Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 September 2018 09:27
KPU Gelar Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019

Sabtu, 22 September 2018 22:37
Ditolak Masyarakat, Kirab Satu Negeri GP Ansor Batal di Depan Istana Siak

Sabtu, 22 September 2018 21:20
Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar

Sabtu, 22 September 2018 20:45
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 20:42
Pemkab Inhil Apresiasi Kapolres Inhil Cup I Open Drag Bike 2018

Sabtu, 22 September 2018 16:52
Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing

Sabtu, 22 September 2018 16:32
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks

Sabtu, 22 September 2018 16:23
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Sabtu, 22 September 2018 15:08
Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 09:25
Mempolitisisasi Status Lahan Desa Tumang Hanya Membuat Aib Sendiri

Pemkab Siak menyesalkan politisasi status lahan Desa Tumang oleh seorang Cagubri. Langkah itu hanya membuat aib sendiri.

Riauterkini-SIAK- Terkait komentar salah satu pasangan Calon Gubernur Riau menanggapi aspirasi warga Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang belum menerima status legalitas lahan di kawasan hutan HPHTI PT SSL, pada saat melakukan kampanye dialogis, dianggap seperti menepuk air didulang.

Hal ini diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Budhi Yuwono, M.Si. Katanya, pelepasan lahan itu harus mendapat izin dari pusat dan menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

"Kan sudah jelas aturan dan kewenangannya, jadi apa yang dikomentari calon gubernur itu, terkait masalah kinerjanya sendiri. Itu sama saja menepuk air di dulang," Budi, Jumat (13/4/2018).

Menurut Budi, Pemerintah Kabupaten Siak sudah beberapa kali memfasilitasi masalah status lahan masyarakat di areal PT SSL namun belum ada titik temunya.

Secara terpisah, Camat Siak Aditya Smara, SSTP, M.si menyebutkan, bahwa Kampung Tumang ke depannya akan dijadikan kawasan perhutanan sosial. Masyarakat bisa mengelolanya. Hal ini sudah dibahas dan diproses, dan sudah ditetapkan tapal batas luar di tingkat kabupaten.

"Masalah ini juga sudah dibahas di dewan melalui rapat dengar pendapat (hearing). Dewan akan mengakomodir keinginan itu hingga ke provinsi dan pusat untuk menetapkan tapal batas yang merujuk pada hasil penetapan tapal batas luar. Harapan kita, semoga dengan Gubernur Riau yang baru hal ini terealisasi," ucap Aditya.

Jadi, kata Aditya, apa yang sudah dilakukan Pemkab Siak terkait lahan itu diketahui oleh Pemprov Riau, dan Pemkab Siak sudah beberapa kali melakukan pengusulan enclave.

"Seingat saya, mulai dari tahun 2007 sudah ada pendataan terkait permasalahan tanah di Tumang, Minas dan Tualang untuk pengusulan enclave melalui BPKH. Namun kewenangan terhadap kehutanan sudah beralih ke Pemprov. Tak mungkin Pemprov Riau tidak tahu, sedangkan terakhir pengukuran batas luar PT SSL di Tumang dilakukan pada tahun 2016 oleh BPKH dan Pemprov Riau," ungkap Aditya.

Kampung Tumang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang terdapat perizinan untuk PT. SSL dan PT. RAPP. Sebagian kecil areal di Kampung Tumang sudah tidak kawasan hutan lagi namun masih terdapat perizinan kehutanan.

Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, kata Kabag Pertanahan Setdakab Siak, Romi Lesmana, AP, M.Si, dapat diusulkan melalui mekanisme Perpres 88 Tahun 2017. Namun, sayangnya sampai saat ini Tim Inventarisasi Provinsi Riau belum terbentuk untuk menampung usulan kabupaten/kota.

Sebagaimana rilis yang dikirimkan tim paslon nomor 4 yang dimuat di sejumlah media online, warga Desa Tumang menyampaikan aspirasi status legalitas lahan, atau kepemilikan sertifikat tanah saat kampanye dialogis Kamis (12/4/2018).

Kepada masyarakat Tumang, sang calon mengaku baru mengetahui dari masyarakat. Jika tak disampaikan langsung sampai kapanpun permasalahan sertifikat legal masyarakat tidak akan selesai. Dan seharusnya, Pemkab Siak bisa menyelesaikannya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi, desa ini sudah ada kode desanya. Apalagi disini ada kantor pemerintahan, ada sekolah, jalannya juga jalan negara. Ini tidak boleh terjadi," ujar calon Gubri.

Untuk menyelesaikan kasus yang tak kunjung tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Siak, sang calon akan membawanya ke Provinsi Riau. Ia meminta agar seluruh masyarakat menyampaikannya kepada Provinsi, untuk selanjutnya akan dipelajari penyelesaiannya.

"Saya baru mendengar permasalahan ini, segera sampaikan ke provinsi nanti bisa dicari jalan keluar. Akan kita telaah sambil menunggu RTRW kita, dilihat syukur-syukur sudah putih kata calon Gubri itu. ***(rls)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar
- Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri
- Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat
- Polres Inhil Amankan 130 Dus Rokok Ilegal dari Sebuah Gudang di Keritang
- Inkrah Kasus Korupsi,
Pemecatan 23 ASN Pemkab Bengkalis Dipastikan Tuntas Desember

- Merasa Tuntutannya Tak Ditanggapi, Ganri Riau Kembali Datangi Polda Riau
- Dua Masih Diburu, Seorang Pembunuh Dua Pengunjung Karaoke Rita Ditangkap
- Gara-gara Surat Cinta,
Karyawan Mimi Perabot Ujung Batu Dipolisikan dan Dikerangkeng

- Giliran Pendukung Toro Demo di PN Pekanbaru
- 3 Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil
- Diduga Kuasai Narkoba, Seorang Pria di Mahato Ditangkap Polisi Rohul
- Gerebek Rumah Terduga Bandar Narkoba di Mahato, Polisi Rohul Tangkap Seorang IRT
- Tuntut Penahanan Toro, Massa Demo di PN Pekanbaru
- Berkelahi dengan OTK, Dua Pengunjung Karaoke di Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah
- Pasutri di Tembilahan Tewas Bersimbah Darah dalam Rumah yang Terkunci
- Terdakwa Suap Penerimaan PTT Oknum Diskes Pelalawan Minta Dibebaskan
- Polri Akan Gelar Operasi Mantab Brata Selama 397 Hari
- Seorang Jurtul Togel Diciduk Polisi Rohul di Plaza Batu Permata Ujung Batu
- Menhub: Kecelakaan Banyak Merenggut Usia Muda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com