Home > Galeri >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Desember 2018 11:41
Jokowi Berterima Kasih Diberi Gelar Adat LAM Riau

Sabtu, 15 Desember 2018 11:35
Baleho dan Bendera PD Dirusak, Hinca Tuding untuk Ganggu Kunjungan SBY

Sabtu, 15 Desember 2018 11:26
Dua Tersangka Ditangkap, Polisi Temukan Ekstasi dan Sabu dalam Pajero Kecelakaan di Kuansing

Sabtu, 15 Desember 2018 11:21
Puluhan Kafilah Semarakkan MTQ ke-33 Desa Bantan Tengah, Bengkalis 

Sabtu, 15 Desember 2018 10:43
Andi Arif Sebut Perusak Atribut PD di Pekanbaru Dibayar Partai Penguasa

Sabtu, 15 Desember 2018 10:31
Pelantikan DPC PD se-Riau Disaksikan Langsung SBY dan Istri

Sabtu, 15 Desember 2018 10:28
Pentabalan Adat Tuntas, Jokowi Resmi Bergelar Datuk Seri Setia Amanah

Sabtu, 15 Desember 2018 10:07
Ani Yudhoyono Nangis Saksikan Video Perusakan Balehonya dan Bendera PD

Sabtu, 15 Desember 2018 09:36
Berpeci, Jokowi Tiba di Gedung LAM Riau

Sabtu, 15 Desember 2018 09:24
Ribuan Anak Sekolah Dikerahkan Sambut Presiden Jokowi

Sabtu, 15 Desember 2018 09:16
Buka Kejuaraan Tenis di Siak, Ketua Pelti Riau Harapkan Lahir Petenis Andal

Sabtu, 15 Desember 2018 09:12
Balehonya dan Bendera PD Dirusak, SBY Pilih Mengalah

Sabtu, 15 Desember 2018 07:19
Hasil Dialog Kebudayaan, IPR Yogyakarta Tolak Gelar Adat untuk Presiden Jokowi

Jum’at, 14 Desember 2018 23:15


Jum’at, 14 Desember 2018 23:14
SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 15 Mei 2018 09:25
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

DPRD Pekanbaru bersama Pemko resmi sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.

PEKANBARU- DPRD kota Pekanbaru bersama pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, pada Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke II (kedua). Senin (14 Mei 2018).

Perda ini diharapkan bisa dijalankan dengan baik dan memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen, bahwa prodak yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang diberikan kepada pedagang.

Paripurna ini langsung dipimpin oleh Sigit Yuwono ST didampingi Elsyabrina Asisten Bidang Ekonimi, turun hadir para anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Untuk diketahui, Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

"Poin-poin penting dalam Perda ini yaitu berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 81 tentang meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan didalam bertransaksi wajib di tera karena ini bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin bahwa masyarakat ketika berbelanja prodak atau barang maka harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan jadi kuantitinya harus cukup," Ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut usai paripurna.

Menurut Ingot lagi, dengan disahkannya Perda tersebut dinilai sebagai bentuk pembinaan dan pengawalan pemerintah kepada pengguna alat ukur kepala pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional dan modern.

"Setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, kita sudah mulai bertanggungjawab namun sifatnya masih sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan undang-undang tersebut juga berkaitan dengan pungutan atau retribusi yang kita kenakan kepada setiap pelayanan tera, tentu ini harus didukung oleh peraturan daerah sebagai payung hukum," ujarnya.

Ingot juga memaparkan bahwa, di dalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersrbut.

"Didalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, dan sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan tim pansus karena disamping soal penegakan hukum  juga ada nuansa persuasif ini harus memberi edukasi kepada masyarakat. Bagi yang melanggar dikenakan sanki mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana karena ini juga menyangkut undang-undang," beber Ingot.

Sementara itu, Puji Daryanto, ketua Pansus Retribusi pelayanan tera ulang berharap agar Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik dan dijadikan acuan buat pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha agar tertib ukur. 

"Kita berharap Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak dirugikan sebagai konsumen apa yang dibeli masyakat mendalatkan takaran yang pas di dalam transaksi jual beli, terkait sanksi juga sudah diatur khsusunya bagi pedagang atau pengguna alat ukur, ini karena kita tidak ingin main-main dalam hal ini agar tertib ukur dan alat timbang yang digunakan pedagang betul-betul terjamin," sebutnya.

Di sisi lain, Sigit Yuwono ST, Wakil DPRD Kota Pekanbaru juga berharap, pemerintah kota dalam hal ini Disperindag bisa menjalankan Perda tersebut dengan baik dan membuat target yang harus dicapai.

"Pemerintah harus ada terget yang dicapai dalam penegakan perda tera ulang ini dan harus ada kontribusi, maka kita minta OPD terkait seperti Disperindah harus intens turun ke lapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak perda. Jangan sudah disahkan tetapi tidak dijalankan karena perda ini sudah menghabiskan anggaran besar maka tunjukkan dengan kami perda ini dijalankan dengan baik, " harapnya. (galeri)

Loading...


Berita lainnya..........
- HUT Ke-73 PGRI, Meriahnya Gerak Jalan Sehat di Pinggir, Bengkalis
- Pelantikan, PAW Empat Anggota DPRD Pekanbaru
- Peringatan HKN ke-54 di Bengkalis Meriah dan Dipuji Warga
- Wisuda XV Sarjana dan Diploma III, UMRI Catatkan Rekor Jumlah Cumlaude Terbanyak
-
- Galeri Rangkaian Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018
- Rangkaian Kegiatan Pemprov Riau Sepanjang September 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com