Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Oktober 2019 07:16
Tunggangi Trail, Bupati Kuansing Pimpin Parade Kebangsaan dan Merah Putih

Ahad, 20 Oktober 2019 18:00
DPRD Desak Pemkab Bengkalis Sampaikan RAPBD 2020

Ahad, 20 Oktober 2019 17:15
Gelar Konferensi IV, Ini Nama-Nama Calon Ketua PWI Rohil

Ahad, 20 Oktober 2019 17:12
Terkesan Diskriminasi,
Kalangan di Bengkalis Kecewa Beasiswa Pemprov Riau Abaikan PT di Pesisir


Ahad, 20 Oktober 2019 13:41
Bupati Kuansing Lepas Peserta Jelajah Alam Kota Jalur 6

Ahad, 20 Oktober 2019 12:47
Dihadiri Ratusan Kader Baru, DPD PKS Bengkalis Gelar TO

Ahad, 20 Oktober 2019 11:12
Setelah Dilaporkan, Rektor UIN Suska Bakal Hadapi Gelombang Protes Mahasiswanya Pekan Ini

Ahad, 20 Oktober 2019 11:07
Bupati Kuansing Hadiri Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Ahad, 20 Oktober 2019 09:25
Terjatuh dari Rakit Penyeberangan di Pulau Kijang, Mahasiswi UNISI Ditemukan Tewas

Sabtu, 19 Oktober 2019 19:50
Tingkatkan Ekonomi,
Ratusan Petani di Bengkalis Belajar Budi Daya Labu Madu Hana


Sabtu, 19 Oktober 2019 18:41
Semarakkan Dunia Kuliner, DCC Launching Buku Cake & Snack Favorit

Sabtu, 19 Oktober 2019 17:58
42 Tim Basket Ikut Meramaikan Pasir Pengaraian 3X3 Basketball Rohul Tahun 2019

Sabtu, 19 Oktober 2019 17:40
Bupati Mursini Buka Gebyar Fisika Tingkat Kabupaten

Sabtu, 19 Oktober 2019 17:38


Sabtu, 19 Oktober 2019 16:33
Tak Kunjung Bayar Pesangon, Mantan Karyawan Ancam Duduki Kantor PT SRK di Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 1 Pebruari 2019 17:04
PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

Riauterkini-BENGKALIS- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Jum'at (1/2/19).

Berlangsung di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis, penandatanganan dokumen itu diawali oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY disaksikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM.

Dua bentuk dokumen tersebut berisi, pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kesempatan ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap, setelah melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja itu pejabat yang berkenaan dapat menjaga citra dan kredibilitas organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari dinas, badan maupun kecamatan dengan melaksanakan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan OPD masing-masing.

“Pimpinan harus memberi contoh dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan organisasinya. Kerjanya secara konsisten, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta proaktif dalam mencegah dan pemberantasan KKN, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Selanjutnya, Bupati Bengkalis juga memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PPTP yang telah bekerja keras, sehingga Kabupaten Bengkalis bisa mendapatkan Predikat B pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2018 lalu.

Menurut Amril, kinerja tersebut harus selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat, secara administrasi sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dengan predikat yang diraih tersebut..

“Kemudian kami juga meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan laporan tersebut kepada instansi terkait pada minggu pertama Februari 2019 ini dan kepada OPD yang tidak menyerahkan laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi tegas,” tegas Amril.

Serahkan SK Pendamping Desa Sementara itu dibagian yang lain dan masih di tempat yang sama, Bupati Amril Mukminin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Desa dan Kelurahan (PD/PK) se-Kabupaten Bengkalis.

Secara simbolis SK tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan PD/PK turut mendampingi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Dr. Sutarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Drs. H. Yuhelmi.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya Pendamping Ekonomi berjumlah 178 orang, Pendamping Pembangunan berjumlah 113 orang, dan Tenaga Akuntansi terdiri 23 orang.

Bupati Amril kepada seluruh PD/PK yang ditugaskan tersebut mengatakan, PD/PK mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

“Kemampuan harus terus diasah, baik keterampilan maupun wawasannya tujuan akhirnya adalah memajukan desa,” ungkapnya.

Menurut Amril, desa yang mempunyai peran untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Kabupaten bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Untuk itu, tenaga pendamping dituntut untuk semakin profesional, disiplin, berinovasi, mencari terobosan untuk membangun desa tempat bertugas. Tidak hanya terkait proses administrasi, namun harus mampu memberikan solusi dan sekaligus masukan berharga dalam membangun desa.
"Tidak segan-segan memberhentikan tenaga pendamping yang ikut berpolitik dengan bukti kartu anggota partai politik dan juga bagi yang memiliki rangkap kerja. Kami akan mengevaluasi jika tidak mengikuti aturan yang telah disepakati dalam kontrak kerja," tegasnya.

Disamping itu Bupati Amril juga mengingatkan kepada seluruh tenaga pendamping, untuk tidak menjadi provokator dan penyebar berita hoax atau bohong melalui media sosial (Medsos) yang dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.***(dik/inf) Foto : Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja serta penyerahan SK Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan, Jum'at (1/2/19).

Loading...


Berita lainnya..........
- Pemkab Meranti Gelar Uji Publik KLS-RTRW
- Bupati Meranti Buka Kegiatan Sunat Masal dan Santunan Kaum Dhuafa Remaja Masjid Darul Ulum
- Riau Rangking Tiga Destinasi Wisata Halal di Indonesia Versi Muslim Travel Indeks
- Jefri Antoni, Perpaduan Politisi Terbilang dan Pengusaha Handal Negeri Pacu Jalur
- Bupati Harris Hadiri Pengukuhkan IAKMI Kabupaten Pelalawan
- Advertorial
Bahas Iuran Komite, Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Kepala SMA

- Mendagri Pimpin Puncak Peringatan Hari Satpol PP ke-100 di Pekanbaru
- Dilantik Presiden,
Bupati Bengkalis Siap Dukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Baru

- PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

- Permudah Pengurusan Perizinan Publik,
DPMPSP Bengkalis Siapkan Aplikasi E-Pinter



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com