Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Pebruari 2019 15:11
Termasuk Utang Obat di RSUD,
BPKAD Rohul Prioritaskan Lunasi Utang Tunda Bayar 2018‎ Rp75 Miliar


Kamis, 21 Pebruari 2019 14:53
Ini Alasan Kenapa 16 Kades Hasil Pilkades Serentak 2018 di Rohul Belum Dilantik

Kamis, 21 Pebruari 2019 14:46
Polda Riau Tangkap 8 Kilogram Sabu Asal Malaysia

Kamis, 21 Pebruari 2019 14:31
Korban Dikabarkan Kritis,
Mobil Patwal Bupati Inhu Tabrak Pengandara di Koto Inuman, Kuansing


Kamis, 21 Pebruari 2019 14:24
Senin Baru Ngantor,
Gubri Besok Dampingi Moeldoko ke Dumai


Kamis, 21 Pebruari 2019 14:12
Disparbud Rohul Langsung Data dan Ukur Areal Benteng Tujuh Lapis Tambusai

Kamis, 21 Pebruari 2019 14:03
Bawaslu Sebut Ada Empat TPS Rawan Secara Geografis

Kamis, 21 Pebruari 2019 13:58
Program Kerja 100 Hari,
Syamsuar-Edy Fokus Benahi Birokrasi dan Pencegahan Karhutla


Kamis, 21 Pebruari 2019 13:26
Hari Peduli Sampah Nasional 2019 , TNI dan Polri Kompak Bersih-bersih di Bangkinang

Kamis, 21 Pebruari 2019 12:35
Polres Bengkalis Musnahkan Puluhan Bal Pakaian Bekas dan Ratusan Karung Bawang Ilegal

Kamis, 21 Pebruari 2019 10:39
PT Ramajaya Pramukti Gandeng Tiga Lembaga Wujudkan Peremajaan Kelapa.Sawit di Kampar

Kamis, 21 Pebruari 2019 09:19
Ketika Legislator Bagus Santoso Takjub Sekaligus Prihatin Melihat Obyek Wisata Air Sikabau Jaya

Kamis, 21 Pebruari 2019 08:17
237 Honorer Lulus Administrasi P3K  Pemkab Bengkalis

Rabu, 20 Pebruari 2019 23:00
Edarkan Shabu, Pasangan Suami Istri Warga Karya Indah ini diciduk Polsek Tapung

Rabu, 20 Pebruari 2019 20:51
Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Kredit Kelompok Tani Dengan BNI



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 1 Pebruari 2019 17:04
PPTP dan Pejabat Administrator Teken Pakta Integritas,
Bupati Bengkalis Perintahkan Patuhi Aturan dan Tuntaskan Laporan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

Riauterkini-BENGKALIS- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Jum'at (1/2/19).

Berlangsung di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis, penandatanganan dokumen itu diawali oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY disaksikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM.

Dua bentuk dokumen tersebut berisi, pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kesempatan ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin berharap, setelah melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja itu pejabat yang berkenaan dapat menjaga citra dan kredibilitas organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari dinas, badan maupun kecamatan dengan melaksanakan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan OPD masing-masing.

“Pimpinan harus memberi contoh dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan organisasinya. Kerjanya secara konsisten, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta proaktif dalam mencegah dan pemberantasan KKN, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Selanjutnya, Bupati Bengkalis juga memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PPTP yang telah bekerja keras, sehingga Kabupaten Bengkalis bisa mendapatkan Predikat B pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2018 lalu.

Menurut Amril, kinerja tersebut harus selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat, secara administrasi sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dengan predikat yang diraih tersebut..

“Kemudian kami juga meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan laporan tersebut kepada instansi terkait pada minggu pertama Februari 2019 ini dan kepada OPD yang tidak menyerahkan laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan sanksi tegas,” tegas Amril.

Serahkan SK Pendamping Desa Sementara itu dibagian yang lain dan masih di tempat yang sama, Bupati Amril Mukminin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Desa dan Kelurahan (PD/PK) se-Kabupaten Bengkalis.

Secara simbolis SK tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan PD/PK turut mendampingi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Dr. Sutarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Drs. H. Yuhelmi.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pendamping Desa Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 3 bidang, diantaranya Pendamping Ekonomi berjumlah 178 orang, Pendamping Pembangunan berjumlah 113 orang, dan Tenaga Akuntansi terdiri 23 orang.

Bupati Amril kepada seluruh PD/PK yang ditugaskan tersebut mengatakan, PD/PK mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

“Kemampuan harus terus diasah, baik keterampilan maupun wawasannya tujuan akhirnya adalah memajukan desa,” ungkapnya.

Menurut Amril, desa yang mempunyai peran untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Kabupaten bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Untuk itu, tenaga pendamping dituntut untuk semakin profesional, disiplin, berinovasi, mencari terobosan untuk membangun desa tempat bertugas. Tidak hanya terkait proses administrasi, namun harus mampu memberikan solusi dan sekaligus masukan berharga dalam membangun desa.
"Tidak segan-segan memberhentikan tenaga pendamping yang ikut berpolitik dengan bukti kartu anggota partai politik dan juga bagi yang memiliki rangkap kerja. Kami akan mengevaluasi jika tidak mengikuti aturan yang telah disepakati dalam kontrak kerja," tegasnya.

Disamping itu Bupati Amril juga mengingatkan kepada seluruh tenaga pendamping, untuk tidak menjadi provokator dan penyebar berita hoax atau bohong melalui media sosial (Medsos) yang dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.***(dik/inf) Foto : Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja serta penyerahan SK Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan, Jum'at (1/2/19).

Loading...


Berita lainnya..........
- PT Musim Mas Normalisasi Sungai Batang Napuh, Camat Adnan: 'Besar Mamfaatnya Ketimbang Mudorat'
- Upaya Capai Target Rp 15 Miliar, Bapenda Rohul Beri Bimtek 306 Admin Desa Program Mandiri PBB-P2
- Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil
- Bertemu Jokowi di Musrenbangnas 2018,
Wabup Meranti Minta Perhatian dan Prioritas Pembangunan

- Bupati Meranti Buka Acara APKASI Procurement Network 2018
- Kampung Sehat, Kampungnya Bengkalis Ber-PHBS
- Pemprov Papua Kembali Belajar Budidaya dan Pengelolaan Sagu di Kepulauan Meranti
- DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi
- Tingkatkan Pengumpulan,
DPRD Bengkalis Sahkan Perda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

- Buka Musrembang 2018, Wabup Meranti Tegaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com