18/05/2017 07:56
Anggota DPRD Siak Tarmijan Minta Pemkab Bantu Petani Remajakan Kebun Sawit

17/05/2017 13:19
Kurang Bayar Rp116 M Belum Dibayar, DPRD Siak Ancam 'Demo' Kemenkeu

17/05/2017 07:57
Temui Kemen ESDM,
DORD Siak Minta Pajak Air Bawah Tanah Dikelola Darrah

4/05/2017 16:26
Reses, Anggota DPRD Siak Sujarwo Desak Sosialisasikan Jamkesda Berlaku Terbatas

23/11/2016 21:22
Seorang Anggota DPRD Siak Meninggal Dunia

4/10/2016 19:32
Kurang Sosialisasi ke Masyarakat,,
Pemkab dan DPRD Siak "Sentil" PTPN V Lubuk Dalam

24/08/2016 13:49
Giliran DPRD Siak Didemo Pekerja Kontraktor BOB PT BSP-Pertamina Hulu

3/04/2016 15:29
Selesai Dibangun 2013 Lalu,
Mushola Senilai Rp1,1 M di DPRD Siak tak Difungsikan

29/12/2015 13:40
Minim Masyarakat dan Anggota Dewan, DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Akhir 2015

9/06/2015 21:58
Datangi DPRD Siak, Mahasiswa Pertanyakan Proyek PLTU Belantik

  Selasa, 30 Mei 2017 22:02
Bahas Juga Soal Gepeng dan Orang Gila,
DPRD Siak Gelar Sidang Paripurna Laporan Pansus LKPJ 2016


Riauterkini-SIAK- Sidang Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, yang digelar di gedung DPRD, Senin (29/5/17), dihadiri Bupati Siak Syamsuar dan dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Dalam laporan yang diketuai Ismail Amir, dan Sekretaris Sujarwo, serta juru bicara Marudut Pakpahan membahas satu persatu kinerja dan penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Siak. Dan juga diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Selain itu dalam isi LKPj tersebut turut dibahas adanya para gepeng atau pengemis dan orang gila yang mulai meresahkan, terutama yang ada di Kecamatan Tualang. Dan beberapa waktu lalu telah dilakukan penangkapan dan penahanan para pengemis dan orang gila tersebut.

Untuk mengatasi masalah Gepeng dan pengemis serta orang gila ini, diminta OPD terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan untuk dapat berperan aktif.

"Untuk masalah gepeng atau pengemis dan orang gila, diminta SKPD terkait berkerja sama dengan Satpol PP. Kalau ada masyarakat siak yang memang harus dibina, ya dibina di rumah singgah. Dan untuk orang gila berkoordinasi dengan pihak HAM agar tidak main pasung," dibacakan juru bicara LKPj.

Terakhir, terkait penyelenggaraan urusan lain Pemkab Siak yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diuraikan bahwa melihat kondisi BUMD Siak saat ini perlu dilakukan langkah-langkah khusus mengatasi permasalahan yang ada sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com