Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Juni 2018 21:25
Sampaikan Kesuksesan Jagoannya,
Ketua Umum KARIB: Jika tak Pilih Syamr-Edy, Sungguh Terlalu


Kamis, 21 Juni 2018 21:19
PT. MAI Dituding Serobot Lahan,
Petani Kalikapuk Tambusai Minta Pemkab dan DPRD Rohul Segera Turun Tangan


Kamis, 21 Juni 2018 21:08
Pasca Cuti Lebaran,
Absen di Hari Pertama Kerja, Pemkab Kampar Potong Tunjangan ASN dan THL


Kamis, 21 Juni 2018 21:01
Pastikan Distribusi Logistik Aman, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel

Kamis, 21 Juni 2018 17:56
Di Depan Ribuan Massa dan SBY, Firdaus-Rusli Berikrar Ingin Perangi Tiga Hal Ini

Kamis, 21 Juni 2018 17:52
SBY Yakin Dibawah Kepemimpinan Firdaus-Rusli Riau Lebih Maju

Kamis, 21 Juni 2018 17:45
Besok, KPU Gelar Debat Kandidat Gubri Tahap II

Kamis, 21 Juni 2018 17:42
14 Hari Operasi Ketupat Muara Takus, di Riau Terjadi 40 Kasus Kecelakaan

Kamis, 21 Juni 2018 17:41
Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, ASN Pemkab Bengkalis Diklaim Hadir 98 Persen

Kamis, 21 Juni 2018 17:31
Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 April 2018 20:50
Enam Terdakwa Minta Bebas Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo, Kampar

Terdakwa korupsi manipulasi penerbitan SHM di kawasan hutan Tesso Nilo, Kampar ajukan keberatan. Terdakwa meminta bebas.

Riauterkini-PEKANBARU-Tuntutan hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut terhadap enam terdakwa korupsi manipulasi penerbitan Sertfikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan Tesso Nilo, Kabupaten Kampar. Dinilai tak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, keenam terdakwa, Zaiful Yusri, mantan Kepala Badan Pertanahan Negera (BPN) Kampar dan lima orang rekannya, Subiakto, PNS Pemkab Kampar, Hisbun Nazar, Abdul Rajab, pensiunan BPN Kampar. Rusman Yatim, Kepala Desa Kepau Jaya, Kampar, dan Edi Erisman, pensiunan PNS Kampar, itu menilai adanya kesengajaan jaksa penuntut menjerat mereka keranah pidana. Sebab, objek yang didakwakan jaksa kepada para terdakwa bukanlah objek sebenarnya yakni, kawasan hutan Tesso Nilo.

Hal itu disampaikan keenam terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (24/4/18) sore.

Melalui kuasa hukumnya, Dalizatulo Lase SH, keenam terdakwa mengatakan, bahwasanya penerbitan SHM dikawasan hutan lindung Tesso Nilo seperti yang didakwakan kepada kliennya dinilai salah besar. Sebab SHM yang diterbitkan itu sebenarnya berada dalam kawasan perkebunan milik rakyat atau pribadi.

" Objek yang sebenarnya berada dikawasan perkembunan yang bukan milik negara. Untuk itu kita meminta kepada majelis hakim agar menolak atau tidak menerima tuntutan dari jaksa, dan membebaskan para terdakwa," terang Dalizatulo dalam persidangan yang dipimpin Bambang Myanto SH.

Selain itu lanjutnya, kitakan dapat berkaca pada sidang pertama tahun 2017 lalu. Dimana perkara ini dengan agenda esepsi, pernah diterima hakim. Sebab perkara ini bukan masuk ranah perkara pidana melainkan perdata.

" Kita minta majelis hakim harus jeli dan teliti dalam menjatuhkan putusan hukuman kepada kliennya. Kami selaku kuasa hukum, perkara ini murni perkara perdata," tegas Dalizatulo.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lexy SH dan BP Ginting SH. Menuntut terdakwa Zaiful Yusri dengan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Semantara terdakwa Subiakto, Hisbun Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim dan Edi Erisman. Dituntut hukuman pidana penjara masing masing selama 5 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan,

Keenam terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Tidak dibebankan membayar kerugian negara. JPU hanya meminta lahan yang telah diterbitkan SHM oleh para terdakwa dikembalikan kepada negara dan para pemilik yang sah.

Seperti diketahui, keenam terdakwa yang dihadirkan kepersidangan atasperbuatan tindak pidana korupsi dengan cara memanipulasi penerbitan Sertfikat Hak Milik (SHM) dikawasan hutan Tesso Nilo, Kampar menjadi milik pribadi.

Dimana dalam penerbitan ratusan SHM ini diketahui kerugian negara sebesar Rp 14.454'240.000. Kerugian ini meliputi, nilai hutang berupa lahan seluas 5.500.000.000 M2 dan kerugian pengelolaan sebesar Rp 12 miliar.

Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, dimana Kantor Pertanahan Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare (Ha).

Penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar.

Selain itu, SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak, Kampar.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu
- Cegah Narkoba Masuk, TNI dan Polri Bantu Pengamanan di Lapas Pasirpangaraian Selama Lebaran
- Patroli Polisi Gagalkan Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru
- Geger, Sesosok Mayat Ditemukan di Pelabuhan Nelayan di Bengkalis
- Kapal Pompong Terbalik, Satu Keluarga Nyaris Tenggelam di Selat Bengkalis
- Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah di Bengkalis Terbakar
- Kebakaran di Kotabaru, Inhil Ludeskan 57 Toko dan Rumah
- Kebakaran Saat Idul Fitri Ludeskan Puluhan Rumah di Kotabaru, Inhil
- Lebaran Aman, Polisi di Bengkalis Sambangi Rumah Ditinggal Mudik
- Diduga Sarang Pungli, Pos TLLK di Lintas Riau-Sumbar Dibongkar Polres Kampar
- Curi Komponen Alat Berat, Pria Ini Diringkus Polsek Tapung Hulu
- Yamaha V-Ixion Pemudik Terjun ke Sungai di Tambusai, 2 Korban Luka
- Belasan Kios di Pasar Logar, Kuansing Ludes Terbakar
- Gara-gara Marah Pacar Digoda, Pemuda Tembilahan Hulu Ini Dibacok
- Pedoman bagi Pengguna Jalan Saat Mudik,
Polres Kampar Terbitkan Buku Panduan Jalur Lintas Barat

- Sepekan sebelum dan Sesudah Pilgubri, Seluruh Tempat Hiburan di BS, Bengkalis Wajib Tutup
- Bea Cukai Dumai Amankan 5 Kilogram Sabu Tak Bertuan
- Waktu Kadaluarsa, PN Bengkalis Vonis Bebas Legislator dan Ajudannya dari Dugaan Politik Uang
- Pengadilan Tinggi Riau Kuatkan Putusan PN,
Palsukan Surat Tanah, Poniman Tetap Dihukum 1,5 Tahun Penjara

- Dugaan Politik Uang Legislator Bengkalis,
Sampaikan Replik Pembelaan, JPU Tetap pada Tuntutan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com