Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 April 2018 22:22
Karo Humas Protokol dan Kerja Sama Riau Buka Turnamen Sepak Takraw

Sabtu, 21 April 2018 22:16
Ingin Jalan ke Desanya seperti di Siak,
Warga Mahato: Pastinya Hanya Pak Syamsuar yang Bisa Mewujudkan


Sabtu, 21 April 2018 22:10
Safari Politik, Lukman Edy Sambangi Ketua IKKS Riau

Sabtu, 21 April 2018 21:44
Kampanye Dialogis di Kemuning,
Warga Mengadukan Penyerobotan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur


Sabtu, 21 April 2018 21:29
Mantan Ketua MUI Riau Dukung Lukman Edy sebagai Cagubri

Sabtu, 21 April 2018 20:36
Hari Bhakti Kemasyarakatan ke-54,
Lapas, Rupbasan Bengkalis Gelar Bhakti Sosial dan Jalan Santai


Sabtu, 21 April 2018 20:32
Miliki Sabu, Pegawai Honorer di Pinggir, Bengkalis Diamankan Polisi

Sabtu, 21 April 2018 19:12
Masyarakat Kabun dan Tandun: Putra Terbaik Riau, Syam-Edy Layak Jadi Gubri dan Wagubri

Sabtu, 21 April 2018 19:08
Dua Kadernya Mundur,
NasDem Diklaim Tak Menganut Sistem Rezim


Sabtu, 21 April 2018 19:02
Sekdaprov Riau Resmikan SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Januari 2017 20:02
Dana Sertifikasi Guru di Kuansing Berpotensi Jadi Masalah Hukum

Dana sertifikasi guru di Kuansing yang jumlahnya mencapai Rp64,6 miliar, diduga telah digunakan Pemkab untuk hal lain. Hal itu sangat berpotensi menjadi masalah hukum.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ribuan guru penerima sertifikasi di Kabupaten Kuansing hari ini, Rabu (11/1/17) berunjuk rasa menuntut hak. Hak yang mereka tuntut itu yakni uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias uang sertifikasi selama empat bulan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Padahal, dana untuk membayar sertifikasi guru itu telah dikirimkan Pusat ke Pemkab Kuansing.

Dan menurut penghitungan Kementerian Keuangan RI, ada dana sebesar Rp64,6 miliar yang mengendap di Kas Daerah (Kasda) Kuansing. Dana sebanyak ini merupakan kelebihan transferan pemerintahan pusat yang terkumpul sejak tahun 2011 hingga 2015 lalu. Dan dana itu dinilai cukup untuk membayar sertifikasi guru yang menunggak bayar. Sebab, dana sertifikasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang hanya boleh digunakan untuk membayarkan peruntukannya.

Sementara, oleh pemerintah Kabupaten Kuansing periode sebelumnya (Sukarmis-Zulkifli) mengalokasikan sisa dana sebanyak itu untuk membiayai kegiatan lain. Bukan untuk membayar uang sertifikasi guru sebagaimana mestinya

Langkah berani Pemerintahan Kuansing sebelumnya itu mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai kegiatan lain, karena dana sebanyak itu telah dimasukan ke dalam silva dan telah membaur dengan dana yang lainya. Hal ini berdasarkan pengakuan Sekda Kuansing, Muharman saat memberikan penjelasan dihadapan ribuan pendemo tadi siang.

Serifikasi Guru Akan Dianggarkan Pada APBD 2017.

Berdasarkan hearing antara guru dengan DPRD Kuansing tadi siang, maka tercapailah sebuah solusi bahwasanya, untuk membayar uang sertifikasi para guru yang belum dibayarkan selama ini akan di anggarkan pada APBD 2017 ini. Dan dana sertifikasi guru tersebut berdasarkan hearing tadi siang, akan dibayarkan setelah APBD Kuansing 2017 disahkan.

Dengan dicapainya kesepakatan itu, bearti Pemkab Kuansing dengan tidak langsung telah mengakui memiliki hutang kepada ribuan guru penerima sertifikasi. Dan secara otomatis, Pemkab Kuansing harus menanggung sendiri pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV 2016 tersebut. Padahal dana untuk membayar sertifikasi itu telah tersedia sebelumnya

Harus Diaudit Sebelum Dibayarkan.

Menanggapi krusial keuangan mengenai dana sertifikasi yang menjadi hutang Pemkab Kuansing ini, Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes menilai, sejatinya Pemkab Kuansing harus mempelajari dasar hukum terkait hutang yang diakui oleh Pemkab Kuansing tersebut sebelum dianggarkan.

Menurut dia, permasalahan hutang sertifikasi ini hamper sama dengan permasalahan hutang Pemda Kuansing terhadap proyek tiga pilar yang mangkrak saat ini. Dimana, sebelum Pemkab Kuansing membayarkan hutang tersebut, haruslah berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Harus ada penyataan hutangnya dari BPK, baru bisa dibayarkan,’ tutur Nerdi.

Kata Nerdi, berdasarkan hasil audit itulah baru diketahui Pemkab Kuansing memiliki hutang kepada siapa dan berapa banyaknya. “Kan lucu aja, kok pemkab berhutang jadinya, padahal pemerintah pusat telah menyediakan dana untuk sertifikasi itu. Seharusnya, dana sebesar Rp64,6 miliar tersebut harus dijelaskan dulu kemana saja digunakan. Apakah sudah sesuai untuk peruntukannya,” ucap Nerdi.

Jika penggunaan sisa dana tersebut tidak sesuai peruntukannya, sebut Nerdi, maka disitu dicurigai telah terjadi Maladministrasi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. “Dan prilaku seperti ini akan menimbulkan kerugian. Jika ini terjadi, penegak hukum harus memproses pihak terkait secara hukum,” tutup Nerdi.***(dri) Attachments

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Miliki Sabu, Pegawai Honorer di Pinggir, Bengkalis Diamankan Polisi
- Tersengat Aliran Listrik, Seorang Karyawan PT MAS di Pelalawan Tewas Seketika
- Kesal Adik Dihamili, Warga Tembilahan Bakar Rumah Orang Tua Pelaku
- Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau
- Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara
- Mencuri Sarang Walet, Dua Warga Meranti dilaporkan ke Polisi
- Kapolri Dukung Peningkatan Pengawasan Wilayah Pesisir Riau
- Gerah, Plt Wako Pekanbaru Minta Satpol PP Tutup Tempat Hiburan Nakal
- Tahap Penyidikan, Kejati Riau Selamatkan Uang Negara Rp 1,5 Miliar di Kasus Korupsi Dispora Riau
- Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi
- Polresta Pekanbaru Ciduk Dua Pengedar Ganja dan Sabu
- Nabrak Pembatas Halte, Satu Unit Brio di Pekanbaru Terjun Bebas ke Parit
- Pledoi Tak Siap,
Sidang Dugaan Tipikor Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Ditunda

- Sidak ke Gudang Penyimpanan, Polisi Belum Temukan Adanya Miras Oplosan di Pekanbaru
- 3 Masih Diburu, 3 Maling dan Penadah Pikc Up Ditangkap Polres Rohul
- Toko Roti "Cita Rasa" Telukkuantan Juga Didatangi BPK RI, Begini Hasilnya
- Dua Pelaku ‎Narkoba Lintas Kabupaten Diciduk Polisi Rohul di Dua TKP
- Pemilik Bengkel Akan Laporkan Pemalsuan Terkait SPJ Fiktif Bagian Perlengkapan Kuansing
- Dibandingkan Triwulan 2017,
2018 Ini Polda Riau Alami Peningkatan Pengungkapan Kasus Narkoba

- ‘Telan’ Dana Desa Rp386 Juta,
Mantan Pj. Kades Batang Duku Ditahan Kejari Bengkalis



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.37.174
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com