Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau
- Sejumlah Personel Polresta Pekanbaru Terima Reward dari Masyarakat
- Kejari Kuansing Gelar Upacara Hari Anti Korupsi Internasional
- Gadis di Meranti Ini Dicabuli Ayah Kandung Selama Belasan Tahun
- Kejari Meranti Gelar Apel Hari Anti Korupsi Internasional 2018
- Polres Meranti Musnahkan Narkoba Hasil Operasi Antik Muara Takus 2018
- Demo, Warga Kunto Darussalam Tuntut PT SJI Coy Kembalikan 625 Hektar Lahat Adat
- Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine
- Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif
- Diduga Melindas Lubang, Cewek Pengendara Motor Beat Tewas Digilas Mobil CPO
- Mengaku TNI, Dukun di Inhu Diamankan
- Miris, Hotel di BS, Bengkalis Ini Beroperasi Tanpa Izin
- Kejari Kuansing Terbaik se Riau Tindak Pidana Umum
- Sukseskan Pemilu 2019, Satpol PP Awasi Radikalisme dan Gangguan Kemanan
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Razia Pekat di BS Bengkalis Digencarkan
- Pelaku Minta Maaf, Bupati Kuansing Cabut Laporan Penghinaan di FB
- Dituntut Jaksa 20 Tahun, Hakim Vonis Kurir Sabu di Pelalawan Seumur Hidup
- Pelaku Pembunuhan di Asahan Sumut Ditangkap Polisi di Kepenuhan, Rohul
- Selain di Desa Gambut Mutiara,
Proyek Cetak Sawah di Desa Labuhan Bilik Teluk Meranti Pelalawan Juga Gagal

- Tuntutan 3 Terdakwa Sabu 55 Kg Tak Kunjung Dibacakan, PN Bengkalis Surati Kejagung RI


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com