Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 September 2018 21:56
Malam Purna Tugas Gubri, Bupati Kuansing Berikan Kain Songket dan Miniatur Jalur

Selasa, 25 September 2018 21:45
Meski Berdamai Berujung Penjara, Korban Laka di Bengkalis Ngaku Tidak Pernah Melapor ke Satlantas

Selasa, 25 September 2018 21:39
Sejumalah Warga Pertanyakan Hasil Kebun Desa Kiab Jaya, Pelalawan

Selasa, 25 September 2018 21:27
Harga Telur di Pekanbaru Turun, Ayam dan Cabe Naik

Selasa, 25 September 2018 21:05
Berkas Dana Kampanye, KPU Riau Beri Waktu Hingga Lusa

Selasa, 25 September 2018 20:55
Kicky Arityanto Jabat Kasi Intel Kejari Kuansing

Selasa, 25 September 2018 20:36
Smester Pertama 2018, Realisasi Investasi di Pekanbaru Tembus Rp 3,7 Triliun

Selasa, 25 September 2018 19:11
e-Ticketing Roro Air Putih-Sei Selari, Bengkalis Batal Diterapkan Tahun Ini

Selasa, 25 September 2018 18:53
Jambret di Pekanbaru Dihajar Massa Usai Rampas Gelang Seorang IRT

Selasa, 25 September 2018 18:48
RAPP Latih Manajemen Sekolah Fasilitator SD di Riau

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 16 Mei 2018 06:59
HGU-nya Diprotes Warga dan Aktivis Lingkungan, BPN Riau Bakal Panggil PT TSUM

Protes warga dan aktivis lingkungan terkait HGU PT TSUM di Pulau Mendol, Kuala Kampar direspon BPN. Perusahaan tersebut akan dipanggil untuk diklarifikasi soal keluarnya izin.

Riauterkini - PEKANBARU - Menemui massa yang menggelar orasi di kantor BPN Riau. Selasa (15/05/18), Kepala BPN Riau, Lukman Hakim melalui Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Saleh Mardani menjelaskan akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut. Langkah awal pihaknya akan memanggil PT TSUM dalam waktu dekat ini.

"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat yang didukung dengan Komisi III dan Komisi II DPRD Pelalawan, akan kita tampung semua. Selanjutnya tentu kita akan lekukan peninjauan kembali terhadap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT TSUM," terangnya.

Lanjutnya, tindak lanjut ini akan dilakukan secepatnya. Sementara langkah pertama, BPN akan memanggil PT TSUM yang sebelumnya telah mendapatkan surat HGU di lahan seluas 6.055,7 hektar di Pulau Mendol, Kuala Kampar Pelalawan.

"Kita juga akan menggali informasi terkait terbakarnya lahan yang kita dengar tadi sekitar 24 hektar di kawasan tersebut. Nantinya pemannggilan ini juga akan berlanjut dengan identifikasi lahan dimana kita akan langsung turun kelapangan bulan Juli mendatang," paparnya.

Dijelaskannya, terkait penerbitan HGU ini sendiri sudah di proses sejak lama. Dimana permohonan sudah masuk sejak 2011 lalu dan dilakukan penyelenggaraan perizinan awal oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten Pelalawan. Berikut juga kajian amdal yang telah terlampir dari dinas lingkungan hidup saat itu.

"Jadi, BPN tidak berdiri sendiri. Kita memiliki Panitia B namanya. Ini meliputi perangkat pemerintah mulai dari kelurahan hingga ke kantor wilayah. Namun, jika ada unsur yang tidak sesuai setelah penerbitan HGU dari PT TSUM ini, kita akan sampaikan ke Pemerintah Pusat," tegasnya.

Diluar itu, Korlap Aksi, Sait Roben menjelaskan aksi ini merupakan upaya menolak keras terbitnya HGU PT TSUM di Kuala Kampar. Sebab, HGU ini dinilai mengancam keberlangsungan lumbung padi di wikayah tersebut.

"Kita menolak keras terbitnya, HGU yang sudah dikantongi PT Trisetya Usaha Mandiri (TSUM). Karena, jika PT TSUM beroperasi di pulau Mendol akan mengancam keberlangsungan lumbung padi. Pasalnya, kecamatan Kuala Kampar selama ini, menjadi satu-satu daerah penghasil padi," katanya.

Sementara lewat aksi ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk membatalkan Hak Guna Usaha yang sudah dikantongi PT TSUM. Diketahui, jika PT TSUM menggunakan lahan ini sebagai perkebunan sawit akan merusak perkebunan dan ladang padi masyarakat Kuala Kampar. Sebeb, lahan ini sebagain besar adalah gambut dengan kedalaman tiga meter.

"Sebagaimana kita ketahui kecamatan Kuala Kampar salah satu daerah penghasil padi dikabupaten Pelalawan. Jika PT TSUM beroperasi akan mengancam tanaman padi. Kita menolak keras beroperasinya, perusahan perkebunan sawit ini," Singkatnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Meski Berdamai Berujung Penjara, Korban Laka di Bengkalis Ngaku Tidak Pernah Melapor ke Satlantas
- Satpolair Polres Bengkalis Gencar Sosialisasikan Netral
- Korupsi Danau Buatan, Jaksa Hadirkan Lima Saksi
- Hingga September, Polda Riau Tetapkan 32 Tersangka Karhutla
- Pelaku Curanmor Jadi Babak Belur Dihajar di Kantor Gubernur Riau
- Miliki Sabu-sabu, Emak Muda Ditangkap Polisi
- Pelaku Penikaman Warga Tembilahan Hulu, Inhil Menyerahkan Diri ke Polisi
- Sebagai Saksi Dugaan Tipikor MNS, KPK Periksa Direktur Utama PT Merangin Karya Sejati
- Dua Bulan OTT STAIN Bengkalis, Polres Tunggu Hasil Audit Inspektorat
- Dihadiahi Timah Panas, 2 Pelaku Curas di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Besok, Jaksa Kejari Rohil Bacakan Dakwaan Perkara Korupsi Danau Buatan
- Bidan Klinik Cantik di Ujung Batu Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Rumah‎nya
- Sebuah Rumah Ludes Terbakar di Tempuling, Inhil
- Seorang Remaja di Tembilahan Hulu, Inhil Tewas Ditikam
- Terjatuh Saat Melarikan Diri,
Terduga Penjambret Ini Hampir Diamuk Massa di Tembilahan Hulu, Inhil

- Satu Warga Hilang,
Kapal Tanker Tabrak Perahu Buruh Kilang Sagu di Perairan Meranti

- KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar
- Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri
- Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com