Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 Mei 2019 07:19
Bupati Kampar Lantik 11 Pejabat Eselon II

Jum’at, 24 Mei 2019 22:02
Imigrasi Bengkalis Santuni Anak Panti Asuhan

Jum’at, 24 Mei 2019 21:49
Pemkab Bengkalis Ingatkan Seluruh Perusahaan Segera Bayarkan THR

Jum’at, 24 Mei 2019 21:41
Buka Puasa Bersama Ramadhan, PT EDI Rohul Salurkan Bantuan dan Berbagi dengan Kaum Dhuafa

Jum’at, 24 Mei 2019 21:38
Safari Ramadan 1440 H, Wagubri Shalat Tarawih dan Serahkan Bantuan di Mesjid Agung Al Huda Tembilahan

Jum’at, 24 Mei 2019 20:15
Serunya Midnight Sale di Mal SKA, Diskon Melimpah Sampai 70 Persen

Jum’at, 24 Mei 2019 19:29
Mahasiswa UR Taja Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau

Jum’at, 24 Mei 2019 19:15
Buka Bersama Pengurus, Apindo Gandeng ACI NUS Gelar Survey Daya Saing Usaha 2019

Jum’at, 24 Mei 2019 19:11
Kutuk Tindakan Represif, HMI Pekanbaru Minta Kapolri Dicopot

Jum’at, 24 Mei 2019 17:24
Berbagi Berkah Ramadan, Alumni Unri RAPP Santuni Anak Yatim

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Maret 2019 07:53
Penjelasan Pemkab Terkait Bupati Kuansing Digugat ke Pengadilan karena Hutang

Bupati Kuansing Mursini digugat ke pengadilan terkait hutang. Pemkab memberikan penjelasan persoalan tersebut.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi, sebelumnya dilaporkan ke Pengadilan Negeri Telukkuantan, terkait hutang Pemerintah daerah sebesar 872.900.000 oleh pihak ahli waris Almarhum Firzadah Kurniawan, yakni Ertatises dan Egy Primatama, pada tanggal 25 Februari 2019 lalu.

Laporan ini teregister melalui gugatan Perdata dengan nomor 4/Pdt.G/2019/PN. TLK. Dalam gugatan ini Bupati merupakan tergugat I, tergugat II mantan Plt. Sekda Kuansing, H. Muharlius, tergugat III mantan Kabag Umum H. Muhammad Saleh dan tergugat IV Perdi Ananta mantan bedahara Umum Setda Kuansing.

Bupati Mursini, dilaporkan bersama tiga tergugat lainnya, karena tak juga kunjung melunasi hutang yang ditagih pihak ahli waris yang dipinjamkan Pemkab kepada Almarhum Firzadah Kurniawan, semasa hidupnya, dengan tujuan peminjaman guna menjalankan roda pemerintahan. Merasa tak direspon hingga akhirnya masalah piutang ini bergulir ke ranah hukum perdata.

Terkait masalah ini, Pemkab Kuansing, angkat bicara memberikan penjelasan, melalui Kabag Hukum Setda Kuansing, Suriyanto, SH. MH. Berdasarkan keterangan Kabag yang disampaikan Kasubag Humas Media Cetak dan Elektronik Selpi Keswita, ia mengakui adanya laporan tersebut.

"Laporan memang ada dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Talukkuantan, dalam bentuak aduan perkara perdata. Bupati sebagai tergugat I," sebutnya, Rabu (13/3/2019) tadi sore.

Mengenai laporan ini, pihak Pemkab menurutnya, tengah mempelajari materi isi gugatan tersebut. Dan dia belum bisa memastikan apakah itu merupakan hutang Pemkab atau termasuk ke bentuk hutang lain.

Sebab, bedasarkan aturan, mengenai pinjaman, Pemkab mesti harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Maka hutang Pemkab Tahun 2017 ini apakah memunuhi unsur itu, sehingga menurutnya perlu dipelajari terlebih dahulu.

Kemudian mengenai hutang piutang Tahun 2017 ini berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2017 pada dasarnya sudah dibayarkan Tahun Anggaran 2018.

Namun, meskipun demikian terkait dengan gugatan tersebut, Bupati selaku tergugat I memakluminya, karena itu menurutnya merupakan hak warga Negara dalam mencari keadilan.

"Maka dalam persidangan nanti, Pemkab selaku pihak tergugat tentu juga akan menyampaikan alasan dan bukti pendukung sebagai pertimbangan majelis hakim tentang pihak yang bertanggungjawab dalam masalah ini," jelasnya.

Kemudian dalam hal ini, pihak pemerintah menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar lebih bijaksana dalam menganalisa pemberitaan media massa baik cetak maupun online yang berkenaan dengan masalah pemerintahan, karena semua itu menurutnya ada mekanisme yang diatur undang-undang.

"Jika nanti dalam proses pengadilan tidak sesuai dengan yang diharapkan salah satu pihak. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah-langkah dalam mempertahankan haknya," pungkasnya.** (Jok)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Protes Kecurangan Pemilu, Pendemo Kepung DPRD Riau
- Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru, ASN Dihukum 14 dan 16 Bulan
- Pekerja PT RIA di Kecamatan Pelangiran Diduga Tewas Diterkam Harimau
- ‎Korupsi Proyek Cetak Sawah, Kejari Pelalawan Tahan Dua Tersangka Baru
- Tiga Ditunda Besok, Dua Terdakwa Kotupsi Drainase Pekanbatu Divonis Sesuai Tuntutan
- Delapan Jabatan Perwira Disertijab, Kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Diganti
- Lokasi di Tikungan, SPBU 13.294.624 di Sei Dawu Inhu Rawan Lakalantas
- Satres Narkoba Polres Pelalawan Tangkap Bandar Sabu
- Razia Hotel dan Kos-Kosan, Satpol PP Pekanbaru Jaring 58 Pasangan Mesum
- Tahan Seorang Tersangka, BC Bengkalis Sita 700 Kampit Bawang Merah Selundupan
- Korupsi Pengadaan Pipa Transmisi PDAM Tembilahan, Inhil, PNS dan Kontraktor Dituntut Berbeda
- Cek Jalur Mudik Lintas Barat di Kampar, Kapolda Riau Minta Pihak Kontraktor Gesa Perbaikan Jalan
- Dua Terdakwa Korupsi Dana Operasional Kapal Roro Bengkalis Diadili
- PPID Pemprov Riau Digugat Sengketa Informasi YLBI ke KI Riau
- Dua Ditembak, BNN Riau Tangkap Empat Bandar Narkoba di Dumai
- Operasi Keselamatan Muara Takus,
Satlantas Polres Bengkalis Amankan Sejumlah Motor Balapan di Duri

- Hari ke-18, Operasi Keselamatan Muara Takus 2019 di Kampar Nihil Laka Lantas
- Didatangi Polisi, Balapan Liar di Bengkalis Langsung Ngacir
- 7 Jam Polair Bengkalis Kawal Ketat Pengiriman Kotak Suara Pemilu 
- Gagal Nyalip, Satu Unit Mobil Ringsek Tabrak Rumah Warga di Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com