Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 22 Juni 2018 19:35
Polres Bengkalis dan Wartawan Berbagi Sembako

Jum’at, 22 Juni 2018 19:32
Ultah ke- 61, Cawagub Suyatno Kaget Dapat Suprise dari Anak dan Menantu

Jum’at, 22 Juni 2018 19:28
Ribuan Warga Sunda Riau Hadiri Halal Bihalal Bersama Kapolda Riau

Jum’at, 22 Juni 2018 19:26
Selama Libur Idul Fitri 2018,
Objek Wisata di Rohul Dikunjungi Puluhan Ribu Wisatawan


Jum’at, 22 Juni 2018 19:20
Eko Suharjo: Asal Jangan Ada yang Buat Tsunami, Firdaus Masih Unggul di Dumai

Jum’at, 22 Juni 2018 17:31
DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Penyampain Pertanggung Jawaban APBD 2017

Jum’at, 22 Juni 2018 17:27
Jatuh Tempo Liburan Idul Fitri, Samsat Bengkalis Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Jum’at, 22 Juni 2018 14:34
Siakkecil, Bengkalis Wakili Riau Program IVA Tes Kanker Serviks

Jum’at, 22 Juni 2018 14:13
Paslon Nomor 4 Pede Hadapi Debat, Andi: Pembangunan yang Sudah ada Tinggal Melanjutkan

Jum’at, 22 Juni 2018 13:11
Amankan Pilgubri 2018, Polres Kuantan Singingi Kerahkan 1.332 Personil

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Dakwaan Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis Digugurkan, Jaksa Ajukan Banding
- Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Hotel Telaga Puri Tembilahan, Inhil
- Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu
- Cegah Narkoba Masuk, TNI dan Polri Bantu Pengamanan di Lapas Pasirpangaraian Selama Lebaran
- Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru
- Geger, Sesosok Mayat Ditemukan di Pelabuhan Nelayan di Bengkalis
- Kapal Pompong Terbalik, Satu Keluarga Nyaris Tenggelam di Selat Bengkalis
- Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah di Bengkalis Terbakar
- Kebakaran di Kotabaru, Inhil Ludeskan 57 Toko dan Rumah
- Kebakaran Saat Idul Fitri Ludeskan Puluhan Rumah di Kotabaru, Inhil
- Lebaran Aman, Polisi di Bengkalis Sambangi Rumah Ditinggal Mudik
- Diduga Sarang Pungli, Pos TLLK di Lintas Riau-Sumbar Dibongkar Polres Kampar
- Curi Komponen Alat Berat, Pria Ini Diringkus Polsek Tapung Hulu
- Yamaha V-Ixion Pemudik Terjun ke Sungai di Tambusai, 2 Korban Luka
- Belasan Kios di Pasar Logar, Kuansing Ludes Terbakar
- Gara-gara Marah Pacar Digoda, Pemuda Tembilahan Hulu Ini Dibacok
- Pedoman bagi Pengguna Jalan Saat Mudik,
Polres Kampar Terbitkan Buku Panduan Jalur Lintas Barat

- Sepekan sebelum dan Sesudah Pilgubri, Seluruh Tempat Hiburan di BS, Bengkalis Wajib Tutup
- Bea Cukai Dumai Amankan 5 Kilogram Sabu Tak Bertuan
- Waktu Kadaluarsa, PN Bengkalis Vonis Bebas Legislator dan Ajudannya dari Dugaan Politik Uang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com