Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:45
Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran


Jum’at, 19 Oktober 2018 16:28
Perluas Jaringan di Sumatera, Electronic City Hadir di Kota Pekanbaru

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:25
Disdukcapil Bengkalis Tambah 15 Unit Mesin Cetak e-KTP

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:22
Polisi Pelajari Dugaan RAPBDP 2018 yang Diubah Sepihak Oknum Pemkab Kuansing

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:12
Pengumuman Ahad Lusa,
Ratusan Berkas Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul Dinilai TMS


Jum’at, 19 Oktober 2018 16:07
Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jum’at, 19 Oktober 2018 16:02
Pemprov dan Meranti Tersendiri,
Ujian CAT Peserta CPNS Dibagi Empat Titik


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim
- Polisi Pelajari Dugaan RAPBDP 2018 yang Diubah Sepihak Oknum Pemkab Kuansing
- Satpol PP Pekanbaru Gencar Tertibkan PKL di Jalan Protokol 
- Kembali Diperiksa sebagai Saksi, Wabup Bengkalis Datangi Ditreskrimsus Polda Riau
- Pejabat Kuansing Diingatkan Soal Pidana untuk penyimpangan APBD
- Kebakaran Dua Rumah di Meredan, Pekanbaru Tewaskan Seorang Warga
- Komnas HAM.Datanggi Pemkab Kuansing Bahas Persoalan Tambang Emas Ilegal
- Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Kuansing Gelar Razia Cipta Kondisi
- Terungkap Dipersidangan, Oknum Polisi Penganiaya Pacar Hingga Patah Rahang Tak Ditahan
- ‎Usai Nabrak Polisi di Tambusai,
Pemilik Senpi Rakitan dan Softgun Ditangkap Polsek Rambah Hilir

- Berkas dan Tersangka Pembunuhan Sadis di Jalan Cipta Karya Dilimpahkan ke Jaksa
- Cemarkan Nama Baik UIR, Polda Riau Optimalkan penyelidikan Terhadap EO
- 3 Maling Motor di Rambah Hilir Diciduk Polisi Rohul
- Pengedar Sabu di Pedesaan di Ringkus Polres Bengkalis
- Polisi Rohul Tangkap Residivis di Kontrakan dan Sita 11 Paket Sabu
- Mayat Penuh Luka Terbungkus Karung Pupuk Ditemukan di Pelalawan
- Nyabu Sekaligus Penggedar, Dua Honorer di Bengkalis Diringkus Polisi
- 5 Pelayan Warung Remang-remang di Pagaran Tapah Digiring Satpol PP Rohul
- Dua Juru Tulis Judi Togel di Tambusai Utara Rohul Terciduk Polisi
- Danlanal Dumai Beri Penghargaan Nelayan Tenmkan M-16


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com