Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Agustus 2018 08:55
Sholat Idul Adha di Duri, Bupati Bengkalis Ajak Teladani Nabi Ibrahim

Rabu, 22 Agustus 2018 08:51
Pimpin Takbir Idul Adha, Bupati Kuasning Ajak Masyarakat Kian Cinta Agama

Rabu, 22 Agustus 2018 08:48
20 Mobil Hias Semarakkan Takbiran Idhul Adha di Kabupaten Pelalawan

Rabu, 22 Agustus 2018 08:45
Hanya Diikuti 12 Mobil Hias, Pawai Takbir Idul Adha Pemkab Rohul Kurang Metiah

Selasa, 21 Agustus 2018 22:07
12 Mobil Hias Ikut Ramaikan Malam Takbiran Idul Adha 2018 di Pasirpangaraian, Rohul

Selasa, 21 Agustus 2018 21:27
Dilepas Bupati Bengkalis, Ribuan Warga Duri Ikuti Pawai Takbir Idul Adha 1439 Hijriyah

Selasa, 21 Agustus 2018 20:35
YLBHR Minta Kepala Balai Gakkum Seksi II Pekanbaru Dicopot

Selasa, 21 Agustus 2018 20:30
Gubri Sholat Idul Adha Besok di Halaman Kantor Gubernur

Selasa, 21 Agustus 2018 18:59
Rohul Raih 2 Kategori di Parade Tari Nusantara TMII 2018 untuk Provinsi Riau

Selasa, 21 Agustus 2018 16:33
Pemkab Bertekad Wujudkan Anak Kuansing Jenius

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Hakim Tak Lengkap, Vonis Tiga PNS Dispenda Riau Terjerat Korupsi SPPD Fiktif Ditunda
- ‎Diduga Bacok Anggotanya,
Mandor Kebun Sawit Ini Ditangkap Polsek Kepenuhan Rohul

- 7 Kios Semi Permanen di Bengkalis Ludes Dilalap Api
- Kebakaran Terjadi di Pemukiman Padat Penduduk Kota Selatpanjang
- Korupsi Dana Desa, Mantan Pj Kades di Bengkalis Dihukum 4 Tahun Penjara
- Terkait Penghina Agama Islam,
Ketua Harian IKBDS: Jangan Sangkut Pautkan dengan Organisasi Batak

- Polda Riau Tetapkan 19 Tersangka Perkara Kathutla
- Ngaku Medsosnya Dibajak, Warga Bathin Solapan, Bengkalis Hina Agama Islam
- Brigjen Widodo Eko Prihastopo Resmi Menjadi Kapolda Riau
- Terima Gratifikasi di Atas Sejuta, Penyelenggara Negara di Rohul Wajib Laporkan ke KPK RI
- Geledah Mobil Agya,
Polsek Tambusai‎ Utara Tangkap Pengedar dan Sita 7 Paket Sabu

- Miliki Ganja, Tukang Panen Sawit di Kuansing Diciduk Polisi
- Dikendalikan dari Lapas Tangerang,
Tim Gabungan BNN Pusat dan BNNP Riau Amankan 30 Ribu Butir Inex di Dumai

- Diduga 'Bisnis' Sabu, Enam Napi Lapas Bengkalis Diciduk Polisi
- Moment HUT ke-73 RI, 3.834 Narapidana Riau Dapatkan Remisi
- Sesosok Mayat Tanpa Busana Ditemukan Mengapung dalam Kolam di Lubuk Ogong Pelalawan
- Dituding Makar, Neno Warisman Dilaporkan ke Polda Riau
- Tiga Terdakwa Korupsi RTH Dituntut Hukuman Berbeda
- Berkas 'Penggendong' Sabu 55 Kg Dilimpahkan ke Kejari Bengkalis
- Dansatgas Karhutla Perintahkan Tembak di Tempat Pembakar Lahan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com