Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 22 Pebruari 2018 21:38
Kapolres Inhu Resmikan Rukan Bhabinkamtibmas di Batang Peranap

Kamis, 22 Pebruari 2018 21:33
Sidang Pemalsuan Surat Tanah,
Saksi Ngaku Pernah Diminta Batalkan Jual Beli Lahan


Kamis, 22 Pebruari 2018 19:41
Pjs Bupati Inhil Buka Kemah Prestasi Terpadu Gerakan Pramuka

Kamis, 22 Pebruari 2018 19:34
Bupati dan ASN Inhu Teken Pakta Integritas Hindari Suap dan Pungli

Kamis, 22 Pebruari 2018 19:27
Peringati HPSN, DLHK Pekanbaru Gelar Kampanye Peduli Sampah

Kamis, 22 Pebruari 2018 17:46
Bukan untuk Menjatuhkan, LE Laporkan 3 Pesaingnya ke Bawaslu

Kamis, 22 Pebruari 2018 17:24
Ditemui Demonstran dari BEM se-Indonesia,
Legislator Riau Janji Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa


Kamis, 22 Pebruari 2018 17:16
Menuju Swasembada Daging,
Cagubri Andi Rachman Bertemu Para Peternak Pejuang di Siak


Kamis, 22 Pebruari 2018 17:11
Warga Arengka Serahkan Siamang Peliharaannya ke BBKSDA Riau

Kamis, 22 Pebruari 2018 17:06
Di Bathin Solapan, Bengkalis
Pipa Bocor, Minyak Mentah Chevron Genangi Pemukiman Warga


loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Sidang Pemalsuan Surat Tanah,
Saksi Ngaku Pernah Diminta Batalkan Jual Beli Lahan

- Gabungan Polda Riau dan Mabes Polri Tangkap Pelaku Hate Speech Medsos
- Truk Lawan Truk di Rumbai, Dua Tewas Seketika
- Sejak Januari, Polda Riau Tangani 13 Kasus Karhutla
- Sejak 12 Januari,Satres Narkoba Polres Pelalawan Ungkap 17 Kasus Sabu
- Polsek Hulu Kuantan Ringkus Dua Penambang Emas Liar
- Satres Narkoba Polres Pelalawan Ringkus Dua Terduga Pengedar Sabu
- Lima Unit Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil
- Berprestasi Tahun 2017, Polres Rohul Terima Dua Penghargaan dari Kapolda Riau
- Sidang Pengedar 2 Kg Sabu di Bengkalis,
Ke Empat Terdakwah Mengaku Beda Jaringan

- Kasus Penganiayaan Petugas BC di Bengkalis,
Terdakwa Sebut Ada Uang Rp28 Juta Disita Petugas

- Polda Riau Sebut Penangan Kasus Kredit Fiktif BNI 46 Tunggu Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
- Usai Nyatakan Banding,
Masa Tahanan Tiga Pegawai Rutan Pekanbaru Terjerat Pungli Diperpanjang

- Remaja Keterbelakangan Mental di Rohul ‎Tewas Tenggelam di Waduk Perumahan PT. EDI
- Gelapkan Motor, Dua Perempuan Asal Bangun Purba dan Sumut Dilaporkan ke Polisi Rohul
- Diundang Dakwah, Ustadz Ali Ambar Asal Bengkalis Dideportasi dari Hongkong
- Kapolres Inhil Pimpin Apel Pengecekan Pasukan Pengamanan Kampanye Pilgubri
- KPK Puji Program Riau Berintegritas Andi Rachman
- Polantas Pekanbaru Larang Siswa Bawa Kendaraan Pribadi ke Sekolah
- Dituding 'bermain' di Proyek RTH,
Ketua Kadin Riau Laporkan Korlap FMPAK ke Polda Riau



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.75.28
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com