Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Agustus 2019 18:22
RSUD Indrasari Inhu Tak Miliki SCF Jadi Kendala BPJS Kesehatan Lunasi Claim

Selasa, 20 Agustus 2019 18:11
Mendarat di Kuansing, Menteri Arief Yaya Disambut Wabup Kuansing

Selasa, 20 Agustus 2019 17:26
Tingkatkan Kesejahteraan, Dinsos Bengkalis akan Salurkan Bantuan 36 KUBE Produktif

Selasa, 20 Agustus 2019 16:40
Dari ‎RAT 2019, KONI Rohul Akan Sinergikan Program Kegiatan dengan Pengurus Cabor

Selasa, 20 Agustus 2019 16:33
Isi Air Baku Waduk Wonosari Bengkalis, Blok Kanal Perkebunan Sawit PT. MAS 'Dijebol'

Selasa, 20 Agustus 2019 16:29
Tim Satgas Karlahut Rohul Padamkan Api di Rambah Tengah Barat‎, Polisi Usut Pelaku

Selasa, 20 Agustus 2019 14:17
15 Sekolah di Bengkalis Dinobatkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan

Selasa, 20 Agustus 2019 13:47
Mahfud MD Sebut Kasus Ustadz Ubdul Somad Sudah Kadaluarsa

Selasa, 20 Agustus 2019 13:43
Penikaman Kanit Reskrim, Diawali Keributan Pelaku dengan Warga

Selasa, 20 Agustus 2019 13:06
Dilantik Wakapolda Riau, AKBP Andri Sudarmadi Jabat Direktur Reskrim

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 19:45
Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD

Polresta Pekanbaru telah periksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru Anton Marciyanto. Pemeriksaan ini terkait dugaan perkara suap yang dilakukan anggota DPRD Riau berinisial NJ.

Riauterkini - PEKANBARU - Anton Marciyanto selaku Ketua KPU Pekanbaru diperiksa Polresta Pekanbaru terkait adanya dugaan kasus suap yang menyeret nama anggota DPRD Riau,NJ kepada oknum Ketua KPPS di Pekanbaru. Ia diperiksa seputaran tugas dan fungsi Ketua KPU termasuk perekrutan KPPS selama tiga jam.

Dijelaskan Anton Marciyanto, Ia dimintai keterangan soalan tupoksi KPU Pekanbaru sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (KPPS). "Kita dimintai keterangan soal tupoksi KPU Kota Pekanbaru sampai dengan KPPS serta proses rekrutmen lembaga adhock itu," Terangnya.

Dalam perkara ini, menurutnya KPU Pekanbaru akan membantu mempwrcepat penyelesaian perkara dengan memberikan keterangan yang memang dibutuhkan. "Kita akan berikan keterangan dan semua kita serahkan kepada pihak kepolisian," paparnya.

Untuk diketahui sebelumnya KPU Pekanbaru juga telah memberikan sanksi kepada Ketua KPPS yang berinisial Is yang dinyatakan melanggar kode etik beberapa waktu lalu. Namun ternyata sanksi yang diberikan secara tertulis saat aksi Aliansi Mahasiswa Riau Bersatu (AMRB) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu itu adalah sanksi akibat memilih anggota KPPS di daerahnya tanpa koordinasi terlebih dahulu. Bukan terkait gratifikasi itu.

"Kalau masalah gratifikasi itu bukan ranah kami karena KPU tidak bisa melakukan proses penyidikan maupun penyelidikan. Kecuali sudah ada putusan dari pihak kepolisian atau Gakkumdu," Jelasnya.

Anton mengatakan, untuk proses hukum terutama soal dugaan suap sudah tepat dilaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya KPU hanya menindaklanjuti saja hasil putusan.

Sementara, pemeriksaan terhadap Ketua KPU ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Awaluddin Syam. "Iya betul, diperiksa kemarin siang. Kita mintai keterangan saja," ujarnya.

Sementara, sebelumnya Awal juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengetahui SK milik Is. "Saat ini kita tengah berkoordinasi dengan KPU untuk mengetahui SK miliknya Is dan meningkatkan ke tahap penyidikan," tambahnya lagi.

Lanjutnya, SK tersebut merupakan dokumen penting agar petugas dapat meningkatkan ke tahap penyidikan. Sementara, dalam kasus ini baik penerima maupun pemberi dapat dijerat dengan pidana korupsi. "Ini kan menggunakan Undang-undang pidana korupsi, gratifikasi. Baik pemberi dan penerima merupakan tersangka pidana. Dan itu prosesnya harus gelar di Polda Riau," katanya.

Hingga saat ini jelas Awal, pihaknya telah memeriksa empat saksi dalam perkara ini. Namun, dua saksi lainnya hingga kini belum pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka adalah orang yang diduga memberikan uang suap tersebut

"Tidak hadir, tidak masalah. Tidak menjadi hambatan dalam penyelidikan. Nanti bisa kita panggil paksa kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan," terangnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Mahfud MD Sebut Kasus Ustadz Ubdul Somad Sudah Kadaluarsa
- Penikaman Kanit Reskrim, Diawali Keributan Pelaku dengan Warga
- Dilantik Wakapolda Riau, AKBP Andri Sudarmadi Jabat Direktur Reskrim
- Rok Terlilit Rantai Motor, Seorang Ibu di Perawang Terhempas ke Aspal
- Tikam Kanit Reskrim, Warga Inhil Tewas Ditembak
- Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri,
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Dosen dan Kontraktor

- BNNP Riau Sita 8 Kilogram Sabu Dari Jaringan Internasional
- Enam Personil Polda Riau di Berhentikan Secara Tidak Hormat
- Pintu Masuk Diblokir, PT Adei Plantation di Pelalawan Didemo Sekelompok Warga
- Sadis, Gadis 14 Tahun di Kandis Dicangkul lalu Diperkosa Saat Sekarat
- Digelar Sertijab Posisi Kasat Lantas Polres Bengkalis
- Praktisi Hukum Menduga Ada Kejanggalan Dokumen Pemenang Proyek Perpustakaan Kuansing
- Dugaan Suap Anggota DPRD Riau,
Polresta Pekanbaru Periksa Saksi Kunci Ar

- Seorang Guru SD di Pekanbaru Ditemukan Tewas Tergantung di Kos-kosan
- Polda Riau gagalkan penyelundupan 95.000 Ekor Baby Lobster
- 647 Napi Lapas Bengkalis Terima Remisi Kemerdekaan
- Diungkap Pengacara Pemko di Sidang KIP, Seluruh Billboard, Neonbox dan Bando di Pekanbaru Illegal
- Miliki Lahan 300 Hektar di TNTN,
Kasat Teddy: Belum Bisa Kita Pastikan Cirus Sinaga adalah Mantan Jaksa

- 6.109 Napi Riau Dapat Remisi HUT RI
- Dapat Ide dari Menonton TV,
Dua Pria di Pekanbaru ini Nekat Jadi Polisi Gadungan dan Peras Warga



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com