Home > Advertorial >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 17:00
4 Kabupaten di Riau Ini Rawan Kecurangan Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:58
24 Petugas Pemilu di Riau Terkena Musibah Pada Proses Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:23
Baru Dua Kecamatan di Pelalawan Tuntas Gelar Rapat Pleno Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:19
‎Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Rohul Baru di Tiga Kecamatan

Selasa, 23 April 2019 15:31
12.562 Pelajar SD Sederajat Bengkalis Ikuti USBN

Selasa, 23 April 2019 15:27
‎Pasca Pemilu 2019, Pansus DPRD Rohul Kembali Tancap Gas Bahas Tiga Ranperda

Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

Selasa, 23 April 2019 11:51
Jabatan Dirut BRK Berakhir Hari ini, Kebijakan Diambil Alih 3 Direktur

Selasa, 23 April 2019 09:18
Mur dan Baut Jembatan Siak IV yang Dicuri Sudah Dipasang Lagi

Selasa, 23 April 2019 09:13
Ruko Warga Rumbai Pesisir, Pekanbaru Terbakar

Selasa, 23 April 2019 07:47
Bupati kuansing Sampaikan LKPj Tahun 2018 ke DPRD

Selasa, 23 April 2019 07:19
Pelajar di Pulau Bengkalis dan Rupat Berkesempatan Ikuti Beasiswa Afirmasi Kemen Ristek Dikti

Selasa, 23 April 2019 07:14
Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 Maret 2019 18:03
Advertorial
Bahas Iuran Komite, Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Kepala SMA

Komisi V DParD Riau mengundang sejumlah kepala SMA. Digelar rapat dengar pendapat membahas iuran komite yang dipersoalankan sejumlah pihak.

PEKANBARU- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 3 Kabupaten/kota yang ada di Riau yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Pelalawan.

Rapat ini digelar karena menurut dewan masih banyak wali murid yang resah atas besaran pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid SMA.

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Kamis (13/3/19) di DPRD Riau.

Pihak Komisi V DPRD Riau yang membidangi persoalan pendidikan ini, pada rapat tersebut bermaksud mempertegas kembali persoalan iuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permedikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Sesuai Permendikbud Nomor 75 memang sumbangan boleh. Tapi besarannya tidak boleh dipatok. Bisa untuk bangun musalah, keramik, WC atau pustaka. Kalau iuran itu digunakan untuk kebutuhan proses belajar mengajar, seperti guru honor. Jadi ini beda," ujarnya.

Sementara itu, kata Aherson, hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah.

"Sebab untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia.

Aherson mengatakan jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuatkan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan.

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya.

Sedangkan, anggota komisi V lainnya, Husaimi Hamidi menuturkan dari hasil turun ke lapangan, ada beberapa sekolah yang mewajibkan iuran sebesar Rp200 ribu persiswa. Dengan jumlah murid sebanyak 2 ribu orang. Jika dikalikan, ada Rp400 juta yang didapati sekolah setiap bulannya.

"Uang sebanyak itu untuk apa? Itu yang ingin kami minta rinciannya untuk apa uang sebanyak itu. Jangan nanti tumpang tindih dengan BOS dan BOSDA," ungkap Husaimi.

Seharusnya, kata Husaimi, masing-masing sekolah membuat proposal mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan sekolah. Proposal tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Namun, lanjut dia, fakta yang terjadi proposal tersebut tidak pernah dibuat. Melainkan sekolah langsung membebankan biaya iuran kepada wali murid untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Padahal selama ini pemerintah selama ini selalu memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

"Maka dengan adanya rapat ini, kita ingin menuntaskan masalah tersebut agar tidak ada persepsi miring dari masyarakat. Kita berharap agar tidak ada lagi iuran yang yang dibebankan kepada wali murid," jelasnya.

Pihak Komisi V DPRD Riau masih akan terus melanjutkan hingga beberapa hari ke depan. Rencana selanjutnya, dewan berencana mengundang seluruh kepala sekolah tingkat SLTA untuk membicarakan masalah iuran tersebut.

"Karena seharusnya tidak ada lagi iuran yang dibebankan kepada orang tua, jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan," katanya.

Karena, ini juga mendorong program sekolah gratis yang ingin diwujudkan Gubernur Riau yang baru, sehingga pihaknya pun berkeinginan untuk meningkatkan anggaran BOSDA. Sehingga beban sekolah untuk kelancaran proses ajar mengajar bisa teratasi. "Sehingga nantinya juga akan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan produk dari DPRD," tuturnya (ADV)

Loading...


Berita lainnya..........
- Bupati Syamsuar Duduk di Samping Presiden Jokowi,
18 Bupati se-Indonesia Diundang Khusus ke Istana Kepresidenan Bogor

- Serah Terima Jabatan Rektor,
Prof Ahmad Mujahidin Sampaikan Komitmennya Majukan UIN Suska Riau

- ‎Pimpin Apel Pagi, Pejabat Sekda Rohul‎ Pesankan Pegawai dan Pejabat Bekerja Sungguh-sungguh
- Kado Istimewa, Walikota Pimpin Upacara HUT ke-234 Pekanbaru di Kantor Baru Komplek Tenayan
- Safari Ramadan RAPP 1439 H,
Salurkan 3.150 Paket Sembako dan Santuni 3.245 Anak Yatim

- Pemkab Inhil Kembali Raih WTP
- PT Musim Mas Normalisasi Sungai Batang Napuh, Camat Adnan: 'Besar Mamfaatnya Ketimbang Mudorat'
- Upaya Capai Target Rp 15 Miliar, Bapenda Rohul Beri Bimtek 306 Admin Desa Program Mandiri PBB-P2
- Bupati Meranti Perintahkan SKPD Berdayakan Komunitas Adat Terpencil
- Bertemu Jokowi di Musrenbangnas 2018,
Wabup Meranti Minta Perhatian dan Prioritas Pembangunan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com