Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 September 2019 23:30
‎Sekda Rohul Tinjau Alat Penyebrangan Flying Fox di Tambusai yang Viral di Medsos, Begini Katanya

Rabu, 18 September 2019 23:28
PKK Rambah Samo Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Rohul 2019

Rabu, 18 September 2019 21:53
Melalui ‎RAT Luar Biasa,
Daman Huri Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Kopsa Perkasa Timur, Rohul


Rabu, 18 September 2019 21:00
Blusukan ke Gang Sempit dan Curam, Lurah Duri Timur Dengarkan Keluhan Warganya

Rabu, 18 September 2019 19:28
Derita Kelainan Pembuluh Darah, Bayi Warga Duri Timur Butuh Uluran Tangan Donatur

Rabu, 18 September 2019 16:57
KSKP Tembilahan Dirikan Posko Kesehatan dan Bagi-bagi Masker

Rabu, 18 September 2019 16:48
Perluasan MPP Pekanbaru Terus Digesa

Rabu, 18 September 2019 15:18
PT RAPP Gelar Pelatihan Guru SD se-Riau

Rabu, 18 September 2019 15:15
Tersangka TPPU, Terpidana Narkoba Praperadilankan Polres Bengkalis

Rabu, 18 September 2019 14:57
Rumput Taman di DPRD Riau Menguning, Rekanan Bungkam

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 September 2019 12:47
Lahan Sering Terbakar, MPC PP Pelalawan Desak Izin PT Adei Dicabut

MPC Pemuda Pancasila Pelalawan mendesak izin PT Adei Plantation dicabut. Lahan perusahaan asal Malaysia itu sudah sering terbakar.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila  (MPC-PP) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Propinsi Riau bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla bertindak tegas terhadap PT Adei Plantation yang menjadi salah satu penyumbang kabut asap di Pelalawan akibat lahan gambut milik perusahaan tersebut terbakar.

"Jangan ketika pelakunya masyarakat atau petani sawit, aparat langsung bertindak tegas. Tapi saat perusahaan malah 'melempem'," terang Ketua MPC-PP kabupaten Pelalawan,  Jupri SE, Kamis (12/9/19).

Dia mengatakan sudah semestinya Pemprov Riau bertindak tegas karena kebakaran yang terjadi di PT Adei ini sudah kesekian kalinya terjadi di lahan perusahaan tersebut. Jika tak  ada tindakan tegas,  bukan mustahil kasus ini akan kembali lenyap seperti yang sudah-sudah.

"Saat dulu terjadi karhutla di lahan perusahaan PT Adei Plantation yang ada di Batang Nilo Kecil dan Telayap,  perusahaan itu bisa lolos. Masak sekarang bisa lolos lagi kasusnya," tegasnya.

Padahal dengan kasus yang sudah terjadi beberapa kali, Pemprov Riau dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla sudah bisa mencabut izin perusahaan tersebut.  Apalagi selama ini PT Adei Plantation tak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelalawan. Hanya malapetaka berupa asap saja yang perusahaan tersebut sumbangan ke masyarakat Pelalawan.

"Banyak sebenarnya permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Berapa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki izin Roundtable on Sustainable Palm Oil  (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah ini.  Tapi sepertinya pihak terkait malah menutup mata dengan semua ini," tegas Jupri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)  Pelalawan ini.

Ia berharap tim yang dibentuk Gubri baru-baru ini bisa menindaklanjuti semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan sawit yang ada di daerah ini.  Persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar betul-betul ditindak, bukan cuma 'lips service' saja. Pemprov Riau dan Gakumdu LHK harus berani menertibkan lahan ilegal milik korporasi atau pengusaha yang sudah banyak merugikan negara dengan berbagai persoalannya.

"Kami dari MPC Pemuda Pancasila Pelalawan pasti akan terus menyuarakan masalah ini bahkan tak menutup kemungkinan melakukan somasi jika tak ada tindakan apa-apa dari pihak terkait. Insha Allah, dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai yang sebelumnya ditunda bahkan akan menyurati langsung Presiden Jokowi supaya Pak Presiden tahu permasalahan yang terjadi di daerah ini," tandasnya.***(feb)‎

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Tersangka TPPU, Terpidana Narkoba Praperadilankan Polres Bengkalis
- Inspektorat Pelalawan Nyatakan Tak Ada Temuan Realisasi DD Tambun TA 2018
- Tak Mau Dihukum Dua Kali, Dirut Travel JPW Minta Air Asia Kembalikan Dana Tiket Jamaah Umrah
- Persiapkan Jaga Desa, Linmas 13 Desa di Bathin Solapan, Bengkalis Dilatih Ketat
- Inspektorat Pelalawan Nyatakan tak Ada Temuan Realisasi Dana Desa Tambun 2018
- Stop PETI Dekat Tiang Jembatan Lubuk Ambacang, Polres Kuansing Pasang Garis Polisi
- Pembakar Lahan Ditangkap Polisi di Rohil
- Korban Dermaga Roro Buton Ambruk Ditemukan Tewas
- Dermaga Pelabuhan Buton Ambruk,
Ini Kronologis Tenggelamnya Seorang Honorer Dishub Riau di Siak

- Hadang Mahasiswa Jebol Gerbang Kantor Gubri, Dua Polisi Terinjak-injak
- Dituntut 3 Tahun dan 1 Tahun 10 Bulan,
Dua Terdakwa Tipikor Cetak Sawah Baru di Pelalawan Mohon Keringanan

- Biadab, Siswi SMP di Tandun Jadi Budak Seks Pamannya dan Ketahuan Sudah Hamil
- Diduga Memeras dan Menganiaya, 3 Oknum LSM di Bonai Darussalam Diciduk Polisi Rohul
- 6.500l TNI- Polri Amankan Kunjungan Presiden di Riau
- Vonis Hakim Dirasa Ketinggian,
Koruptor Roro Bengkalis Ini Ajukan Banding

- Tuntut Penanggulangan Asap, Ratusan Mahasiswa Datangi DPRD Riau
- Pelantikan DPRD Bengkalis Didemo Rarusan Mahasiswa STAIN
- Bentrok dengan Aparat di Depan Kantor Gubri, Seorang Mahasiswa UIN Pingsan
- Pasukan Gabungan Apel, Pendemo Bakar Ban di Depan Kantor Gubri
- Dua Hari Hilang, Warga Inhil Ditemukan Tewas Dalam Pompong


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com