4/07/2017 14:13
Bupati Syamsuar dan Rombongn Hahal bi Halal di Kediaman Ketua DPRD Siak

5/06/2017 19:33
Tarif Parkir Motor Rp2.000,
DPRD Siak Panggil Dishub Sampaikan Keluhan Masyarakat

30/05/2017 22:02
Bahas Juga Soal Gepeng dan Orang Gila,
DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Laporan Pansus LKPJ 2016

30/05/2017 10:02
Sekretaris DPRD Siak Pererat Silaturahmi Wartawan dengan Buka Bersama

18/05/2017 16:56
Reses, Piminan DPRD Siak Sutarno Ditagih Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar

18/05/2017 07:56
Anggota DPRD Siak Tarmijan Minta Pemkab Bantu Petani Remajakan Kebun Sawit

17/05/2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

17/05/2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah

4/05/2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

23/11/2016 21:22
Seorang Anggota DPRD Siak Meninggal Dunia

  Kamis, 4 Mei 2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

Riauterkini-SIAK- Berbagai persoalan, keroyokan, dan saran bermunculan saat reses para anggota DPRD Siak ke daerah pemilihan (Dapil) nya. Kamis (4/5/17), salah satunya yakni Sujarwo anggota DPRD Siak, ia berharap Pemerintah Kabupatenatasi (Pemkab) Siak segera mensosialisasikan bahwa penggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak lagi diberlakukan kepada seluruh masyarakat, melainnya masyarakat yang masuk dalam daftar keluarga miskin.

"Saat ini sekitar 21.050 kepala keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin di Dinas Sosial, dan terkait penggunaan Jamkesda hanya mereka lah yang berhak menggunakannya sementara yang lainnya tidak dan harus bayar seperti biasa apabila tak masuk ke BPJS," terang Sujarwo.

Sujarwo menceritakan apa yang diceritakan atau dikeluhkan masyarakat, yakni ia membawa keluarga atau saudaranya untuk berobat di rumah sakit. Karena ia tidak terdaftar sebagai keluarga tidak mampu atau kaum duafa.

"Saya beberapa waktu lalu, membawa keluarga berobat ke Siak dengan menggunakan Jamkesda, tetapi pihak Rumah Sakit menolak dengan alasan keluarga kami tidak terdaftar lagi sebagai Jamkesda, danTerbakar mendaftar melalui jalur umum," terang Sujarwo.

Surjaryo,berharap Dinas Sosial, masih menggunakan data yang lama untuk pendataan Jamkesda. "Mudah-mudahan, pendataan ke depannya data tersebut, biarlah benar-benar valid dan tepat sasaran," pinta Sujarwo.

Saat ini kata Sujarwo, dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, yang dulu anggaran perobatan di Siak dianggarkan sebesar Rp23 miliar, saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 8 miliar. "Selain itu, Jamkesda ini juga terbentur dengan Permendagri," jelasnya .***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com