Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

Jum’at, 18 Januari 2019 18:55
Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi

Jum’at, 18 Januari 2019 18:35
Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:50
Polda Riau Serahkan Dua Tersangka Korupsi Dishut Kampar ke Jaksa

Dua tersangka kasus korupsi Dishut Kampar yakni Muhammad Syukur selaku Mantan Kepala Dishut Kampar dan Dedi Gusman selaku Bendaharanya diserahkan Ditreskrimsus Polda Riau ke JPU.

Riauterkini-PEKANBARU - Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh JPU, Polda Riau serahkan dua tersangka kasus korupsi ke pihak JPU. Bukan hanya dua tersangka, Polda Riau juga serahkan dokumen berkas korupsi Dishut Kampar tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, kasus ini terkait korupsi Dinas Kehutanan Kampar tentang anggaran perjalan dinas sebesar Rp6,31 milliar. Kemudian anggaran Dppa SKPD tahun 2015 sebesar Rp2,8 milliar. "Kasus ini merugikan negara hingga Rp3 miliar setelah kita lakukan penyelidikan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terangnya.

Sementara dalam modusnya, dua tersangka ini melakukan empat modus. Seperti menerbitkan surat perintah tanpa prosedur, atau tanpa dokumen. Kemudian kedua penyerapan anggaran biaya fiktif, ketiga pemotongan uang perjalan dinas dan terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tidak sesuai realisasi.

"Kita sudah tangani dugaan korupsi ini sejak 2016 lalu. Dimana kita juga telah beberapa kali mengirim berkas serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau," terangnya.

Terungkapnya kasus ini, berawal dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kampar terhadap tahun anggaran 2014. Dimana didalam LHP itu, terdapat 41 item kegiatan dengan total Rp. 4.286.070.573 lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang paling besar adalah pos Pemberantasan Illegal Logging yakni, Rp 785.645.850. Kemudian anggaran kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural sebesar Rp 317.334.106. Selanjutnya, kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem sebesar Rp 290.974.280. Ada juga anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp 269.430.850 juga termasuk di dalamnya. Kegiatan lain dengan anggaran tergolong besar adalah Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan Rp 225.331.618.

Diluar itu, pemangkasan anggaran ini karena adanya defisit anggaran mencapai Rp 2,4 miliar tahun 2013 sampai 2014. Diduga, korupsi itu bermotif penggunaan anggaran dalam bentuk pinjaman. Namun tidak dapat dikembalikan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut dilakukan dengan cara memotong dana Surat Perintah Perjalanan Dinas. Selain itu, ada juga kegiatan yang anggarannya tidak dikeluarkan, seperti anggaran pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

Dua tersangka ini dijerat dengan ‎Pasal 2 dan atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati
- Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi
- Suskseskan Millenial Road Safety Festival, Sat Lantas Polresta Pekanbaru Gandeng Komunitas Motor
- Diduga Edar dan Pesta Sabu, 5 Tersangka Diringkus Polres Bengkalis
- Polresta Pekanbaru Tangkap Kurir 8.617 Butir Ekstasi
- Pinjam Motor Vario tak Dikembalikan, Warga Sumut Diciduk Polisi Rohul di Pasirpangaraian
- 3 Kurir 55 Kg Sabu dan 46 Ribu Butir Ekstasi Divonis Mati PN Bengkalis
- 2018, DJBC Riau Amankan Produk Ilegal Senilai Rp56,42 Miliar
- Warungnya Digerebek Polisi Rohul, Wanita Asal Mahato Simpan Paket Sabu
- Terlibat Judi, Seorang Caleg Golkar Disidang di PN Pelalawan
- Juru Tulis Togel Asal Kasang Padang Ditangkap Polisi Rohul
- Pertanyakan Pengalihan Tahanan, Hakim Minta Tiga Dokter Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes RSUD AA, Banyak Berdo'a
- Divonis Hakim 7 Tahun, Seorang Terdakwa Kasus Narkoba Meraung-raung di PN Pelalawan
- Pengadilan Tipikor Sidangkan Lima Terdakwa Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru
- Pengadilan Tipikor Sidangkan Lima Terdakwa Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru
- 2 Tersangka Diburu, Polda Riau Musnahkan 37 Kilogram Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi
- Ditinggal Pekerja Sarapan, Bengkel Las di BS,  Bengkalis Ludes  Terbakar
- Polres Kuansing Amankan Tiga Tersangka Narkoba
- Kembali Muncul Penistaan Agama Lewat Medsos di Mandau
- Mantan Kadis PUPR Riau dan juga Terpidana Korupsi RTH Dihadirkan Kepersidangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com