Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 20 April 2017 19:11
Kemendagri Minta Daerah Susun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kemendagri kembali ingatkan daerah untuk menyusun laporan keuangannya tepat waktu. Pelaporan tidak boleh melewati batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Asistensi Penyusunan Ranperda dan Perda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Keuangan Daerah, Syarifuddin menekankan agar Pemda tidak melewati waktu yang telah diamanatkan undang-undang.

"Sampai saat ini masih banyak Pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD," katanya di Jakarta, Kamis (20/4/17).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

"Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemda adalah APBD. Kedudukan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

"APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran," ungkapnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah, tambahnya, meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kedepan Kemendagri menghimbau agar pemda mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amamat Presiden Jokowi yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi
- Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta
- Dua Korban Ledakan TNT Milik TNI AU di Rohul Dirujuk ke Jakarta dan Pekanbaru
- Kepergok Buang Sabu, Seorang Warga Inhu Diamankan Polisi
- Korupsi Belanja Rutin,
Bendahara Dinas Cipta Karya Kampar Dihukum 1 Tahun 6 Bulan

- Pemalsuan TTD Izin Prinsip Bupati,
Pengacara Tersangka Sebut B Harus Bertanggungjawab

- Berstatus Tersangka, Syahrani Andrian Tetap Dilantik Jadi Direktur BUMD Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.53.253
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com