Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 10:30
Kebakaran Rumah Warga Kempas, Inhil Sebabkan Seorang Korban Luka

Selasa, 22 Mei 2018 10:25
Tahun Depan, Pemko Pekanbaru Hapus Anggaran Jamkesda

Selasa, 22 Mei 2018 09:39
Aktif Jalin Kemitraan Masyarakat, Kapolres Beri Peralatan Olahraga pada Polsek XIII Koto Kampar

Selasa, 22 Mei 2018 07:41
Tim Safari Ramadhan Pemkab Kampar Akan Kunjungi 21 Masjid

Selasa, 22 Mei 2018 07:32
Pansus DPRD Riau Panggil Biro Hukum Bahas Draf Ranperda Adat

Senin, 21 Mei 2018 23:12
Bupati Kampar Dukung Seleksi Tim SBAI Garuda Jaya U-16

Senin, 21 Mei 2018 23:08
Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan

Senin, 21 Mei 2018 23:04
Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Senin, 21 Mei 2018 21:50
Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil

Senin, 21 Mei 2018 21:19
Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 19:11
Kemendagri Minta Daerah Susun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kemendagri kembali ingatkan daerah untuk menyusun laporan keuangannya tepat waktu. Pelaporan tidak boleh melewati batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Asistensi Penyusunan Ranperda dan Perda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Keuangan Daerah, Syarifuddin menekankan agar Pemda tidak melewati waktu yang telah diamanatkan undang-undang.

"Sampai saat ini masih banyak Pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD," katanya di Jakarta, Kamis (20/4/17).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

"Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemda adalah APBD. Kedudukan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

"APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran," ungkapnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah, tambahnya, meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kedepan Kemendagri menghimbau agar pemda mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amamat Presiden Jokowi yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.***(jor)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Kebakaran Rumah Warga Kempas, Inhil Sebabkan Seorang Korban Luka
- Aktif Jalin Kemitraan Masyarakat, Kapolres Beri Peralatan Olahraga pada Polsek XIII Koto Kampar
- Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba
- Korupsi RTH, PPTK Gugup Ditanya Tanggung Jawab dalam Kegiatan
- Janji Bantu Meringankan Ditingkat Banding,
Oknum Pengacara Posbakum di PN Pelalawan Diduga Tilap Uang Terdakwa Kasus Narkoba

- Asal Coret Sembarang Tempat,
Seorang Oknum ASN Pemkab Bengkalis Diamankan Satpol PP

- Jadi Barang Bukti,
Mobil Penyerang Mapolda Riau Terdaftar sebagai Milik Warga Dumai

- Jalani Perawatan, Aipda Jhon Hendrik dan Dua Wartawan Sudah Dibolehkan Pulang
- Kadis PU Riau Dwi Agus Sumarno Sakit,
Sidang Korupsi RTH Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Dua Terdakwa

- Aparat Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8 Kilogram Sabu
- Tiga Warga Tapung Hulu Ditangkap Polres Kampar Saat Pesta Sabu
- Gerebek Pesta Sabu di Mahato, Satres Narkoba Polres Rohul Ciduk 2 Laki-laki
- 5 Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Rohil dan Dumai
- Polisi Diminta Tindak Tegas Balapan Liar di Sudirman Bengkalis
- Balap Liar di Duri Kian Menggila Selama Ramadhan
- Empat Jenazah Terduga Teroris Mapolda Riau Dijemput Keluarga Tengah Malam
- Seorang Penyerang Mapolda Riau Dikuburkan di Desa Pasiran, Bengkalis
- Proyek Pipa Gas PGN dan Pertagas di Dumai Timpa Pekerja Hingga Tewas
- Tiga Jenazah Terduga Teroris Sudah Dimakamkan di Dumai
- Tabrak Truk Mundur, Pemotor di Pelalawan Tewas Seketika


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com