Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 April 2019 20:09
Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana

Ahad, 21 April 2019 19:46
Petugas Pemilu yang Berkorban

Ahad, 21 April 2019 16:59
Bakal Ditinjau Bupati,
6.086 Siswa SMP Sederajat di Pelalawan Besok Ikuti UN


Ahad, 21 April 2019 16:55
HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah

Ahad, 21 April 2019 16:06
Lomba Burung Berkicau KNPI Rohul Cup 1 Diramaikan Pecinta Burung dari Tiga Provinsi

Ahad, 21 April 2019 14:47
Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau


Ahad, 21 April 2019 10:54
Asia Farm Resmi Dibuka, Destinasi Wisata Penuh Edukasi di Pekanbaru

Ahad, 21 April 2019 10:12
Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:05
Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:02
Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 6 Nopember 2018 12:45
Digelar, Sidang Kedua Sengketa Informasi SKK Migas Bahas Dasar Hukum

Sidang kedua sengketa informasi dengan SKK Migas sebagai termohon, kembali digelar. Kali ini membahas dasar hukum SKK Migas yang mengaku bukan badan publik.

Riauterkini - PEKANBARU - Setelah sebelumnya sidang pertama digelar beberapa waktu lalu dan dilanjutkan dengan tahap mediasi, sidang kedua perkara sengketa informasi dengan SKK Migas sebagai termohon kembali dilanjutkan, Selasa (06/11/18). Sidang kedua ini membahas tentang dasar hukum SKK Migas yang sebelumnya mengaku bukan merupakan badan publik.

"Sidang kali ini kita bahas tentang dasar hukum, hal ini terkait klaim dari SKK Migas yang sebelumnya mengaku bukan badan publik kendati anggaran mereka dari APBN," ujar Aspandiar sebagai kuasa hukum Novrizon Burman selaku pemohon dalam perkara ini.

Menurut Aspandiar untuk pembuktian apakah badan publik atau bukan itu sederhana. Dimana ada aturan yang mengatur yakni undang - undang. Baik itu peraturan presiden, kementrian dan segala macam yang mengatur secara internal SKK Migas tapi secara hirarki tetap di bawah undang - undang.

"Kita tetap kekeh bahwa mereka (SKK Migas) adalah badan publik. Hanya saja untuk melihat apakah informasi bisa dikeluarkan untuk konsumsi publik atau tidak perlu adanya uji konsekuensi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan kita menganggap informasi layak untuk dipublis dan berhak diketahui masyarakat," paparnya.

Sidang yang digelar di KIP Riau ini selanjutnya akan kembali diagendakan beberapa waktu mendatang. Dimana agendanya merupakan sidang penbuktian. Namun untuk jadwal pastinya akan diinformasikan oleh KIP Riau.

Diluar itu, sebelumnya Novrizon Burman juga mendapat dukungan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam perkara ini. Hal ini dibenarkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar melaluii siaran presnya beberapa waktu lalu.

"LAMR mendukung penuh upaya Novrizon Burman menggugat SKK Migas Sumbagut untuk meminta sejumlah informasi. Setelah kita pelajari, semuanya sudah sesuai dengan alur dan patut sebagaimana diatur dalam UU 14/2008," jelasnya.

Hal ini tentunya juga didasari dengan masyarakat Riau khususnya LAMR, juga ingin mempertanyakan hal yang sama yaitu berapa sebenarnya produksi lifting dan produksi minyak perusahaan migas di Riau, termasuk informasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) seluruh perusahaan migas di Provinsi Riau.

"Berapa sebetulnya dana CSR yang sudah dikeluarkan seluruh perusahaan migas di Riau, apakah sudah sesuai peruntukkannya," tegasnya.

Menurut Syahril, pembangunan di Provinsi Riau ini tidak cukup hanya dari APBD atau APBN. Sesuai undang-undang, dana CSR itu bukan milik perusahaan lagi, wajib diserahkan kepada masyatakat. Berapa sebetulnya dana CSR yang terkumpul, sementara masyarakat kita ini masih banyak memerlukan bantuan, baik untuk beasiswa, permodalan, infrastruktur, dan lainnya.

Syahril menyesalkan bila surat permohonan informasi yang dikirim Novrizon Burman justru diartikan mengancam oleh Kepala SKK Migas Sumbagut. ‘’Tak betul itu, masak surat minta informasi dan keberatan atas tidak ditanggapi informasi dinilai sebagai ancaman. Tidak ada teror-teror. Itu kan memang sudah perintah UU,’’ tukasnya.

Lebih lanjut Syahril mengatakan, sesuai rapat terakhir dengan seluruh elemen masyarakat dan paguyuban, LAMR sebenarnya ingin meminta informasi yang sama kepada SKK Migas Sumbagut. "Namun sudah duluan dilakukan oleh Novrizon Burman, didampingi kuasa hukumnya, Aspandiar SH. Kebetulan keduanya pengurus di LAM," pungkasnya.*(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau

- Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing
- Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS
- Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker
- Bawa Sabu 20 Gram, Pengunjung Rutan Sialang Bungkuk Diamankan Petugas Rutan
- Selesai Pemilu, Polres Kuansing Akan Gelar Perkara Kasus Alfitra Salam
- Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara
- Bikin Keluarga Berantakan, Dugaan Selingkuh Oknum DPRD Kuansing Diharap Cepat Tuntas
- Irwasda Polda Riau Pimpin Apel Serpas Personel BKO dan Polres Kampar untuk Pam TPS
- Polda Riau Tetapkan 15 Tersangka Pelaku Pembakar Lahan
- PUPR Buat Laporan ke Polsek Bukit Raya,
Baut dan Penangkal Petir Jembatan Siak IV Dicuri OTK

- Gondol Rokok.Rp1.5 M, Polda Riau Buru Otak Rampok Mobil Box Sampoerna
- Polres Kuansing Pastikan Penyelidikan Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan Berlanjut
- Diterkam Buaya Jasad Bocah 5 Tahun di Temukan Utuh Sejauh 30 Kilometer
- Picu Lakalantas 3 Tewas, Forul LLAJ Kampar Ingatkan Bahaya U-Turn Ilegal
- ‎Terduga Pengedar Sabu di Desa Sejati Ditangkap Polisi Rohul
- Sepekan Hilang, Bocah Perempuan 5 Tahun di Bonai Rohul Ditemukan Membusuk dalam Parit
- Aparat Hukum Diminta Tindak Tegas Jual Beli Penambangan Pasir Ilegal di Bengkalis
- Dua Kaki Pelaku Dilumpuhkan,
Pelaku Curas di Rumah Janda Bertambah Jadi 5 Orang, Begini Kronologinya

- Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad dan Dua Rekanan Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes Dituntut Hukuman Berbeda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com