26/10/2017 15:46
Pelajari Hak Imunitas, DPRD Siak Kunker ke MK DPR RI

21/10/2017 13:48
DPRD Siak Terima Kunker 15 Anggota DPRD Fak Fak, Papua

14/10/2017 08:31
Klarifikasi Anggota DPRD Siak Terkait Ancaman Pemanggilan Paksa Polisi

13/10/2017 20:44
Tak Hadiri Panggilan Polisi, Oknum Anggota DPRD Siak Terancam Dijemput Paksa

9/10/2017 12:03
Mendorong Peningkatan PAD,  DPRD Siak Menggelar Rapat Lintas Sektoral

4/10/2017 10:35
40 Legislator Way Kanan, Lampung Studi Banding ke DPRD Siak

2/10/2017 15:04
Ketua DPRD Siak Bacakan Ikrar Kesetiaan Terhadap NKRI

30/09/2017 12:47
Legislatif Kompak Bertanjak, DPRD Siak Sahkan APBD-P 2017 Rp1,92 Triliun

16/09/2017 00:29
"Serang" Direktur PT IKPP, Polda Tetapkan Anggota DPRD Siak Tersangka

8/08/2017 06:52
DPRD Siak Gelar Paripurna LPJ APBD 2016 dan Pengesahan 4 Perda

  Senin, 5 Juni 2017 19:33
Tarif Parkir Motor Rp2.000,
DPRD Siak Panggil Dishub Sampaikan Keluhan Masyarakat


Riauterkini-SIAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melalui Dinas Perhubungan (Dishub), mulai berlakukan Peraturan Daerah (Perda) Retribusinya yang disahkan DPRD Siak 2016 lalu. Yang mana parkir sepeda motor menjadi Rp2.000 sebelumnya cuma Rp1.000, hal ini membuat masyarakat lokal dan pendatang kaget dan mengeluhkan kenaikan tarif parkir tersebut.

Menanggapi keresahan masyarakat, DPRD Siak melalui Komisi III, Senin (5/6/17), memanggil Dishub untuk mempertanyakan mendadaknya diberlakukan tarif parkir tersebut. Dishub yang datang ke gedung dewan tersebut yakni Plt Kadishub DR Syafrilenti yang juga merupakan Asisten II Setdakab Siak, dan didampingi para Kepala Bidang (Kabid) nya.

Kedatangan tersebut disambut Ketua Komisi III Masri, dan didampingi anggota Komisi III mendengarkan pandangan dan pendapat terkait mendadaknya diberlakukan tarif parkir tersebut. Anggota dewan meminta agar pihak Dishub menunda diberlakukannya tarif parkir tersebut, menimbang banyaknya kebutuhan masyarakat dan sulitnya perekonomian.

"Kondisi perekonomian saat ini sedang merosot dan tuntutan kebutuhan meningkat. Jadi jangalah menambah beban masyarakat yang sudah berat ini," ujar Masri di ruang Banggar.

Menanggapi permintaan tersebut, Plt Kadishub Siak DR Syafrilenti menyampaikan, Dishub hanya menjalankan amanah yang sudah diatur dalam Perda Retribusi. Kenaikan tarif parkir tentu akan menambah pendapatan daerah.

Hal senada disampaikan Kabag Hukum Jhon Efendi, menurutnya, Perda sudah disahkan dan sudah ada telaah atau evaluasi dari Kementrian. Karena itu, Dishub harus menjalankan tarif sesuai perda yang ditetapkan.

"Jika harus ditunda, bisa saja!tetapi harus ada pembahasan kembali terhadap langkah yang mesti diambil bila harus ditunda. Kalau untuk dibatalkan, tentu itu tidak akan mungkin, karena Perda tersebut merupakan payung hukum yang ditetapkan bersama DPRD," terang Kabag Hukum Setdakab Siak Jhon Efendi.***(vila)

 
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com