26/10/2017 15:46
Pelajari Hak Imunitas, DPRD Siak Kunker ke MK DPR RI

21/10/2017 13:48
DPRD Siak Terima Kunker 15 Anggota DPRD Fak Fak, Papua

14/10/2017 08:31
Klarifikasi Anggota DPRD Siak Terkait Ancaman Pemanggilan Paksa Polisi

13/10/2017 20:44
Tak Hadiri Panggilan Polisi, Oknum Anggota DPRD Siak Terancam Dijemput Paksa

9/10/2017 12:03
Mendorong Peningkatan PAD,  DPRD Siak Menggelar Rapat Lintas Sektoral

4/10/2017 10:35
40 Legislator Way Kanan, Lampung Studi Banding ke DPRD Siak

2/10/2017 15:04
Ketua DPRD Siak Bacakan Ikrar Kesetiaan Terhadap NKRI

30/09/2017 12:47
Legislatif Kompak Bertanjak, DPRD Siak Sahkan APBD-P 2017 Rp1,92 Triliun

16/09/2017 00:29
"Serang" Direktur PT IKPP, Polda Tetapkan Anggota DPRD Siak Tersangka

8/08/2017 06:52
DPRD Siak Gelar Paripurna LPJ APBD 2016 dan Pengesahan 4 Perda

  Rabu, 17 Mei 2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah


Riauterkini-JAKARTA- DPRD Siak, yang dipimpin langsung Ketua Indra Gunawan dan didampingi Wakil Ketua serta beberapa anggota dan rombongan. Selasa (16/5/17), menggelar kunjungan kerja ke Kementerian ESDM di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut disambut Kabag penyusunan program dan perencanaan perundang-undangan kementrian ESDM, Fadil.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Siak menggesa agar pihak Kemen ESDM membuat payung hukum untuk peraturan mengenai penetapan tarif pajak air bawah tanah dan agar dilimpahkan ke daerah dan masuk pada pendapatan daerah.

Selain itu diungkapkan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, "Terkait pajak tanah dan air yang merupakan hak daerah dapat dikembalikan daerah agar dapat menjadi PAD sehingga Siak yang saat ini mengalami penurunan APBD pasca turunnya harga minyak dunia dapat terbantu," ujarnya.

Sementara dalam pertemuan tersebut juga disepakatilah beberapa hal antara DPRD Siak dengan ESDM. "Kita berharap, kesepkatan yang telah dibuat antara kementrian ESDM dengan DPRD Siak terkait regulasi percepatan pajak air dan tanah, dapat secepatnya diterbiatkan sebagai dasar Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk perhitungan pajak tanah dan air," tambah Indra.

Selama ini menurut Ketua DPRD Siak Indra, ada kerancuan bagi Pergub dan Perbup sehingga adanya perbedaan regulasi perhitungan bagi ESDM.

Melalui pertemuan ini, Kemen ESDM menyampaikan akan menggesa perhitunngan pajak dengan batas waktu Juni mendatang. Dan Ketua DPRD Siak Indra menegaskan, jika hingga batas waktu yang telah disepakati belum terbit DPRD Siak dapat mendesak ESDM sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Fadil selaku Kabag penyusunan program dan perencanaan perundang-undangan kementrian ESDM menjelaskan, "Kita memang diberi materi untuk menyiapkan MDA pajak air, sedangkan untuk migas yang merupakan perpaduan, akan perlu kajian lebih lanjut." Ujarnya.

Dan Ia juga menjelaskan sampai sejauh ini, belum ada payung hukum bagi ESDM untuk program tersebut karena itu ESDM masih menunggu surat kesepakatan dengan Kementrian Keuangan, sebelum dibuatkan Perundang-undangannya.(rls/vila)

Foto: Ketua DPRD Siak (Baju kemeja Putih, sesama rombongan berdialog dengan Kemen ESDM di Jakarta.

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com