Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 19:10
KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri

Jum’at, 21 September 2018 20:26
Kunjungan PWNU ke LAM Riau Singgung GP Ansor

Jum’at, 21 September 2018 19:10
KPK RI Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri

Jum’at, 21 September 2018 18:57
Diikuti 3.000 Perserta, Festival Kue Bulan Digelar Warga Tionghoa Pekanbaru Besok

Jum’at, 21 September 2018 18:53
Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar

Jum’at, 21 September 2018 18:41
Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri

Jum’at, 21 September 2018 17:27
Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat

Jum’at, 21 September 2018 17:23
Zikir Kebangsaan di Siak,
GMMK Bersama Elemen Masyarakat Riau Terus Pantau Ketua DPP GP Anshor


Jum’at, 21 September 2018 17:03
KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul

Jum’at, 21 September 2018 17:00
Lantai Parkir Hotel Ambruk, Truk Ekspedisi Nyaris 'Terjun' ke Laut di Bengkalis

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Maret 2018 11:33
Perjuangkan Keadilan, Suparman Ajukan PK

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman tak putus asa memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Dari balik penjara, ia mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu dan juga mantan Ketua DPRD Riau, meminta pihak Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan kasasi yang diterimanya.

Peninjauan kembali (PK) tersebut dilayangkan Suparman ke Pemgadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan permohonan PK Suparman ini disidangkan pada Selasa (20/3/18) pagi, dengan agenda mengajukan permintaan untuk melihat kembali hasil putusan yang diyakini terjadi kekhilafan pada putusan tersebut.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH itu dilanjutkan pada Selasa tanggal 27 Maret mendatang dengan agenda jawaban majelis terhadap pemohon.

Usai sidang, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum Suparman kepada riauterkini.com mengatakan bahwa pada persidangan tadi kita mengajukan pemerintaan kekhilafan hasil putusan kasasi.

" Tadi kita menyampaikan adanya kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut," kata Eva Nora.

Seperti diketahui, Suparman yang sempat divonis bebas oleh pengadilan tipikor PN Pekanbaru. Berbalik arah dengan putusan kasasi MA RI.

Berdasarkan Petikan Putusan MA dengan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 menyebutkan bahwa mantan ketua DPRD Riau tersebut dihukum pidana penjara selama 6 tahun.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Johar Firdaus dengan 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Perbuatan kedua terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara yang menjerat Suparman dan Johar Firdaus ini atas dakwaan yang diajukan jaksa KPK kepersidangan tipikor. Dimana Johar Firdaus dan Suparman didakwa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.

Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.

Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.

Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.

Dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- KPK RI Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar
- Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri
- Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat
- Polres Inhil Amankan 130 Dus Rokok Ilegal dari Sebuah Gudang di Keritang
- Inkrah Kasus Korupsi,
Pemecatan 23 ASN Pemkab Bengkalis Dipastikan Tuntas Desember

- Merasa Tuntutannya Tak Ditanggapi, Ganri Riau Kembali Datangi Polda Riau
- Dua Masih Diburu, Seorang Pembunuh Dua Pengunjung Karaoke Rita Ditangkap
- Gara-gara Surat Cinta,
Karyawan Mimi Perabot Ujung Batu Dipolisikan dan Dikerangkeng

- Giliran Pendukung Toro Demo di PN Pekanbaru
- 3 Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil
- Diduga Kuasai Narkoba, Seorang Pria di Mahato Ditangkap Polisi Rohul
- Gerebek Rumah Terduga Bandar Narkoba di Mahato, Polisi Rohul Tangkap Seorang IRT
- Tuntut Penahanan Toro, Massa Demo di PN Pekanbaru
- Berkelahi dengan OTK, Dua Pengunjung Karaoke di Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah
- Pasutri di Tembilahan Tewas Bersimbah Darah dalam Rumah yang Terkunci
- Terdakwa Suap Penerimaan PTT Oknum Diskes Pelalawan Minta Dibebaskan
- Polri Akan Gelar Operasi Mantab Brata Selama 397 Hari
- Seorang Jurtul Togel Diciduk Polisi Rohul di Plaza Batu Permata Ujung Batu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com