016 kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (20/04/17).

Sejumlah poin tercantum dalam rekomendasi tersebut. Misalnya di bidang Pendapatan, Kepala daerah mesti lakukan kajian-kajian yang mendalam tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang belum tergali serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Kepala daerah harus memberikan target pencapaian PAD kepada Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap realisasi pelaksanaannya serta memberikan sanski apabila tidak tercapai.

Membentuk tim khusus untuk melakukan optimalisasi pencapaian realisasi dana-dana transfer seperti DAU, DAK, dana rekomendasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Membentuk tim untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan/mengurangi pemasukan keuangan daerah di berbagai bidang. Seperti perkebunan, kehutanan atau bidang-bidang lainnya.

Mengoptimalkan semua penagihan piutang pemerintah Provinsi Riau dari pihak ketiga. Melaksanakan peraturan daerah/peraturan gubernur yang tidak atau belum dijalankan sebagaimana seharusnya.

Melakukan perencanaan lebih maksimal dengan mengintegrasikan OPD terkait sehingga mampu melakukan terhadap APBD Provinsi Riau secara keseluruhan.

Selanjutnya di bidang pembelanjaan, Untuk urusan wajib bidang pendidikan Pansus meminta kepala daerah lebih memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Untuk urusan wajib bidang kesehatan, Pansus​ meminta kepala daerah melalui SKPD terkait agar memaksimalkan realisasi program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin.

Untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum, Pansus meminta kepala daerah memperhatikan dan memperbaiki kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air.

Untuk urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, Pansus meminta kepala daerah agar mengurangi program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang berbau seremonial.

Kemudian untuk semua OPD, Pansus meminta kepala daerah mengurangi secara signifikan belanja monitoring, biaya perjalanan dinas, pengadaan jasa serta perlengkapan kantor, kegiatan dinas dan kegiatan-kegiatan seremonial.

Pansus meminta kepala daerah untuk OPD yang serapan anggarannya di bawah 90 persen agar meminta pertanggungjawaban secara tertulis. Pansus meminta kepala daerah melakukan penyegaran terhadap seluruh pejabat di OPD yang tidak mampu mencapai realisasi anggaran minimal 90 persen dari target anggaran yang sudah direncanakan.

Untuk Bappeda Riau, diminta untuk lebih cermat melakukan penganggaran agar pencapain visi dan misi tercermin dalam APBD. Pendistribusian APBD sebaliknya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Dalam rekomendasi juga dijelaskan, pencapain visi khususnya misi pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 masih jauh dari target yang diinginkan.

"Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dengan sungguh-sungguh melakukan penyempurnaan LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 sekaligus juga melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus," harap Sulastri, Ketua Pansus LKPJ. ***(ary/adv)





Berita lainnya..........
- Program Pendidikan dan Kesehatan Masih Menjadi Prioritas Azis Zaenal
- Satu-satunya Kabupaten di Sumatera,
Bupati Pelalawan Terima Penghargaan Budhi Praja 2017 dari Menristek

- Gencakan Sapa Investor, Cara DPM dan PTSP Pekanbaru Genjot Investasi
- Pemkab Rohil Optimalkan Pelayanan Masyarakat dengan Bangun Infrastruktur Pemerintahan
- Berkomunikasi dan Bersilahturahmi,
RAPP Manfaatkan Safari Ramadan untuk Berdialog

- Dana Besar Proyek Rigid Pavement Demi Ketahanan Jalan di Rokan Hilir
- Pembangun Insfrastrukttur Menuju Obyek Wisata Kampar Sering Terbentur Regulasi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.232.42
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com