Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Desember 2017 14:01
Lapor ke Polda Riau, BUI Desak Pelaku Persekusi UAS di Bali Ditangkap

Senin, 11 Desember 2017 13:53
Demo di Hari Anti Korupsi, AMAK Desak Kejari Rohul Eksekusi Teddy Mirza Dal

Senin, 11 Desember 2017 12:53
Korupsi.Cetak.Sawah di Pelalawan, Ketua Poktan dab Kontraktor Mulai Disidang

Senin, 11 Desember 2017 10:41
Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru

Senin, 11 Desember 2017 10:35
Perayaan Natal Oikumene Wartawan Riau Diagendakan 26 Desember

Senin, 11 Desember 2017 06:51
Buka MTQ ke-36 Riau di Dumai, Gubri Motivasi Peserta dengan Hadiah Haji

Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

Ahad, 10 Desember 2017 20:57
Gubri Lepas Pawai Taaruf dan Pembukaan Bazar MTQ XXXVI Riau

Ahad, 10 Desember 2017 20:23
Gubri Lepas Peserta Pawai Taaruf MTQ XXXVI Riau di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 20:19
Masyarakat Soroti Baliho MTQ Riau Milik Kesra Bengkalis di Dumai

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)



Berita Hukum lainnya..........
- Lapor ke Polda Riau, BUI Desak Pelaku Persekusi UAS di Bali Ditangkap
- Demo di Hari Anti Korupsi, AMAK Desak Kejari Rohul Eksekusi Teddy Mirza Dal
- Korupsi.Cetak.Sawah di Pelalawan, Ketua Poktan dab Kontraktor Mulai Disidang
- Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru
- Kecewa Persekusi di Bali, Ketua LAM dan Tokoh Riau Jemput Kepulangan UAS di Bandara
- Rampok Rekan Kerja, Kernet Mobil Sales Ditangkap Polisi Bengkalis
- Polres Inhil Tangkap Satu dari Dua Penikam Anggota Satpol PP
- Satpol PP Pemkab Inhil Ditikam Orang tak Dikenal
- Miliki Sabu, Seorang Kakek di Perawang Ditangkap Polisi
- Jelang Kunjungan KPK, Pemkab Inhu Siapkan Data Akurat
- Pulang Solat Jumat,
Warga Kampung Baru Temukan Mayat Bayi Mengapung di Sungai Siak

- Sunat Honor Pengamanan Porprov, Kasatpol PP Kampar Ditangkap Polda Riau
- Ajukan Permohonan ke PTNU,
Kuasa Hukum PT. RAPP Sebut SK Menteri LHK Tidak Berdasarkan Hukum

- Sambut HAKI,
Kejari Kuantan Singingi Ingatkan Semua Pihak Jangan Korupsi

- 2017, Kejati Riau Jerat 103 Tersangka Korupsi, PNS Mendominasi
- Keterangan Ahli dari UI Kuatkan Permohonan PT RAPP Atas SK Menteri LHK
- Tertangkap Bawa Sabu di SSK II Pekanbaru,
Gunakan 4 Lapis Celana, Pelaku Menyelipkan Narkoba di selangkangan

- 2 Warga Surabaya Tertangkap Bawa Narkoba di SSK II Pekanbaru
- Kasus Pidum di Bengkalis Tertinggi Lahgun Narkoba
- Peringatan Hari AIDS,
KPA - RAPP bersama Dinkes Pelalawan Gelar Seminar HIV/AIDS



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.196.182.102
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com