18/05/2017 07:56
Anggota DPRD Siak Tarmijan Minta Pemkab Bantu Petani Remajakan Kebun Sawit

17/05/2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

17/05/2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah

4/05/2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

23/11/2016 21:22
Seorang Anggota DPRD Siak Meninggal Dunia

4/10/2016 19:32
Kurang Sosialisasi ke Masyarakat,,
Pemkab dan DPRD Siak "Sentil" PTPN V Lubuk Dalam

24/08/2016 13:49
Giliran DPRD Siak Didemo Pekerja Kontraktor BOB PT BSP-Pertamina Hulu

3/04/2016 15:29
Selesai Dibangun 2013 Lalu,
Mushola Senilai Rp1,1 M di DPRD Siak tak Difungsikan

29/12/2015 13:40
Minim Masyarakat dan Anggota Dewan, DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Akhir 2015

9/06/2015 21:58
Datangi DPRD Siak, Mahasiswa Pertanyakan Proyek PLTU Belantik

  Rabu, 17 Mei 2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah


Riauterkini-JAKARTA- DPRD Siak, yang dipimpin langsung Ketua Indra Gunawan dan didampingi Wakil Ketua serta beberapa anggota dan rombongan. Selasa (16/5/17), menggelar kunjungan kerja ke Kementerian ESDM di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut disambut Kabag penyusunan program dan perencanaan perundang-undangan kementrian ESDM, Fadil.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Siak menggesa agar pihak Kemen ESDM membuat payung hukum untuk peraturan mengenai penetapan tarif pajak air bawah tanah dan agar dilimpahkan ke daerah dan masuk pada pendapatan daerah.

Selain itu diungkapkan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, "Terkait pajak tanah dan air yang merupakan hak daerah dapat dikembalikan daerah agar dapat menjadi PAD sehingga Siak yang saat ini mengalami penurunan APBD pasca turunnya harga minyak dunia dapat terbantu," ujarnya.

Sementara dalam pertemuan tersebut juga disepakatilah beberapa hal antara DPRD Siak dengan ESDM. "Kita berharap, kesepkatan yang telah dibuat antara kementrian ESDM dengan DPRD Siak terkait regulasi percepatan pajak air dan tanah, dapat secepatnya diterbiatkan sebagai dasar Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk perhitungan pajak tanah dan air," tambah Indra.

Selama ini menurut Ketua DPRD Siak Indra, ada kerancuan bagi Pergub dan Perbup sehingga adanya perbedaan regulasi perhitungan bagi ESDM.

Melalui pertemuan ini, Kemen ESDM menyampaikan akan menggesa perhitunngan pajak dengan batas waktu Juni mendatang. Dan Ketua DPRD Siak Indra menegaskan, jika hingga batas waktu yang telah disepakati belum terbit DPRD Siak dapat mendesak ESDM sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Fadil selaku Kabag penyusunan program dan perencanaan perundang-undangan kementrian ESDM menjelaskan, "Kita memang diberi materi untuk menyiapkan MDA pajak air, sedangkan untuk migas yang merupakan perpaduan, akan perlu kajian lebih lanjut." Ujarnya.

Dan Ia juga menjelaskan sampai sejauh ini, belum ada payung hukum bagi ESDM untuk program tersebut karena itu ESDM masih menunggu surat kesepakatan dengan Kementrian Keuangan, sebelum dibuatkan Perundang-undangannya.(rls/vila)

Foto: Ketua DPRD Siak (Baju kemeja Putih, sesama rombongan berdialog dengan Kemen ESDM di Jakarta.

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com