Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Juli 2018 22:25
Daftarkan 45 Bacaleg, Partai Golkar Targetkan Kursi Terbanyak di DPRD Rohul

Selasa, 17 Juli 2018 22:23
Ingin Sama dengan Nomor Urut Partai, PPP Incar 10 Kursi di DPRD Riau

Selasa, 17 Juli 2018 21:48
Daftarkan Bacaleg DPRD Riau, PDI Perjuangan Targetkan 13 Kursi

Selasa, 17 Juli 2018 21:45
MKG Deteksi 61 Hotspot di Riau

Selasa, 17 Juli 2018 20:06
Targetkan Pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra Pelalawan Daftar ke KPU Diiringi Becak

Selasa, 17 Juli 2018 19:45
‎Target 6 Kursi di Pemilu 2019, DPC PPP Rohul Turunkan Kekuatan Penuh

Selasa, 17 Juli 2018 19:43
Hanura Incar Posisi Pimpinan DPRD Kampar pada Pileg 2019

Selasa, 17 Juli 2018 19:38
Daftarkan Bacaleg ke KPU Pekanbaru, Agung Optimis Demokrat Menangkan Pemilu

Selasa, 17 Juli 2018 18:21
Targetkan 8 Kursi, Mantan Wabup Rohul Daftarkan 45 Bacaleg PKB ke KPU

Selasa, 17 Juli 2018 18:16
Jadi Lintasan Api Obor Asian Games 2018, Polda Riau Optimalkan Pengamanan

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Maret 2018 11:33
Perjuangkan Keadilan, Suparman Ajukan PK

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman tak putus asa memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Dari balik penjara, ia mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA.

Riauterkini-PEKANBARU- Suparman, mantan Bupati Rokan Hulu dan juga mantan Ketua DPRD Riau, meminta pihak Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan kasasi yang diterimanya.

Peninjauan kembali (PK) tersebut dilayangkan Suparman ke Pemgadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan permohonan PK Suparman ini disidangkan pada Selasa (20/3/18) pagi, dengan agenda mengajukan permintaan untuk melihat kembali hasil putusan yang diyakini terjadi kekhilafan pada putusan tersebut.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH itu dilanjutkan pada Selasa tanggal 27 Maret mendatang dengan agenda jawaban majelis terhadap pemohon.

Usai sidang, Eva Nora SH, selaku kuasa hukum Suparman kepada riauterkini.com mengatakan bahwa pada persidangan tadi kita mengajukan pemerintaan kekhilafan hasil putusan kasasi.

" Tadi kita menyampaikan adanya kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut," kata Eva Nora.

Seperti diketahui, Suparman yang sempat divonis bebas oleh pengadilan tipikor PN Pekanbaru. Berbalik arah dengan putusan kasasi MA RI.

Berdasarkan Petikan Putusan MA dengan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 menyebutkan bahwa mantan ketua DPRD Riau tersebut dihukum pidana penjara selama 6 tahun.

Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Johar Firdaus dengan 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain hukuman pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Perbuatan kedua terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara yang menjerat Suparman dan Johar Firdaus ini atas dakwaan yang diajukan jaksa KPK kepersidangan tipikor. Dimana Johar Firdaus dan Suparman didakwa melakukan tindak pidana penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.

Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.

Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari.

Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.

Dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Jadi Lintasan Api Obor Asian Games 2018, Polda Riau Optimalkan Pengamanan
- PN Rengat Gelar Sidang Perdana Money Politik Pilgubri 2018
- Razia Tempat Pijit, Satpol PP Pekanbaru Tahan Tiga Wanita
- Tuntut Keadilan, Puluhan Mahasiswa Datangai PN dan DPRD Bengkalis
- Pemuda di Bengkalis Tewas Setelah Ditusuk Besi OTK
- Terjerat TPPU Penyelundupan Trenggiling, Oknum Polisi Ini Diadili
- Tewas dalam Sumur,
Polres Rohul Terus Selidiki Dugaan Pembunuhan Warga Talikumain

- Polres Bengkalis Sukses Tangkap 2 Pemilik Narkoba
- Tes Dini Urin, 10 Personel Polda Riau Dinyatakan Positif
- Propam Mabes Polri Sidak, Kapolresta Pekanbaru Ikut Dites Urine
- Cekal Premanisme, Polres Pelalawan Lakukan Binluh
- Promosi Jabatan, Enam Hakim PN Pekanbaru Dimutasi
- Lagi Bersihkan Parit, Petugas Dinas Kebersihan Pekanbaru Temukan Sepucuk Senpi
- Mayat Perempuan dalam Sumur Warga Talikumain, Rohul Bernama Asnawati ‎
- Pelaku Curas di Kuansing Berhasil Diamankan di Lampung
- Kasus Penyitaan Alat Berat di Pelalawan,
Saksi Ahli Ini Sebut Penyidik Gakkum BPPLHK Tebang Pilih

- Dalam Kondisi Tangan Terborgol,
DPO Kasus Narkoba di Kampar Kabur dan Diduga Nyemplung ke Sungai 

- Terkuak, Penyitaan Eksavator Milik Warga oleh Gakkum BPPLHK Diduga tak Sesuai SOP
- Warga Rohul Gempar, Ada Mayat Ditemukan di Sumur Warga Desa Talikumain
- Ops Bina Kusuma Muara Takus 2018,
Polres Rohul Turunkan Tim untuk Berantas Premanisme dan Kejahatan Jalanan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com