Home > Galeri >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 Mei 2019 17:01
Jelang Arus Mudik Balik, Kapolres Bengkalis Sidak Armada Roro

Senin, 27 Mei 2019 16:57
Sah, Paripurna Istimewa DPRD Riau Lantik Asri Auzar Sebagai Wakil Ketua

Senin, 27 Mei 2019 16:38
Bawaslu Riau Minta Bawaslu Kota Berikan Laporan Hasil Pemilu 2019

Senin, 27 Mei 2019 16:33
Program Kemitraan PT CPI dengan Universitas di Riau,
URP Beri Peluang Mahasiswi UIR di Korsel


Senin, 27 Mei 2019 15:23
H-7 Sampai H+7 Lebaran, BPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Tetap Dilayani

Senin, 27 Mei 2019 15:18
Pemerintahan MH Raih WTP ke-8 Kalinya

Senin, 27 Mei 2019 15:13
Ramadhan, Ratusan Warga Binaan Lapas Bengkalis Ikuti Kegiatan Religi

Senin, 27 Mei 2019 14:43
1.788 Napi di Riau Terima Remisi Idul Fitri

Senin, 27 Mei 2019 14:13
Buka Puasa Bersama KKIH Jakarta, Bupati Inhil Paparkan Program Pembangunan

Senin, 27 Mei 2019 14:10
Setiap Bulan, Disdik Pekanbaru Kumpulkan Zakat Guru Rp300 Juta

Senin, 27 Mei 2019 14:05
Terjun ke Sungai Kampar, Kandil Hilang Tenggelam

Senin, 27 Mei 2019 14:02
Hindari TB di Akhir Tahun, Pemko Pekanbaru Lakukan Rasionalisasi Anggaran

Senin, 27 Mei 2019 13:03
Mobnas ASN Bengkalis Vs Truk di Meredan, Siak

Senin, 27 Mei 2019 11:17
..

Senin, 27 Mei 2019 09:13
Hadiri Bukber Golkar Riau, Sukarmis Seolah Didaulat jadi Ketua DPRD Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 15 Mei 2018 09:25
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

DPRD Pekanbaru bersama Pemko resmi sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.

PEKANBARU- DPRD kota Pekanbaru bersama pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, pada Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke II (kedua). Senin (14 Mei 2018).

Perda ini diharapkan bisa dijalankan dengan baik dan memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen, bahwa prodak yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang diberikan kepada pedagang.

Paripurna ini langsung dipimpin oleh Sigit Yuwono ST didampingi Elsyabrina Asisten Bidang Ekonimi, turun hadir para anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Untuk diketahui, Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

"Poin-poin penting dalam Perda ini yaitu berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 81 tentang meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan didalam bertransaksi wajib di tera karena ini bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin bahwa masyarakat ketika berbelanja prodak atau barang maka harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan jadi kuantitinya harus cukup," Ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut usai paripurna.

Menurut Ingot lagi, dengan disahkannya Perda tersebut dinilai sebagai bentuk pembinaan dan pengawalan pemerintah kepada pengguna alat ukur kepala pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional dan modern.

"Setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, kita sudah mulai bertanggungjawab namun sifatnya masih sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan undang-undang tersebut juga berkaitan dengan pungutan atau retribusi yang kita kenakan kepada setiap pelayanan tera, tentu ini harus didukung oleh peraturan daerah sebagai payung hukum," ujarnya.

Ingot juga memaparkan bahwa, di dalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersrbut.

"Didalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, dan sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan tim pansus karena disamping soal penegakan hukum  juga ada nuansa persuasif ini harus memberi edukasi kepada masyarakat. Bagi yang melanggar dikenakan sanki mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana karena ini juga menyangkut undang-undang," beber Ingot.

Sementara itu, Puji Daryanto, ketua Pansus Retribusi pelayanan tera ulang berharap agar Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik dan dijadikan acuan buat pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha agar tertib ukur. 

"Kita berharap Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak dirugikan sebagai konsumen apa yang dibeli masyakat mendalatkan takaran yang pas di dalam transaksi jual beli, terkait sanksi juga sudah diatur khsusunya bagi pedagang atau pengguna alat ukur, ini karena kita tidak ingin main-main dalam hal ini agar tertib ukur dan alat timbang yang digunakan pedagang betul-betul terjamin," sebutnya.

Di sisi lain, Sigit Yuwono ST, Wakil DPRD Kota Pekanbaru juga berharap, pemerintah kota dalam hal ini Disperindag bisa menjalankan Perda tersebut dengan baik dan membuat target yang harus dicapai.

"Pemerintah harus ada terget yang dicapai dalam penegakan perda tera ulang ini dan harus ada kontribusi, maka kita minta OPD terkait seperti Disperindah harus intens turun ke lapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak perda. Jangan sudah disahkan tetapi tidak dijalankan karena perda ini sudah menghabiskan anggaran besar maka tunjukkan dengan kami perda ini dijalankan dengan baik, " harapnya. (galeri)

Loading...


Berita lainnya..........
- Galeri Foto Gubri dan Wagubri Hadiri Tradisi Sambung Ramadhan di Kampar dan Pekanbaru
- Tujuh Fraksi DPRD Rohul Mendukung 3 Ranperda Diajukan Pemkab
- Galeri Foto, Bengkalis Optimis Pertengahan Maret LKPD 2018 Diserahkan ke BPK
- Serunya Pasar 1.000 Durian Rokan Hulu di Objek Wisata Danau Sipogas
- Gerakan Taat Pajak,
Bapenda Bengkalis Apresiasi 25 Perusahaan

- HUT Ke-73 PGRI, Meriahnya Gerak Jalan Sehat di Pinggir, Bengkalis
- Pelantikan, PAW Empat Anggota DPRD Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com