Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 15:18
Merampok di Inhu Dua Pelaku Ditangkap di Jambi

Rabu, 12 Desember 2018 15:07
Mayat 'Berserakan' di Perairan Bengkalis,
Akibat Speedboat Muatan Orang Tenggelam di Perairan Rupat


Rabu, 12 Desember 2018 14:32
PT. CPI Luncurkan Program Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja

Rabu, 12 Desember 2018 14:18
Antar Shabu Bernilai Seratusan Juta ke BS, Bengkalis, Warga Rohil Ditangkap Polisi

Rabu, 12 Desember 2018 13:45
Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau


Rabu, 12 Desember 2018 13:34
MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah

Rabu, 12 Desember 2018 13:29
Pencarian Bocah Perempuan Diduga Tenggelam di Sungai Batang Lubuh Rohul Dihentikan

Rabu, 12 Desember 2018 12:55
Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap

Rabu, 12 Desember 2018 12:47
Banjir di Pelalawan Putuskan Jalan Pangkalan Kerinci-Langgam

Rabu, 12 Desember 2018 12:43
Gubri Lepas Pawai Taaruf, Pemprov Siapkan Bonus Pemenang MTQ Riau ke-37

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 09:25
Mempolitisisasi Status Lahan Desa Tumang Hanya Membuat Aib Sendiri

Pemkab Siak menyesalkan politisasi status lahan Desa Tumang oleh seorang Cagubri. Langkah itu hanya membuat aib sendiri.

Riauterkini-SIAK- Terkait komentar salah satu pasangan Calon Gubernur Riau menanggapi aspirasi warga Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang belum menerima status legalitas lahan di kawasan hutan HPHTI PT SSL, pada saat melakukan kampanye dialogis, dianggap seperti menepuk air didulang.

Hal ini diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Budhi Yuwono, M.Si. Katanya, pelepasan lahan itu harus mendapat izin dari pusat dan menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

"Kan sudah jelas aturan dan kewenangannya, jadi apa yang dikomentari calon gubernur itu, terkait masalah kinerjanya sendiri. Itu sama saja menepuk air di dulang," Budi, Jumat (13/4/2018).

Menurut Budi, Pemerintah Kabupaten Siak sudah beberapa kali memfasilitasi masalah status lahan masyarakat di areal PT SSL namun belum ada titik temunya.

Secara terpisah, Camat Siak Aditya Smara, SSTP, M.si menyebutkan, bahwa Kampung Tumang ke depannya akan dijadikan kawasan perhutanan sosial. Masyarakat bisa mengelolanya. Hal ini sudah dibahas dan diproses, dan sudah ditetapkan tapal batas luar di tingkat kabupaten.

"Masalah ini juga sudah dibahas di dewan melalui rapat dengar pendapat (hearing). Dewan akan mengakomodir keinginan itu hingga ke provinsi dan pusat untuk menetapkan tapal batas yang merujuk pada hasil penetapan tapal batas luar. Harapan kita, semoga dengan Gubernur Riau yang baru hal ini terealisasi," ucap Aditya.

Jadi, kata Aditya, apa yang sudah dilakukan Pemkab Siak terkait lahan itu diketahui oleh Pemprov Riau, dan Pemkab Siak sudah beberapa kali melakukan pengusulan enclave.

"Seingat saya, mulai dari tahun 2007 sudah ada pendataan terkait permasalahan tanah di Tumang, Minas dan Tualang untuk pengusulan enclave melalui BPKH. Namun kewenangan terhadap kehutanan sudah beralih ke Pemprov. Tak mungkin Pemprov Riau tidak tahu, sedangkan terakhir pengukuran batas luar PT SSL di Tumang dilakukan pada tahun 2016 oleh BPKH dan Pemprov Riau," ungkap Aditya.

Kampung Tumang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang terdapat perizinan untuk PT. SSL dan PT. RAPP. Sebagian kecil areal di Kampung Tumang sudah tidak kawasan hutan lagi namun masih terdapat perizinan kehutanan.

Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, kata Kabag Pertanahan Setdakab Siak, Romi Lesmana, AP, M.Si, dapat diusulkan melalui mekanisme Perpres 88 Tahun 2017. Namun, sayangnya sampai saat ini Tim Inventarisasi Provinsi Riau belum terbentuk untuk menampung usulan kabupaten/kota.

Sebagaimana rilis yang dikirimkan tim paslon nomor 4 yang dimuat di sejumlah media online, warga Desa Tumang menyampaikan aspirasi status legalitas lahan, atau kepemilikan sertifikat tanah saat kampanye dialogis Kamis (12/4/2018).

Kepada masyarakat Tumang, sang calon mengaku baru mengetahui dari masyarakat. Jika tak disampaikan langsung sampai kapanpun permasalahan sertifikat legal masyarakat tidak akan selesai. Dan seharusnya, Pemkab Siak bisa menyelesaikannya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi, desa ini sudah ada kode desanya. Apalagi disini ada kantor pemerintahan, ada sekolah, jalannya juga jalan negara. Ini tidak boleh terjadi," ujar calon Gubri.

Untuk menyelesaikan kasus yang tak kunjung tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Siak, sang calon akan membawanya ke Provinsi Riau. Ia meminta agar seluruh masyarakat menyampaikannya kepada Provinsi, untuk selanjutnya akan dipelajari penyelesaiannya.

"Saya baru mendengar permasalahan ini, segera sampaikan ke provinsi nanti bisa dicari jalan keluar. Akan kita telaah sambil menunggu RTRW kita, dilihat syukur-syukur sudah putih kata calon Gubri itu. ***(rls)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Merampok di Inhu Dua Pelaku Ditangkap di Jambi
- Mayat 'Berserakan' di Perairan Bengkalis,
Akibat Speedboat Muatan Orang Tenggelam di Perairan Rupat

- Antar Shabu Bernilai Seratusan Juta ke BS, Bengkalis, Warga Rohil Ditangkap Polisi
- Terseret Arus Banjir, Dua Warga Kampar Belum Ditemukan
- Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda
- Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam
- Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara
- Satu-satunya di Riau,
Polres Bengkalis Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK 2018

- Seorang Tersangka, Polres Rohul OTT 4 Pegawai Bapenda
- Penertiban Pasar, BPOM Pekanbaru Amankan Kosmetik Senilai Rp 1 miliar
- Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau
- Sejumlah Personel Polresta Pekanbaru Terima Reward dari Masyarakat
- Kejari Kuansing Gelar Upacara Hari Anti Korupsi Internasional
- Gadis di Meranti Ini Dicabuli Ayah Kandung Selama Belasan Tahun
- Kejari Meranti Gelar Apel Hari Anti Korupsi Internasional 2018
- Polres Meranti Musnahkan Narkoba Hasil Operasi Antik Muara Takus 2018
- Demo, Warga Kunto Darussalam Tuntut PT SJI Coy Kembalikan 625 Hektar Lahat Adat
- Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine
- Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif
- Diduga Melindas Lubang, Cewek Pengendara Motor Beat Tewas Digilas Mobil CPO


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com