Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Maret 2019 17:28
Menkes RI Sebut Diabetes, Jantung Iskemik dan Stroke di Riau Tergolong Tinggi

Senin, 25 Maret 2019 17:24
Ikut Kampanye, Bupati Bengkalis Besok Cuti Dinas

Senin, 25 Maret 2019 17:21
Wabup Zardewan dan Ketua DPRD Buka Rangkaian Kegiatan HPN 2019 PWI Pelalawan

Senin, 25 Maret 2019 17:17
Ini Penyebab Kursi Wabup Rohul Masih Kosong

Senin, 25 Maret 2019 17:11
4G di Seluruh Jaringan, Internetan Pakai Indosat Ooredoo Ngaciiir

Senin, 25 Maret 2019 16:30
Gulat ME Manurung Nahkodai DPP Apkasindo

Senin, 25 Maret 2019 15:33
Imra PT RAPP Bangunkan Rumah Layak untuk Andini

Senin, 25 Maret 2019 15:25
447 Pengawas TPS Kecamatan Resmi Dilantik

Senin, 25 Maret 2019 15:22
Kurang 16 Orang,
1.784 Pengawas TPS Pemilu Bengkalis Siap Bertugas


Senin, 25 Maret 2019 15:17
Hadiri Seminar Nasional di Inhil, Gubri Harapkan Kebangkitan Harga Kelapa

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Maret 2018 11:33
Perjuangkan Keadilan, Suparman Ajukan PK

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman tak putus asa memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Dari balik penjara, ia mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu dan juga mantan Ketua DPRD Riau, meminta pihak Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan kasasi yang diterimanya.

Peninjauan kembali (PK) tersebut dilayangkan Suparman ke Pemgadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan permohonan PK Suparman ini disidangkan pada Selasa (20/3/18) pagi, dengan agenda mengajukan permintaan untuk melihat kembali hasil putusan yang diyakini terjadi kekhilafan pada putusan tersebut.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH itu dilanjutkan pada Selasa tanggal 27 Maret mendatang dengan agenda jawaban majelis terhadap pemohon.

Usai sidang, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum Suparman kepada riauterkini.com mengatakan bahwa pada persidangan tadi kita mengajukan pemerintaan kekhilafan hasil putusan kasasi.

" Tadi kita menyampaikan adanya kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut," kata Eva Nora.

Seperti diketahui, Suparman yang sempat divonis bebas oleh pengadilan tipikor PN Pekanbaru. Berbalik arah dengan putusan kasasi MA RI.

Berdasarkan Petikan Putusan MA dengan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 menyebutkan bahwa mantan ketua DPRD Riau tersebut dihukum pidana penjara selama 6 tahun.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Johar Firdaus dengan 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Perbuatan kedua terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara yang menjerat Suparman dan Johar Firdaus ini atas dakwaan yang diajukan jaksa KPK kepersidangan tipikor. Dimana Johar Firdaus dan Suparman didakwa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.

Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.

Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.

Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.

Dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Korupsi Sarpras, Dua Mantan Pejabat Dispora Riau Diadili
- Satgas Gakkum Karhutla Proses 12 tmTersangka Pembakar Lahan di Riau
- Pemulung di Duri Temukan Jasad Bayi di Tepian Kali
- Hilang Saat ke Sawah, Seorang Nenek Ditemukan Tewas di Semak
- Tinggal Pakaian di Badan, Rumah Warga Kubu Babussalam Rohil Terbakar
- Sedang Ukur Tanah, Warga Panam Dikejar Pakai Parang
- Gandeng Persada Bunda, Kejati Riau Lakukan Penerangan Hukum
- Tanaman Ditebas Tanpa Izin,
Warga Desa Suka Maju Ancam Laporkan Pelaksana Proyek SUTT‎ di Rohul

- Gelapkan Dana Investasi Bisnis, Dirut PT SSS Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
- Rem Blong, Truk Angkut Cangkang Seruduk Toko dan Sejumlah Mobil di Duri
- Polri dan TNI Gelar Simulasi Tangani Rusuh Pemilu di Halaman Kantor Gubri
- Didi, Korban Sanpan Terbalik Rohil Ditemukan Tak Bernyawa
- Dapur Hotel Preimere Pekanbaru Terbakar
- Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul
- Terjerat Pungli Pengurusan Prona,
Hakim Agendakan Vonis Pejabat BPN Inhu Selasa Depan

- Korban Sempat Baku Hantam,
Begini Kronologis Keributan di Rumah Kades Bangun Jaya

- Ancam Kades Bangun Jaya dan Bawa Senpi Rakitan, Mantan Kades Payung Sekaki Diciduk Polisi
- Dituding Suap dan Dilaporkan ke KPK, Mujahidin Menolak yang Haram dan Fokus Majukan UIN Suska
- Viral, Info KPK Turut Sita Uang Suap Rektor UIN Suska dari Ruang Menag
- PN Pasirpangaraian Canangkan Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK WBBM


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com