Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani

Kamis, 27 April 2017 20:53
Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor

Kamis, 27 April 2017 20:42
Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas

Kamis, 27 April 2017 20:35
Pengaktifan Wagubri, Dirjen Otda Belum Terima Hasil Paripurna DPRD

Kamis, 27 April 2017 20:05
Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 21 April 2017 14:27
Kasasi Jaksa Atas Vonis Bebas Koruptor Kebun K2I,
Pengadilan Tipikor Tunggu Kontra Memori Terdakwa


Dituntut 14 tahun penjara, terdakwa korupsi kebun K2I Mizwar Candra malah divonis bebas. Tak terima, jaksa langsung mengajukan kasasi. Kini Pengadilan Tipikor sedang menuggu kontra memori dari terdakwa.

Riauterkini-PEKANBARU-Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru sedang menunggu kontra memori terdakwa kasus korupsi kebun K2I Mizwar Candra. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jaksa penuntut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tak menerima vonis bebas yang diterima Mizwar Candra.

"Memori kasasi jaksa sudah kita terima, dan saat ini kita sedang menunggu kontra memori dari termohon atau terdakwa," ucap Panmud Tipikor PN Pekanbaru Deni Sembiring kepada riauterkini.com, Jum'at (21/4/17) siang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syafril SH Zurwandi SH dan Wilsa SH. langsung menyatakan kasasi usai majelis hakim tipikor yang ketuai Raden Heru Kuntodewo SH, menjatuhkan vonis bebas kepada Miswar Candra, Direktur Utama PT Gerbang Eka Palmina (GEP).

Otomatis, tuntutan hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut selama 14 tahun penjara kandas di tingkat pertama.

Tuntutan jaksa, Miswar Candra dituntut dengan pidana penjara selama 14 tahun, denda Rp 1 Miliar subsider 6 bulan. Selain itu, Miswar Chandra juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 26 miliar atau subsider 7 tahun kurungan.

Berdasarkan dakwaan jaksa, Miswar Chandra yang didakwa turut serta merugikan negara sebesar Rp28 miliar, pada pelaksanaan kegiatan program Pengentasan K2i pada 2006 hingga 2010 di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau,

Miswar Candra, Dirut PT GEP yang merupakan rekanan di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau pada program pengentasan kemiskinan melalui Kebun K2I.

Perbuatan terdakwa itu terdakwa tahun 2006 hingga 2010 lalu.Dimana Mizwar Chandra, selaku Dirut PT GEP secara bersama sama dengan Susilo, Kepala Disbun Riau (telah dihukum 6 tahun penjara), memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 28 Miliar.

Kasus ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan menganggarkan dana program Pengentasan K2i pada 2006 hingga 2010 sebesar Rp217,3 miliar. Dana untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.200 hektar di Riau.

Untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit ini. PT GEP memenangkan tender selaku rekanan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk tanggal 15 Desember 2006, dilaksanakanlah pekerjaan dengan berpedoman kepada Term Of Reference (TOR). Pelaksanaan pengembangan perkebunan sawit dengan pola kemitraan usaha patungan berkelanjutan.

Pada 18 Desember 2006, dibuat perjanjian kerjasama tahunan (kontrak anak) antara pihak pertama dan kedua dengan nilai Rp45,5 miliar lebih. Uang muka dicairkan sebesar 20 persen atau Rp9,1 miliar lebih.

Selanjutnya tahun 2007, pekerjaan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2i dengan nilai kontrak Rp73,2 miliar. Dalam pelaksanaannya, penanaman hanya dilakukan seluas 534 hektar.

Seharusnya sampai tahun 2007, penanamanan sudah seluruhnya yakni 10.200 hektar. Namun capaian fisik hanya 6,65 persen karena dana cair baru 20 persen dari nilai kontrak atau Rp14,6 miliar lebih.

Meski realisasi fisik tidak sesuai kontrak tapi tahun 2008, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap dilanjutkan. Hal itu dikuatkan dengan surat perjanjian dengan nilai kontrak Rp39 miliar lebih.

Pada tahun 2007, kontraktor melaksanakan beberapa item pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran pekerjaan. Susilo selaku Pengguna Anggaran tahun 2008 menandatangani amandemen perjanjian kerjasama kontrak induk dan addendum yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2008, progres fisik pekerjaan 11,846 persen dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 hektar. Namun Susilo tanpa meminta pertanggungjawaban uang muka yang sudah diterima PT GEP tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp23,7 miliar lebih, justru mencairkan dana tahun 2008 sebesar Rp38,8 miliar sehingga uang yang diterima PT GEP Rp62,6 miliar lebih. Selanjutnya tahun 2009, PT GEP melanjutkan pembangunan tanpa ada kontrak. Akibat perbuatan itu negara dirugikan Rp28 miliar.

Untuk diketahui dalam perkara K2i ini, Susilo telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta subsider 4 bulan. Sementara uang pengganti kerugian negara sebesar Rp26 miliar dibebankan kepada Direktur PT Gerbang Eka Palmina (GEP), Miswar Chandra.***(har)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi
- Nelayan Labusel Sumut Meninggal Saat Menjaring Ikan di Perairan Pulau Jemur Rohil
- Penegakan Hukum Tipikor Bansos Bengkalis Disarankan Transparan
- Satlantas Polres Inhil Limpahkan 4 Perkara Laka Lantas ke Kejaksaan
- Tanda Tangan Palsu Bupati Bengkalis,
PT. BRI Serahkan Dokumen Izin Prinsip Asli ke Polisi

- Kredit Fiktif di BNI,
Kepala Kopkar PTPN V dan Dua Karyawan BNI, Ditahan Kejati Riau

- Sebelum Demo di Kejati,
Korlap Massa FPMPR Mengaku Dipukuli Oknum OKP Hingga Bibir Pecah



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.198.150
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com