Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 April 2018 22:10
Warga Kuala Kampar Dikejutkan Patok Hutan Lindung Misterius

Senin, 23 April 2018 22:01
Tiga Hari Menghilang Seorang Warga Inhu Ditemukan Tewas Disungai

Senin, 23 April 2018 21:12
Korupsi SPPD Fiktif Dispenda Riau, Saksi Gugup Beberkan Pemotongan 10 Persen

Senin, 23 April 2018 21:10
Mantan Bupati Kampar: Masyalah Riau Selesai Jika Syamsuar Menjadi Gubernur

Senin, 23 April 2018 20:46
Warga Desa Bongkal Malang, Inhu Minta Dibangunkan SMP ke Andi Rachman

Senin, 23 April 2018 20:05
Gesa Kantor Baru Capilduk, Bupati Bengkalis Tinjau Gedung Pujasera di Duri

Senin, 23 April 2018 20:01
Hearing Panas, Ketua DPRD Kampar Ingatkan Pemkab Jangan Cari Celah Rumahkan TBK dan RTK

Senin, 23 April 2018 19:34
Terlambat 30 Menit, UNBK di Pekanbaru Berjalan Lancar

Senin, 23 April 2018 19:31
Posko Cak Imin untuk Indonesia di Pelalawan Mulai Berdiri

Senin, 23 April 2018 18:49
Nur Wahidah: Waduk Lompatan Harimau Rohul Masih Sebatas DED

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Maret 2018 11:33
Perjuangkan Keadilan, Suparman Ajukan PK

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman tak putus asa memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Dari balik penjara, ia mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu dan juga mantan Ketua DPRD Riau, meminta pihak Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan kasasi yang diterimanya.

Peninjauan kembali (PK) tersebut dilayangkan Suparman ke Pemgadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan permohonan PK Suparman ini disidangkan pada Selasa (20/3/18) pagi, dengan agenda mengajukan permintaan untuk melihat kembali hasil putusan yang diyakini terjadi kekhilafan pada putusan tersebut.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH itu dilanjutkan pada Selasa tanggal 27 Maret mendatang dengan agenda jawaban majelis terhadap pemohon.

Usai sidang, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum Suparman kepada riauterkini.com mengatakan bahwa pada persidangan tadi kita mengajukan pemerintaan kekhilafan hasil putusan kasasi.

" Tadi kita menyampaikan adanya kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut," kata Eva Nora.

Seperti diketahui, Suparman yang sempat divonis bebas oleh pengadilan tipikor PN Pekanbaru. Berbalik arah dengan putusan kasasi MA RI.

Berdasarkan Petikan Putusan MA dengan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 menyebutkan bahwa mantan ketua DPRD Riau tersebut dihukum pidana penjara selama 6 tahun.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Johar Firdaus dengan 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Perbuatan kedua terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara yang menjerat Suparman dan Johar Firdaus ini atas dakwaan yang diajukan jaksa KPK kepersidangan tipikor. Dimana Johar Firdaus dan Suparman didakwa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.

Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.

Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.

Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.

Dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Tiga Hari Menghilang Seorang Warga Inhu Ditemukan Tewas Disungai
- Korupsi SPPD Fiktif Dispenda Riau, Saksi Gugup Beberkan Pemotongan 10 Persen
- Pendemo di Kantor Gubri, Protes Rencana Pembangunan Waduk Lompatan Harimau di Rohul
- Awalnya Dikira Besi Tua,
Rupanya 2 Benda Ditemukan Karyawan PT. BIP Ujung Batu Granat Nanas

- Miliki Shabu 4 Kilogram, Teknisi Elektronik Dibekuk Polresta Pekanbaru
- Supir Sakaw, Innova Ringsek Nabrak Halte Bus di Jalan Soedirman Pekanbaru
- Rugikan Negara Rp1.7 M, Polda Riau Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi di Dipenda Riau
- Lakukan Aborsi, Seorang Dukun di Inhu Ditangkap
- 5 Pelajar di Pekanbaru Tertangkap Pesta Sabu
- Warga Ujung Batu Ditemukan Sudah Membusuk di Kamarnya
- Penikmat Sekaligus Edar Sabu, 4 Pria Ditangkap Polres Bengkalis
- Miliki Sabu, Pegawai Honorer di Pinggir, Bengkalis Diamankan Polisi
- Tersengat Aliran Listrik, Seorang Karyawan PT MAS di Pelalawan Tewas Seketika
- Kesal Adik Dihamili, Warga Tembilahan Bakar Rumah Orang Tua Pelaku
- Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau
- Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara
- Mencuri Sarang Walet, Dua Warga Meranti dilaporkan ke Polisi
- Kapolri Dukung Peningkatan Pengawasan Wilayah Pesisir Riau
- Gerah, Plt Wako Pekanbaru Minta Satpol PP Tutup Tempat Hiburan Nakal
- Tahap Penyidikan, Kejati Riau Selamatkan Uang Negara Rp 1,5 Miliar di Kasus Korupsi Dispora Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.87.250
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com