Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 Juni 2019 21:14
10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi

Selasa, 25 Juni 2019 21:11
Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen

Selasa, 25 Juni 2019 21:06
PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas

Selasa, 25 Juni 2019 21:01
Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat

Selasa, 25 Juni 2019 20:58
Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019

Selasa, 25 Juni 2019 20:14
Melawan Arus, Dua Motor "BALAGO" Hebat di Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 18:54
Miliki Shabu Setengah Milliar Lebih, Seorang Pengengguran di BS, Bengkalis 'Dicokok' Polisi

Selasa, 25 Juni 2019 18:24
Kawanan Gajah Rusak Tanaman Warga Cerenti, Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 16:33
Cuci Uang Narkoba,
Bandar di Bengkalis Ini Dituntut 5 Tahun Penjara


Selasa, 25 Juni 2019 16:30
Hingga Akhir Juni,
Smartfren Berikan Bonus Minyak Goreng untuk Pengisian Minimal Rp50 Ribu


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 19 Agustus 2018 15:34
Terima Gratifikasi di Atas Sejuta, Penyelenggara Negara di Rohul Wajib Laporkan ke KPK RI

KPK-RI mengingatkan seluruh pejabat dan penyelenggara negara khususnya di Rohul untuk melaporkan bila menerima gratifikasi terkait jabatannya.

Riauterkini- PASIRPANGARAIAN- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mengingatkan seluruh pejabat dan penyelenggara negara, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, untuk melaporkan bila menerima gratifikasi terkait jabatannya.

Pesan ini disampaikan Andi Purwana‎, selaku Group Head Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK RI, saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Bagi Pejabat dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Rohul digelar di Hall Masjid Agung Islamic Center, Pasirpangaraian, Kamis (16/8/2018).

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dibuka Bupati Rohul H. Sukiman, dihadiri Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, Kajari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak, Ketua PN Pasirpangaraian Sahrudi, Kalapas M.Lukman.

Hadir juga anggota DPRD Rohul, Pj Sekda Rohul Abdul Haris Lubis, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Rohul, serta kepala instansi vertikal, para Camat dan 139 Kepala Desa/ Lurah se-Rohul.

Group Head Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK RI, Andi Purwana, saat pemaparan mengungkapkan gratifikasi merupakan hadiah terkait jabatan. Gratifikasi dianggap berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

Andi mengatakan seorang penyelenggara negara sangat dilarang menerima hadiah atau gratifikasi, dan sebaiknya menghindari menerima gratifikasi dari keuntungan jabatanya, sebab bisa berakibat pidana.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ungkap Andi, seorang penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bisa diancam pidana 4 sampai 20 tahun dan denda 200 sampai Rp 400 juta.

"Bisa dipidana jika tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam waktu 30 hari," papar Andi Purwana dalam sosialisasi sehari tersebut.

Menurut Andi, pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya strategis KPK RI dalam pencegahan perkara tindak pidana korupsi, disamping LHKPN, e-Planing dan e-Budgeting.

"Kita berharap dengan memberikan pemahaman tentang gratifikasi, para penyelenggara negara dapat terhidar dari upaya pemberian gratifikasi yang bertujuan memuluskan kepentingan tertentu," pesan Andi kepada pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Rohul.

Meski gratifikasi diberikan terkait jabatan seseorang dilarang, namun ada beberapa gratifikasi yang boleh diterima seperti bantuan musibah atau bencana alam, penyelenggaraan pernikahan, dan hubungan pertemanan dengan jumlah yang tidak dibolehkan diatas Rp 1 juta.

Ditanya apakah pelaporan gratifikasi diterima penyelenggara negara harus disampaikan langsung ke KPK RI, Andi mengaku sistem pelaporan gratifikasi cukup mudah saat ini.

Pejabat atau penyelenggara negara tidak perlu melaporkan penerimaan gratifikasi ke gedung KPK RI, cukup melaporkan ke Unit pengendalian gratifikasi yang sudah dibentuk di masig-masing kabupaten/ kota, yakni melapor ke UPG, dan UPG nanti berkoordinasi dengan KPK RI.

Sebelumnya, Bupati Rohul Sukiman sangat menyambut baik sosialisasi pengendalian gratifikasi digelar KPK RI. Ia berharap, ASN dan pemangku kepentingan mengetaui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.‎

Di sela‎ sosialisasi uga digelar penandatangan Pengendalian Gratifikasi bagi pejabat dan pemangku kepentingan oleh KPK RI, Bupati Rohul Sukiman, serta Inspektur Inspektorat Rohul M. Munif, disaksikan pejabat Forkompida Rohul.‎***(zal)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Melawan Arus, Dua Motor "BALAGO" Hebat di Kuansing
- Miliki Shabu Setengah Milliar Lebih, Seorang Pengengguran di BS, Bengkalis 'Dicokok' Polisi
- Cuci Uang Narkoba,
Bandar di Bengkalis Ini Dituntut 5 Tahun Penjara

- Pemprov Riau Laporkan Koordinator Suporter PSPS Atas Penghinaan Gubernur Riau
- Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai Siak
- Penahanan Dialihkan Hakim,
Usai Sidang, Dosen Unri Terjerat Korupsi Gedung Fisipol Melenggang Pulang

- Warga Jalan Gerilya Bengkalis Temukan Ribuan Butir Diduga Permen Ekstasi Senilai Miliaran Rupiah
- Polda Riau Bantah Adanya Laporan AMPM Terkait Kasus Penghinaan Gubernur Riau
- Jaksa Akan Tempuh In Absentia, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ADD Jangkang, Bengkalis Melarikan Diri
- Suporter PSPS Mau Demo, Pasukan Anti Huru-hara Bersiap di Kantor Gubri
- Kembali, Polsek Mandau Jaring Motor Balapan Liar di Duri
- Kecelakaan Akibat Lindas Genangan Air di Jalan, Humas PKS PT BIM Tewas
- Satu dari Dua Buronan 'Big Bos' PT MAL Sudah Dieksekusi Kajari Pelalawan
- Bawaslu Riau Hormati Proses Hukum Komisioner Bawaslu Inhu
- Temuan Diduga Sabu Dalam Koper dan Ekstasi di Bengkalis, Polisi Dikabarkan Amankan Pelaku
- Kabur Berhasil Ditangkap, Tiga Napi Diserahkan Polres Bengkalis ke Lapas Kerinci, Jambi
- Hakim Sebut Wabup Bengkalis Terlibat Dugaan Korupsi Pipa PDAM
- Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis
- Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa
- Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com