Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Maret 2019 21:06
Bupati Rohul Resmikan Kantor Desa Bengkolan Salak, Gedung TK dan Pasar Desa

Senin, 25 Maret 2019 20:14
Habis Masa Jabatan, Camat Mandau Lantik Pj Kades Harapan Baru

Senin, 25 Maret 2019 20:11
Ditemui Walikota Pekanbaru, Besok Guru Kembali Mengajar Seperti Biasa

Senin, 25 Maret 2019 20:06


Senin, 25 Maret 2019 19:14
Lewat Sidang Paripurna, Asri Auzar Resmi Gantikan Noviwaldi Jusman Sebagai Wakil Ketua DPRD Riau

Senin, 25 Maret 2019 19:03
Pemprov Alokasikan Pembangun Kantor Korem Rp2,6 Miliar

Senin, 25 Maret 2019 17:50
Pantang Menyerah, Ratusan Guru Kukuh Tuntut Revisi Perwako Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019

Senin, 25 Maret 2019 17:47
GO TV Kabel Tuntut Presiden Tangani Pembatasan Siaran Piala Presiden

Senin, 25 Maret 2019 17:28
Menkes RI Sebut Diabetes, Jantung Iskemik dan Stroke di Riau Tergolong Tinggi

Senin, 25 Maret 2019 17:24
Ikut Kampanye, Bupati Bengkalis Besok Cuti Dinas

Senin, 25 Maret 2019 17:21
Wabup Zardewan dan Ketua DPRD Buka Rangkaian Kegiatan HPN 2019 PWI Pelalawan

Senin, 25 Maret 2019 17:17
Ini Penyebab Kursi Wabup Rohul Masih Kosong

Senin, 25 Maret 2019 17:11
4G di Seluruh Jaringan, Internetan Pakai Indosat Ooredoo Ngaciiir

Senin, 25 Maret 2019 16:30
Gulat ME Manurung Nahkodai DPP Apkasindo

Senin, 25 Maret 2019 15:33
Imra PT RAPP Bangunkan Rumah Layak untuk Andini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 30 Nopember 2017 07:35
Advertorial
Rp10,091 Triliun, DPRD Riau Sahkan APBD 2018

DPRD Riau merampungkan pembahasan RAPBD 2018, melalui rapat paripurna berhasil disahkan menjadi Perda dengan nilai pagu Rp10.091 triliun.

Riauterkini-PEKANBARU- Dihadiri 45 orang anggota DPRD Riau, wakil rakyat sahkan Raperda RAPBD Riau tahun 2018 menjadi Perda APBD Riau Tahun 2018 dengan total mencapai Rp10,091 triliun lebih. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang dipimpin Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau, Rabu malam (30/11/17).

Hadir dalam paripurna tersebut, Wakil Gubernur Riau, Wan Tamrin Hasyim, Sekdaprov Riau, Ahmad Hizaji serta bawahannya, Forkompinda dan sejumlah undangan lainnya.

Saat menyampaikan laporan Banggar, Sugeng Pranoto, anggota Banggar mengatakan, apabila dibandingkan dengan total APBD Riau Tahun 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih dengan Anggaran Belanja setelah penandatanganan nota kesepakatan dan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun lebih, maka terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen.

Adapun rincian dari Rp10,091 triliun lebih tersebut yakni, Belanja Tidak Langsung Rp5,7 triliun lebih dengan rincian, Belanja Pegawai Rp2,3 triliun lebih, Belanja Hibah Rp1,3 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp12 miliar lebih, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Rp1,4 triliun lebih.

Selanjutnya, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa Rp482 miliar lebih, Belanja Tak Terduga Rp10 miliar. Sedangkan untuk Belanja Langsung Rp4,3 triliun lebih.

Kemudian Sugeng Pranoto juga menjelaskan Pendapatan Daerah sebesar Rp9,001 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah Rp3,9 triliun lebih yang terdiri dari, Pajak Daerah Rp3,2 triliun, Retribusi Daerah Rp15,7 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp218 milair lebih, Lain-lain PAD yang Sah Rp526 miliar lebih.

Untuk Dana Perimbangan sebesar Rp5,02 triliun lebih dengan rincian, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp2,099 triliun lebih, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun lebih.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10,475 milair dengan rincian Pendapatan Hibah Rp2,9 miliar lebih, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng Pranoto menyampaikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau Tahun 2018. Diantaranya, Banggar meminta pemerintah Provinsi Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang disampaikan komisi-komisi.

Mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasalahan dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Raperda APBD Riau Tahun 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Membentuk tim reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses dan tekhnologi informasi.

Sementara itu, Wan Tamrin Hasyim saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau yang sudah mengesahkan APBD Riau Tahun 2018.

Mantan Bupati Rokan Hilir ini berharap, APBD Riau yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau. ***(adv/ary)

Loading...


Berita lainnya..........
- Safari Ramadan RAPP 1439 H,
Salurkan 3.150 Paket Sembako dan Santuni 3.245 Anak Yatim

- Pemkab Inhil Kembali Raih WTP
- PT Musim Mas Normalisasi Sungai Batang Napuh, Camat Adnan: 'Besar Mamfaatnya Ketimbang Mudorat'
- Upaya Capai Target Rp 15 Miliar, Bapenda Rohul Beri Bimtek 306 Admin Desa Program Mandiri PBB-P2
- Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil
- Bertemu Jokowi di Musrenbangnas 2018,
Wabup Meranti Minta Perhatian dan Prioritas Pembangunan

- Bupati Meranti Buka Acara APKASI Procurement Network 2018
- Kampung Sehat, Kampungnya Bengkalis Ber-PHBS
- Pemprov Papua Kembali Belajar Budidaya dan Pengelolaan Sagu di Kepulauan Meranti
- DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com