29/05/2016 06:29
Pansus Sengketa Lahan DPRD Bengkalis Temui Masyarakat Sakai

20/05/2016 10:56
Komisi II DPRD Bengkalis Bertemu Komisi D DPRD Riau Bahas Roro Rupat-Dumai

11/05/2016 14:56
Sidak, Komisi IV DPRD Sebut RSUD Bengkalis Banyak Kelemahan

22/04/2016 14:10
Reses Ketua DPRD Bengkalis,
Masyarakat Desak Pemkab Segera Cairkan Dana ADD

20/04/2016 18:53
Reses Wakil Ketua DPRD Bengkalis,
Pastikan Anggaran Inbup 2016 Ditambah Hingga Rp700 Juta

14/04/2016 18:18
Bupati dan Ketua DPRD Bengkalis Komitmen Cegah Korupsi

9/02/2016 16:26
Ketua DPRD Bengkalis Lantik PAW Amril Mukminin

4/02/2016 16:22
Tinjau Mesin, Ketua DPRD Bengkalis Minta PLN Segera Lakukan Penambahan Daya

11/01/2016 16:35
‎Komisi II DPRD Bengkalis Kecewa Hasil Proyek MY Rp2,4 Triliun

5/01/2016 14:58
‎DPRD Bengkalis Optimis APBD 2015 Direalisasikan Pertengahan Januari

4/12/2015 22:04
Diteken Ketua DPRD dan Plt Bupati, Estimasi RAPBD 2016 Bengkalis Rp4,7 T

24/11/2015 14:59
APBD Bengkalis 2016 Diprediksi Disahkan Setelah Pilkada

6/11/2015 07:44
DPRD Bengkalis Wacanakan Pansus Usut Modal Pemkab Rp300 M di PT BLJ

27/10/2015 19:01
Pansus B DPRD Meranti Studi Banding ke Bengkalis

23/10/2015 16:04
Estimasi APBD Perubahan Bengkalis 2015 Rp3,27 T

  Selasa, 27 Oktober 2015 19:01
Pansus B DPRD Meranti Studi Banding ke Bengkalis

Riauterkini-BENGKALIS- Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kepuluan Meranti, Selasa (27/10/15) melakukan studi banding ke kabupaten induk Bengkalis untuk belajar tentang pengelolan retribusi angkutan di atas air dan program kabupaten layak anak.

Rombongan Pansus B DPRD Kepulauan Meranti yang datang ke Bengkalis, terdiri dari Muzakir selaku Ketua Pansus, kemudian anggota Pansus Darsini, M Tartib dan Taufik. Sedangkan dari unsur Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabag Risalah Setwan Marsyansah Omar, beserta staf Marhalim dan Budiman.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di lantai Kantor Bupati Bengkalis, rombongan Pansus disambut oleh Plt. Asisten I Setda Bengkalis Umi Kalsum, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jaafar Arif, Kepala Dispenda Umran, Staf Ahli Bupati Zulfasa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan Kabid Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Isnani.

Kehadiran para anggota DPRD Meranti ini disambut hangat, karena Kepualaun Meranti sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Layaknya, kata Umi Kalsum bapak dan anak, tentu Kabupaten Bengkalis bersedia menyalurkan ilmu dengan kabupaten Meranti.

Pada kesempatan ini, Muzakir, Kabupaten Kepulauan Meranti punya program untuk merangkai pulau, sehingga dibutuhkan alat transportasi laut, seperti kapal penyeberangan roro. Untuk mendukung keberadaan program merangkai pulau, tentu butuh regulasi atau perangkat hukum tentang retribusi penyeberangan di atas air. Pansus B DPRD Kepulauan Meranti memandang bahwa kabupaten induk Bengkalis sudah punya pengalamanan dalam pengelolaan penyeberangan roro.

“Atas dasar itu, kehadiran kami kemarin untuk belajar dengan Kabupaten Bengkalis dalam pengelolan yang baik,” ungkap anggota DPRD Meranti ini.

Begitu juga dengan masalah pengelolaan pemberdayaan perempuan dan anak, Pansus B DPRD Meranti juga memandang Kabupaten Bengkalis bisa menjadi tempat untuk belajar. Apalagi, sejauh ini Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari sekian kabupaten di Indonesia yang mendapat penghargaan kabupaten layak anak.

Terkait dengan masalah retribusi penyeberangan di atas air, Kadishubkominfo Bengkalis Jaafar Arif, memaparkan tentang perkembangan layanan penyeberangan di Kabupaten Bengkalis. Dimana di kabupaten Bengkalis terdapat tiga pelabuhan penyebarangan, pelabuhan Sungai Selari, Pakning dan Air Putih, Bengkalis yang dikelola oleh kabupaten serta pelabuhan Tanjung Kapal Rupat dikelola oleh Provinsi Riau. Selain itu mantan Camat Rangsang Barat ini memaparkan jumlah kapal roro dan masalah retribusi yang menjadi pendapatan bagi Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Isnani, dalam menunjang keberadaan anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualtias, Pemkab Bengkalis telah melakukan berbagai program. Diantaranya membentuk pusat pelayanan perempuan dan perlindungan anak, yang didalamnya telah disiapkan praktisi hukum, medis, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat maupun media yang peduli dengan anak. Dalam pusat pusat pelayanan perempuan dan perlindungan anak ini, pihak pemerintah juga menyiapkan jasa konsuling dan pendampingan bagi anak yang tersangkut dengan masalah hukum, baik itu sebagai korban maupun pelaku.***(dik)



 
DPRD KABUPATEN BENGKALIS © 2012