Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Agustus 2019 12:13
Tandingkan 10 Kelas, 108 Pembalap Berpacu Cepat di HDC 2019 Pekanbaru

Ahad, 25 Agustus 2019 10:53
Berakhir, 4 Kecamatan Jadi yang Terbaik di Festival Tari Daerah Kampar

Ahad, 25 Agustus 2019 10:04
Minggu Pagi, PLN UP3 Pekanbaru Gelar Promo Gebyar Kemerdekaan*

Ahad, 25 Agustus 2019 09:08
Pedayung Kuansing Bersama Tim Kembali Raih Emas di Kejuaraan Dunia di Thailand

Ahad, 25 Agustus 2019 06:50
Uniknya Pentas Seni Kemerdekaan RI Anak-anak Perbatasan Negara di Rohil

Sabtu, 24 Agustus 2019 21:16
Festival Mangonang Kampuong Lamo,
Kisah Pilu Masyarakat Pulau Godang, Kampar Meniggalkan Tanah Leluhur untuk Listrik Negara


Sabtu, 24 Agustus 2019 21:09
Meski Limbago Pulangkan Siposan, Pecinta FPJ Lebih Unggulkan Pahlawan Kuantan Jadi Juara

Sabtu, 24 Agustus 2019 19:35
Diramaikan dan Permainan Rakyat,
Besok Penutupan Hortikultura Festival


Sabtu, 24 Agustus 2019 19:28
Dihadapan Gubri, Pedagang Tembilahan Menangis Minta Dibangunkan Kios Sementara

Sabtu, 24 Agustus 2019 14:24
Ini Data Pemilik Ruko yang Hangus Terbakar di Pasar Sungai Apit

Sabtu, 24 Agustus 2019 13:21
Gubri Berharap Universitas Yatim ASEAN Dapat Ciptakan SDM Berkualitas

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:46
Pasar Sungai Apit Terbakar Hanguskan Ruko dan Sarang Walet

Sabtu, 24 Agustus 2019 11:40
Peletakan Batu Pertama,
Gubri Sumbang Rp50 Juta untuk Pembangunan Universitas Anak Yatim ASEAN


Sabtu, 24 Agustus 2019 11:06
Wabup Kuansing Lepas Fun Bike Kota Jalur

Sabtu, 24 Agustus 2019 10:07
Ironi, Jelang Ditutup Pemerintah, Tim AKN Bengkalis Juara Kompetisi Nasional di Surabaya



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 3 Desember 2018 08:23
Rp3.877 Triliun, Ada Catatan Pujangga di Pengesahan APBD Bengkalis 2019

DPRD Bengkalis bersepakat. Mengesahkan APBD 2019. Keputusan tersebut diberi catatan pujangga.

Riauterkini-BENGKALIS- Tepat pukul 15.18 WIB, Kamis (29/11/18), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran (TA) 2019 disepakati dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkalis sebesar Rp3,877 triliun.

Pengesahan melalui sidang paripurna dihadiri 30 anggota parlemen dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, H. Abdul Kadir didampingi Wakil Ketua H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, hadir mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. 

Adapun komponen APBD TA 2019 tersebut, yakni Pendapatan sebesar Rp3,811 triliun, terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp401,063 miliar. Dana Perimbangan sebesar Rp3,160 triliun dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp251,019 miliar. Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp3,878 triliun, terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,555 triliun dan Belanja Langsung Rp2.323 triliun. Atau terjadi defisit sebesar Rp66 miliar. Untuk menutupi defisit tersebut, ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenan sebesar Rp118 miliar. Selanjutnya, Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp52 miliar, sehingga sehingga biaya netto sebesar Rp66 miliar.

Sebelum ketuk palu, dimulai dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan beberapa saran. Diantaranya, terkait dengan kesepakatan Banggar dan TAPD harus benar-benar diakomodir dan direalisasikan.

Sementara itu, Bupati Bengkalis melalui Sekda Bustami, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan sidang paripurna pengambilan keputusan dan penetapan Perda APBD Bengkalis TA 2019 tersebut. 

Dikatakan Bustami, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat yang baik, dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai yang diharapkan. 

Catatan Penting Pujangga

"Apabila setengah dari penduduk negeri berserakan, bertengkar atau berkelahi dengan setengah yang lain maka itulah negeri menuju kehancuran, bagaimana caranya mengatasi hal itu, salah satu caranya adalah menjaga negeri ini dengan adil". 

Demikian salah satu"fatwa"  disampaikan Syaukani Alkarim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat menyampaikan pendapat dan tanggapan terhadap Laporan Banggar RAPBD TA 2019 sebelum disahkan. 

Menurut sastrawan ini, melihat selama proses pembahasan Rancangan APBD TA 2019 ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama persoalan adab dan, kedua komunikasi.

Pembahasan bersama OPD tertentu, ada etika, nilai. Dirinya tidak melihat dua lembaga yang saling memuliakan malah justru saling 'adu' kekuatan. Saling 'adu' kekuatan inilah yang sering membuat tanah (negeri, red) menjadi 'karam' dan hal itu sudah dibuktikan dalam sejarah masa lampau.

Pada masa yang lalu parlemen dan kekuasaan saling besama, karena kemajuan negeri ataupun kebersamaan tidak akan diperoleh jika kekuasaan dan parlemen tidak bisa duduk secara bersama. 

"Dan kita melihat hari ini menjadi menipis, berharap bahwa pembahasan APBD ini menjadi catatan penting untuk kedepan, bagaimana caranya saling memuliakan dan menjaga adab," ungkapnya.

Seharusnya, sambungnya, antara kekuasaan dan DPRD yang bernasab langsung kepada rakyat menjadi kekuatan yang sempurna.  "Raja mufakat dengan menteri bagai kebun berpagar duri. Jika betul hati kepada rakyat tanda kekuasaan diberi inayah, dan jika betul hati kepada raja, bisa jadi sembarang kerja,".

Komunikasi yang nampak adalah antara kedua belah pihak ada rasa curiga, karena disebabkan dari komunikasi atau dialog yang buruk. Padahal dengan dialog itu, mempersempit munculnya kejahatan. "Segala pekerjaan yang dibuat dengan pedang bisa dibuat dengan kalam, tapi pekerjaan kalam tidak bisa dibuat dengan pedang."

"Jika pohon bersatu alangkah besarnya pohon, kalau laut bersatu alangkah besarnya laut, jika pohon bersatu jatuh ke laut yang bersatu alangkah besarnya gelombang. Kita yakin bisa bersama," ibarat Ketua DPD PAN Bengkalis ini. 

Sementara itu, dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pendapat disampaikan oleh Syahrial, ST. Ada beberapa catatan dalam pembahasan APBD berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ada. Pihaknya melihat RKPD belum menampung segala apa yang menjadi amanat dalam Musrebang desa, kelurahan dan kecamatan, misalnya kegiatan peningkatan jalan poros jembatan.

"Oleh karena itu jangan sampai nanti ada yang beranggapan bahwa anggota DPRD tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal, karena kondisi yang terjadi saat ini sudah terkunci dari aturan RKPD itu," katanya. 

Lanjut Syahrial, alokasi APBD harusnya juga diprioritaskan kepada guru-guru madrasah, karena itu persoalan hati nurani. Untuk itu guru madrasah harus tetap di anggarkan setiap tahun, dan diharapkan sesuai dengan zaman.

"Ini juga sebagai cambuk, kita mendorong membentuk Perda dan sesuai dengan zaman ataupun sesuai dengan masa jabatan," sebutnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan beberapa catatan, agar terhadap anggaran APBD kembali ke angka MoU, Fraksi PKS menyetujui bertambahnya anggaran apabila itu urusan wajib seperti Dinas Pendidikan yang mungkin belum mencapai 20%. Kepada OPD khususnya dalam distribusi Rumah Layak Huni (RLH), untuk melaksanakan pemerataan sesuai porsi jumlah penduduk.

Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Sofyan, S.PdI, memberikan catatan antara lain, menyoroti target pencapaian visi misi kepala daerah. Program yang dilaksanakan hendaknya berkesinambungan, jangan hanya sebagai 'jargon' semata, akan tetapi kenyataannya tidak terlaksana dan tersusun dengan baik.

Pihaknya mengharapkan melakukan peningkatan dan memperbaiki jalan poros yang ada, tidak hanya bangun tapi juga melakukan pemeliharaan. Karena masyarakat sangat peka akan hal ini, menyampaikan melalui media sosial (Medsos) menampilkan kondisi jalan rusak, tentu sangat miris untuk Bengkalis.

"Kita mengahrapkan kepada Pemkab Bengkalis untuk melakukan identifikasi spot-spot tertentu kondisi kerusakan jalan yang parah dan harus dijadikan sebagai prioritas utama. Karena ini bagian dari pelayanan kepada publik yang wajib kita laksanakan sebagai pemangku jabatan di daerah ini," pintanya.

Kemudian mengakomodir seluruh kepentingan terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, bagaimana secepatnya agar menyusun Perda. Selin itu, terkait RLH, meminta OPD terkait untuk melakukan pengkajian kebutuhan dan pengalokasian yang jelas. 

"Disini butuh kebijaksanaan supaya tidak muncul polemik, dan diperlukan kepedulian dan kehati-hatian, jangan hanya melepas tanggung jawab saja, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus sama-sama bekerja sama dengan bersatu padu hindari kecurigaan," pesannya.

Terakhir, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan disampaikan oleh Irmi Syakip Arsalan. Dokumen APBD TA 2019 harus mengacu pada pembahasan tingkat komisi dan disetujui oleh Banggar serta TAPD.  Terkait dengan kisruh dana desa,  kepada Pemda melalui OPD terkait untuk mampu menyesuaikan dana perimbangan agar mampu mengoreksi pagu indikatif. 

"Kemudian bantuan hibah bagi sekolah swasta agar tetap diakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemda hendaknya mengakomodir insentif guru madrasah karena tahun ini mengalami penurunan," ujarnya.***(dik/advertorial)

Loading...


Berita lainnya..........
- Advertorial
Bahas Iuran Komite, Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Kepala SMA

- Mendagri Pimpin Puncak Peringatan Hari Satpol PP ke-100 di Pekanbaru
- Dilantik Presiden,
Bupati Bengkalis Siap Dukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Baru

- PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

- Permudah Pengurusan Perizinan Publik,
DPMPSP Bengkalis Siapkan Aplikasi E-Pinter

- Dukung TMMD Rp5,235 M, Bupati Bengkalis Raih Penghargaan Panglima TNI
- Rp3.877 Triliun, Ada Catatan Pujangga di Pengesahan APBD Bengkalis 2019
- Lindungi Konsumen, Industri Rumah Tangga di Bengkalis Wajib Bersertifikat Dinkes
- Pentingnya Pendidikan Filter Perkembangan Teknologi di Bengkalis
- Kerjasama Bidang Pendidikan, Wabup Meranti Sambut Tim Rombongan UIN Suska Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com