26/10/2017 15:46
Pelajari Hak Imunitas, DPRD Siak Kunker ke MK DPR RI

21/10/2017 13:48
DPRD Siak Terima Kunker 15 Anggota DPRD Fak Fak, Papua

14/10/2017 08:31
Klarifikasi Anggota DPRD Siak Terkait Ancaman Pemanggilan Paksa Polisi

13/10/2017 20:44
Tak Hadiri Panggilan Polisi, Oknum Anggota DPRD Siak Terancam Dijemput Paksa

9/10/2017 12:03
Mendorong Peningkatan PAD,  DPRD Siak Menggelar Rapat Lintas Sektoral

4/10/2017 10:35
40 Legislator Way Kanan, Lampung Studi Banding ke DPRD Siak

2/10/2017 15:04
Ketua DPRD Siak Bacakan Ikrar Kesetiaan Terhadap NKRI

30/09/2017 12:47
Legislatif Kompak Bertanjak, DPRD Siak Sahkan APBD-P 2017 Rp1,92 Triliun

16/09/2017 00:29
"Serang" Direktur PT IKPP, Polda Tetapkan Anggota DPRD Siak Tersangka

8/08/2017 06:52
DPRD Siak Gelar Paripurna LPJ APBD 2016 dan Pengesahan 4 Perda

  Selasa, 30 Mei 2017 22:02
Bahas Juga Soal Gepeng dan Orang Gila,
DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Laporan Pansus LKPJ 2016


Riauterkini-SIAK- Sidang Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, yang digelar di gedung DPRD, Senin (29/5/17), dihadiri Bupati Siak Syamsuar dan dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Dalam laporan yang diketuai Ismail Amir, dan Sekretaris Sujarwo, serta juru bicara Marudut Pakpahan membahas satu persatu kinerja dan penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Siak. Dan juga diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Selain itu dalam isi LKPj tersebut turut dibahas adanya para gepeng atau pengemis dan orang gila yang mulai meresahkan, terutama yang ada di Kecamatan Tualang. Dan beberapa waktu lalu telah dilakukan penangkapan dan penahanan para pengemis dan orang gila tersebut.

Untuk mengatasi masalah Gepeng dan pengemis serta orang gila ini, diminta OPD terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan untuk dapat berperan aktif.

"Untuk masalah gepeng atau pengemis dan orang gila, diminta SKPD terkait berkerja sama dengan Satpol PP. Kalau ada masyarakat siak yang memang harus dibina, ya dibina di rumah singgah. Dan untuk orang gila berkoordinasi dengan pihak HAM agar tidak main pasung," dibacakan juru bicara LKPj.

Terakhir, terkait penyelenggaraan urusan lain Pemkab Siak yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diuraikan bahwa melihat kondisi BUMD Siak saat ini perlu dilakukan langkah-langkah khusus mengatasi permasalahan yang ada sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com