Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 Maret 2019 16:00
Pentingnya Kenali Kebutuhan Nutrisi,
Prodia Gelar Seminar Bertema Persolized Nutrition as Disease Prevention Tools


Ahad, 24 Maret 2019 14:21
Peduli Warga, Caleg Golkar Ini Gelar Bazar Murah

Ahad, 24 Maret 2019 13:31
Dorong Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM di Riau, Kemenperin RI Taja Bimtek

Ahad, 24 Maret 2019 13:26
1.071 Kantong Darah Terkumpul pada KDD Ke-57 Riau Kompleks

Ahad, 24 Maret 2019 08:02
KPU Riau Simulasikan Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi

Ahad, 24 Maret 2019 07:59
Hama Walang Sangit Serbu Pemumiman Warga Rohil

Sabtu, 23 Maret 2019 21:10
Bupati Bengkalis Buka Turnamen Sepakbola Antar Pelajar di Duri

Sabtu, 23 Maret 2019 20:31
PJC Pekanbaru Semangati Wartawan Bengkalis Untuk Sajikan Berita Yang Santun dan Menarik

Sabtu, 23 Maret 2019 15:02
UKW PWI Riau 2019 Berjalan Sukses

Sabtu, 23 Maret 2019 14:57
2019, DAK Fisik dan ADD Kuansing Meningkat

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Juni 2018 19:36
Sidang Dugaan Politik Uang,
Perkara Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Dinilai Ahli Kadaluarsa dan Tidak Penuhi Formil


Saksi ahli yang dihadirkan pengacara anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim menyatakan kasus itu sudah kadaluarsa.

Riauterkini-BENGKALIS- Sidang dugaan tindak pidana politik uang Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (6/6/18). Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa, yakni Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Hukum Tata Negara, Prof. Yusri Munaf.

Majelis hakim dipimpin Dr. Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Mohd. Rizky sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis, sedangkan JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles, Aci Jaya Saputra dan Agrin Nivo Reval kemudian kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) Dr. Saut Maruli Tua Manik dan Herry Supriady.

Dalam sidang tersebut PH kedua terdakwa, Dr. Saut Maruli Tua Manik menanyakan pendapat Prof. Yusri Munaf terkait Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 dan juga Pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindak lanjuti atau tidak dan disambung dengan Pasal 17 ayat ke-(3) bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Guru Besar UIR, Prof. Yusri Munaf juga berpendapat bahwa kalau dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan, dimensi dari pada hukum tadi ada dua, yaitu materil dan formil. Apabila materil dimasukkan harus diselesaikan terlebih dahulu formilnya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru ini menyatakan, dari mulai penghitungan waktu dan hari sudah tidak tepat dan kadaluarsa lebih dari waktu seharusnya selama 7 hari. Kalau penghitungan dari awal sudah kadaluarsa tentu berimplikasi juga terhadap produk hukumnya. Kemudian pengawas ditingkat kecamatan sesuai dengan aturan tidak dilakukan rapat pleno sama sekali. Dalam From A seharusnya ditandatangani oleh seluruh anggota pengawas kecamatan berjumlah 3 orang. Sementara dari fakta persidangan hanya dua orang 1 menulis dan 1 orang menyampaikan, mereka berdua yang menangani, padahal keputusan kolektif kolegial, ada dalam rapat pleno dan tertuang dalam berita acara dan kemudian pelimpahan selanjutnya.

"Sudah menyalahi prosedur sesuai aturan yang ada, seharusnya ada rapat pleno karena sifatnya kolektif kolegial. Kemudian waktu dari temuan dan pengalihan kejadian sejak ditemukan pada 13 April sementara baru dilanjutkan ke kabupaten 20 April sudah melebihi waktu 7 hari sesuai ketentuan, artinya sudah kadaluarsa. Kemudian juga yang melaporkan seharusnya Pengawas kecamatan mengapa sebagai pelapor tahap penyidikan menjadi Panwaslu kabupaten, seharusnya tetap sama Pengawas kecamatannya," paparnya menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Dr. Saut Maruli Tua Manik usai sidang juga mengungkapkan, bahwa pengertian dari temuan tersebut ada pada Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 yang sebagaimana dijelaskan tadi itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kalau memang ada temuan seharusnya diplenokan terlebih dahulu, sementara tidak dilakukan oleh Panwas kecamatan.

"Yang menemukan Panwas kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas kabupaten, seharusnya dalam aturan Bawaslu wajib diplenokan terlebih dahulu temuan itu oleh pengawas kecamatan sebelum dilanjutkan atau tidak," kata Saut.

Kemudian termasuk dari mulai penghitungan juga tidak tepat, artinya sudah 'cacat' prosedur, sudah kadaluarsa. Tentu formil sudah tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Sementara itu, pada sidang Selasa, (5/6/18) kemarin malam, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan JPU, Dr. Erdianto, mengenai Pasal 187 A Jo Pasal 73 UU Pilkada, maka surat dakwaan juga harus memenuhi ketentuan UU Pilkada, apabila faktanya surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka surat dakwaan harus dibatalkan.

"Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka harus dibatalkan," katanya.

Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Kamis (7/6/18) besok, dan pada Jum'at (8/6/18) direncanakan pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim.***(dik)

Foto : Prof. Yusri Munaf, Ahli Hukum Tata Negara ketika dimintai pendapat dalam perkara dugaan politik uang Pilgubri, di PN Bengkalis, Rabu (6/6/18).

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Tinggal Pakaian di Badan, Rumah Warga Kubu Babussalam Rohil Terbakar
- Sedang Ukur Tanah, Warga Panam Dikejar Pakai Parang
- Gandeng Persada Bunda, Kejati Riau Lakukan Penerangan Hukum
- Tanaman Ditebas Tanpa Izin,
Warga Desa Suka Maju Ancam Laporkan Pelaksana Proyek SUTT‎ di Rohul

- Gelapkan Dana Investasi Bisnis, Dirut PT SSS Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
- Rem Blong, Truk Angkut Cangkang Seruduk Toko dan Sejumlah Mobil di Duri
- Polri dan TNI Gelar Simulasi Tangani Rusuh Pemilu di Halaman Kantor Gubri
- Didi, Korban Sanpan Terbalik Rohil Ditemukan Tak Bernyawa
- Dapur Hotel Preimere Pekanbaru Terbakar
- Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul
- Terjerat Pungli Pengurusan Prona,
Hakim Agendakan Vonis Pejabat BPN Inhu Selasa Depan

- Korban Sempat Baku Hantam,
Begini Kronologis Keributan di Rumah Kades Bangun Jaya

- Ancam Kades Bangun Jaya dan Bawa Senpi Rakitan, Mantan Kades Payung Sekaki Diciduk Polisi
- Dituding Suap dan Dilaporkan ke KPK, Mujahidin Menolak yang Haram dan Fokus Majukan UIN Suska
- Viral, Info KPK Turut Sita Uang Suap Rektor UIN Suska dari Ruang Menag
- PN Pasirpangaraian Canangkan Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK WBBM
- Dua Kali Mangkir, Jaksa Tunggu Perintah Hakim Panggil Wabup Bengkalis
- Panik Ketahuan Mencuri Mobil,
Pria Apes di Pekanbaru Ini Tabrak Trotoar dan Tertangkap Warga

- Ini Identitas Tiga Tahanan PN Pelalawan yang Ditangkap
- Omset Rp5 Juta Sehari, BBPOM Sita 150 Kg Mie Berformalin dari Pabrik Rumahan di Tampan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com