Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Agustus 2019 14:17
15 Sekolah di Bengkalis Dinobatkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan

Selasa, 20 Agustus 2019 13:47
Mahfud MD Sebut Kasus Ustadz Ubdul Somad Sudah Kadaluarsa

Selasa, 20 Agustus 2019 13:43
Penikaman Kanit Reskrim, Diawali Keributan Pelaku dengan Warga

Selasa, 20 Agustus 2019 13:06
Dilantik Wakapolda Riau, AKBP Andri Sudarmadi Jabat Direktur Reskrim

Selasa, 20 Agustus 2019 13:01
Besok Dibuka Menteri Pariwisata, 175 Jalur Siap Menjadi Tercepat di FPJ 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 12:54
Rok Terlilit Rantai Motor, Seorang Ibu di Perawang Terhempas ke Aspal

Selasa, 20 Agustus 2019 11:43
Forum Diskusi Publik Kemen Kominfo Hadirkan Mahfud MD dan Gun-Gun Siswandi

Selasa, 20 Agustus 2019 11:38
Muncul 44 Titik Panas, Kebakaran Lahan di Riau Kembali Meluas

Selasa, 20 Agustus 2019 11:25
Tikam Kanit Reskrim, Warga Inhil Tewas Ditembak

Selasa, 20 Agustus 2019 11:21
Dijadwalkan Tiba Sore, Menpar Besok Buka Festival Pacu Jalur 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 09:11
Sempat Dikabarkan Batal, Murid SDN 002 Telukkuantan Siap Tampil Dipembukaan FPJ 2019

Senin, 19 Agustus 2019 20:28
Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri,
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Dosen dan Kontraktor


Senin, 19 Agustus 2019 19:31
BNNP Riau Sita 8 Kilogram Sabu Dari Jaringan Internasional

Senin, 19 Agustus 2019 18:56


Senin, 19 Agustus 2019 18:16
Hari Jadi ke-74 MA, PN Bengkalis Bertekad Tingkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 30 April 2018 23:07
Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

Bupati Kepulauan Meranti ikuti Rakor Pokja KAT Tahun 2018. Bupati tegaskan bahwa Komunitas Adat Terpencil atau KAT merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dan harus diangkat derajatnya.

Riauterkini - SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengikuti Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Pokja KAT) Tahun 2018.

Kegiatan dalam rangka menghimpun masukan dan saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh KAT sehingga mampu hidup layak dan sejahtera, dilaksanakan di Gedung Orange, Kantor Bupati, Senin (29/42018).

Hadir dalam kesempatan itu, Mewakili Dir. Pemberdayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko, Peneliti dari UI Prof. Budiman, Perwakilam Dinas Sosial Provinsi Riau Yulia, Jajaran Eselon II terkait dilingkungan Pemkab. Meranti, Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti dr. Misri, Camat serta Kades.

Dalam rapat yang mengangkat Tema Pemberdayaan KAT Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan, pentingnya penanganan Suku Akit atau yang kebih dikenal dengan Suku Asli di Kepulauan Meranti yang masuk dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), menurutnya KAT merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dan harus diangkat derajatnya.

Tak bisa dipungkiri hingga saat ini Komunitas Adat Terpencil yang juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia masih hidup dalam keterbelakangan, hal itu disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan aksesbilitas dan pendidikan yang menyebabkan munculnya masalah sosial, ekonomi, budaya serta hukum.

Untuk itu, diperlukan peran serta semua instansi terkait dengan strateginya dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu secara bersama sama untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi KAT.

Sejak terbentuknya Meranti tingkat kemiskinan di Kabupaten termuda di Riau itu mencapai 43 persen, dan kini setelah 8 tahun berlalu tingkat kemiskinan di Meranti telah berhasil ditekan menjadi 30 persen, ternyata dari jumlah itu setengahnya berada pada Komunitas Adat Terpencil yang tinggal di hulu sungai dan daerah terpencil yang sulit diakses.

Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menilai sangat miris sekali, saat kelompok masyarakat yang diakui sebagai Suku Asli secara adat, justru hidup miskin dan belum mendapatkan hak haknya.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Akit atau yang lebih dikenal dengan Orang Asli agar mereka mendapatkan haknya," ucap Bupati.

Parahnya lagi, tak jarang kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kurang berpihak pada Suku Asli, seperti dalam hal kebijakan tata ruang dimana pengelolaan kawasan hutan yang diberikan kepada perusahaan berada dikawasan perkampungan Komunitas Adat Terpencil.

"Kondisi dilapangan Suku Asli yang diakui secara adat, justru tinggal Ilegal untuk itu saya harapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berpihak pada KAT,"papar Bupati.

Diakui Bupati, Pemerintah Kabupaten sendiri cukup sulit mengatur kawasan hutan yang menjadi tempat tempat tinggal sebagian besar Suku Asli ini karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Lebih jauh diceritakan oleh orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tak jarang Suku Asli harus berhadapan dengan masalah hukum, dicontohkan Bupati, mayoritas penghasilan masyarakat Suku Asli adalah menebang dan membawa kayu Teki tapi saat mereka melakukan itu justru ditangkap oleh Kepolisian, AL dan Polisi Hutan.

"Sudahlah kita terlambat memberdayakan mereka, saat mereka berusaha mencukupi kehidupan ekonominya malah ditangkap pula," jelas Bupati.

Sejauh ini, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam membantu masyarakat KAT hanya memberikan rumah layak huni, menurut Bupati hal itu belum dapat menyelesaikan masalah, karena belum mengena pada permasalahan yang mendasar.

"Ibarat penyakit yang kita treatment bukan penyakit yang mendasar. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana merubah pola fikir melalui pendidikan sehingga mampu memotong siklus kemiskinan," jelasnya lagi.

Pada kesempatan itu, secara tegas Bupati Kepulauan Meranti meminta Kades dan Camat lebih serius memperhatikan masalah pendidikan masyarakat Suku Asli yang ada diwilayahnya, selain pendidikan juga kesempatan kerja bagi masyarakat Suku Akit itu.

"Saya minta Kades dan Camat perhatikan masalah pendidikan anak anak Suku Asli dan berikan kesempatan kerja pada mereka jika ada penerimaan pekerjaan," perintahnya.

Dalam memberdayakan masyarakat Suku Asli, ditambahkan Bupati perlu konsistensi program yang berkesinambungan dari OPD terkait, seperti pernah dilakukan oleh Pemda Meranti dengan membangun asrama yang diperuntukan bagi anak anak Suku Asli yang inhin melanjutkan pendidikan namun tak memiliki tempat tinggal, sayang program itu tidak berjalan lagi.

"Saya minta SKPD membuat dan menjalankan programnya untuk membantu masyarakat Suku Asli, karena mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diangkat derajatnya" pinta Bupati.

Sementara itu, Mewakili Dir. Pembedayaan KAT Kementrian Sosial RI Drs. Rinto Indratmoko mengungkapkan, penanganan KAT perlu koordinasi aktif antar SKPD terkait. Karena dari hasil survei POKJA KAT yang dilakukan oleh Kementrian Sosial kebanyakan hanya berjalan diatas kertas. Dan sering kali data yang masuk ke Kementrian tidak akurat sehingga dalam penyaluran bantuan menjadi tidak maksimal.

Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si kembali meminta, pihak Bappeda Kepulauan Meranti untuk duduk satu meja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka Update Data kemiskinan khususnya dalam pendataan Suku Asli.

Kenapa itu harus dilakukan karena data yang dipedomani oleh Bappenas dan diteruskan ke Kementrian Sosial RI merupakan data yang berasal dari BPS.

"data yang dipakai Bappenas adalah data BPS ini akibatnya tidak sinkronya antara data Pemda dan BPS sering terjadi gep, karena data yang dilaporkan tidak sama dengan kondisi eksisting yang ada dilapangan, untuk itu Bappeda harus Update Data bersama BPS," perintah Bupati. (adv/rud)

Loading...


Berita lainnya..........
- Dilantik Presiden,
Bupati Bengkalis Siap Dukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Baru

- PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

- Permudah Pengurusan Perizinan Publik,
DPMPSP Bengkalis Siapkan Aplikasi E-Pinter

- Dukung TMMD Rp5,235 M, Bupati Bengkalis Raih Penghargaan Panglima TNI
- Rp3.877 Triliun, Ada Catatan Pujangga di Pengesahan APBD Bengkalis 2019
- Lindungi Konsumen, Industri Rumah Tangga di Bengkalis Wajib Bersertifikat Dinkes
- Pentingnya Pendidikan Filter Perkembangan Teknologi di Bengkalis
- Kerjasama Bidang Pendidikan, Wabup Meranti Sambut Tim Rombongan UIN Suska Riau
- Bupati Meranti Serahkan Bantuan Zakat Comodity Development di Desa Beting
- Optimis Pembangunan Tepat Waktu dan Terkendali,
Pemprov Kejati dan PT HK Lakukan Topping off Gedung Kejati Riau



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com