Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 11 Januari 2018 20:38
Pemalsuan Jual Beli Tanah di Pekanbaru,
Perkara Tetap Disidangkan Meski Menang Praperadilan


Salah seorang diduga pelaku pemalsuan tanah di Lembah Sari, Pekanbaru mengaku bingung. Meski menang dan dibebaskan dalam praperadilannya, jaksa tetap menghadirkan dalam persidangan.

Riauterkini-PEKANBARU -Poniman (45) merasa bingung, saat dihadirkan jaksa penuntut kepersidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (11/1/18) sore. Atas dakwaan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat jual beli tanah di Kelurahan Lembah Sari, Rumbai Pesisir, tahun 2012 lalu. Bersama tiga oknum lurah dan seorang oknum pengacara (telah dijatuhi hukuman).

Pasalnya, Poniman tidaklah bersalah. Dimana pada tanggal 20 Desember 2017 lalu, hakim PN Pekanbaru. Mengabulkan permohonan praperadilannya (Prapid) atas penetapan tersangka oleh pihak Polresta Pekanbaru. Yang mana hasil putusan prapid tersebut dengan nomor 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR salah satu isinya berbunyi 'membebaskan Poniman'.

Dengan dihadirkannya Poniman kepersidangan oleh jaksa tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Agustinus Hutajulu SH, CN MHum, Patar Pangasaian, Ronald Sitohang, Alhendri SH MH CLA dan Gusdianto. Poniman pun langsung melayangkan eksepsi (bantahan dakwaan) usai jaksa penuntut Budi Dermawan SH, membacakan dakwaan perkara terdakwa.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim, Fatimah SH didampingi hakim anggota Sulhannudin dan Riska Winanda SH. Kuasa hukum Poniman menyampaikan, jika kehadiran kliennya sebagai terdakwa atas perkara pemalsuan ini tidaklah sah. Dimana seorang terdakwa itu sebelumnya statusnya tersangka yang ditetapkan penyidik kepolisian Polresta Pekanbaru. Namun, penetapan tersangka atas pelanggaran Pasal 263 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 55 dan 56 KUHAP yang juga sesuai dakwaan jaksa penuntut tidaklah sah dan tidak berdasarkan hukum.

" Status terdakwa terhadap Poniman tidaklah sah. Sebab, status tersangka itu telah dimentahkan hakim sesuai hasil putusan prapid pada tangga 20 Desember 2017 kemarin. Dengan demikian, mana mungkin seseorang dapat dijadikan terdakwa jika dia bukanlah seorang tersangka," terang Alhendri.

Dengan berdasarkan putusan praperadilan yang menyatakan sangkaan penyidik kepolisian, atas keterlibatan Poniman dalam pemalsuan surat jual beli tidak sah. Maka kami selaku kuasa hukum Poniman. Meminta kepada majelis hakim untuk berkenan menyatakan dakwaan jaksa penuntut, cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum," tegas Ahendri dipersidangan.

Atas penyampaian bantahan dakwaan jaksa penuntut ini, kepada majelis hakim, kami mohon putusan terbaik dan adil bagi Poniman," tutur Alhendri lagi.

Sementara itu, kepada wartawan beberapa waktu lalu, usai permohonan prapid Poniman dikabulkan pihak pengadilan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru Suripto, mengatakan jika pihaknya tidak termasuk sebagai pihak termohon dalam putusan Prapid itu," kata Suripto.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau
- Sejumlah Personel Polresta Pekanbaru Terima Reward dari Masyarakat
- Kejari Kuansing Gelar Upacara Hari Anti Korupsi Internasional
- Gadis di Meranti Ini Dicabuli Ayah Kandung Selama Belasan Tahun
- Kejari Meranti Gelar Apel Hari Anti Korupsi Internasional 2018
- Polres Meranti Musnahkan Narkoba Hasil Operasi Antik Muara Takus 2018
- Demo, Warga Kunto Darussalam Tuntut PT SJI Coy Kembalikan 625 Hektar Lahat Adat
- Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine
- Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif
- Diduga Melindas Lubang, Cewek Pengendara Motor Beat Tewas Digilas Mobil CPO
- Mengaku TNI, Dukun di Inhu Diamankan
- Miris, Hotel di BS, Bengkalis Ini Beroperasi Tanpa Izin
- Kejari Kuansing Terbaik se Riau Tindak Pidana Umum
- Sukseskan Pemilu 2019, Satpol PP Awasi Radikalisme dan Gangguan Kemanan
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Razia Pekat di BS Bengkalis Digencarkan
- Pelaku Minta Maaf, Bupati Kuansing Cabut Laporan Penghinaan di FB
- Dituntut Jaksa 20 Tahun, Hakim Vonis Kurir Sabu di Pelalawan Seumur Hidup
- Pelaku Pembunuhan di Asahan Sumut Ditangkap Polisi di Kepenuhan, Rohul
- Selain di Desa Gambut Mutiara,
Proyek Cetak Sawah di Desa Labuhan Bilik Teluk Meranti Pelalawan Juga Gagal

- Tuntutan 3 Terdakwa Sabu 55 Kg Tak Kunjung Dibacakan, PN Bengkalis Surati Kejagung RI


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com