26/07/2016 11:29
PAW Sulaiman Zakaria, Ketua DPRD Bengkalis Lantik Morison

19/07/2016 15:38
DPRD dan Pemkab Bengkalis Siap Sukseskan Pembangunan

29/05/2016 06:29
Pansus Sengketa Lahan DPRD Bengkalis Temui Masyarakat Sakai

20/05/2016 10:56
Komisi II DPRD Bengkalis Bertemu Komisi D DPRD Riau Bahas Roro Rupat-Dumai

11/05/2016 14:56
Sidak, Komisi IV DPRD Sebut RSUD Bengkalis Banyak Kelemahan

22/04/2016 14:10
Reses Ketua DPRD Bengkalis,
Masyarakat Desak Pemkab Segera Cairkan Dana ADD

20/04/2016 18:53
Reses Wakil Ketua DPRD Bengkalis,
Pastikan Anggaran Inbup 2016 Ditambah Hingga Rp700 Juta

14/04/2016 18:18
Bupati dan Ketua DPRD Bengkalis Komitmen Cegah Korupsi

9/02/2016 16:26
Ketua DPRD Bengkalis Lantik PAW Amril Mukminin

4/02/2016 16:22
Tinjau Mesin, Ketua DPRD Bengkalis Minta PLN Segera Lakukan Penambahan Daya

11/01/2016 16:35
‎Komisi II DPRD Bengkalis Kecewa Hasil Proyek MY Rp2,4 Triliun

5/01/2016 14:58
‎DPRD Bengkalis Optimis APBD 2015 Direalisasikan Pertengahan Januari

4/12/2015 22:04
Diteken Ketua DPRD dan Plt Bupati, Estimasi RAPBD 2016 Bengkalis Rp4,7 T

24/11/2015 14:59
APBD Bengkalis 2016 Diprediksi Disahkan Setelah Pilkada

6/11/2015 07:44
DPRD Bengkalis Wacanakan Pansus Usut Modal Pemkab Rp300 M di PT BLJ

  Ahad, 29 Mei 2016 06:29
Pansus Sengketa Lahan DPRD Bengkalis Temui Masyarakat Sakai

Riauterkini-PINGGIR – Gerak kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring & Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan semakin hari semakin dalam menyentuh titik-titik konflik di tengah masyarakat. Setelah hari Kamis, 26 Mei 2016 menjumpai masyarakat 4 desa: Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, maka pada hari Jumat 27 Mei 2016, panitia khusus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Di perkampungan pemukiman suku Sakai itu, panitia khusus menerima masukan, keluhan serta pengaduan dari tiga orang juru bicara persukuan: Syafrin, tokoh pemuda Sakai, Abdul Rahman bin Khalifah Umar, ketua masyarakat adat Bathin Bumbung dan Ridwan yang merupakan ketua masyarakat adat Bathin Beringin, persukuan Sakai, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Kami dari suku Sakai tidak minta yang berlebihan. Kami minta agar tanah nenek moyang kami yang telah dirampas oleh PT. Arara Abadi, dikembalikan, sebab kami ingin hidup layak sebagaimana suku-suku lain di Indonesia. Tanah itu tidaklah besar, hanya 7.158 hektar. Mengapa perusahaan swasta ini begitu rakus dan serakahnya?” tanya Syafrin yang disambut sorak sorai membenarkan dari seluruh warga Sakai yang menghadiri pertemuan dengan Pansus DPRD tersebut.

Abdul Rahman menjelaskan bahwa 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp & Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar. “Mengapa tanah nenek moyang kami yang hanya tinggal sedikit ini mau diambil juga? Apakah perusahaan ini milik manusia atau apa?” ujarnya kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ridwan yang berbicara sebagai ketua masyarakat adat Bathin Beringin, mengharap agar panitia khusus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Lahan ini diwariskan oleh nenek moyang kami. Kembalikan kepada kami sehingga kami bisa berladang lagi. Tolong katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai. Kami sudah lama hidup tidak terbelakang dari suku-suku lain di Indonesia, mohon jangan kami ditakut-takuti oleh anggota mereka di lapangan,” ucapnya dengan air mata tergenang.

Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., yang datang bersama anggota DPRD Nur Azmy Hasyim ke pemukiman penduduk persukuan Sakai, Bathin Beringin dan Bathin Bumbung, ikut merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dialami oleh suku terasing di Riau tersebut. “Kami sengaja datang ke sini untuk mendengar, melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami akan lakukan sesuatu yang lebih dari sekedar rekomendasi. Kalau masyarakat dalam penderitaan, kami juga ikut merasakannya. Insya Allah, kami akan berikan rekomendasi terbaik untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis,” ujar anggota DPRD dari PKS yang juga kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini.

Di desa Buluh Apo, panitia khusus yang terdiri dari H. Azmi Rozali, Susianto SR dan Zulkifli, berjumpa dengan ratusan masyarakat yang menempati lahan yang berstatus hutan swaka margasatwa. Ada 8 tokoh masyarakat yang berbicara atas nama masyarakat 4 desa, yang mengharapkan panitia khusus mengeluarkan rekomendasi agar status lahan desa mereka dilepaskan menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga masyarakat yang sekarang menempati kawasan itu merasa dapat menikmati kehidupan yang layak. ***(rls)

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012