Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Maret 2019 17:58
Diguyur Hujan, Karhutla di Bengkalis Nyaris Padam Total

Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul

Kamis, 21 Maret 2019 17:01
Apresiasi Keberadaan PT RAPP, Bupati Siak Ajak Warganya Dukung Keberadaan Investasi

Kamis, 21 Maret 2019 16:23
Titik Api Kembali Muncul, Dewan Nilai Pemprov Riau Sedang 'Terlena'

Kamis, 21 Maret 2019 16:20
BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat

Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting

Kamis, 21 Maret 2019 15:38
Peringati HPSN DLH,
Bupati Kuansing Serta Seluruh OPD Komitmen Gunakan Pemakaian Tombler


Kamis, 21 Maret 2019 15:22
Tak Miliki IMB dan Sertifikat Halal, RM Saoenk Kito Pekanbaru Disegel

Kamis, 21 Maret 2019 15:20
Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan

Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 09:25
Mempolitisisasi Status Lahan Desa Tumang Hanya Membuat Aib Sendiri

Pemkab Siak menyesalkan politisasi status lahan Desa Tumang oleh seorang Cagubri. Langkah itu hanya membuat aib sendiri.

Riauterkini-SIAK- Terkait komentar salah satu pasangan Calon Gubernur Riau menanggapi aspirasi warga Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang belum menerima status legalitas lahan di kawasan hutan HPHTI PT SSL, pada saat melakukan kampanye dialogis, dianggap seperti menepuk air didulang.

Hal ini diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Budhi Yuwono, M.Si. Katanya, pelepasan lahan itu harus mendapat izin dari pusat dan menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

"Kan sudah jelas aturan dan kewenangannya, jadi apa yang dikomentari calon gubernur itu, terkait masalah kinerjanya sendiri. Itu sama saja menepuk air di dulang," Budi, Jumat (13/4/2018).

Menurut Budi, Pemerintah Kabupaten Siak sudah beberapa kali memfasilitasi masalah status lahan masyarakat di areal PT SSL namun belum ada titik temunya.

Secara terpisah, Camat Siak Aditya Smara, SSTP, M.si menyebutkan, bahwa Kampung Tumang ke depannya akan dijadikan kawasan perhutanan sosial. Masyarakat bisa mengelolanya. Hal ini sudah dibahas dan diproses, dan sudah ditetapkan tapal batas luar di tingkat kabupaten.

"Masalah ini juga sudah dibahas di dewan melalui rapat dengar pendapat (hearing). Dewan akan mengakomodir keinginan itu hingga ke provinsi dan pusat untuk menetapkan tapal batas yang merujuk pada hasil penetapan tapal batas luar. Harapan kita, semoga dengan Gubernur Riau yang baru hal ini terealisasi," ucap Aditya.

Jadi, kata Aditya, apa yang sudah dilakukan Pemkab Siak terkait lahan itu diketahui oleh Pemprov Riau, dan Pemkab Siak sudah beberapa kali melakukan pengusulan enclave.

"Seingat saya, mulai dari tahun 2007 sudah ada pendataan terkait permasalahan tanah di Tumang, Minas dan Tualang untuk pengusulan enclave melalui BPKH. Namun kewenangan terhadap kehutanan sudah beralih ke Pemprov. Tak mungkin Pemprov Riau tidak tahu, sedangkan terakhir pengukuran batas luar PT SSL di Tumang dilakukan pada tahun 2016 oleh BPKH dan Pemprov Riau," ungkap Aditya.

Kampung Tumang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang terdapat perizinan untuk PT. SSL dan PT. RAPP. Sebagian kecil areal di Kampung Tumang sudah tidak kawasan hutan lagi namun masih terdapat perizinan kehutanan.

Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, kata Kabag Pertanahan Setdakab Siak, Romi Lesmana, AP, M.Si, dapat diusulkan melalui mekanisme Perpres 88 Tahun 2017. Namun, sayangnya sampai saat ini Tim Inventarisasi Provinsi Riau belum terbentuk untuk menampung usulan kabupaten/kota.

Sebagaimana rilis yang dikirimkan tim paslon nomor 4 yang dimuat di sejumlah media online, warga Desa Tumang menyampaikan aspirasi status legalitas lahan, atau kepemilikan sertifikat tanah saat kampanye dialogis Kamis (12/4/2018).

Kepada masyarakat Tumang, sang calon mengaku baru mengetahui dari masyarakat. Jika tak disampaikan langsung sampai kapanpun permasalahan sertifikat legal masyarakat tidak akan selesai. Dan seharusnya, Pemkab Siak bisa menyelesaikannya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi, desa ini sudah ada kode desanya. Apalagi disini ada kantor pemerintahan, ada sekolah, jalannya juga jalan negara. Ini tidak boleh terjadi," ujar calon Gubri.

Untuk menyelesaikan kasus yang tak kunjung tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Siak, sang calon akan membawanya ke Provinsi Riau. Ia meminta agar seluruh masyarakat menyampaikannya kepada Provinsi, untuk selanjutnya akan dipelajari penyelesaiannya.

"Saya baru mendengar permasalahan ini, segera sampaikan ke provinsi nanti bisa dicari jalan keluar. Akan kita telaah sambil menunggu RTRW kita, dilihat syukur-syukur sudah putih kata calon Gubri itu. ***(rls)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul
- Terjerat Pungli Pengurusan Prona,
Hakim Agendakan Vonis Pejabat BPN Inhu Selasa Depan

- Korban Sempat Baku Hantam,
Begini Kronologis Keributan di Rumah Kades Bangun Jaya

- Ancam Kades Bangun Jaya Pakai Senpi Rakitan, Mantan Kades Payung Sekaki Diciduk Polisi
- Dituding Suap dan Dilaporkan ke KPK, Mujahidin Menolak yang Haram dan Fokus Majukan UIN Suska
- Viral, Info KPK Turut Sita Uang Suap Rektor UIN Suska dari Ruang Menag
- PN Pasirpangaraian Canangkan Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK WBBM
- Dua Kali Mangkir, Jaksa Tunggu Perintah Hakim Panggil Wabup Bengkalis
- Panik Ketahuan Mencuri Mobil,
Pria Apes di Pekanbaru Ini Tabrak Trotoar dan Tertangkap Warga

- Ini Identitas Tiga Tahanan PN Pelalawan yang Ditangkap
- Omset Rp5 Juta Sehari, BBPOM Sita 150 Kg Mie Berformalin dari Pabrik Rumahan di Tampan
- Tiga Tertangkap, Polisi Buru Empat lagi Tahanan Kabur dari PN Pelalawan
- 7 Tahanan Kejari Kabur di PN Pelalawan
- Curi Besi Tower Sutet, Dua Pemuda Desa Koto Perambahan Kampar Diamankan Polisi
- Kepala SMPN 5 Mandau, OTT Pungli Seragam Sekolah Dituntut Lima Tahun Penjara.
- Asik Main Judi Leng, 5 Pekerja PT. Torganda Rantau Kasai Diringkus Polisi Rohul
- Tabrakan di Pelalawan, Ketua KPU Inhil Alami Patah Kaki
- Frustasi Dilarang Ikut Ujian Pemicu Siswa Pukul Kepsek di Inhu
- Wanita Pengedar Sabu di Gunung Sahilan, Kampar Ditangkap Piolisi
- Seorang Kepala Sekolah di Inhu Dianiaya Muridnya Sendiri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com