Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Mei 2018 23:12
Bupati Kampar Dukung Seleksi Tim SBAI Garuda Jaya U-16

Senin, 21 Mei 2018 23:08
Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan

Senin, 21 Mei 2018 23:04
Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Senin, 21 Mei 2018 21:50
Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil

Senin, 21 Mei 2018 21:19
Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan

Senin, 21 Mei 2018 20:58
Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022

Senin, 21 Mei 2018 20:54
Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah

Senin, 21 Mei 2018 20:07
Ramadhan 2018, Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen

Senin, 21 Mei 2018 20:03
Ungkap 55 Kg Sabu dan Teladan,
Dua Kapolsek dan 8 Personel Terima Penghargaan Kapolres Bengkalis


Senin, 21 Mei 2018 19:24
Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag

Senin, 21 Mei 2018 19:19
Korupsi RTH, PPTK Gugup Ditanya Tanggung Jawab dalam Kegiatan

Senin, 21 Mei 2018 19:13
Pilkades serentak ditunda, 48 ASN Meranti Disiapkan untuk Pj Kepala Desa

Senin, 21 Mei 2018 17:47
20 Tahun Reformasi, Ketua DPRD Inhil: Agenda Reformasi Belum Tuntas

Senin, 21 Mei 2018 17:43
800 Anak Yatim dan Dhuafa Terima Bantuan Dinsos Bengkalis

Senin, 21 Mei 2018 17:39
Kadernya Jadi Tersangka Politik Uang,
Demokrat Riau Junjung Tinggi Azas Praduga Tak Bersalah




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Desember 2017 09:13
KI Award 2017, Bukti Keterbukaan Informasi di Pemkab Inhu

Keterbukaan informasi menjadi kebijakan yang tak bisa ditawar di Pemkan Inhu. Karena itu wajar Inhu raih KI Award 2017.

Riauterkini-RENGAT-Tekad Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) untuk mewujudkan penyelenggaraan roda pemerintahan yang transparan dengan melakukan Keterbukaan Informasi Publik, mengantar Pemkab Inhu meraih penghargaan. Dibawah Kepemimpinan Bupati Yopi Arianto untuk kedua kalinya Pemkab Inhu meraih penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Propinsi Riau sebagai juara 1 Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau Tahun 2017.

Raihan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Inhu sebagai ujung tombak penyebar luasan infirmasi yang dibutuhkan publik terkait penyelenggaraan pemerintahan, terwujud dalam penghargaan Komisi Informasi (KI) Riau Award 2017. Penghargaan ini untuk kedua kalinya yang diterima Pemkab Inhu, setelah ditahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 penghargaan yang sama juga diterima Pemkab Inhu.

Tiga penghargaan yang berhasil diraih diantaranya, juara pertama kategori kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik, penghargaan khusus atas kepatuhan penyampaian laporan layanan informasi publik serta penghargaan kepada Kabid Informatika Dishubkominfo Inhu Roma Doris SS, MPS, M.Eng selaku pelaksana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) atas partisipasi dirinya dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik.

Penghargaan kategori pemerintah kabupaten/kota serta kepatuhan penyampaian laporan layanan informasi publik diserahkan Ketua KI Pusat, John Fresly kepada Bupati Inhu. Sedangkan penghargaan kepada Roma Doris diserahkan Ketua KI Riau, Mahyudin Yusdar.

Khusus untuk penghargaan bergensi kategori pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik, Kabupaten Inhu berhasil meraih nilai sempurna, yakni 100,00.

"Kita sangat apresiasi atas komitmen Kabupaten Inhu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Bahkan untuk laporan layanan informasi publik yang menyampaikan salinan laporan tahunan ke KI hanya ada satu badan publik, yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu," ujar Ketua KI Riau, Mahyudin Yusdar kala itu.

KI Riau Award 2017 ini merupakan rangkaian dari kegiatan panjang yang telah dilakukan KI Riau. fokus penilaian dan evaluasi dilakukan pada kepatuhan badan publik dalam memberikan pelayanan dasar akses informasi publik dengan tujuh aspek penilaian.

"Hasil penilaian ini objektif dan dapat diperganggungjawabkan. KI Riau juga menegaskan bahwa hasil evaluasi terhadap badan publik atas kepatuhan dalam melaksankaan Undang-undang keterbukaan informasi publik ini dapat diketahui oleh masyarakat," tegas Mahyudin Yusdar.

Keberhasilan meraih penghargaan KI Award 2016 dan 2017 tidak terlepas dari peran Diskominfo Kabupaten Inhu yang mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) sebagai sentra pelayanan informasi publik di Kabupaten Inhu. Atas keberhasilan dalam menjamin keterbukaan informasi publik, Kabupaten Inhu kini menjadi acuan sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau umumnya dalam menjalankan fungsi PPID di sejumlah daerah. Dimana Undang-undang nomor (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Inhu dibawah kepemimpinan Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE untuk membentuk PPID di Inhu.

"Pemerintah Kabupaten Inhu (Pemkab Inhu) hadir menjawab tantangan dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujar Bupati Inhu Yopi Arianto.

Lebih jelasnya Bupati Yopi menyampaikan bahwa pembentukan PPID juga menjadi wujud komitmen Pemkab Inhu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas.

Secara resmi Pemkab Inhu membentuk PPID pada tahun 2011. Pembentukan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Inhu nomor 279 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Inhu nomor Kpts.65/I 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Inhu Nomor 279 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Inhu.tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2011. PPID Inhu terbilang salah satu yang pertama kali terbentuk.

Sementara di tahun yang sama, PPID di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum terbentuk, begitu pula dengan PPID di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu Komisi Informasi Provinsi yang juga menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga belum terbentuk di tingkat Provinsi. Inovasi Pemkab Inhu untuk pembentukan PPID pada tahun itu di mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terkhususnya dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Saat itu Pemkab Inhu menjadi salah satu pilot project pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI) yang difasilitasi oleh UKP4, yang mana Kabupaten Inhu menjadi kabupaten percontohan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Terhitung semenjak terbentuk di tahun 2011, maka PPID di Kabupaten Inhu sudah berjalan selama enam tahun belakangan. Selama enam tahun tersebut, PPID Inhu telah memberikan pelayanan atas kebutuhan informasi masyarakat dengan baik. Dalam pengaplikasian fungsinya, PPID Inhu juga terus melakukan inovasi dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanannya. Salah satu inovasinya adalah mendirikan PPIM yang berlokasi di kantor Diskominfo. PPIM itu terdiri dari ruang pelayanan informasi, ruangan desk informasi publik, anjungan informasi mandiri, perpustakaan mini, ruangan pengelolaan data, serta ruangan server.

Sementara itu, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga ahli yang dilibatkan dalam pelayanan informasi publik di PPID Inhu terdiri dari PPID utama, PPID pembantu di SKPD dan kecamatan. Berdasarkan data yang diterima dari Diskominfo Inhu di PPID utama terdapat sejumlah petugas yang melayani, diantaranya dua orang kepala piket yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), enam orang anggota piket yang berstatus PNS, empat orang petugas front desk yang berstatus non PNS atau merupakan tenaga profesional, serta empat orang yang bertugas melakukan pengelolaan data dan website PPID yang berstatus non PNS atau merupakan tenaga profesional.

Selain mendirikan PPIM dan juga dijalankan oleh para tenaga profesional, PPID Kabupaten Inhu juga mengeluarkan inovasi dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang dihasilkan dengan menyediakan media informasi berupa leaflet, pamflet, poster, X banner, dan roll banner. Selanjutnya media informasi dan sosialisasi itu disebarkan ke sejumlah lokasi-lokasi strategis agar mudah dibaca oleh masyarakat. Penyebaran media informasi dan sosialisasi mengenai PPID ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui soal fungsi PPID di Kabupaten Inhu. Sebab tidak semua anggota masyarakat bisa mengakses informasi dari internet karena keterbatasan akses jaringan internet sampai ke pelosok.

Keberhasilan PPID Kabupaten Inhu dalam melakukan sosialisasi ini terlihat dari tingginya jumlah kunjungan publik ke PPIM dan angka kebutuhan informasi yang tercatat oleh Diskominfo Inhu. Data yang diterima, pada tahun 2016 jumlah informasi yang dibutuhkan dan dilayani oleh PPID Inhu mencapai 468 dari 53 pemohon informasi. Rinciannya dari 468 informasi yang dibutuhkan sebanyak 130 informasi yang diberikan, 333 informasi tidak bisa diberikan, dan lima permintaan ditolak. Selain itu, PPID juga mencatat 43 kunjungan masyarakat ke PPIM dengan kunjungan terbanyak pada Bulan Maret tahun 2016 sebanyak tujuh kunjungan. Sementara itu, di tahun 2017 jumlah permintaan informasi yang tercatat sebanyak 114 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 31 pemohon.

Pada tahun 2017 ini PPID juga sudah membuat rincian akan kebutuhan informasi perbulannya. PPID mencatat tingginya kebutuhan informasi yang masuk tercatat pada Bulan Juni tahun 2017 sebanyak 31 permintaan informasi. Sementara dari 114 permintaan yang masuk, sebanyak 50 informasi tidak bisa diberikan dengan alasan informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Inhu. Meski begitu, di tahun 2017 ini tidak ada penolakan permohonan informasi yang dicatat oleh PPID Inhu.

Prestasi yang cukup membanggakan bagi Pemkab dan masyarakat Inhu dengan diraihnya penghargaan KI Award pada tahun 2016 dan 2017 ini merupakan buah dari Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

"Penghargaan ini dapat memacu semangat perangkat daerah yang keterbukaan informasi publiknya masih kurang maksimal. Kedepan seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhu harus senantiasa berupaya memberikan akses informasi dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Terus pertahankan prestasi ini dan bila perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi," tandas Bupati Yopi Arianto. *** (adv Diskominfo Inhu/guh)





Berita lainnya..........
- Majukan Inhu, Bupati Yopi Gesa Pembangunan Berbagai Insfrastruktur
- Wabup Bersama Ribuan Warga Nikmati Malam Puncak Perayaan HUT ke-9 Kabupaten Meranti
- Dibawah Kepemimpinan Bupati Yopi Arianto, RSUD Indrasari Inhu Berkembang Pesat
- Bupati Yopi Komit Tingkatkan Prestasi dan Kualitasi Pendidikan Inhu
- Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan
- Bupati Kampar Sillaturrahim dengan Masyarakat Kampar Natuna
- Pemda Kampar Peringati Hari Guru Nasional dan HUT ke-71 PGRI
- Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemda Kampar Benahi Pasar Tradisional
- Ciptakan KIK, Pemda Kampar Hadirkan Kementerian Perindustrian dan Pusat Studi UGM
- Gubri Lepas Pawai Taaruf dan Pembukaan Bazar MTQ XXXVI Riau


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com