Home > Galeri >>

Berita Terhangat..
Kamis, 19 Juli 2018 08:41
Lapas dan Dinkes Bengkalis Join untuk Cegah dan Pengendalian HIV/AIDS Warga Binaan

Kamis, 19 Juli 2018 08:37
PT RAPP Ikuti Pekan LHK 2018 di JCC

Kamis, 19 Juli 2018 08:34
Komisi IV DPRD Riau Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan 5 Proyek Rp700 Miliar Seusai Jadwal

Rabu, 18 Juli 2018 22:45
Kejurda Pelajar di Pekanbaru, Atlet Takraw Bengkalis Raih Pintar Emas

Rabu, 18 Juli 2018 22:34
Sidang Praperadilan, Hakim Pertegas Pengamanan Alat Berat Seorang Warga tak Dilengkapi Izin Penyitaan

Rabu, 18 Juli 2018 22:22
Coba Perkosa Janda Anak Tiga, Mantan Napi Dibekuk Polsek Sei Apit

Rabu, 18 Juli 2018 22:00
Partai PSI Tak Ikut Pileg di Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 15 Mei 2018 09:25
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

DPRD Pekanbaru bersama Pemko resmi sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.

 

 

PEKANBARU- DPRD kota Pekanbaru bersama pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang, pada Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke II (kedua). Senin (14 Mei 2018).

Perda ini diharapkan bisa dijalankan dengan baik dan memberi kontribusi dan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen, bahwa prodak yang dibeli sesuai dengan takaran dan nilai uang diberikan kepada pedagang.

Paripurna ini langsung dipimpin oleh Sigit Yuwono ST didampingi Elsyabrina Asisten Bidang Ekonimi, turun hadir para anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Untuk diketahui, Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagai amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

"Poin-poin penting dalam Perda ini yaitu berdasarkan undang-undang nomor 02 tahun 81 tentang meterologi, bahwa setiap alat ukur takar dan timbang atau perlengkapan yang digunakan didalam bertransaksi wajib di tera karena ini bagian dari perlindungan konsumen, maka kita harus menjamin bahwa masyarakat ketika berbelanja prodak atau barang maka harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan jadi kuantitinya harus cukup," Ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut usai paripurna.

Menurut Ingot lagi, dengan disahkannya Perda tersebut dinilai sebagai bentuk pembinaan dan pengawalan pemerintah kepada pengguna alat ukur kepala pelaku usaha, baik yang berada di pasar-pasar tradisional dan modern.

"Setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, kita sudah mulai bertanggungjawab namun sifatnya masih sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan undang-undang tersebut juga berkaitan dengan pungutan atau retribusi yang kita kenakan kepada setiap pelayanan tera, tentu ini harus didukung oleh peraturan daerah sebagai payung hukum," ujarnya.

Ingot juga memaparkan bahwa, di dalam Perda Retribusi Pelayanan Tera ulang ini juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan Perda tersrbut.

"Didalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, dan sanksi ini juga termasuk poin yang cukup alot dibahas dengan tim pansus karena disamping soal penegakan hukum  juga ada nuansa persuasif ini harus memberi edukasi kepada masyarakat. Bagi yang melanggar dikenakan sanki mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana karena ini juga menyangkut undang-undang," beber Ingot.

Sementara itu, Puji Daryanto, ketua Pansus Retribusi pelayanan tera ulang berharap agar Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik dan dijadikan acuan buat pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha agar tertib ukur. 

"Kita berharap Perda ini betul-betul dijalankan dengan baik, agar masyarakat tidak dirugikan sebagai konsumen apa yang dibeli masyakat mendalatkan takaran yang pas di dalam transaksi jual beli, terkait sanksi juga sudah diatur khsusunya bagi pedagang atau pengguna alat ukur, ini karena kita tidak ingin main-main dalam hal ini agar tertib ukur dan alat timbang yang digunakan pedagang betul-betul terjamin," sebutnya.

Di sisi lain, Sigit Yuwono ST, Wakil DPRD Kota Pekanbaru juga berharap, pemerintah kota dalam hal ini Disperindag bisa menjalankan Perda tersebut dengan baik dan membuat target yang harus dicapai.

"Pemerintah harus ada terget yang dicapai dalam penegakan perda tera ulang ini dan harus ada kontribusi, maka kita minta OPD terkait seperti Disperindah harus intens turun ke lapangan termasuk juga Satpol PP sebagai penegak perda. Jangan sudah disahkan tetapi tidak dijalankan karena perda ini sudah menghabiskan anggaran besar maka tunjukkan dengan kami perda ini dijalankan dengan baik, " harapnya. (galeri)





Berita lainnya..........
- DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna ,
Pemko Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

- Danrem 031 Wirabima Bersafari Ramadhan ke Kabupaten Bengkalis
- DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- Plt Bupati Alfedri Launching Perbup tentang Siak Kabupaten Hijau.
- Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Penggelolaan Aset
- Plt Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2017 Melalui Paripurna DPRD
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Pokok Pikiran ke Pemko Melalui Paripurna


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com