Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Mei 2018 15:32
Geram dengan Menag,
Plt Gubri Besok Temui Moeldoko Ceritakan Soal Embarkasi Haji Antara


Senin, 21 Mei 2018 15:27
Pj Sekdakab Rohul: Melalui Puasa Ramadhan, Tingkatkan Keimanan dan Sabar

Senin, 21 Mei 2018 15:14
23 Satpam Masjid Agung Rohul Dirumahkan, Ini Penjelasan Pihak Pengelola

Senin, 21 Mei 2018 15:10
Jadi Barang Bukti,
Mobil Penyerang Mapolda Riau Terdaftar sebagai Milik Warga Dumai


Senin, 21 Mei 2018 15:01
Jalani Perawatan, Aipda Jhon Hendrik dan Dua Wartawan Sudah Dibolehkan Pulang

Senin, 21 Mei 2018 14:58
In syaa Allah, Andi Rachman dan Wardan Bisa Menang di Atas 80 Persen di Pulau Burung

Senin, 21 Mei 2018 14:48
Dewan: Pasar Ramadan Jangan Ganggu Aktivitas Lalin

Senin, 21 Mei 2018 14:35
Kadis PU Riau Dwi Agus Sumarno Sakit,
Sidang Korupsi RTH Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Dua Terdakwa


Senin, 21 Mei 2018 14:26
Mudik Lebaran, Ancaman Longsor di Jalan Lintas Riau Sumbar Jadi Perhatian

Senin, 21 Mei 2018 13:54
BPKAD Tunggu Juknis Gaji ke-14 ASN dan Anggota DPRD

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Januari 2017 20:02
Dana Sertifikasi Guru di Kuansing Berpotensi Jadi Masalah Hukum

Dana sertifikasi guru di Kuansing yang jumlahnya mencapai Rp64,6 miliar, diduga telah digunakan Pemkab untuk hal lain. Hal itu sangat berpotensi menjadi masalah hukum.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ribuan guru penerima sertifikasi di Kabupaten Kuansing hari ini, Rabu (11/1/17) berunjuk rasa menuntut hak. Hak yang mereka tuntut itu yakni uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias uang sertifikasi selama empat bulan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Padahal, dana untuk membayar sertifikasi guru itu telah dikirimkan Pusat ke Pemkab Kuansing.

Dan menurut penghitungan Kementerian Keuangan RI, ada dana sebesar Rp64,6 miliar yang mengendap di Kas Daerah (Kasda) Kuansing. Dana sebanyak ini merupakan kelebihan transferan pemerintahan pusat yang terkumpul sejak tahun 2011 hingga 2015 lalu. Dan dana itu dinilai cukup untuk membayar sertifikasi guru yang menunggak bayar. Sebab, dana sertifikasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang hanya boleh digunakan untuk membayarkan peruntukannya.

Sementara, oleh pemerintah Kabupaten Kuansing periode sebelumnya (Sukarmis-Zulkifli) mengalokasikan sisa dana sebanyak itu untuk membiayai kegiatan lain. Bukan untuk membayar uang sertifikasi guru sebagaimana mestinya

Langkah berani Pemerintahan Kuansing sebelumnya itu mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai kegiatan lain, karena dana sebanyak itu telah dimasukan ke dalam silva dan telah membaur dengan dana yang lainya. Hal ini berdasarkan pengakuan Sekda Kuansing, Muharman saat memberikan penjelasan dihadapan ribuan pendemo tadi siang.

Serifikasi Guru Akan Dianggarkan Pada APBD 2017.

Berdasarkan hearing antara guru dengan DPRD Kuansing tadi siang, maka tercapailah sebuah solusi bahwasanya, untuk membayar uang sertifikasi para guru yang belum dibayarkan selama ini akan di anggarkan pada APBD 2017 ini. Dan dana sertifikasi guru tersebut berdasarkan hearing tadi siang, akan dibayarkan setelah APBD Kuansing 2017 disahkan.

Dengan dicapainya kesepakatan itu, bearti Pemkab Kuansing dengan tidak langsung telah mengakui memiliki hutang kepada ribuan guru penerima sertifikasi. Dan secara otomatis, Pemkab Kuansing harus menanggung sendiri pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV 2016 tersebut. Padahal dana untuk membayar sertifikasi itu telah tersedia sebelumnya

Harus Diaudit Sebelum Dibayarkan.

Menanggapi krusial keuangan mengenai dana sertifikasi yang menjadi hutang Pemkab Kuansing ini, Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes menilai, sejatinya Pemkab Kuansing harus mempelajari dasar hukum terkait hutang yang diakui oleh Pemkab Kuansing tersebut sebelum dianggarkan.

Menurut dia, permasalahan hutang sertifikasi ini hamper sama dengan permasalahan hutang Pemda Kuansing terhadap proyek tiga pilar yang mangkrak saat ini. Dimana, sebelum Pemkab Kuansing membayarkan hutang tersebut, haruslah berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Harus ada penyataan hutangnya dari BPK, baru bisa dibayarkan,’ tutur Nerdi.

Kata Nerdi, berdasarkan hasil audit itulah baru diketahui Pemkab Kuansing memiliki hutang kepada siapa dan berapa banyaknya. “Kan lucu aja, kok pemkab berhutang jadinya, padahal pemerintah pusat telah menyediakan dana untuk sertifikasi itu. Seharusnya, dana sebesar Rp64,6 miliar tersebut harus dijelaskan dulu kemana saja digunakan. Apakah sudah sesuai untuk peruntukannya,” ucap Nerdi.

Jika penggunaan sisa dana tersebut tidak sesuai peruntukannya, sebut Nerdi, maka disitu dicurigai telah terjadi Maladministrasi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. “Dan prilaku seperti ini akan menimbulkan kerugian. Jika ini terjadi, penegak hukum harus memproses pihak terkait secara hukum,” tutup Nerdi.***(dri) Attachments

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Jadi Barang Bukti,
Mobil Penyerang Mapolda Riau Terdaftar sebagai Milik Warga Dumai

- Jalani Perawatan, Aipda Jhon Hendrik dan Dua Wartawan Sudah Dibolehkan Pulang
- Kadis PU Riau Dwi Agus Sumarno Sakit,
Sidang Korupsi RTH Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Dua Terdakwa

- Aparat Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8 Kilogram Sabu
- Tiga Warga Tapung Hulu Ditangkap Polres Kampar Saat Pesta Sabu
- Gerebek Pesta Sabu di Mahato, Satres Narkoba Polres Rohul Ciduk 2 Laki-laki
- 5 Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Rohil dan Dumai
- Polisi Diminta Tindak Tegas Balapan Liar di Sudirman Bengkalis
- Balap Liar di Duri Kian Menggila Selama Ramadhan
- Empat Jenazah Terduga Teroris Mapolda Riau Dijemput Keluarga Tengah Malam
- Seorang Penyerang Mapolda Riau Dikuburkan di Desa Pasiran, Bengkalis
- Proyek Pipa Gas PGN dan Pertagas di Dumai Timpa Pekerja Hingga Tewas
- Tiga Jenazah Terduga Teroris Sudah Dimakamkan di Dumai
- Tabrak Truk Mundur, Pemotor di Pelalawan Tewas Seketika
- Seminggu Tak Dijemput Keluarga, Empat Jenazah Terduga Teroris Akan Dimakamkan Polda Riau
- Tradisi ‎Bolimau di Rohul Makan Korban, Warga Ujung Batu Ditemukan Tewas di Sungai Rokan
- Kecelakaan Maut Mobdin Perikanan Bengkalis, Polisi Tegaskan Sopir Membawa Plt Kadiskan
- Dilaporkan Masyarakat, Polda Riau Segera Tangani Kasus Penista Agama
- Korupsi Proyek RTH, Kontraktor dan Tim PHO Bersiap Diadili
- Gakum KLH Musnahkan Barang Bukti Pembantaian Beruang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com