26/10/2017 15:46
Pelajari Hak Imunitas, DPRD Siak Kunker ke MK DPR RI

21/10/2017 13:48
DPRD Siak Terima Kunker 15 Anggota DPRD Fak Fak, Papua

14/10/2017 08:31
Klarifikasi Anggota DPRD Siak Terkait Ancaman Pemanggilan Paksa Polisi

13/10/2017 20:44
Tak Hadiri Panggilan Polisi, Oknum Anggota DPRD Siak Terancam Dijemput Paksa

9/10/2017 12:03
Mendorong Peningkatan PAD,  DPRD Siak Menggelar Rapat Lintas Sektoral

4/10/2017 10:35
40 Legislator Way Kanan, Lampung Studi Banding ke DPRD Siak

2/10/2017 15:04
Ketua DPRD Siak Bacakan Ikrar Kesetiaan Terhadap NKRI

30/09/2017 12:47
Legislatif Kompak Bertanjak, DPRD Siak Sahkan APBD-P 2017 Rp1,92 Triliun

16/09/2017 00:29
"Serang" Direktur PT IKPP, Polda Tetapkan Anggota DPRD Siak Tersangka

8/08/2017 06:52
DPRD Siak Gelar Paripurna LPJ APBD 2016 dan Pengesahan 4 Perda

  Rabu, 17 Mei 2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

Riauterkini-JAKARTA- Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak saat ini tengah dilanda "kegalauan", karena dua tahun berturut-turut dana kurang bayar dan dana salur di 2015-2016 tak kunjung dibayarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan total sekitar Rp116 miliar. Hal ini tentunya membuat geram para wakil rakyat setempat, dan mereka mendatangi Kemenkeu untuk memperjelas hal tersebut.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, dan Ketua Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Ismail Amir dan beberapa anggota DPRD Siak lainnya, Selasa (16/5/17), mendatangi kantor Kemenkeu. Kedatangan para wakil rakyat Siak ini, awalnya sempat terjadi ketengan karena kedatangan mereka tidak disambut orang yang bisa mengambil kebijakan dan titik terang dalam persoalan tidak dibayarnya hutang Pusat ke daerah khususnya Kabupaten Siak.

Rabu (17/5/17), keterangan Ketua KLPj Ismail Amir bahwa mereka datang ke kantor Kemenkeu karena kasihan melihat perekonomian masyarakat siak saat ini, hal ini dipicu tidak dibayarnya dana kurang bayar serta dana salur dua tahun belakang berturut-turut dan ditambah lagi ditahun ini adanya pemotongan dana dari Pusat.

"Kita datang kesana (Kemenkeu,red) disambut seorang staf yang tidak bisa memberikan keputusan dan kebijakan, setelah itu datang lagi dua orang, juga sama. Kita meminta orang yang berkopeten yang hadir agar persoalan tersebut dapat solusi," ujar Ismail Amir.

Ismail mengungkapkan, apabila hal ini tidak ada solusi yang bisa dibawa pulang ke Kabupaten Siak, maka ia "mengancam" akan berdemo di Kemenkeu dan DPR RI. "Kalau perlu kita (anggota DPRD Siak,red) sekitar 40 wakil rakyat ini melakukan aksi demo disana (Kemenkeu) dan DPR RI," ungkapnya.

Penyupayaan agar dana kurang bayar dan dana salur tersebut segera di bayar kan Pusat, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak juga telah berupaya keras termasuk Bupati Siak Syamsuar. Dan secepatnya diberikan solusi dari Kemenkeu.

"Sore ini kita diundang pihak Kemenkeu, untuk datang ke sana (kantor Kemenkeu,red) dan berdialog mencari solusi-solusi nya. Dan kita berharap ada solusi," tambahkan Ismail.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com