Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 10:34
PT MAL Cuekin Jalan Antar Desa di Kerumutan, Pelalawan Hancur

Senin, 10 Desember 2018 10:25
Tokoh Masyarakat Kuansing Minta Gedung Kampus Uniks Difungsikan

Senin, 10 Desember 2018 10:18
Vakum Beberapa Tahun, IMUB se- Sumbar Kembali Eksis

Senin, 10 Desember 2018 09:55
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine

Senin, 10 Desember 2018 08:23
Wan Thamrin Jalani Gladi Pelantikan Gubri di Istana Presiden

Senin, 10 Desember 2018 07:25
Banjir Luapan Sungai Kampar Bikin Banyak Warga Begadang

Senin, 10 Desember 2018 07:20
HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa

Ahad, 9 Desember 2018 22:42
Pengumuman Kelulusan SKB CPNS Pemprov Riau Tunggu Pusat

Ahad, 9 Desember 2018 22:35
Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif

Ahad, 9 Desember 2018 18:50
Warga Minta Pemkab Bengkalis Perbaiki Jalan Poros Pematang Duku Timur

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 21 September 2018 16:47
Inkrah Kasus Korupsi,
Pemecatan 23 ASN Pemkab Bengkalis Dipastikan Tuntas Desember


Pemkab Bengkalis terus memproses pemecatan 23 ASN yang tersandung kasus hukum khusus tipikor dan dinyatakan sudah inkrah.

Riauterkini-BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terus memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias "dipecat" 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus hukum khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) dan dinyatakan sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, H. Tengku Zainuddin mengatakan, dasar pemberhentian itu adalah keputusan bersama tiga Menteri diantaranya Mendagri, Menpan-RB dan BKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Dan tindakan tegas sanksi disiplin berat itu sudah bersifat final. Sanksi terhadap 23 ASN yang bersangkutan selambat-lambatnya Desember 2018 mendatang.

"Berdasarkan tiga SK Menteri itu artinya seluruh daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota yang ada pegawainya tersandung korupsi dan inkrah harus diderhentikan. Kalau tidak diberhentikan artinya ada sanksi nantinya bagi daerah," terangnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jum'at (21/9/18).

Dikatakan Zainuddin, "suka tidak suka mau tidak mau", kebijakan itu bagi daerah harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain.

"Ini merupakan keputusan dan sudah dituangkan dalam putusan bersama. Daerah harus melaksanakan ini. Sekarang dalam proses persiapan," tegas Zainuddin seraya menambahkan bahwa setelah diberhentikan otomatis seluruh hak-haknya sebagai aparatur juga dicabut.

Pro kontra terkait pelaksanaan putusan pasti ada. Pemkab Bengkalis mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas akan keputusan diambil menempuh jalur hukum.

"Pro kontra itu biasalah, kebijakan ini sesuai peraturan agar untuk memberhentikan. Kalau ada yang merasa dizalimi ada jalurnya apakah PTUN, seandainya mereka menang kita kembalikan haknya," imbuh Zainuddin.***(dik)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine
- Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif
- Diduga Melindas Lubang, Cewek Pengendara Motor Beat Tewas Digilas Mobil CPO
- Mengaku TNI, Dukun di Inhu Diamankan
- Miris, Hotel di BS, Bengkalis Ini Beroperasi Tanpa Izin
- Kejari Kuansing Terbaik se Riau Tindak Pidana Umum
- Sukseskan Pemilu 2019, Satpol PP Awasi Radikalisme dan Gangguan Kemanan
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Razia Pekat di BS Bengkalis Digencarkan
- Pelaku Minta Maaf, Bupati Kuansing Cabut Laporan Penghinaan di FB
- Dituntut Jaksa 20 Tahun, Hakim Vonis Kurir Sabu di Pelalawan Seumur Hidup
- Pelaku Pembunuhan di Asahan Sumut Ditangkap Polisi di Kepenuhan, Rohul
- Selain di Desa Gambut Mutiara,
Proyek Cetak Sawah di Desa Labuhan Bilik Teluk Meranti Pelalawan Juga Gagal

- Tuntutan 3 Terdakwa Sabu 55 Kg Tak Kunjung Dibacakan, PN Bengkalis Surati Kejagung RI
- Kasus Pembunuhan Aktivis Desa Sialang Godang Pelalawan Segera Bergulir ke Persidangan
- Koruptor Dana Koptan Siaga Makmur,
3 Tahun Buron, GEMA Desak Kejari Rohul Tangkap Basri Lubis

- Kejari Pelalawan Segara Ekpos Nama Calon Tersangka Korupsi Cetak Sawah Jilid II
- Terjerat Kasus Pemalsuan SertIfikat Lahan, Pengusaha Sawit Ini Diadili Pekan Depan
- Opsgab Amankan 3 Alat Berat di Cagar Biosfir GSK
- Polsek Senapelan Ringkus Seorang Napi Buron Rutan Sialang Bungkuk
- PNS dan Kontraktor di Rohil Terjerat Korupsi Danau Buatan, Rohil Dihukum 4 Tahun Penjara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com