Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 September 2019 00:26
Tengku Zulkenedy Yusuf, Anggota DPRD Termuda di Riau dari PKS Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 21:43
Belum Maksimal Tangani Karhutla,
Presiden Sentil Pejabat Daerah Hingga Perangkat Paling Bawah


Senin, 16 September 2019 21:13
40 Anggota DPRD Siak 2019-2024 Dilantik, Zulkifli Jadi Ketua Sementara

Senin, 16 September 2019 21:09
Terkait Asap Riau, LAM Riau Keluarkan Warkah Untuk Presiden Jokowi

Senin, 16 September 2019 20:17
Wakil Rakyat Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 20:15
Sidang Paripurna Perdana Pasca Pengambilan Sumpah, DPRD Bengkalis Bentuk Fraksi

Senin, 16 September 2019 20:12
Pengurus DPC PDI Perjuangan Tinjau Posko Kesehatan di Pangkalan Kerinci

Senin, 16 September 2019 20:05
Usai Bersumpah Berjanji, Enam Anggota DPRD Bengkalis Ini Langsung Tepuk Tepung Tawar

Senin, 16 September 2019 19:59
Tiba didi Pekanbaru, Presiden Langsung Gelar Rapat Bersama Pejabat Pusat dan Riau di Novotel

Senin, 16 September 2019 19:55
Demo Mahasiswa dan SAPMA PP Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 September 2019 12:47
Lahan Sering Terbakar, MPC PP Pelalawan Desak Izin PT Adei Dicabut

MPC Pemuda Pancasila Pelalawan mendesak izin PT Adei Plantation dicabut. Lahan perusahaan asal Malaysia itu sudah sering terbakar.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila  (MPC-PP) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Propinsi Riau bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla bertindak tegas terhadap PT Adei Plantation yang menjadi salah satu penyumbang kabut asap di Pelalawan akibat lahan gambut milik perusahaan tersebut terbakar.

"Jangan ketika pelakunya masyarakat atau petani sawit, aparat langsung bertindak tegas. Tapi saat perusahaan malah 'melempem'," terang Ketua MPC-PP kabupaten Pelalawan,  Jupri SE, Kamis (12/9/19).

Dia mengatakan sudah semestinya Pemprov Riau bertindak tegas karena kebakaran yang terjadi di PT Adei ini sudah kesekian kalinya terjadi di lahan perusahaan tersebut. Jika tak  ada tindakan tegas,  bukan mustahil kasus ini akan kembali lenyap seperti yang sudah-sudah.

"Saat dulu terjadi karhutla di lahan perusahaan PT Adei Plantation yang ada di Batang Nilo Kecil dan Telayap,  perusahaan itu bisa lolos. Masak sekarang bisa lolos lagi kasusnya," tegasnya.

Padahal dengan kasus yang sudah terjadi beberapa kali, Pemprov Riau dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla sudah bisa mencabut izin perusahaan tersebut.  Apalagi selama ini PT Adei Plantation tak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelalawan. Hanya malapetaka berupa asap saja yang perusahaan tersebut sumbangan ke masyarakat Pelalawan.

"Banyak sebenarnya permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Berapa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki izin Roundtable on Sustainable Palm Oil  (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah ini.  Tapi sepertinya pihak terkait malah menutup mata dengan semua ini," tegas Jupri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)  Pelalawan ini.

Ia berharap tim yang dibentuk Gubri baru-baru ini bisa menindaklanjuti semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan sawit yang ada di daerah ini.  Persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar betul-betul ditindak, bukan cuma 'lips service' saja. Pemprov Riau dan Gakumdu LHK harus berani menertibkan lahan ilegal milik korporasi atau pengusaha yang sudah banyak merugikan negara dengan berbagai persoalannya.

"Kami dari MPC Pemuda Pancasila Pelalawan pasti akan terus menyuarakan masalah ini bahkan tak menutup kemungkinan melakukan somasi jika tak ada tindakan apa-apa dari pihak terkait. Insha Allah, dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai yang sebelumnya ditunda bahkan akan menyurati langsung Presiden Jokowi supaya Pak Presiden tahu permasalahan yang terjadi di daerah ini," tandasnya.***(feb)‎

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Vonis Hakim Dirasa Ketinggian,
Koruptor Roro Bengkalis Ini Ajukan Banding

- Tuntut Penanggulangan Asap, Ratusan Mahasiswa Datangi DPRD Riau
- Pelantikan DPRD Bengkalis Didemo Rarusan Mahasiswa STAIN
- Bentrok dengan Aparat di Depan Kantor Gubri, Seorang Mahasiswa UIN Pingsan
- Pasukan Gabungan Apel, Pendemo Bakar Ban di Depan Kantor Gubri
- Dua Hari Hilang, Warga Inhil Ditemukan Tewas Dalam Pompong
- Dua Hari Berlalu, Kapal Bermuatan Sayur Belum Ditemukan
- Lanal Dumai Amankan 15 Kg Sabu, Tapi Pelaku Berhasil Kabur
- Lahan Sering Terbakar, MPC PP Pelalawan Desak Izin PT Adei Dicabut
- Menolak Mati Karena Asap, Seribuan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubri
- Ke Thailand Saat Riau Dikepung Asap, Pendemo Sebut Gubri Kelayapan
- Lengkapi Gugatan, Posko Pengaduan KorbanAsap Dibuka IKA FH Unri
- Termasuk ‎190,63 Gram Sabu dan 5 Pucuk Senjata,
Kejari Rohul Musnahkan BB dari 159 Perkara‎ 2018-2019

- Satu Kapal Maling Ikan di Perairan Indonesia Dibakar dan Ditenggelamkan di Selat Bengkalis
- Overstay dan tak Berduit, WN Inggris Diamankan Imigrasi Bengkalis
- Menjelang Berakhir Operasi Patuh 2019, 1.338 Ranmor di Bengkalis Ditilang
- Dugaan Fiktif UED SP Rp1,8 M,
Kades dan Bendahara Bukit Batu, Bengkalis Dimintai Keterangan

- Sempat Kabur Saat Sidang,
Pelaku Perampokan Pembunuhan di Rumbai Pekanbaru Dituntut 20 Tahun Penjara

- Polres Dumai Turunkan Tim Usut Proyek Gedung Tenis Pertamina Roboh
- Dinilai Cemarkan Nama Baik,
Kadis PU Siak Laporkan Korlap Aksi BEM Unilak ke Polda Riau



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com