Home > Adventorial >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Mei 2017 22:52
Pelaku Minta Uang ke Rekanan,
Awas Modus Penipuan Catut Nama ULP Rohul


Selasa, 23 Mei 2017 22:49
Pengurus TP PKK dan Bunda PAUD Rohul Dilantik Bupati Suparman

Selasa, 23 Mei 2017 22:46
6 Tahun Gelap, Malam Ini Lampu Penerangan Jembatan Rumbai Jaya Menyala

Selasa, 23 Mei 2017 22:41
Kapolres Kampar Silaturahmi dengan Pemuka Masyarakat Kampung Panjang

Selasa, 23 Mei 2017 22:37
Pemda Pelalawan Canangkan Gerakan Maghrib Mengaji

Selasa, 23 Mei 2017 22:34
2,1 Triliun APBD Akan Bermakna Bila Pembangunan Tepat Sasaran

Selasa, 23 Mei 2017 22:29
Capella Honda Raih Juara Kompetisi Safety Riding Nasional 2017

Selasa, 23 Mei 2017 22:16
Wujudkan Janji,
Anggota DPR RI Eddy Tanjung Serahkan Empat Ambulans di Dapilnya


Selasa, 23 Mei 2017 20:47
Besok, PLN Rayon Duri Kembali Lakukan Pemadaman

Selasa, 23 Mei 2017 19:48
Operasi Patuh Siak 2017, Polres Bengkalis Temukan 1.073 Pelanggaran

Selasa, 23 Mei 2017 19:15
Masuki Bulan Ramadhan, Warga Town Site 2 PT RAPP Jalin Silaturahmi

Selasa, 23 Mei 2017 19:09
Rumah Agen Togel di Muara Dilam Digerebek Polisi Rohul

Selasa, 23 Mei 2017 18:44
Hadiri Wisuda Siswa Madrasah Al Huda,
Wabup Rosman Ajak Guru Tingkatkan Kemampuan Menulis


Selasa, 23 Mei 2017 18:22
Temukan Bayi Laki-laki dalam Tas, Warga Kampung Jawa Kandis, Siak Heboh

Selasa, 23 Mei 2017 18:16
PGRI Kuantan Singingi Gelar Konferensi IV



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 13:52
Advertorial
Penyerahan Rekomendasi LKPJ Riau TA 2016,
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Istimewa


DPRD Riau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menerima penyerahan rekomendasi LKPJ Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Banyak masukan diberikan dewan untuk Pemprov.

Riauterkini-PEKANBARU- Dihadiri 40 orang, wakil rakyat di DPRD Riau gelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Penyerahan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Riau tahun anggaran 2016 kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (20/04/17).

Sejumlah poin tercantum dalam rekomendasi tersebut. Misalnya di bidang Pendapatan, Kepala daerah mesti lakukan kajian-kajian yang mendalam tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang belum tergali serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Kepala daerah harus memberikan target pencapaian PAD kepada Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap realisasi pelaksanaannya serta memberikan sanski apabila tidak tercapai.

Membentuk tim khusus untuk melakukan optimalisasi pencapaian realisasi dana-dana transfer seperti DAU, DAK, dana rekomendasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Membentuk tim untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan/mengurangi pemasukan keuangan daerah di berbagai bidang. Seperti perkebunan, kehutanan atau bidang-bidang lainnya.

Mengoptimalkan semua penagihan piutang pemerintah Provinsi Riau dari pihak ketiga. Melaksanakan peraturan daerah/peraturan gubernur yang tidak atau belum dijalankan sebagaimana seharusnya.

Melakukan perencanaan lebih maksimal dengan mengintegrasikan OPD terkait sehingga mampu melakukan terhadap APBD Provinsi Riau secara keseluruhan.

Selanjutnya di bidang pembelanjaan, Untuk urusan wajib bidang pendidikan Pansus meminta kepala daerah lebih memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Untuk urusan wajib bidang kesehatan, Pansus​ meminta kepala daerah melalui SKPD terkait agar memaksimalkan realisasi program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin.

Untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum, Pansus meminta kepala daerah memperhatikan dan memperbaiki kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air.

Untuk urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, Pansus meminta kepala daerah agar mengurangi program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga yang berbau seremonial.

Kemudian untuk semua OPD, Pansus meminta kepala daerah mengurangi secara signifikan belanja monitoring, biaya perjalanan dinas, pengadaan jasa serta perlengkapan kantor, kegiatan dinas dan kegiatan-kegiatan seremonial.

Pansus meminta kepala daerah untuk OPD yang serapan anggarannya di bawah 90 persen agar meminta pertanggungjawaban secara tertulis. Pansus meminta kepala daerah melakukan penyegaran terhadap seluruh pejabat di OPD yang tidak mampu mencapai realisasi anggaran minimal 90 persen dari target anggaran yang sudah direncanakan.

Untuk Bappeda Riau, diminta untuk lebih cermat melakukan penganggaran agar pencapain visi dan misi tercermin dalam APBD. Pendistribusian APBD sebaliknya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Dalam rekomendasi juga dijelaskan, pencapain visi khususnya misi pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 masih jauh dari target yang diinginkan.

"Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dengan sungguh-sungguh melakukan penyempurnaan LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 sekaligus juga melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus," harap Sulastri, Ketua Pansus LKPJ. ***(ary/adv)





Berita lainnya..........
- Dongkrak Investasi, DPM PTSP Kota Pekanbaru Bagi Trik Jitu pada Pemodal
- Adventorial,
DPRD Riau Umumkan AKD Berikut Pergantian Pimpinan Lewat Paripurna

- Pelalawan Terima Penghargaan 'Desa Wisata Kreatif Awards' 2017
- WA Pertamina Lirik Inhu Raih Penghargaan Indonesia Green Award 2017
- Ketua Noviwaldy Jusman Kukuhkan Pengurus IKLA Perawang, Siak 2017-2020
- Naikan Elektrifikasi Hingga 52 Persen, Bupati Pelalawan Paling Sukses Atasi Krisis Listrik
- Advertorial
Penyerahan Rekomendasi LKPJ Riau TA 2016,
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Istimewa



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.81.87.91
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com