Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 08:23
Wan Thamrin Jalani Gladi Pelantikan Gubri di Istana Presiden

Senin, 10 Desember 2018 07:25
Banjir Luapan Sungai Kampar Bikin Banyak Warga Begadang

Senin, 10 Desember 2018 07:20
HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa

Ahad, 9 Desember 2018 22:42
Pengumuman Kelulusan SKB CPNS Pemprov Riau Tunggu Pusat

Ahad, 9 Desember 2018 22:35
Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif

Ahad, 9 Desember 2018 18:50
Warga Minta Pemkab Bengkalis Perbaiki Jalan Poros Pematang Duku Timur

Ahad, 9 Desember 2018 17:06
Edi Sakura Terpilih Sebagai Ketua PGRI Kabupaten Bengkalis

Ahad, 9 Desember 2018 15:34
Buaya Terjebak dalam Saluran Irigasi Saat Banjir Berhasil Diamankan Warga Benai

Ahad, 9 Desember 2018 13:47
Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Gelar Funtastic Walk Bersama Warga

Ahad, 9 Desember 2018 13:43
Kawanan Buaya Liar Ditemukan di Lokasi Banjir di Pelalawan

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Juni 2018 19:36
Sidang Dugaan Politik Uang,
Perkara Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Dinilai Ahli Kadaluarsa dan Tidak Penuhi Formil


Saksi ahli yang dihadirkan pengacara anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim menyatakan kasus itu sudah kadaluarsa.

Riauterkini-BENGKALIS- Sidang dugaan tindak pidana politik uang Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (6/6/18). Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa, yakni Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Hukum Tata Negara, Prof. Yusri Munaf.

Majelis hakim dipimpin Dr. Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Mohd. Rizky sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis, sedangkan JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles, Aci Jaya Saputra dan Agrin Nivo Reval kemudian kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) Dr. Saut Maruli Tua Manik dan Herry Supriady.

Dalam sidang tersebut PH kedua terdakwa, Dr. Saut Maruli Tua Manik menanyakan pendapat Prof. Yusri Munaf terkait Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 dan juga Pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindak lanjuti atau tidak dan disambung dengan Pasal 17 ayat ke-(3) bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Guru Besar UIR, Prof. Yusri Munaf juga berpendapat bahwa kalau dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan, dimensi dari pada hukum tadi ada dua, yaitu materil dan formil. Apabila materil dimasukkan harus diselesaikan terlebih dahulu formilnya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru ini menyatakan, dari mulai penghitungan waktu dan hari sudah tidak tepat dan kadaluarsa lebih dari waktu seharusnya selama 7 hari. Kalau penghitungan dari awal sudah kadaluarsa tentu berimplikasi juga terhadap produk hukumnya. Kemudian pengawas ditingkat kecamatan sesuai dengan aturan tidak dilakukan rapat pleno sama sekali. Dalam From A seharusnya ditandatangani oleh seluruh anggota pengawas kecamatan berjumlah 3 orang. Sementara dari fakta persidangan hanya dua orang 1 menulis dan 1 orang menyampaikan, mereka berdua yang menangani, padahal keputusan kolektif kolegial, ada dalam rapat pleno dan tertuang dalam berita acara dan kemudian pelimpahan selanjutnya.

"Sudah menyalahi prosedur sesuai aturan yang ada, seharusnya ada rapat pleno karena sifatnya kolektif kolegial. Kemudian waktu dari temuan dan pengalihan kejadian sejak ditemukan pada 13 April sementara baru dilanjutkan ke kabupaten 20 April sudah melebihi waktu 7 hari sesuai ketentuan, artinya sudah kadaluarsa. Kemudian juga yang melaporkan seharusnya Pengawas kecamatan mengapa sebagai pelapor tahap penyidikan menjadi Panwaslu kabupaten, seharusnya tetap sama Pengawas kecamatannya," paparnya menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Dr. Saut Maruli Tua Manik usai sidang juga mengungkapkan, bahwa pengertian dari temuan tersebut ada pada Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 yang sebagaimana dijelaskan tadi itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kalau memang ada temuan seharusnya diplenokan terlebih dahulu, sementara tidak dilakukan oleh Panwas kecamatan.

"Yang menemukan Panwas kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas kabupaten, seharusnya dalam aturan Bawaslu wajib diplenokan terlebih dahulu temuan itu oleh pengawas kecamatan sebelum dilanjutkan atau tidak," kata Saut.

Kemudian termasuk dari mulai penghitungan juga tidak tepat, artinya sudah 'cacat' prosedur, sudah kadaluarsa. Tentu formil sudah tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Sementara itu, pada sidang Selasa, (5/6/18) kemarin malam, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan JPU, Dr. Erdianto, mengenai Pasal 187 A Jo Pasal 73 UU Pilkada, maka surat dakwaan juga harus memenuhi ketentuan UU Pilkada, apabila faktanya surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka surat dakwaan harus dibatalkan.

"Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka harus dibatalkan," katanya.

Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Kamis (7/6/18) besok, dan pada Jum'at (8/6/18) direncanakan pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim.***(dik)

Foto : Prof. Yusri Munaf, Ahli Hukum Tata Negara ketika dimintai pendapat dalam perkara dugaan politik uang Pilgubri, di PN Bengkalis, Rabu (6/6/18).

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif
- Diduga Melindas Lubang, Cewek Pengendara Motor Beat Tewas Digilas Mobil CPO
- Mengaku TNI, Dukun di Inhu Diamankan
- Miris, Hotel di BS, Bengkalis Ini Beroperasi Tanpa Izin
- Kejari Kuansing Terbaik se Riau Tindak Pidana Umum
- Sukseskan Pemilu 2019, Satpol PP Awasi Radikalisme dan Gangguan Kemanan
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Razia Pekat di BS Bengkalis Digencarkan
- Pelaku Minta Maaf, Bupati Kuansing Cabut Laporan Penghinaan di FB
- Dituntut Jaksa 20 Tahun, Hakim Vonis Kurir Sabu di Pelalawan Seumur Hidup
- Pelaku Pembunuhan di Asahan Sumut Ditangkap Polisi di Kepenuhan, Rohul
- Selain di Desa Gambut Mutiara,
Proyek Cetak Sawah di Desa Labuhan Bilik Teluk Meranti Pelalawan Juga Gagal

- Tuntutan 3 Terdakwa Sabu 55 Kg Tak Kunjung Dibacakan, PN Bengkalis Surati Kejagung RI
- Kasus Pembunuhan Aktivis Desa Sialang Godang Pelalawan Segera Bergulir ke Persidangan
- Koruptor Dana Koptan Siaga Makmur,
3 Tahun Buron, GEMA Desak Kejari Rohul Tangkap Basri Lubis

- Kejari Pelalawan Segara Ekpos Nama Calon Tersangka Korupsi Cetak Sawah Jilid II
- Terjerat Kasus Pemalsuan SertIfikat Lahan, Pengusaha Sawit Ini Diadili Pekan Depan
- Opsgab Amankan 3 Alat Berat di Cagar Biosfir GSK
- Polsek Senapelan Ringkus Seorang Napi Buron Rutan Sialang Bungkuk
- PNS dan Kontraktor di Rohil Terjerat Korupsi Danau Buatan, Rohil Dihukum 4 Tahun Penjara
- Oknum Polisi Penganiaya Pacar, Dituntut 2 Tahun Penjara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com