Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 April 2017 22:32
Pemkab Inhil Terus Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Selasa, 25 April 2017 22:29
2 Penjual Togel di Rohil Diamankan Polisi

Selasa, 25 April 2017 22:08
Diduga Alami Gangguan Jiwa,
Polres Inhil Bakal Periksakan Pelaku Bom Molotov ke RSJ Pekanbaru


Selasa, 25 April 2017 21:28
Dilakukan Dua Warga Kunto Darussalam, Rohul,
PTPN V Cabut Laporan Pencurian Berondolan Sawit


Selasa, 25 April 2017 20:34
Kejar Progres Serapan APBD 2017,
Bagian ULP Rohul Gelar Bimtek Barang dan Jasa


Selasa, 25 April 2017 20:24
Lukman Edy Sebut Pansus Pemilu Setuju DPD Dipilih DPR

Selasa, 25 April 2017 20:18
Terpilih Jadi Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Disebut Harapan Bagi Masyarakat Riau


Selasa, 25 April 2017 20:06
Diduga Curi Mobil Mahasiswa Asal Rohul, Warga Pekanbaru Ditangkap Polisi

Selasa, 25 April 2017 19:58
Dibanderol Rp 14 Milliar, Warga Pendatang di Duri Miliki Batu Mulia Serendibite

Selasa, 25 April 2017 19:26
Seorang Bocah di Rohul Tewas Tenggelam di Pembuangan Limbah Rumah Tangga



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 19:11
Kemendagri Minta Daerah Susun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kemendagri kembali ingatkan daerah untuk menyusun laporan keuangannya tepat waktu. Pelaporan tidak boleh melewati batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Asistensi Penyusunan Ranperda dan Perda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Keuangan Daerah, Syarifuddin menekankan agar Pemda tidak melewati waktu yang telah diamanatkan undang-undang.

"Sampai saat ini masih banyak Pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD," katanya di Jakarta, Kamis (20/4/17).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

"Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemda adalah APBD. Kedudukan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

"APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran," ungkapnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah, tambahnya, meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kedepan Kemendagri menghimbau agar pemda mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amamat Presiden Jokowi yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- 2 Penjual Togel di Rohil Diamankan Polisi
- Diduga Alami Gangguan Jiwa,
Polres Inhil Bakal Periksakan Pelaku Bom Molotov ke RSJ Pekanbaru

- Diduga Curi Mobil Mahasiswa Asal Rohul, Warga Pekanbaru Ditangkap Polisi
- Seorang Bocah di Rohul Tewas Tenggelam di Pembuangan Limbah Rumah Tangga
- Polisi Benarkan Penangkapan Pelaku Bom Molotov di BRK Tembilahan
- Pelaku Berhasil Ditangkap,
Bank Riau-Kepri Tembilahan Kembali Dilempar Bom Molotov

- TNI AL dan BC Bengkalis Sita 200 Ribu Bungkus Rokok Tanpa Cukai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.76.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com