Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 18 Oktober 2019 17:39
Kolaborasi Dengan SD Islam As Shofa,
ACT dan Yayasan Fajar Imran Azzahra Galang Dana Untuk Korban Bencana


Jum’at, 18 Oktober 2019 17:37
Azan Berkumandang, Dandim Inhil Spontan Hentikan Sambutan

Jum’at, 18 Oktober 2019 16:36
Ciptakan Kamtibmas, Polsek Kabun Kumpulkan Pemilik Pakter Tuak dan Pemilik Meja Bilyard

Jum’at, 18 Oktober 2019 16:02
Azan Berkumandang, Dandim Inhil Spontan Hentikan Sambutan

Jum’at, 18 Oktober 2019 15:50
Harapkan Saran, Dandim Inhil Silaturrami Bersama Insan Pers

Jum’at, 18 Oktober 2019 15:46
PTUN Segera Eksekusi Putusan Ki Riau Terkait Izin Reklame di Pekanbaru

Jum’at, 18 Oktober 2019 15:44
KPw BI Riau Resmikan BI Corner di PCR

Jum’at, 18 Oktober 2019 13:52
Jaga Kamtibmas Jelang Pelantikan Presiden, TNI dan Polri di Rohul Kompak Patroli Bersama

Jum’at, 18 Oktober 2019 13:49
Penyiar Agama Imbau Warga Bengkalis Tidak Terpancing Isu Menyesatkan

Jum’at, 18 Oktober 2019 13:25
Perekrutan Panwascam untuk Pilkada Rohul 2020 Baru Diumumkan Desember 2020

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 18 September 2019 12:43
Tak Mau Dihukum Dua Kali, Dirut Travel JPW Minta Air Asia Kembalikan Dana Tiket Jamaah Umrah

Dirut Travel JPW berharap tak dihukum dua kali dalam kasus serupa. Karena itu, ia mendesak Air Asia kembalikan uang tiket jemaah umroh.

Riauterkini - PEKANBARU - Direktur Umum (Dirut) Joe Pentha Wisata (JPW), M Yusuf Johansah berharap, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tak jatuhi hukuman dengan perkara yang sama pada medio 2018. Untuk itu, Ia meminta pihak Air Asia selaku rekan kerjasamanya kala itu, mengembalikan dana tiket jamaah umrahnya.

Menurutnya, perkara ini berawal dari melonjaknya jumlah calon jamaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci melalui JPW. Hal ini lantas membuat manajemen harus melakukan blocking tiket minimal 10 bulan sebelum musim pelaksanaan umrah dimulai. Rincian 30 persen dari total harga untuk uang muka, dan harus lunas 40 hari sebelum keberangkatan.

"Dengan kata lain harus mensubtitusi silang penggunaan dana. Jika tidak melaksanakan blocking tiket, dengan intensitas keberangkatan tinggi akan mengancam jadwal keberangkatan jamaah," jelas Johan.

Untuk pengamanan program perjalanan, Johan berinisiatif mencari tambahan atas kekurangan 3.500 lebih seat pesawat antar negara. Apalagi waktu uang tinggal hanya 4 bulan menjelang keberangkatan. Diputuskan mengambil tawaran dari pihak Air Asia X Berhad dengan Block Series +/- 4000 seat.

Untuk kerjasama ini, JPW telah menyerahkan uang $789.000 <789000> dan RM 2.000.000 <2000000> yang tertahan di Air Asia X Berhard di Malaysia. Namun pihak Air Asia membatalkan kerja sama secara sepihak hingga jemaah umrah tak bisa berangkatnya.

Katanya lagi, sampai kasus ini bergulir dua kali di PN Pekanbaru, pihak Air Asia juga tidak pernah dibahas di setiap persidangan. Dana yang disetor juga belum dikembalikan. "Jangan diamkan Air Asia yang menjadi penyebab utamanya. Jangan diamkan kerugian materi anak bangsa yang telah direbut negara lain," tuturnya.

Selain dana yang masih tertahan di Air Asia, Johan juga mengaku mengalami kerugian lainnya. Sepetti disitanya aset kantor PT JPW oleh bank senilai Rp 6.100.000.000 dan good will paper JPW senilai lebih dari Rp 50 miliar. "Hak lain uang tak ternilai harganya adalah masa tahanan yang telah saya jalani. Jika berbicara kerugian materil, saya pribadilah yang paling sangat dirugikan saat ini. Jangankan niat untuk menipu calon jamaah, bahkan terfikirpun tidak pernah terbesit sekalipun," tegasnya.

Johan berharap, PN Pekanbaru tak kembali jatuhi hukuman dikasus yang serupa. "Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuataan hukum tetap," ujar Johan dalam pembelaannya di PN Pekanbaru, baru-baru ini.

Rincinya hal itu sudah diatur dalam pasal 76 KUHP, di mana suatu perbuatan yang sama dan telah diputuskan terhadap seorang terdakwa tidak bisa diulang kembali, "Seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuayan yang sama," ulang Johan.

Pada Mei 2018 silam, Johan diadili oleh majelis hakim PN Pekanbaru atas perkara penipuan ratusan jemaah umrah di JPW. Ketika itu, hakim yang diketuai Abdul Azis menghukum Johan dengan penjara 4 tahun. Dalam masa menjalani hukuman, Johan kembali dilaporkan oleh sejumlah jamaah yang gagal berangkat umrah. Saat ini, kasus bergulir di meja hijau dan menunggu putusan majelis hakim.

"Kasus yang sedang saya hadapi saat ini, terjadi di satu musim penerimaan pendaftaran jamaah yang sama pada kasus sebelumnya yaitu musim keberangkatan 2016/2017 <20162017> dan terjadi ditempat yang sama pula pada kasus sebelumnya, yaitu dikantor PT Joe Pentha Wisata yang bertempat di Jalan Panda 45/27 Sukajadi Pekanbaru," tutur Johan.

Dia menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat membuat surat dakwaan. JPU tidak jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. "Seharusnya saya tidak dapat diadili sepeti ini," tutur Johan.

Johan menjelaskan, PT JPW adalah perusahaan biro perjalanan haji dan umrah yang memiliki legalitas lengkap, yang terdiri dari SK Kemenkumham, SK Umrah Kementrian Agama, Lisensi IATA, izin Pariwisata, dan seluruh legalitas dari Pemko pekanbaru dan Provinsi Riau. Seluruh legalitas itu sudah didapat sejak 2009 silam.

Dalam 10 tahun beroperasi, tidak ditemukan kendala. Lebih dari 10.000 <10000> orang jamaah haji dan umrah yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui JPW. Semua kebutuhan jamaah disisipkan dengan baik, mulai keberangkatan hingga menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Untuk memenuhi itu, administrasi dilakukan secara menyeluruh untuk waktu pemberangkatan yang berbeda beda dengan menggunakan dana yang terdapat di setiap rekening JPW. Dana di rekening itu terkumpul atas proses operasional perusahaan, mulai dana down payment calon jamaah yang telah melakukan pendaftaran untuk musim selanjutnya.***(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Ciptakan Kamtibmas, Polsek Kabun Kumpulkan Pemilik Pakter Tuak dan Pemilik Meja Bilyard
- PTUN Segera Eksekusi Putusan Ki Riau Terkait Izin Reklame di Pekanbaru
- Teken Pernyataan Menolak,Pemilik Kebun di Pangkalan Libut, Bengkalis Bertahun Dipalak
- Gugatan Koperasi BBL Desa Ulak Patian dengan Tergugat PT PISP II Dikabulkan Majelis‎ Hakim
- Polda Riau Bekuk 8 Bandar Narkoba Pemilik 89,7 Kg Sabu dan 24 Ribu Butir Ekstasi
- Gerebek Rumah di Belakang‎ RS Az-Zahra Ujung Batu, Polisi Rohul Ciduk 3 Pria dan Seorang Perempuan
- Harus Dimanfaatkan untuk Keadilan, Pesan Jaksa Agung Saat Resmikan Gedung Kejati Riau
- 9 Petak Ruko  Hangus Terbakar di Pangkalankerinci
- Terduga Pengedar di Ujung Batu Ditangkap, 18 Paket Sabu dan Mobil Avanza Disita
- Seorang Germo Ditangkap, Polisi Ungkap Prostitusi Anak di Mandau, Bengkalis
- Kredit Macet, Mantan Kacab BRK Dalu-dalu Dituntut 13,5 Tahun Penjara
- Polisi Tangkap Kurir 27,1 Kg Sabu dan 19.463 Butir Pil Ekstasi di Roro Air Putih, Bengkalis
- Gerebek Transaksi Narkoba, Polsek Sukajadi Sita Ribuan Ekstasi dan 1 Kg Sabu
- Ketua Pengelola Jalan Diperiksa Dugaan Pungli,
Ratusan Masyarakat Desa Batang Kumu Ikut Mengawal di Polres Rohul

- Antar Sabu ke Pembeli, IRT di Desa Mahato Ditangkap Pol‎isi Rohul, Suaminya DPO
- Tingkatkan Pemahaman Terkait Pemeriksaan Genomik, Prodia Gelar Seminar Prodia Genomik
- Warga Sialang Jaya Rohul Tembak Tetangga‎ Pakai Senapan Angin, Diduga ini Pemicunya
- Polda Riau Terapkan Metode  Scientific Crime Investigation Tangani Karhutla di Riau
- Polres Kuansing Gelar BINLAT untuk Calon Polisi
- Sehari, Enam Jaringan Pengedar, Pemakai Barang Haram Diringkus Polres Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com