Visi Kabupaten Bengkalis : Tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera, mandiri dan bertaqwa melalui perwujudan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom terbaik di Indonesia tahun 2015


4/05/2019 20:14
Tampung Aspirasi, Bupati Bengkalis Blusukan ke Kedai Kopi

25/04/2019 21:27
Usulkan Masuk RPJMN 2020-2024, Pemkab Bengkalis Komitmen Tangani Abrasi Pulau Terdepan

24/04/2019 07:15
133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K

13/04/2019 08:00
Peletakan Pancang Pertama DIC, Bupati Bengkalis Komit Bangun Insfrastruktur Adil dan Merata

5/04/2019 08:58
Serahkan SK, Bupati Bengkalis Tegaskan 252 CPNS Wajib Jalani Uji Coba

19/03/2019 11:38
TP4D Akan Kawal 12 Proyek Strategis di Bengkalis

4/03/2019 18:16
Disambut Sekda, Ini Arahan Kepala BNBP Ketika Ikuti Rakor Kesiapsiagaan Ancaman Karhutla

21/02/2019 08:17
237 Honorer Lulus Administrasi P3K  Pemkab Bengkalis

11/02/2019 09:18
Bengkalis Berharap Pengelolaan Pajak P3 Diserahkan ke Daerah

8/02/2019 10:37
2019, Bengkalis Tanggung Premi Kesehatan 64.685 Jiwa

30/01/2019 10:29
Kosong, Bupati Bengkalis Tunjuk Dua Pejabat jadi Plt Kadis dan Kaban

25/01/2019 08:22
Bupati Bengkalis Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi dan PTSL

11/01/2019 13:49
Kota Bengkalis Kembali Terima Penghargaan Adipura Kementerian LHK

14/12/2018 22:17
Gerakan Taat Pajak, Perdana Bupati Bengkalis Berikan Penghargaan 25 Perusahaan

6/09/2018 13:03
Mulai 2019 Penyaluran UED SP di Bengkalis Akan Gunakan Sistem Syari'ah

  Kamis, 6 September 2018 13:03
Mulai 2019 Penyaluran UED SP di Bengkalis Akan Gunakan Sistem Syari'ah

Pemkab Bengkalis akan menerapkan sistem syariah mulai 2019. Khusus untuk penyaluran UED SP.

Riauterkini-BENGKALIS- Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis pada sektor simpan pinjam sangat baik dan maju. Saat ini dana yang dikelola desa induk mencapai Rp5 hingga Rp10 miliar, sedangkan desa pemekaran mencapai Rp1 hingga Rp2 miliar.

Melihat perkembangan BUMDes yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan meningkatkan besarnya pinjaman maksimal menjadi Rp60 juta.

Selain akan meningkatkan batas pinjaman dari BUMDes, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mulai tahun 2019 akan menerapkan pola pinjaman berbasis syariah.

"Saat ini, masih menerapkan sistem konvesional. Insya-Alloh mulai tahun 2019, kita terapkan pola syariah," ungkap Kepala PMD Yuhelmi saat membuka Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Bengkalis, Rabu (5/9/18) kemarin malam.

Untuk menuju kearah pola syariah, pihak PMD sudah mengundang beberapa pakar ekonomi syariah, tokoh agama maupun perguruan tinggi. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat ini, kajian akademis akan disampaikan ke DPRD Bengkalis. Sejauh ini, ide dengan pola pinjaman Bumdes berbasis syariah ini, mendapat respon positif dari anggota DPRD Bengkalis.

Pertanyaan mengapa harus menggunakan pola syariah. Menurut Yuhelmi, salath satunya merespon terhadap banyaknya tuntutan masyarakat agar pola pinjaman Bumdes sudah menerapkan sistem berbasis syariah. Kemudian, sebagian besar, pemanfaat dana BUMDes yang merupakan program Usaha Ekonomi Pedesaan Simpan Pinjam (UED-SP), sebagian besar beragama Muslim.

"Diharapkan dengan modal yang cukup besar, maka pola syariah akan lebih baik," ungkap Yuhelmi.

Sementara itu, terkait dengan peningkatan pinjaman maksimal sebesar Rp60 juta, kata Yuhelmi, pihak PMD sudah menyiapkan payung hukum agar dana BUMDes dimanfaatan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam menetapkan bunga pengembalian yang dibagi berdasarkan kategori. Untuk kategori masyarakat miskin, akan dipertimbangkan bunganya rendah, namun untuk kategori pendapatan menengah dan ke atas, maka bunganya lebih besar.

"Kita harapkan, dengan tertambahnya jumlah pinjaman dari Bumdes menjadi Rp60 juta, semakin menambah daya ungkit perekonomian dan pendapatan masyarakat desa," tandas Yuhelmi.

Hadir pada pembukaan sosialisasi tersebut sejumlah tenaga ahli, yakni Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Abdullah Sajad, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar, Liza, Tenaga Ahli pengembangan Ekonomi Desa, Syamsurizal, Tenaga Ahi Pembangunan Partisipatif Mahmum Alrasyid dan Tenaga Ahli Infrastruktu Desa, Alison Jalasunta, serta Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID), Pokja TPID, perwakilan perguruan tinggi, kelembagaan dan advisor pendamping desa.***(dik/rls) 

 
Home  |  www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS © 2011