Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Desember 2018 21:42
Kominfotik Bengkalis Serahkan e-Mail Sanapati 11 Kecamatan

Kamis, 13 Desember 2018 21:38
Sambut Kehadiran Presiden di Riau, PWNU Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas dan Ketentraman

Kamis, 13 Desember 2018 20:43
Pelajar di Pinggir, Bengkalis Tewas  Tertabrak Truk

Kamis, 13 Desember 2018 20:32
Polres Pelalawan Sikat Dua Pelaku Judi Togel

Kamis, 13 Desember 2018 18:46
BI Akui Baru 14 Juta UMKM Dapatkan Pembiayaan Perbankan

Kamis, 13 Desember 2018 18:40
BAZNas Rohul Gelontorkan Rp 50 Juta untuk Bantu 100 Pasien Kategori Miskin di RSUD

Kamis, 13 Desember 2018 17:35
Nihil Syarat Wajib, Pria Ini Malah Bisa Lulus 10 Besar Timsel II KPU Bengkalis

Kamis, 13 Desember 2018 17:19
Lagi Pengedar Sabu diamankan di Kuansing

Kamis, 13 Desember 2018 17:16
SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan

Kamis, 13 Desember 2018 16:52
Bupati Rohul Resmikan Gerai Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rambah Hilir

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Maret 2018 11:33
Perjuangkan Keadilan, Suparman Ajukan PK

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman tak putus asa memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Dari balik penjara, ia mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu dan juga mantan Ketua DPRD Riau, meminta pihak Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan kasasi yang diterimanya.

Peninjauan kembali (PK) tersebut dilayangkan Suparman ke Pemgadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan permohonan PK Suparman ini disidangkan pada Selasa (20/3/18) pagi, dengan agenda mengajukan permintaan untuk melihat kembali hasil putusan yang diyakini terjadi kekhilafan pada putusan tersebut.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH itu dilanjutkan pada Selasa tanggal 27 Maret mendatang dengan agenda jawaban majelis terhadap pemohon.

Usai sidang, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum Suparman kepada riauterkini.com mengatakan bahwa pada persidangan tadi kita mengajukan pemerintaan kekhilafan hasil putusan kasasi.

" Tadi kita menyampaikan adanya kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut," kata Eva Nora.

Seperti diketahui, Suparman yang sempat divonis bebas oleh pengadilan tipikor PN Pekanbaru. Berbalik arah dengan putusan kasasi MA RI.

Berdasarkan Petikan Putusan MA dengan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 menyebutkan bahwa mantan ketua DPRD Riau tersebut dihukum pidana penjara selama 6 tahun.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Johar Firdaus dengan 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Perbuatan kedua terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara yang menjerat Suparman dan Johar Firdaus ini atas dakwaan yang diajukan jaksa KPK kepersidangan tipikor. Dimana Johar Firdaus dan Suparman didakwa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.

Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.

Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.

Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.

Dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Pelajar di Pinggir, Bengkalis Tewas  Tertabrak Truk
- Polres Pelalawan Sikat Dua Pelaku Judi Togel
- Nihil Syarat Wajib, Pria Ini Malah Bisa Lulus 10 Besar Timsel II KPU Bengkalis
- Lagi Pengedar Sabu diamankan di Kuansing
- Dua Korban Banjir Kampar Ditemukan Tak Bernyawa
- Korupsi Anggaran PJU, Mantan Kadishub dan Bendahara Dishub Rohul Diadili
- Tiga "Penggendong" Sabu 55 Kg dan 46 Ribu Butir Ekstasi Dituntut Hukuman Mati
- Pengamanan Natal dan Tahun Baru,
Polda Riau Buka Latihan Pra Operasi Lilin Muara Takus 2018

- Proyek Sitac Work Smart Phone tak Dibayar, PT RAB Somasi Dua Perusahaan
- Investasi Berujung Pidana, Dirut PT SSS Yakin Kasus yang Menjeratnya Murni Perdata
- Tenggelam di Sungai Air Hitam,
Jasad Bocah SMP di Pekanbaru Ditemukan Tersangkut di Semak

- Dihajar Massa Saat Diduga Menjambret,
Bz Akhirnya Meregang Nyawa di Rumah Sakit

- Mayat 'Berserakan' di Perairan Bengkalis,
Polres Bengkalis Tetapkan Dua Tekong Sebagai Tersangka

- Merampok di Inhu Dua Pelaku Ditangkap di Jambi
- Mayat 'Berserakan' di Perairan Bengkalis,
Akibat Speedboat Muatan Orang Tenggelam di Perairan Rupat

- Antar Shabu Bernilai Seratusan Juta ke BS, Bengkalis, Warga Rohil Ditangkap Polisi
- Terseret Arus Banjir, Dua Warga Kampar Belum Ditemukan
- Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda
- Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam
- Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com