Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 April 2019 18:29
Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing

Senin, 22 April 2019 18:20
Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa

Senin, 22 April 2019 18:16


Senin, 22 April 2019 18:05
Palsukan Dokumen, Dua Tahanan Narkoba di Inhu Kabur dari Hotel

Senin, 22 April 2019 16:32
11.751 Pelajar SMP di Bengkalis Ikuti UN 2019

Senin, 22 April 2019 16:28
Sekda Rohul Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di MTsN 3 Rohul dan SMPN 1 Rambah

Senin, 22 April 2019 16:24
Hadiri Perpisahan SMAN 1 Telukkuantan,
Ketua DPRD Kuansing Pesankan Para Siswa untuk Terus Berjuang


Senin, 22 April 2019 15:34
Kadis TPH Rohul Ajak Petani Sukseskan Upsus Pajale Sesuai Musim Tanam

Senin, 22 April 2019 15:23
Penusukan Terhadap Pesonel Polda Riau,
Satu dari Empat Tersangka Geng Motor Merupakan Residivis


Senin, 22 April 2019 15:21
PPK Mandau Akui Banyak Kekurangan di Pemilu 2019

Senin, 22 April 2019 15:14
KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi

Senin, 22 April 2019 15:11
Ketua KPU dan Kapolres Bengkalis Kunjungi Keluarga Ketua KPPS Yang Meninggal Dunia

Senin, 22 April 2019 15:07
Singingi Hilir Jadi Lumbung Suara Banteng untuk Pilpres

Senin, 22 April 2019 15:05
Atur Keberadaan Pasar Ramadhan, DPPP Akan Surati Camat dan Lurah

Senin, 22 April 2019 15:02
Tertibkan PKL Jalan Teratai, DPPP Pekanbaru Butuh Bantuan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 1 Pebruari 2019 17:04
PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

Riauterkini-BENGKALIS- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Jum'at (1/2/19).

Berlangsung di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis, penandatanganan dokumen itu diawali oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY disaksikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM.

Dua bentuk dokumen tersebut berisi, pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kesempatan ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap, setelah melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja itu pejabat yang berkenaan dapat menjaga citra dan kredibilitas organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari dinas, badan maupun kecamatan dengan melaksanakan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan OPD masing-masing.

“Pimpinan harus memberi contoh dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan organisasinya. Kerjanya secara konsisten, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta proaktif dalam mencegah dan pemberantasan KKN, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Selanjutnya, Bupati Bengkalis juga memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PPTP yang telah bekerja keras, sehingga Kabupaten Bengkalis bisa mendapatkan Predikat B pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2018 lalu.

Menurut Amril, kinerja tersebut harus selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat, secara administrasi sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dengan predikat yang diraih tersebut..

“Kemudian kami juga meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan laporan tersebut kepada instansi terkait pada minggu pertama Februari 2019 ini dan kepada OPD yang tidak menyerahkan laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi tegas,” tegas Amril.

Serahkan SK Pendamping Desa Sementara itu dibagian yang lain dan masih di tempat yang sama, Bupati Amril Mukminin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Desa dan Kelurahan (PD/PK) se-Kabupaten Bengkalis.

Secara simbolis SK tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan PD/PK turut mendampingi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Dr. Sutarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Drs. H. Yuhelmi.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya Pendamping Ekonomi berjumlah 178 orang, Pendamping Pembangunan berjumlah 113 orang, dan Tenaga Akuntansi terdiri 23 orang.

Bupati Amril kepada seluruh PD/PK yang ditugaskan tersebut mengatakan, PD/PK mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

“Kemampuan harus terus diasah, baik keterampilan maupun wawasannya tujuan akhirnya adalah memajukan desa,” ungkapnya.

Menurut Amril, desa yang mempunyai peran untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Kabupaten bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Untuk itu, tenaga pendamping dituntut untuk semakin profesional, disiplin, berinovasi, mencari terobosan untuk membangun desa tempat bertugas. Tidak hanya terkait proses administrasi, namun harus mampu memberikan solusi dan sekaligus masukan berharga dalam membangun desa.
"Tidak segan-segan memberhentikan tenaga pendamping yang ikut berpolitik dengan bukti kartu anggota partai politik dan juga bagi yang memiliki rangkap kerja. Kami akan mengevaluasi jika tidak mengikuti aturan yang telah disepakati dalam kontrak kerja," tegasnya.

Disamping itu Bupati Amril juga mengingatkan kepada seluruh tenaga pendamping, untuk tidak menjadi provokator dan penyebar berita hoax atau bohong melalui media sosial (Medsos) yang dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.***(dik/inf) Foto : Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja serta penyerahan SK Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan, Jum'at (1/2/19).

Loading...


Berita lainnya..........
- Bupati Syamsuar Duduk di Samping Presiden Jokowi,
18 Bupati se-Indonesia Diundang Khusus ke Istana Kepresidenan Bogor

- Serah Terima Jabatan Rektor,
Prof Ahmad Mujahidin Sampaikan Komitmennya Majukan UIN Suska Riau

- ‎Pimpin Apel Pagi, Pejabat Sekda Rohul‎ Pesankan Pegawai dan Pejabat Bekerja Sungguh-sungguh
- Kado Istimewa, Walikota Pimpin Upacara HUT ke-234 Pekanbaru di Kantor Baru Komplek Tenayan
- Safari Ramadan RAPP 1439 H,
Salurkan 3.150 Paket Sembako dan Santuni 3.245 Anak Yatim

- Pemkab Inhil Kembali Raih WTP
- PT Musim Mas Normalisasi Sungai Batang Napuh, Camat Adnan: 'Besar Mamfaatnya Ketimbang Mudorat'
- Upaya Capai Target Rp 15 Miliar, Bapenda Rohul Beri Bimtek 306 Admin Desa Program Mandiri PBB-P2
- Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil
- Bertemu Jokowi di Musrenbangnas 2018,
Wabup Meranti Minta Perhatian dan Prioritas Pembangunan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com