22/03/2019 09:55
Tahun Keempat Kepemimpinan Amril Mukminin, Dewan Desak Realisasi Capaian RPJMD 2016-2021 Bengkalis

19/03/2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat

12/03/2019 16:22
DPRD Bengkalis Sahkan 16 Propemperda 2019

6/03/2019 07:40
Dewan Desak Kontraktor 13 Proyek Strategis Bengkalis Segera Lakukan Pekerjaan

27/02/2019 21:01
Ap

1/08/2017 17:15
DPRD Bengkalis Sarankan Seluruh Proyek OPD Tayang di ULP

30/07/2017 13:42
Hari Jadi ke-505 Bengkalis DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

20/12/2016 06:51
DPRD Bengkalis Sahkan APBD 2017 Sebesar Rp3,69 Triliun

13/12/2016 12:50
DPRD-Pemkab Teken KUA-PPAS, RAPBD Bengkalis 2017 Estimasinya Rp3,7 Triliun

19/11/2016 16:06
Inilah Penyebab Berkurangnya APBD Bengkalis 2016

19/11/2016 15:25
DPRD Bengkalis Sahkan APBD Perubahan 2016 Rp4,056 T

19/10/2016 09:44
DPRD Bengkalis Sahkan Perda RPJMD 2016-2021

28/09/2016 06:41
DPRD Bengkalis Terima Tiga Ranperda

24/08/2016 13:09
DPRD Bengkalis Tunda Sepekan Bahas Ranperda RPJMD 2016-2021

30/07/2016 13:58
Hari Jadi Bengkalis ke-504,
DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Istimewa

  Selasa, 19 Maret 2019 15:01
Tanggap Abrasi,
DPRD Bengkalis Usulkan Rp1,143 T ke BNPP Pusat


Riauterkini-BENGKALIS- Usulkan penanganan abrasi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat merupakan pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 16 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis konsultasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat di Jakarta, Kamis (14/3/19) lalu.

Rombongan belasan anggota DPRD Bengkalis dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet, Ph.D. Turut mendampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Radius Akima dan sejumlah pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat DPRD Bengkalis. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Sekretaris BNPP Dr. Suhajar Diantoro, M.Si. bersama beberapa orang staf.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet mengatakan, persoalan abrasi dan pengelolaan perbatasan harus mendapat perhatian bersama.

Pimpinan bersama Anggota DPRD Bengkalis melakukan konsultasi dan koordinasi BNPP Pusat untuk mendapatkan masukan terkait percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan abrasi pantai di wilayah perbatasan NKRI.

"Alhamdulilah, BNPP Pusat menanggapi masalah abrasi. Dan disetujui sepanjang 24,5 Km, insyaa Alloh akan disampaikan pada Musrenbang APBN dan APBD provinsi, diagendakan pada 2020 mendatang," ungkapnya.

Sambung Ketua DPD II Golkar ini, bahwa untuk yang paling prioritas penanganan abrasi tersebut adalah wilayah Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

"Tujuan kedatangan kami meneruskan aspirasi dari masyarakat terkait persoalan abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis. Kami yang hadir sebagai wakil rakyat sekaligus putra daerah yang juga masyarakat tinggal di sana tentunya merasa wajib untuk mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Pusat. Hal ini tidak terlepas dari kecintaan kami kepada daerah yang kami tempati," tegasnya.

Untuk diketahui usulan penanganan abrasi yang disampaikan rombongan Anggota DPRD Bengkalis tersebut agar dialokasikan ke APBN mencapai Rp1,14325 triliun. Adalah, pengaman pantai Utara Pulau Bengkalis Kecamatan Bantan yaitu dari Desa Meskom-Desa Jangkang yang diusulkan ditangani sepanjang 24,5 Km dengan anggaran untuk diajukan ke APBN Rp539 miliar. Kemudian Desa Jangkang-Desa Selatbaru usul yang harus ditangani sepanjang 1,9 Km, dengan anggaran Rp41,8 miliar.

Selanjutnya usulan penanganan abrasi dari Desa Selatbaru-Desa Teluk Papal-Desa Bantan Air-Desa Muntai sepanjang sekitar 15,8 Km dengan biaya Rp347,6 miliar, pengamanan pantai dari Desa Muntai-Desa Pambang sejauh 9,9 Km dengan anggaran diusulkan ke APBN sebesar Rp149,25 miliar.

Untuk Pulau Rupat, juga diusulkan pengaman pantai Desa Kadir-Desa Putri Sembilan-Desa Tanjung Punak-Desa Teluk Rhu sepanjang 5,2 Km dengan usulan anggaran Rp41,6 miliar dan pembangunan pengaman pantai Desa Sepahat-Desa Tanjung Leban sepanjang sekitar 3 Km dengan usulan anggaran Rp24 miliar.***(dik/advertorial)

Foto : Kegiatan konsultasi 16 Anggota DPRD Bengkalis dan pengusulan penanganan abrasi pulau terdepan NKRI ke BNPP RI.

 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012