Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:44
Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 17:29
Dua Kali Mangkir, Jaksa Tunggu Perintah Hakim Panggil Wabup Bengkalis

Muhammad selaku Wakil Bupati Bengkalis, dua kali mangkir dalam persidangan perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir. Saat ini jaksa masih menunggu keputusan hakim untuk kembali memanggilnya.

Riauterkini - PEKANBARU - Perkara tindak pidana korupsi pupa transmisi PDAM di kabupaten Indragiri Hilir memasuki sidang kedua. Dimana dalam dua persidangan Wakil Bupati Bengkalis tidak pernah hadir.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Ahmad Dice mengatakan Muhammad tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. "Iya, yang bersangkutan sudah dua kali tidak hadir," terangnya.

Meski begitu, Ahmad belum melakukan pemanggilan paksa. Justru pihaknya akan mencoba kembali memanggil pada sidang lanjutan yang rencana di gelar pada Selasa (26/03/19) nanti.

Pemanggilan ini ditturkan Ahmad, merupakan permintaan dari kuasa hukum para terdakwa. Dimana ada tiga terdakwa dalan perkara ini. Yakni Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalong sebagai Direktur PT Panatori Raja dan Syahrizal Taher.

"Masih perlu dibahas lagi, termasuk dari kuasa hukum," terangnya.

Sementara, terkait pemilihan pemanggilan paksa, dijelaskan Ahmad merupakan kewenangan dari majelis hakim. Jika sudah ada perintah, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.

"Tunggu ada perintah hakim terlebih dahulu untuk upaya pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan (Muhammad)," paparnya.

Untuk diketahui, Muhammad yang jyga merupakan mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013 atau tepat saat proyek tersebut dilakukan, sudah beberapa kali diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Namun, setiap kali ditemui awak media usai peneriksaan Ia memilih diam dan tak memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya tersebut.

Diluar itu, dakwaan JPU, perbuatan para terdakwa, dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Saat itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 milimeter (mm) dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau dan Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto.

Pada pengumuman lelang tepat pada 14-21 mei 2014 melalui website LPSE Riauwww.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000. Kemudian Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Sedangkan, dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang atau spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Sementara terdakwa Sabar bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 dengan tidak benar.

Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

"Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukan ketebalan minimum 23,79 mm s.d maksimum 27,08 mm. Padahal syarat mutunya adalah minimum 29,7 mm sampai maksimum 32,8 mm," ujar JPU.

Selanjutnya, pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah.

Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja. ‎Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

"Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan," papar Ahmad.

Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar.

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar. Angka itu didasarkan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Dari kerugian negara itu, menguntungkan Sabar Stefanus P Simalongi sebesar Rp35.000.000 dan Harris Anggara Rp2.604.090.623.

"Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-udnang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1," pungkasnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis
- Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa
- Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara
- BNNP Riau Ringkus Pasangan Kekasih Pemilik 1 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi
- ‎14,26 Gram Sabu Disita,
Pengedar Narkoba di Tambusai Diciduk Polisi Rohul di Rumahnya

- Sunoto Resmi Jabat Ketua PN Pasirpangaraian Gantikan Sarudi
- Polda Riau Musnahkan 26,70 Kilogram Sabu dan 12.513 Butir Ekstasi
- Mobdis Pemkab Bengkalis Ringsek Setelah Tabrak Pagar Besi di Pakning, Bengkalis
- Berkelahi dan Saling Bacok di Riau Foodcourt Pekanbaru, 4 Pria Diborgol Polisi
- Korupsi Pipa Transmisi PDAM Inhil,
Kontraktor Divonis Lebih Rendah, PNS Lebih Tinggi

- Satu Ditembak, Polres Bengkalis Tangkap Tiga Napi Kabur dari Rutan Sungai Penuh, Jambi
- Polres Dumai Tangkap Dua Bandar Sabu 1 Kilogram Asal Bengkalis
- Laga Kambing Travel Vs Truk, Sejumlah Penumpang Terluka
- Diduga Cabuli Gadis 16 Tahun,
Pelajar SD dan SMK di Bengkalis Berurusan dengan Hukum

- Sepekan Menghilang, Remaja KHS Kuansing Ditemukan Selamat
- ‎Perkosa Korban di Depan Pacarnya, 2 Begal Sadis di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul
- Diduga Cbuli Adik Ipar Berusia 13 Tahun,
Tukang Panen Sawit di Kepenuhan Diciduk Polisi Rohul

- Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI
- Ops K2YD, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balap Liar di Duri
- Termasuk Seorang ASN Dishub Bengkalis,
Polisi Tangkap Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkotika



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com