Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 16 Juli 2017 20:14
Polda Riau Digugat Prapid Dokter Gigi

Penyidik Polda Riau digugat Praperadilan (Prapid) oleh seorang dokter gigi, Narcelina (50) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.

Riauterkini-PEKANBARU-Penyidik Polda Riau digugat Praperadilan (Prapid) oleh seorang dokter gigi, Narcelina (50) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.‎

Pemohon Prapid melalui pengacaranya Benno Suveltra, SH kepada wartawan, Ahad (16/7/17), menyebutkan penetapan status tersangka terhadap iennya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Karena penyelidikan perkara ini tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Seharusnya perkara ini adalah masalah perdata, tapi dijadikan pidana oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau," ungkapnya.

Sehingga, hemat Benno, jika kliennya tetap disangkakan kasus penipuan atau penggelapan sesuai Surat Panggilan No : S.Pgl/759/VI/2017/Reskrimum Polda Riau tertanggal 2 Juni 2017, jelas berbenturan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA), p‎eraturan MA No 1 Tahun 1956 (Perma 1/1956), dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut.

"Perma 1 tahun 1956 itu mengamanatkan apabila pemeriksaan perkara pidana, harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu. Maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu," katanya.‎

Benno menambahkan, dalam pemeriksaan di kepolisian, kliennya sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu tentang kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana yang dilaporkan oleh korban.

"Klien saya (Narcelina, Red) sudah menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa dia dengan korban pelapor yang tak lain adalah sepupunya bernama Ajang (baca : Ayang, Red), masih terikat secara keperdataan yang bersifat kekeluargaan," ungkapnya.

Menurut Benno, dalam perkara perdata itu Ajang awalnya meminta kepada kliennya untuk ikut kerjasama dalam hal usaha jual beli dan pertambangan batu bara, yang dijalankan dengan sistem kekeluargaan.

Ajang lalu dilibatkan dalam usaha ini. Dalam akta notaris, Ajang tercatat sebagai pengurus di PT Anugrah Bara Kencana dan PT Anugrah Bara Kasih. Kedua perseroan ini, dalam operasionalnya telah mendapatkan aset berupa tanah dan izin pertambangan batu bara (IUP) PT Bumi Permata Indonesia di Muaro Bungo, Jambi dan PT Tambulun Panual Jaya di Kalimantan.

Sehingga ketika Ajang melaporkan Drg Narcelina atas dugaan penipuan dan atau penggelapan uang sebanyak Rp2,8 miliar, jelas kliennya itu kaget.

Ditambah lagi Polda Riau tiba tiba memanggil Narcelina sebagai tersangka, tanpa pernah mengkonfirmasi tentang kerugian material yang jumlahnya mencapai Rp2,8 miliar.

"Faktanya, kerugian korban itu tidak bisa dibuktikan. Aset kedua perusahaan itu nyata berupa tanah dan izin pertambangan batu bara (IUP). Jadi gag ada yang fiktif, " pungkas Benno.

PT Anugrah Bara Kencana dan PT Anugrah Bara Kasih, berupa PT Bumi Permata Indonesia dan PT Tambulun Panual Jaya kan ada. Jadi bukan fiktif," terangnya.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, SIK, MM yang konfirmasi terkait gugatan Prapid itu menyatakan silahkan saja diajukan.

"Silahkan saja. Itu haknya. Nantikan semuanya akan jelas dalam sidang," katanya singkat.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
saniabolavita
-SPORTSBOOK : SBOBET, 368BET, MAXBET -CASINO ONLINE : SBOBET CASINO, CBO855, GREEN DRAGON88 -SABUNG AYAM LANGSUNG DARI FILIPINA BBM : D8C363CA WA : 0813-7705-5002

Cindy
Ingin menjadi seorang jutawan !! Langsung saja kunjungi website www(titik)bolavita(titik)com Info, segera hubungi : BBM : D8C363CA wechat : bolavita whatup : 6281377055002 Email : cs@bolavita .com


loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi
- Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta
- Dua Korban Ledakan TNT Milik TNI AU di Rohul Dirujuk ke Jakarta dan Pekanbaru
- Kepergok Buang Sabu, Seorang Warga Inhu Diamankan Polisi
- Korupsi Belanja Rutin,
Bendahara Dinas Cipta Karya Kampar Dihukum 1 Tahun 6 Bulan

- Pemalsuan TTD Izin Prinsip Bupati,
Pengacara Tersangka Sebut B Harus Bertanggungjawab

- Berstatus Tersangka, Syahrani Andrian Tetap Dilantik Jadi Direktur BUMD Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.157.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com