Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 17 Januari 2018 19:27
Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg

Rabu, 17 Januari 2018 19:11
Gagal Kabur, Dua Jambret di Pekanbaru ini Lebam Diamuk Massa

Rabu, 17 Januari 2018 19:02
Disdukcapil Pekanbaru Cetak 500 e-KTP Sehari

Rabu, 17 Januari 2018 18:57
Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg

Rabu, 17 Januari 2018 18:53
Terduga Bandar Sabu di Pelalawan Diketahui Oknum Pegawai Diskominfo

Rabu, 17 Januari 2018 17:35
Bupati Siak Resmikan Gedung LAM Riau Kecamatan Mempura

Rabu, 17 Januari 2018 17:22
Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPK se-Pekanbaru Resmi Dilantik


Rabu, 17 Januari 2018 16:48
Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3

Rabu, 17 Januari 2018 16:44
Satu Diantaranya PNS Kesehatan Mandau,
Polres Dumai Tangkap Terduga Empat Anggota Jaringan Narkoba Asal Bengkalis


Rabu, 17 Januari 2018 16:40
BC Dumai Gagalkan Penyelundupan Narkotika Lewat Pelabuhan Pelindo

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 19:11
Kemendagri Minta Daerah Susun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kemendagri kembali ingatkan daerah untuk menyusun laporan keuangannya tepat waktu. Pelaporan tidak boleh melewati batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Asistensi Penyusunan Ranperda dan Perda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Keuangan Daerah, Syarifuddin menekankan agar Pemda tidak melewati waktu yang telah diamanatkan undang-undang.

"Sampai saat ini masih banyak Pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD," katanya di Jakarta, Kamis (20/4/17).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

"Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemda adalah APBD. Kedudukan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

"APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran," ungkapnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah, tambahnya, meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kedepan Kemendagri menghimbau agar pemda mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amamat Presiden Jokowi yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.***(jor)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Terduga Bandar Sabu di Pelalawan Diketahui Oknum Pegawai Diskominfo
- Satu Diantaranya PNS Kesehatan Mandau,
Polres Dumai Tangkap Terduga Empat Anggota Jaringan Narkoba Asal Bengkalis

- BC Dumai Gagalkan Penyelundupan Narkotika Lewat Pelabuhan Pelindo
- Polda Riau Musnahkan 49,28 Gram Sabu
- Miliki Ganja, Dedi Dores dan 2 Rekannya Terciduk Saat Razia Cipkon Polres Bengkalis
- Kasatpol PP Pekanbaru Janji Akan Tertibkan Perda Setiap Hari
- Jaksa Belum Siap, Dua Sidang Tuntutan Tipikor PN Pekanbaru Ditunda
- Pengamanan Pilkada, Polda Gelar Lat Pra Ops Mantap Praja Muara Takus 2018
- Tiga Petugas LP Bengkalis Tersangka Kaburnya Bandar Narkoba Asal Malaysia
- Miliki Sabu dan Dua Pucuk Pistol, Oknum Honorer Dishub Pelalawan Diringkus Polisi
- Puluhan Rumah Pekerja PT RSUP Pulau Burung, Inhil Ludes Terbakar
- Korupsi Pembangunan Triange dan Wifi di Inhu
Hakim Vonis Terdakwa 4 Tahun Penjara

- Kejati Tahan Tersangka Baru Korupsi Bappeda Rohil
- Menyamar Jadi Pembeli, Personel Polsek Payung Sekaki Ciduk Seorang Pengedar Sabu
- Mahasiswa dan Pemuda Pekanbaru Kembali Desak Kejati Riau Usut Dalang Kasus Korupsi RTH
- Pembunuhan Disertai Mutilasi di Rupat,
PT Pekanbaru Batalkan Pidana Mati Heriyanto

- Termasuk Kapolsek Kateman,
Jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Inhil Disertijabkan

- Pajero Sport Seruduk Rumah Milik Orangtua Anggota DPRD Pelalawan
- Seorang Ibu di Tambut, Rohul Temukan Dua Balitanya Tewas dalam Parit
- Maling di Duri Tewas Setelah Berduel dengan Pemilik Ayam


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.242.175.98
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com