Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 22:37
Batal Digelar di Depan Istana Siak, Kirab Satu Negeri GP Ansor Pindah ke Islamic Center

Sabtu, 22 September 2018 21:20
Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar

Sabtu, 22 September 2018 20:45
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 20:42
Pemkab Inhil Apresiasi Kapolres Inhil Cup I Open Drag Bike 2018

Sabtu, 22 September 2018 16:52
Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing

Sabtu, 22 September 2018 16:32
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks

Sabtu, 22 September 2018 16:23
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Sabtu, 22 September 2018 15:08
Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai


Sabtu, 22 September 2018 14:07
Kadis PUPR Pekanbaru Sebut Kesdaran Warga Masih Minim Lindungi Sungai

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Juni 2018 19:36
Sidang Dugaan Politik Uang,
Perkara Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Dinilai Ahli Kadaluarsa dan Tidak Penuhi Formil


Saksi ahli yang dihadirkan pengacara anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim menyatakan kasus itu sudah kadaluarsa.

Riauterkini-BENGKALIS- Sidang dugaan tindak pidana politik uang Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Rabu (6/6/18). Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa, yakni Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Hukum Tata Negara, Prof. Yusri Munaf.

Majelis hakim dipimpin Dr. Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Mohd. Rizky sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis, sedangkan JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles, Aci Jaya Saputra dan Agrin Nivo Reval kemudian kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) Dr. Saut Maruli Tua Manik dan Herry Supriady.

Dalam sidang tersebut PH kedua terdakwa, Dr. Saut Maruli Tua Manik menanyakan pendapat Prof. Yusri Munaf terkait Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 dan juga Pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindak lanjuti atau tidak dan disambung dengan Pasal 17 ayat ke-(3) bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Guru Besar UIR, Prof. Yusri Munaf juga berpendapat bahwa kalau dari awal prosedurnya tidak ditemui, bagaimana bisa diajukan, dimensi dari pada hukum tadi ada dua, yaitu materil dan formil. Apabila materil dimasukkan harus diselesaikan terlebih dahulu formilnya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru ini menyatakan, dari mulai penghitungan waktu dan hari sudah tidak tepat dan kadaluarsa lebih dari waktu seharusnya selama 7 hari. Kalau penghitungan dari awal sudah kadaluarsa tentu berimplikasi juga terhadap produk hukumnya. Kemudian pengawas ditingkat kecamatan sesuai dengan aturan tidak dilakukan rapat pleno sama sekali. Dalam From A seharusnya ditandatangani oleh seluruh anggota pengawas kecamatan berjumlah 3 orang. Sementara dari fakta persidangan hanya dua orang 1 menulis dan 1 orang menyampaikan, mereka berdua yang menangani, padahal keputusan kolektif kolegial, ada dalam rapat pleno dan tertuang dalam berita acara dan kemudian pelimpahan selanjutnya.

"Sudah menyalahi prosedur sesuai aturan yang ada, seharusnya ada rapat pleno karena sifatnya kolektif kolegial. Kemudian waktu dari temuan dan pengalihan kejadian sejak ditemukan pada 13 April sementara baru dilanjutkan ke kabupaten 20 April sudah melebihi waktu 7 hari sesuai ketentuan, artinya sudah kadaluarsa. Kemudian juga yang melaporkan seharusnya Pengawas kecamatan mengapa sebagai pelapor tahap penyidikan menjadi Panwaslu kabupaten, seharusnya tetap sama Pengawas kecamatannya," paparnya menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Dr. Saut Maruli Tua Manik usai sidang juga mengungkapkan, bahwa pengertian dari temuan tersebut ada pada Pasal 4 Bawaslu Nomor 14/2017 yang sebagaimana dijelaskan tadi itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kalau memang ada temuan seharusnya diplenokan terlebih dahulu, sementara tidak dilakukan oleh Panwas kecamatan.

"Yang menemukan Panwas kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas kabupaten, seharusnya dalam aturan Bawaslu wajib diplenokan terlebih dahulu temuan itu oleh pengawas kecamatan sebelum dilanjutkan atau tidak," kata Saut.

Kemudian termasuk dari mulai penghitungan juga tidak tepat, artinya sudah 'cacat' prosedur, sudah kadaluarsa. Tentu formil sudah tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Sementara itu, pada sidang Selasa, (5/6/18) kemarin malam, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan JPU, Dr. Erdianto, mengenai Pasal 187 A Jo Pasal 73 UU Pilkada, maka surat dakwaan juga harus memenuhi ketentuan UU Pilkada, apabila faktanya surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka surat dakwaan harus dibatalkan.

"Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur UU Pilkada maka harus dibatalkan," katanya.

Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Kamis (7/6/18) besok, dan pada Jum'at (8/6/18) direncanakan pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim.***(dik)

Foto : Prof. Yusri Munaf, Ahli Hukum Tata Negara ketika dimintai pendapat dalam perkara dugaan politik uang Pilgubri, di PN Bengkalis, Rabu (6/6/18).

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri
- Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar
- Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri
- Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat
- Polres Inhil Amankan 130 Dus Rokok Ilegal dari Sebuah Gudang di Keritang
- Inkrah Kasus Korupsi,
Pemecatan 23 ASN Pemkab Bengkalis Dipastikan Tuntas Desember

- Merasa Tuntutannya Tak Ditanggapi, Ganri Riau Kembali Datangi Polda Riau
- Dua Masih Diburu, Seorang Pembunuh Dua Pengunjung Karaoke Rita Ditangkap
- Gara-gara Surat Cinta,
Karyawan Mimi Perabot Ujung Batu Dipolisikan dan Dikerangkeng

- Giliran Pendukung Toro Demo di PN Pekanbaru
- 3 Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil
- Diduga Kuasai Narkoba, Seorang Pria di Mahato Ditangkap Polisi Rohul
- Gerebek Rumah Terduga Bandar Narkoba di Mahato, Polisi Rohul Tangkap Seorang IRT
- Tuntut Penahanan Toro, Massa Demo di PN Pekanbaru
- Berkelahi dengan OTK, Dua Pengunjung Karaoke di Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah
- Pasutri di Tembilahan Tewas Bersimbah Darah dalam Rumah yang Terkunci
- Terdakwa Suap Penerimaan PTT Oknum Diskes Pelalawan Minta Dibebaskan
- Polri Akan Gelar Operasi Mantab Brata Selama 397 Hari
- Seorang Jurtul Togel Diciduk Polisi Rohul di Plaza Batu Permata Ujung Batu
- Menhub: Kecelakaan Banyak Merenggut Usia Muda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com