26/07/2016 11:29
PAW Sulaiman Zakaria, Ketua DPRD Bengkalis Lantik Morison

19/07/2016 15:38
DPRD dan Pemkab Bengkalis Siap Sukseskan Pembangunan

29/05/2016 06:29
Pansus Sengketa Lahan DPRD Bengkalis Temui Masyarakat Sakai

20/05/2016 10:56
Komisi II DPRD Bengkalis Bertemu Komisi D DPRD Riau Bahas Roro Rupat-Dumai

11/05/2016 14:56
Sidak, Komisi IV DPRD Sebut RSUD Bengkalis Banyak Kelemahan

22/04/2016 14:10
Reses Ketua DPRD Bengkalis,
Masyarakat Desak Pemkab Segera Cairkan Dana ADD

20/04/2016 18:53
Reses Wakil Ketua DPRD Bengkalis,
Pastikan Anggaran Inbup 2016 Ditambah Hingga Rp700 Juta

14/04/2016 18:18
Bupati dan Ketua DPRD Bengkalis Komitmen Cegah Korupsi

9/02/2016 16:26
Ketua DPRD Bengkalis Lantik PAW Amril Mukminin

4/02/2016 16:22
Tinjau Mesin, Ketua DPRD Bengkalis Minta PLN Segera Lakukan Penambahan Daya

11/01/2016 16:35
‎Komisi II DPRD Bengkalis Kecewa Hasil Proyek MY Rp2,4 Triliun

5/01/2016 14:58
‎DPRD Bengkalis Optimis APBD 2015 Direalisasikan Pertengahan Januari

4/12/2015 22:04
Diteken Ketua DPRD dan Plt Bupati, Estimasi RAPBD 2016 Bengkalis Rp4,7 T

24/11/2015 14:59
APBD Bengkalis 2016 Diprediksi Disahkan Setelah Pilkada

6/11/2015 07:44
DPRD Bengkalis Wacanakan Pansus Usut Modal Pemkab Rp300 M di PT BLJ

  Jum’at, 6 Nopember 2015 07:44
DPRD Bengkalis Wacanakan Pansus Usut Modal Pemkab Rp300 M di PT BLJ

Riauterkini-BENGKALIS- Semakin terpuruknya "nasib" BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group Bengkalis semakin terpuruk. Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis mulai wacanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah itu juga menyusul persoalan perusahan semi plat merah Pemkab Bengkalis tersebut semakin "kritis" bahkan terancam bangkrut.

"Perusahaan ini sudah sangat memprihatinkan pasca penyertaan modal Rp300 miliar yang menuai masalah hukum. Meskipun ada suntikan dana besar itu namun justru perusahan pemerintah ini semakin tak tentu arah," ungkap Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Hendri HS kepada wartawan, Kamis (5/11/15).

Menurut Hendri, bersama sejumlah anggota dewan lain sudah berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait PT. BLJ.

"Kami sudah ancang-ancang nama Pansus nanti adalah Pansus Pencairan Dana Rp300 miliar, yang dilakukan Pemkab Bengkalis kepada PT. BLJ yang dinilai tanpa prosedural dan melanggar produk hukum yang sudah dibuat DPRD yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7/2012," jelas Hendri.

Hendri menambahkan, dalam pencairan dana Rp300 miliar itu diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum oleh kepala daerah beserta jajarannya ketika itu. Dimana dalam Pasal 4 Perda 07 tersebut jelas dikatakan bahwa pencairan dana pernyataan modal Rp300 miliar baru dapat dilakukan Pemkab Bengkalis setelah ada jaminan dari investor atau kreditur.

"Maksud jaminan dari investor adalah untuk menutupi kekurangan modal kerja untuk membangun PLTU dan PLTGU dibutuhkan investasi sebesar Rp1 triliun lebih, sementara dana dari APBD hanya Rp300 miliar. Disinilah masalahnya, tak lama setelah Perda disahkan DPRD, dana itu langsung dicairkan tanpa ada jaminan dari investor atau kreditur untuk menutupi kekurangan modal kerja," imbuhnya.***(dik)

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012