Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru


Jum’at, 20 Januari 2017 14:39
Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan

Jum’at, 20 Januari 2017 14:37
Kepala UPT DKP Bantah Kedekatan Honorer Z Dengan Bupati Bengkalis

Jum’at, 20 Januari 2017 14:33
Bupati Bengkalis Hadiri Paripurna ke-37 TMMD di Jakarta

Jum’at, 20 Januari 2017 14:29
Revisi RPJMD Riau 2014-2019 Masukkan Sejumlah Pembangunan Perkantoran di Kabupaten/Kota

Jum’at, 20 Januari 2017 14:25
Pencuri Sepeda Motor Milik Petani Rohil Akhirnya Ditangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Januari 2017 20:02
Dana Sertifikasi Guru di Kuansing Berpotensi Jadi Masalah Hukum

Dana sertifikasi guru di Kuansing yang jumlahnya mencapai Rp64,6 miliar, diduga telah digunakan Pemkab untuk hal lain. Hal itu sangat berpotensi menjadi masalah hukum.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ribuan guru penerima sertifikasi di Kabupaten Kuansing hari ini, Rabu (11/1/17) berunjuk rasa menuntut hak. Hak yang mereka tuntut itu yakni uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias uang sertifikasi selama empat bulan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Padahal, dana untuk membayar sertifikasi guru itu telah dikirimkan Pusat ke Pemkab Kuansing.

Dan menurut penghitungan Kementerian Keuangan RI, ada dana sebesar Rp64,6 miliar yang mengendap di Kas Daerah (Kasda) Kuansing. Dana sebanyak ini merupakan kelebihan transferan pemerintahan pusat yang terkumpul sejak tahun 2011 hingga 2015 lalu. Dan dana itu dinilai cukup untuk membayar sertifikasi guru yang menunggak bayar. Sebab, dana sertifikasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang hanya boleh digunakan untuk membayarkan peruntukannya.

Sementara, oleh pemerintah Kabupaten Kuansing periode sebelumnya (Sukarmis-Zulkifli) mengalokasikan sisa dana sebanyak itu untuk membiayai kegiatan lain. Bukan untuk membayar uang sertifikasi guru sebagaimana mestinya

Langkah berani Pemerintahan Kuansing sebelumnya itu mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai kegiatan lain, karena dana sebanyak itu telah dimasukan ke dalam silva dan telah membaur dengan dana yang lainya. Hal ini berdasarkan pengakuan Sekda Kuansing, Muharman saat memberikan penjelasan dihadapan ribuan pendemo tadi siang.

Serifikasi Guru Akan Dianggarkan Pada APBD 2017.

Berdasarkan hearing antara guru dengan DPRD Kuansing tadi siang, maka tercapailah sebuah solusi bahwasanya, untuk membayar uang sertifikasi para guru yang belum dibayarkan selama ini akan di anggarkan pada APBD 2017 ini. Dan dana sertifikasi guru tersebut berdasarkan hearing tadi siang, akan dibayarkan setelah APBD Kuansing 2017 disahkan.

Dengan dicapainya kesepakatan itu, bearti Pemkab Kuansing dengan tidak langsung telah mengakui memiliki hutang kepada ribuan guru penerima sertifikasi. Dan secara otomatis, Pemkab Kuansing harus menanggung sendiri pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV 2016 tersebut. Padahal dana untuk membayar sertifikasi itu telah tersedia sebelumnya

Harus Diaudit Sebelum Dibayarkan.

Menanggapi krusial keuangan mengenai dana sertifikasi yang menjadi hutang Pemkab Kuansing ini, Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes menilai, sejatinya Pemkab Kuansing harus mempelajari dasar hukum terkait hutang yang diakui oleh Pemkab Kuansing tersebut sebelum dianggarkan.

Menurut dia, permasalahan hutang sertifikasi ini hamper sama dengan permasalahan hutang Pemda Kuansing terhadap proyek tiga pilar yang mangkrak saat ini. Dimana, sebelum Pemkab Kuansing membayarkan hutang tersebut, haruslah berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Harus ada penyataan hutangnya dari BPK, baru bisa dibayarkan,’ tutur Nerdi.

Kata Nerdi, berdasarkan hasil audit itulah baru diketahui Pemkab Kuansing memiliki hutang kepada siapa dan berapa banyaknya. “Kan lucu aja, kok pemkab berhutang jadinya, padahal pemerintah pusat telah menyediakan dana untuk sertifikasi itu. Seharusnya, dana sebesar Rp64,6 miliar tersebut harus dijelaskan dulu kemana saja digunakan. Apakah sudah sesuai untuk peruntukannya,” ucap Nerdi.

Jika penggunaan sisa dana tersebut tidak sesuai peruntukannya, sebut Nerdi, maka disitu dicurigai telah terjadi Maladministrasi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. “Dan prilaku seperti ini akan menimbulkan kerugian. Jika ini terjadi, penegak hukum harus memproses pihak terkait secara hukum,” tutup Nerdi.***(dri) Attachments





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
MASYARAKAT KUANTAN SINGINGI
MOBIL DINAS BUPATI SUKARMIS LEXUS 570 BM 1 K, BELUM JUGA DIKEMBALIKAN.?? GIMANA PAK KETUA DPRD, SEHARUSNYA PAK ANDI PUTRA TEGAS MENEGUR KADER GOLKAR PAK SUKARMIS, SEGERA KEMBALIKAN MOBIL RAKYAT IYU. PUSAT TIDAK PERNAH TERLAMBAT MENGIRIM DANA SERTIFIKASI GURU DI KUANSING, KOK PEMDA KUANSING LAMBAT

Golang india.
La kan pakai golang india tantuan bisuak le ma kalau dianggarkan di APBD 2017 ko.kalau berani menganggarkan yo eksekutif dan legislatif barombong rombongan kedalam suak le ma...haha

Simandolak group
Melesett... jka utng pd guru itu dbyar pd anggran 2017,..berarti rakyat Kuansing yg mnanggung beban nya,..kcuali yg mnyla gunakan anggran masuk pnjara..


Berita Hukum lainnya..........
- Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan
- Pencuri Sepeda Motor Milik Petani Rohil Akhirnya Ditangkap
- Sempat Bebas, MA RI Hukum Mualim Kapal MT Sentana Terjerat TPPU Migas Batam
- Pengedar Sabu di Kubu Babussalam Rohil Ditangkap
- Polsek Tapung Amankan Pelaku Pengedar Shabu-shabu
- Supir dan Kenek Lolos dari Maut,
Pick Up Tabrak Tiang Listrik dan Terbalik di Median Jalan di Pelalawan

- Polsek dan Upika Kampar Kiri Tengah Mediasi Perusakan Klinik Dedi Nur


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.104.49
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com