Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 25 April 2018 21:28
Diduga Curi Uang Infaq Masjid, 2 Remaja di Rohul Ditangkap Warga

Rabu, 25 April 2018 21:10
Pilgubri Juni 2018, Anggota DPRD Siak Minta ASN Jaga Netralitas

Rabu, 25 April 2018 21:06
Wako Firdaus Mangkir, Sidang Gugatan Pedagang Plaza Sukaramai Pekanbaru Ditunda

Rabu, 25 April 2018 20:53
Bupati Rohul Dukung Tradisi Adat Mandai Ulu Taon Jadi Agenda Tahunan

Rabu, 25 April 2018 19:35
Wardan Silaturrahmi Dengan Pimpinan Ponpes Tebu Ireng 3 di Petalongan, Inhil

Rabu, 25 April 2018 19:31
Agar Selalu GCG, Bank Riau Kepri Berkoordinasi dengan KPK

Rabu, 25 April 2018 19:20
Puluhan Personel Polres Bengkalis Jadi Sasaran Razia Pra Operasi Patuh Muara Takus

Rabu, 25 April 2018 19:13
Jalan Provinsi Masih Putus, Bupati Kuansing Tinjau Banjir di Pucuk Rantau

Rabu, 25 April 2018 18:55
Asisten I Inhil Buka Tatap Muka Tim Pengawasan Evaluasi TMMD ke-101

Rabu, 25 April 2018 18:52
Dugaan Politik Uang di Pilgubri,
Sentra Gakkumdu Bengkalis Tuntaskan Pemeriksaan 16 Saksi


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 09:25
Mempolitisisasi Status Lahan Desa Tumang Hanya Membuat Aib Sendiri

Pemkab Siak menyesalkan politisasi status lahan Desa Tumang oleh seorang Cagubri. Langkah itu hanya membuat aib sendiri.

Riauterkini-SIAK- Terkait komentar salah satu pasangan Calon Gubernur Riau menanggapi aspirasi warga Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang belum menerima status legalitas lahan di kawasan hutan HPHTI PT SSL, pada saat melakukan kampanye dialogis, dianggap seperti menepuk air didulang.

Hal ini diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Budhi Yuwono, M.Si. Katanya, pelepasan lahan itu harus mendapat izin dari pusat dan menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

"Kan sudah jelas aturan dan kewenangannya, jadi apa yang dikomentari calon gubernur itu, terkait masalah kinerjanya sendiri. Itu sama saja menepuk air di dulang," Budi, Jumat (13/4/2018).

Menurut Budi, Pemerintah Kabupaten Siak sudah beberapa kali memfasilitasi masalah status lahan masyarakat di areal PT SSL namun belum ada titik temunya.

Secara terpisah, Camat Siak Aditya Smara, SSTP, M.si menyebutkan, bahwa Kampung Tumang ke depannya akan dijadikan kawasan perhutanan sosial. Masyarakat bisa mengelolanya. Hal ini sudah dibahas dan diproses, dan sudah ditetapkan tapal batas luar di tingkat kabupaten.

"Masalah ini juga sudah dibahas di dewan melalui rapat dengar pendapat (hearing). Dewan akan mengakomodir keinginan itu hingga ke provinsi dan pusat untuk menetapkan tapal batas yang merujuk pada hasil penetapan tapal batas luar. Harapan kita, semoga dengan Gubernur Riau yang baru hal ini terealisasi," ucap Aditya.

Jadi, kata Aditya, apa yang sudah dilakukan Pemkab Siak terkait lahan itu diketahui oleh Pemprov Riau, dan Pemkab Siak sudah beberapa kali melakukan pengusulan enclave.

"Seingat saya, mulai dari tahun 2007 sudah ada pendataan terkait permasalahan tanah di Tumang, Minas dan Tualang untuk pengusulan enclave melalui BPKH. Namun kewenangan terhadap kehutanan sudah beralih ke Pemprov. Tak mungkin Pemprov Riau tidak tahu, sedangkan terakhir pengukuran batas luar PT SSL di Tumang dilakukan pada tahun 2016 oleh BPKH dan Pemprov Riau," ungkap Aditya.

Kampung Tumang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang terdapat perizinan untuk PT. SSL dan PT. RAPP. Sebagian kecil areal di Kampung Tumang sudah tidak kawasan hutan lagi namun masih terdapat perizinan kehutanan.

Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, kata Kabag Pertanahan Setdakab Siak, Romi Lesmana, AP, M.Si, dapat diusulkan melalui mekanisme Perpres 88 Tahun 2017. Namun, sayangnya sampai saat ini Tim Inventarisasi Provinsi Riau belum terbentuk untuk menampung usulan kabupaten/kota.

Sebagaimana rilis yang dikirimkan tim paslon nomor 4 yang dimuat di sejumlah media online, warga Desa Tumang menyampaikan aspirasi status legalitas lahan, atau kepemilikan sertifikat tanah saat kampanye dialogis Kamis (12/4/2018).

Kepada masyarakat Tumang, sang calon mengaku baru mengetahui dari masyarakat. Jika tak disampaikan langsung sampai kapanpun permasalahan sertifikat legal masyarakat tidak akan selesai. Dan seharusnya, Pemkab Siak bisa menyelesaikannya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi, desa ini sudah ada kode desanya. Apalagi disini ada kantor pemerintahan, ada sekolah, jalannya juga jalan negara. Ini tidak boleh terjadi," ujar calon Gubri.

Untuk menyelesaikan kasus yang tak kunjung tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Siak, sang calon akan membawanya ke Provinsi Riau. Ia meminta agar seluruh masyarakat menyampaikannya kepada Provinsi, untuk selanjutnya akan dipelajari penyelesaiannya.

"Saya baru mendengar permasalahan ini, segera sampaikan ke provinsi nanti bisa dicari jalan keluar. Akan kita telaah sambil menunggu RTRW kita, dilihat syukur-syukur sudah putih kata calon Gubri itu. ***(rls)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Curi Uang Infaq Masjid, 2 Remaja di Rohul Ditangkap Warga
- Wako Firdaus Mangkir, Sidang Gugatan Pedagang Plaza Sukaramai Pekanbaru Ditunda
- Edarkan Sabu, Pasutri di Pelalawan Ditangkap Polisi
- Sempat Berteriak, Seorang Pria di Tuah Karya Pekanbaru Tewas Mendadak
- KPK Cari Bukti Korupsi, Jembatan Water Front City Bangkinang Ditutup Sementara
- Korupsi Proyek RTH, Mantan Kadis PU Riau dan Dua Kontraktor Mulai Diadili
- Mobil Garda Bangsa PKB Tabrak Trotoar di Jalan Parit Indah Pekanbaru
- Jualbelikan Pupuk Subsidi di Luar Wilayah, Agen Pupuk di Sei Kumango Ditangkap Polres Rohul
- Pesta Narkoba, 2 Warga Pasirpangaraian Diciduk Polisi Rohul
- Gendong' Sabu 2,9 Kg di Pinggir, Bengkalis,
1 Terdakwa Divonis Seumur Hidup dan 3 Terdakwa 19 Tahun Penjara

- Supervisi Operasi Mantap Praja Muara Takus ke Polsek Gaung, Inhil
- Enam Terdakwa Minta Bebas Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo, Kampar
-
- Korupsi Dana Karlahut, Jaksa Tahan Tiga Pejabat Pemko Dumai
- Material Plat Mencukupi,
Satlantas Polres Bengkalis Tegaskan Pengambilan TNKB Gratis

- Pesta Ganja, Empat Pemuda di Inhu Ditangkap Polisi
- Karyawan PT SSR di Inhu Ditemukan Tewas Membusuk di Mess Perusahaan
- Jadi 'Toke' Togel, 'Imam Vihara' dan Seorang Warga Bengkalis Ditangkap Polisi
- Satu Napi, Polres Inhil Tangkap Dua Pengedar Sabu
- Tiga Hari Menghilang Seorang Warga Inhu Ditemukan Tewas Disungai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.44.168
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com