18/05/2017 07:56
Anggota DPRD Siak Tarmijan Minta Pemkab Bantu Petani Remajakan Kebun Sawit

17/05/2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

17/05/2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah

4/05/2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

23/11/2016 21:22
Seorang Anggota DPRD Siak Meninggal Dunia

4/10/2016 19:32
Kurang Sosialisasi ke Masyarakat,,
Pemkab dan DPRD Siak "Sentil" PTPN V Lubuk Dalam

24/08/2016 13:49
Giliran DPRD Siak Didemo Pekerja Kontraktor BOB PT BSP-Pertamina Hulu

3/04/2016 15:29
Selesai Dibangun 2013 Lalu,
Mushola Senilai Rp1,1 M di DPRD Siak tak Difungsikan

29/12/2015 13:40
Minim Masyarakat dan Anggota Dewan, DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Akhir 2015

9/06/2015 21:58
Datangi DPRD Siak, Mahasiswa Pertanyakan Proyek PLTU Belantik

  Rabu, 17 Mei 2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

Riauterkini-JAKARTA- Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak saat ini tengah dilanda "kegalauan", karena dua tahun berturut-turut dana kurang bayar dan dana salur di 2015-2016 tak kunjung dibayarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan total sekitar Rp116 miliar. Hal ini tentunya membuat geram para wakil rakyat setempat, dan mereka mendatangi Kemenkeu untuk memperjelas hal tersebut.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, dan Ketua Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Ismail Amir dan beberapa anggota DPRD Siak lainnya, Selasa (16/5/17), mendatangi kantor Kemenkeu. Kedatangan para wakil rakyat Siak ini, awalnya sempat terjadi ketengan karena kedatangan mereka tidak disambut orang yang bisa mengambil kebijakan dan titik terang dalam persoalan tidak dibayarnya hutang Pusat ke daerah khususnya Kabupaten Siak.

Rabu (17/5/17), keterangan Ketua KLPj Ismail Amir bahwa mereka datang ke kantor Kemenkeu karena kasihan melihat perekonomian masyarakat siak saat ini, hal ini dipicu tidak dibayarnya dana kurang bayar serta dana salur dua tahun belakang berturut-turut dan ditambah lagi ditahun ini adanya pemotongan dana dari Pusat.

"Kita datang kesana (Kemenkeu,red) disambut seorang staf yang tidak bisa memberikan keputusan dan kebijakan, setelah itu datang lagi dua orang, juga sama. Kita meminta orang yang berkopeten yang hadir agar persoalan tersebut dapat solusi," ujar Ismail Amir.

Ismail mengungkapkan, apabila hal ini tidak ada solusi yang bisa dibawa pulang ke Kabupaten Siak, maka ia "mengancam" akan berdemo di Kemenkeu dan DPR RI. "Kalau perlu kita (anggota DPRD Siak,red) sekitar 40 wakil rakyat ini melakukan aksi demo disana (Kemenkeu) dan DPR RI," ungkapnya.

Penyupayaan agar dana kurang bayar dan dana salur tersebut segera di bayar kan Pusat, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak juga telah berupaya keras termasuk Bupati Siak Syamsuar. Dan secepatnya diberikan solusi dari Kemenkeu.

"Sore ini kita diundang pihak Kemenkeu, untuk datang ke sana (kantor Kemenkeu,red) dan berdialog mencari solusi-solusi nya. Dan kita berharap ada solusi," tambahkan Ismail.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com