4/07/2017 14:13
Bupati Syamsuar dan Rombongn Hahal bi Halal di Kediaman Ketua DPRD Siak

5/06/2017 19:33
Tarif Parkir Motor Rp2.000,
DPRD Siak Panggil Dishub Sampaikan Keluhan Masyarakat

30/05/2017 22:02
Bahas Juga Soal Gepeng dan Orang Gila,
DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Laporan Pansus LKPJ 2016

30/05/2017 10:02
Sekretaris DPRD Siak Pererat Silaturahmi Wartawan dengan Buka Bersama

18/05/2017 16:56
Reses, Piminan DPRD Siak Sutarno Ditagih Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Dasar

18/05/2017 07:56
Anggota DPRD Siak Tarmijan Minta Pemkab Bantu Petani Remajakan Kebun Sawit

17/05/2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

17/05/2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah

4/05/2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

23/11/2016 21:22
Seorang Anggota DPRD Siak Meninggal Dunia

  Rabu, 17 Mei 2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

Riauterkini-JAKARTA- Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak saat ini tengah dilanda "kegalauan", karena dua tahun berturut-turut dana kurang bayar dan dana salur di 2015-2016 tak kunjung dibayarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan total sekitar Rp116 miliar. Hal ini tentunya membuat geram para wakil rakyat setempat, dan mereka mendatangi Kemenkeu untuk memperjelas hal tersebut.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, dan Ketua Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Ismail Amir dan beberapa anggota DPRD Siak lainnya, Selasa (16/5/17), mendatangi kantor Kemenkeu. Kedatangan para wakil rakyat Siak ini, awalnya sempat terjadi ketengan karena kedatangan mereka tidak disambut orang yang bisa mengambil kebijakan dan titik terang dalam persoalan tidak dibayarnya hutang Pusat ke daerah khususnya Kabupaten Siak.

Rabu (17/5/17), keterangan Ketua KLPj Ismail Amir bahwa mereka datang ke kantor Kemenkeu karena kasihan melihat perekonomian masyarakat siak saat ini, hal ini dipicu tidak dibayarnya dana kurang bayar serta dana salur dua tahun belakang berturut-turut dan ditambah lagi ditahun ini adanya pemotongan dana dari Pusat.

"Kita datang kesana (Kemenkeu,red) disambut seorang staf yang tidak bisa memberikan keputusan dan kebijakan, setelah itu datang lagi dua orang, juga sama. Kita meminta orang yang berkopeten yang hadir agar persoalan tersebut dapat solusi," ujar Ismail Amir.

Ismail mengungkapkan, apabila hal ini tidak ada solusi yang bisa dibawa pulang ke Kabupaten Siak, maka ia "mengancam" akan berdemo di Kemenkeu dan DPR RI. "Kalau perlu kita (anggota DPRD Siak,red) sekitar 40 wakil rakyat ini melakukan aksi demo disana (Kemenkeu) dan DPR RI," ungkapnya.

Penyupayaan agar dana kurang bayar dan dana salur tersebut segera di bayar kan Pusat, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak juga telah berupaya keras termasuk Bupati Siak Syamsuar. Dan secepatnya diberikan solusi dari Kemenkeu.

"Sore ini kita diundang pihak Kemenkeu, untuk datang ke sana (kantor Kemenkeu,red) dan berdialog mencari solusi-solusi nya. Dan kita berharap ada solusi," tambahkan Ismail.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com