Untitled Document
Sabtu, 7 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 27 Maret 2015 20:29
Tiga Kali Diperiksa KPK, Ketua PMI Riau Akui Dimintai Uang Annas

Jum’at, 27 Maret 2015 20:16
8 Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau Akui Keabsahan SK Kemenkum HAM

Jum’at, 27 Maret 2015 20:11
Tim Pansel Serahkan Hasil Assessment ke Plt Gubri Minggu Ini

Jum’at, 27 Maret 2015 20:02


Jum’at, 27 Maret 2015 19:38
3.728 Pelajar di Dumai Siap Ikut UN SMA Sederajat

Jum’at, 27 Maret 2015 19:36
Berkas Formasi 4.098 CPNS Rohul 2015 Sudah di Menpan RB

Jum’at, 27 Maret 2015 19:31
Anggaran KPU Dumai Terendah se Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Agustus 2011 22:43
Sengketa Lahan Main Stadium PON,
Pemprov Riau Balik Laporkan Penggugat ke Polisi


Pemprov Riau selaku tergugat oleh warga dan PT Hasrat Tata Jaya dalam kasus sengketa lahan Main Stadium PON kembali balik melaporkan pihak penggugat ke polisi. Pasalnya, pihak penggugat dinilai telah menggunakan dokumen palsu.

Riauterkini-PEKANBARU- Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku tergugat dalam kasus pemilikan lahan 18 hektare Main Stadium PON XVIII oleh warga warga dan PT Hasrat Tata Jaya terus melakukan upaya hukum.

Selain mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), dalam waktu dekat Pemprov Riau melalui Kuasa Hukum-nya, Makhfuzat Zein, SH berencana melakukan melaporkan pihak penggugat ke polisi karena dinilai telah telah menggunakan dokumen palsu kepemilikan lahan.

Demikian diungkapkan Makhfuzat saat dikonfirmasikan, Jumat (12/8/11), usai menghadiri acara pertemuan antara pihak Universitas Riau (UR), Pemprov Riau yang diwakili Asisten I Abdul Latif serta Biro Perlengkapan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

"Kita akan polisikan para penggugat itu. Ini sudah penipuan namanya. Karena surat yang mereka miliki adalah palsu," tukasnya seraya menambahkan, surat sah kepemilikan lahan berupa sertifikat kini dipegang oleh Pemprov Riau.

Makhfuzat mengaku, jalur hukum ini memang harus ditempuh. Karena ke depan, Pemprov tak ingin lahan Pemprov yang tersebar di beberapa titik kembali diklaim oleh orang tak bertanggung jawab. Apalagi, di atas lahan yang mereka klaim itu ada bangunan Main Stadium, yang saat ini menjadi fokus pembangunan Pemprov Riau untuk PON XVIII tahun 2012 nanti.

Ia menambahkan, Pemprov mengendus ada indikasi kejanggalan surat tanah milik PT Hasrat Tata Jaya yang masih berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dasarnya SKT milik masyarakat. ''Setelah dilakukan pengujian forensik di Medan ternyata surat itu palsu atau non autentik,'' ungkap Makhfuzat.

Jika itu benar semua bukti-bukti yang telah dikantongi Tergugat akan dijadikan senjata untuk pengajuan PK di MA dan hebatnya akan melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Riau terkait pemalsuan surat-surat.

''Kita juga akan melaporkan masalah ini ke Polda Riau karena telah menggunakan surat-surat palsu,'' ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Rektor Universitas Riau (UR) Ashaluddin Jalil. Dikatakannya, surat dan dokumen yang dimiliki oleh pihak penggugat semuanya palsu. Hal itu didasari dari dokumen uji forensik di Medan Sumatera Utara, dimana terdapat kejanggalan dari keterangan yang disampaikan pada surat tersebut.

Di tempat terpisah, Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief saat dimintai keterangan terlihat enggan berkomentar. Begitu juga Kepala Biro Humas Chairul Riski. Dengan alasan bukan untuk konsumsi publik karena menyangkut strategi Pemprov menghadapi gugatan 5 orang warga yang dikomandoi oleh PT Hasrat Tata Jaya.

Seperti diberitakan sebelumnya Lahan jalan akses menuju Main Stadium PON XVIII, 2012 yang berada dikawasan Universitas Riau terancam disita oleh warga dan PT Hasrat Tata Jaya. Alasannya tanah itu masih bersengketa di pengadilan yang sejauh ini putusan MA memenangkan warga dan PT Hasrat Tata Jaya sebagai pemilik lahan seluas 18 Haktar. *** (dok)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Tiga Kali Diperiksa KPK, Ketua PMI Riau Akui Dimintai Uang Annas
- Kejari Terkesan Lambat Tuntaskan Korupsi Dishub Dumai
- Dewan Rekomendasikan Polda Riau Usut Lahan PTPN V di Kuansing
- Didalangi Wartawan Gadungan,
Sindikat Narkoba Antar Provinsi Dibongkar Polisi

- Terjerat Dua Kasus Sekaligus,
KPK Belum Terapkan Pasal TTPU Untuk Gubri Nonatif Annas Maamun

- Diperiksa KPK, Saqlul Akui Diperintah Asisten II Kumpulkan Uang Suap
- Ternyata Karyawan Angkringan,
Mayat Dibuang di Parit Terdapat 27 Tusukan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.122.88
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com