Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Nopember 2017 10:26
Kedapatan Bawa Ekstasi, Oknum ASN Kampar Diamankan di KTV Permata Pekanbaru

Rabu, 22 Nopember 2017 07:16
Wabup Kuansing Gelar Resepsi Tunangan Putri Tunggalnya

Rabu, 22 Nopember 2017 07:08
Sigap Gunakan Racun Api, Toko Andalas Baja Duri Lolos dari Kebakaran

Selasa, 21 Nopember 2017 21:54
Salak Pusaka, Penemuan Tanaman Unggul Warga Rohul

Selasa, 21 Nopember 2017 21:36
Kapolres Inhil Pesankan HMCI Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya

Selasa, 21 Nopember 2017 20:10
Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub


Selasa, 21 Nopember 2017 20:03
Layani Masyarakat Pelosok, Bengkaiis Harus Miliki Mobil Samsat Keliling

Selasa, 21 Nopember 2017 18:30
Pemko Segera Lakukan Lelang Jabatan Bulan Ini

Selasa, 21 Nopember 2017 18:26
HUT PGRI ke-72, Gubernur Riau Minta Guru tak Terlibat Politik

Selasa, 21 Nopember 2017 18:05
Napi WN Malaysia Kabur, Diduga Ada Kesalahan Prosedur Petugas Lapas Bengkalis

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 20 April 2017 19:11
Kemendagri Minta Daerah Susun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kemendagri kembali ingatkan daerah untuk menyusun laporan keuangannya tepat waktu. Pelaporan tidak boleh melewati batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Asistensi Penyusunan Ranperda dan Perda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Keuangan Daerah, Syarifuddin menekankan agar Pemda tidak melewati waktu yang telah diamanatkan undang-undang.

"Sampai saat ini masih banyak Pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD," katanya di Jakarta, Kamis (20/4/17).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

"Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemda adalah APBD. Kedudukan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

"APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran," ungkapnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah, tambahnya, meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kedepan Kemendagri menghimbau agar pemda mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amamat Presiden Jokowi yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.***(jor)



Berita Hukum lainnya..........
- Kedapatan Bawa Ekstasi, Oknum ASN Kampar Diamankan di KTV Permata Pekanbaru
- Sigap Gunakan Racun Api, Toko Andalas Baja Duri Lolos dari Kebakaran
- Napi WN Malaysia Kabur, Diduga Ada Kesalahan Prosedur Petugas Lapas Bengkalis
- Hindari Penyalahgunaan Narkoba, 43 Staf PN Bengkalis di Tes Urine Mendadak
- Napi WN Malaysia Kabur, Lapas Bengkalis Koordinasi dengan Imigrasi
- Korupsi BTT Pelalawan,
Dua Putra Bupati HM Harris Bersaksi di PN Tipikor Pekanbaru

- Berkas Perkara Korupsi SPPD Fiktif Dilimpahkan,
Sekretaris dan Kasubag Keuangan Bapenda Riau Segera Diadili

- Pengamanan Pilkades Kuansing Dibantu Brimobda Riau
- Dua Pelaku Pembunuhan di Kempas, Inhil Ditangkap Polisi
- Diduga Bawa Sabu, Pengangguran dari Bengkalis Ini Ditangkap Polisi
- Tak Kooperatif, Kejati Riau Tahan Seorang Tersangka Proyek RTH Eks Kantor PU Riau
- Pengembangan Kasus Penyelundupan Sabu di Lapas Bengkalis, Polisi Tambah Seorang Tersangka
- Disimpan di Kolong Tempat Tidur,
Hampir Rp1 Miliar Dana UED SP Serai Wangi, Bengkalis Raib

- Mengamuk di Jalanan dan Menikam Warga, Orang Gila di Tembilhan Ditembak Polisi
- Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri

- 1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis

- Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1
- Jatuh ke Sungai Saat Merawai,
Penderita Epilepsi di Concong, Inhil Tewas Tenggelam

- Kisah Novia, Nyaris Jadi Tersangka Penyelundupan Sabu ke Lapas Bengkalis
- Bertabrakan dengan Mobil Terano, Warga Kuansing Ini Meninggal Dunia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.164.166
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com