Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Selasa, 11 Desember 2018 22:00
Pelantikan PWI Bengkalis Bakal Dihadiri Ketum Pusat

Selasa, 11 Desember 2018 21:55
Terseret Arus Banjir, Dua Warga Kampar Belum Ditemukan

Selasa, 11 Desember 2018 21:53
Kabupaten Peduli HAM, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Kemenkum HAM RI

Selasa, 11 Desember 2018 21:42
BNI-KODAM I Bukit Barisan Jalin Kerjasama Pembayaran Tunkin

Selasa, 11 Desember 2018 21:37
Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda

Selasa, 11 Desember 2018 20:03
Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019

Selasa, 11 Desember 2018 20:00
Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam

Selasa, 11 Desember 2018 19:24
Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 11 Desember 2018 19:16
‎Masyarakat Diimbau Untuk Waspada, Banjir di Bantaran Sungai Kampar Pelalawan Berpotensi Lebih Satu Bulan

Selasa, 11 Desember 2018 17:54
DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL

Selasa, 11 Desember 2018 17:47
‎36 Pejabat Pemkab Rohul Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Selasa, 11 Desember 2018 17:29
Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun

Selasa, 11 Desember 2018 17:26
Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal

Selasa, 11 Desember 2018 16:54
Puluhan 'Pelayan' di Bengkalis Ikuti Sosialisasi UU KIP

Selasa, 11 Desember 2018 16:46
Bukit Mentawai Longsor,
Akses ke Empat Desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Rohul Terganggu




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 3 Desember 2018 08:23
Rp3.877 Triliun, Ada Catatan Pujangga di Pengesahan APBD Bengkalis 2019

DPRD Bengkalis bersepakat. Mengesahkan APBD 2019. Keputusan tersebut diberi catatan pujangga.

Riauterkini-BENGKALIS- Tepat pukul 15.18 WIB, Kamis (29/11/18), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran (TA) 2019 disepakati dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkalis sebesar Rp3,877 triliun.

Pengesahan melalui sidang paripurna dihadiri 30 anggota parlemen dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, H. Abdul Kadir didampingi Wakil Ketua H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, hadir mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. 

Adapun komponen APBD TA 2019 tersebut, yakni Pendapatan sebesar Rp3,811 triliun, terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp401,063 miliar. Dana Perimbangan sebesar Rp3,160 triliun dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp251,019 miliar. Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp3,878 triliun, terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,555 triliun dan Belanja Langsung Rp2.323 triliun. Atau terjadi defisit sebesar Rp66 miliar. Untuk menutupi defisit tersebut, ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenan sebesar Rp118 miliar. Selanjutnya, Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp52 miliar, sehingga sehingga biaya netto sebesar Rp66 miliar.

Sebelum ketuk palu, dimulai dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan beberapa saran. Diantaranya, terkait dengan kesepakatan Banggar dan TAPD harus benar-benar diakomodir dan direalisasikan.

Sementara itu, Bupati Bengkalis melalui Sekda Bustami, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan sidang paripurna pengambilan keputusan dan penetapan Perda APBD Bengkalis TA 2019 tersebut. 

Dikatakan Bustami, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat yang baik, dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai yang diharapkan. 

Catatan Penting Pujangga

"Apabila setengah dari penduduk negeri berserakan, bertengkar atau berkelahi dengan setengah yang lain maka itulah negeri menuju kehancuran, bagaimana caranya mengatasi hal itu, salah satu caranya adalah menjaga negeri ini dengan adil". 

Demikian salah satu"fatwa"  disampaikan Syaukani Alkarim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat menyampaikan pendapat dan tanggapan terhadap Laporan Banggar RAPBD TA 2019 sebelum disahkan. 

Menurut sastrawan ini, melihat selama proses pembahasan Rancangan APBD TA 2019 ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama persoalan adab dan, kedua komunikasi.

Pembahasan bersama OPD tertentu, ada etika, nilai. Dirinya tidak melihat dua lembaga yang saling memuliakan malah justru saling 'adu' kekuatan. Saling 'adu' kekuatan inilah yang sering membuat tanah (negeri, red) menjadi 'karam' dan hal itu sudah dibuktikan dalam sejarah masa lampau.

Pada masa yang lalu parlemen dan kekuasaan saling besama, karena kemajuan negeri ataupun kebersamaan tidak akan diperoleh jika kekuasaan dan parlemen tidak bisa duduk secara bersama. 

"Dan kita melihat hari ini menjadi menipis, berharap bahwa pembahasan APBD ini menjadi catatan penting untuk kedepan, bagaimana caranya saling memuliakan dan menjaga adab," ungkapnya.

Seharusnya, sambungnya, antara kekuasaan dan DPRD yang bernasab langsung kepada rakyat menjadi kekuatan yang sempurna.  "Raja mufakat dengan menteri bagai kebun berpagar duri. Jika betul hati kepada rakyat tanda kekuasaan diberi inayah, dan jika betul hati kepada raja, bisa jadi sembarang kerja,".

Komunikasi yang nampak adalah antara kedua belah pihak ada rasa curiga, karena disebabkan dari komunikasi atau dialog yang buruk. Padahal dengan dialog itu, mempersempit munculnya kejahatan. "Segala pekerjaan yang dibuat dengan pedang bisa dibuat dengan kalam, tapi pekerjaan kalam tidak bisa dibuat dengan pedang."

"Jika pohon bersatu alangkah besarnya pohon, kalau laut bersatu alangkah besarnya laut, jika pohon bersatu jatuh ke laut yang bersatu alangkah besarnya gelombang. Kita yakin bisa bersama," ibarat Ketua DPD PAN Bengkalis ini. 

Sementara itu, dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pendapat disampaikan oleh Syahrial, ST. Ada beberapa catatan dalam pembahasan APBD berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ada. Pihaknya melihat RKPD belum menampung segala apa yang menjadi amanat dalam Musrebang desa, kelurahan dan kecamatan, misalnya kegiatan peningkatan jalan poros jembatan.

"Oleh karena itu jangan sampai nanti ada yang beranggapan bahwa anggota DPRD tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal, karena kondisi yang terjadi saat ini sudah terkunci dari aturan RKPD itu," katanya. 

Lanjut Syahrial, alokasi APBD harusnya juga diprioritaskan kepada guru-guru madrasah, karena itu persoalan hati nurani. Untuk itu guru madrasah harus tetap di anggarkan setiap tahun, dan diharapkan sesuai dengan zaman.

"Ini juga sebagai cambuk, kita mendorong membentuk Perda dan sesuai dengan zaman ataupun sesuai dengan masa jabatan," sebutnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan beberapa catatan, agar terhadap anggaran APBD kembali ke angka MoU, Fraksi PKS menyetujui bertambahnya anggaran apabila itu urusan wajib seperti Dinas Pendidikan yang mungkin belum mencapai 20%. Kepada OPD khususnya dalam distribusi Rumah Layak Huni (RLH), untuk melaksanakan pemerataan sesuai porsi jumlah penduduk.

Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Sofyan, S.PdI, memberikan catatan antara lain, menyoroti target pencapaian visi misi kepala daerah. Program yang dilaksanakan hendaknya berkesinambungan, jangan hanya sebagai 'jargon' semata, akan tetapi kenyataannya tidak terlaksana dan tersusun dengan baik.

Pihaknya mengharapkan melakukan peningkatan dan memperbaiki jalan poros yang ada, tidak hanya bangun tapi juga melakukan pemeliharaan. Karena masyarakat sangat peka akan hal ini, menyampaikan melalui media sosial (Medsos) menampilkan kondisi jalan rusak, tentu sangat miris untuk Bengkalis.

"Kita mengahrapkan kepada Pemkab Bengkalis untuk melakukan identifikasi spot-spot tertentu kondisi kerusakan jalan yang parah dan harus dijadikan sebagai prioritas utama. Karena ini bagian dari pelayanan kepada publik yang wajib kita laksanakan sebagai pemangku jabatan di daerah ini," pintanya.

Kemudian mengakomodir seluruh kepentingan terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, bagaimana secepatnya agar menyusun Perda. Selin itu, terkait RLH, meminta OPD terkait untuk melakukan pengkajian kebutuhan dan pengalokasian yang jelas. 

"Disini butuh kebijaksanaan supaya tidak muncul polemik, dan diperlukan kepedulian dan kehati-hatian, jangan hanya melepas tanggung jawab saja, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus sama-sama bekerja sama dengan bersatu padu hindari kecurigaan," pesannya.

Terakhir, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan disampaikan oleh Irmi Syakip Arsalan. Dokumen APBD TA 2019 harus mengacu pada pembahasan tingkat komisi dan disetujui oleh Banggar serta TAPD.  Terkait dengan kisruh dana desa,  kepada Pemda melalui OPD terkait untuk mampu menyesuaikan dana perimbangan agar mampu mengoreksi pagu indikatif. 

"Kemudian bantuan hibah bagi sekolah swasta agar tetap diakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemda hendaknya mengakomodir insentif guru madrasah karena tahun ini mengalami penurunan," ujarnya.***(dik/advertorial)

Loading...


Berita lainnya..........
- Bertemu Jokowi di Musrenbangnas 2018,
Wabup Meranti Minta Perhatian dan Prioritas Pembangunan

- Bupati Meranti Buka Acara APKASI Procurement Network 2018
- Kampung Sehat, Kampungnya Bengkalis Ber-PHBS
- Pemprov Papua Kembali Belajar Budidaya dan Pengelolaan Sagu di Kepulauan Meranti
- DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi
- Tingkatkan Pengumpulan,
DPRD Bengkalis Sahkan Perda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

- Buka Musrembang 2018, Wabup Meranti Tegaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur
- JMS Disdik dan Kejari Bengkalis,
Pelajar Pahami dan Sadar Hukum Sejak Dini

- '
- Pembicara di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisaksi, Bupati Ingin Sagu Meranti Go Nasional


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com