Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 09:31
Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau

Sabtu, 22 September 2018 09:25
Besok, Ratusan Pembalapl Ramaikan Bhayangkara Bengkalis Adventure 2 di Duri

Sabtu, 22 September 2018 07:19
Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar

Jum’at, 21 September 2018 20:26
Kunjungan PWNU ke LAM Riau Singgung GP Ansor

Jum’at, 21 September 2018 19:10
KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri

Jum’at, 21 September 2018 18:57
Diikuti 3.000 Perserta, Festival Kue Bulan Digelar Warga Tionghoa Pekanbaru Besok

Jum’at, 21 September 2018 18:53
Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar

Jum’at, 21 September 2018 18:41
Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri

Jum’at, 21 September 2018 17:27
Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat

Jum’at, 21 September 2018 17:23
Zikir Kebangsaan di Siak,
GMMK Bersama Elemen Masyarakat Riau Terus Pantau Ketua DPP GP Anshor


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar
- Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri
- Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat
- Polres Inhil Amankan 130 Dus Rokok Ilegal dari Sebuah Gudang di Keritang
- Inkrah Kasus Korupsi,
Pemecatan 23 ASN Pemkab Bengkalis Dipastikan Tuntas Desember

- Merasa Tuntutannya Tak Ditanggapi, Ganri Riau Kembali Datangi Polda Riau
- Dua Masih Diburu, Seorang Pembunuh Dua Pengunjung Karaoke Rita Ditangkap
- Gara-gara Surat Cinta,
Karyawan Mimi Perabot Ujung Batu Dipolisikan dan Dikerangkeng

- Giliran Pendukung Toro Demo di PN Pekanbaru
- 3 Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil
- Diduga Kuasai Narkoba, Seorang Pria di Mahato Ditangkap Polisi Rohul
- Gerebek Rumah Terduga Bandar Narkoba di Mahato, Polisi Rohul Tangkap Seorang IRT
- Tuntut Penahanan Toro, Massa Demo di PN Pekanbaru
- Berkelahi dengan OTK, Dua Pengunjung Karaoke di Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah
- Pasutri di Tembilahan Tewas Bersimbah Darah dalam Rumah yang Terkunci
- Terdakwa Suap Penerimaan PTT Oknum Diskes Pelalawan Minta Dibebaskan
- Polri Akan Gelar Operasi Mantab Brata Selama 397 Hari
- Seorang Jurtul Togel Diciduk Polisi Rohul di Plaza Batu Permata Ujung Batu
- Menhub: Kecelakaan Banyak Merenggut Usia Muda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com