Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 April 2018 22:22
Karo Humas Protokol dan Kerja Sama Riau Buka Turnamen Sepak Takraw

Sabtu, 21 April 2018 22:16
Ingin Jalan ke Desanya seperti di Siak,
Warga Mahato: Pastinya Hanya Pak Syamsuar yang Bisa Mewujudkan


Sabtu, 21 April 2018 22:10
Safari Politik, Lukman Edy Sambangi Ketua IKKS Riau

Sabtu, 21 April 2018 21:44
Kampanye Dialogis di Kemuning,
Warga Mengadukan Penyerobotan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur


Sabtu, 21 April 2018 21:29
Mantan Ketua MUI Riau Dukung Lukman Edy sebagai Cagubri

Sabtu, 21 April 2018 20:36
Hari Bhakti Kemasyarakatan ke-54,
Lapas, Rupbasan Bengkalis Gelar Bhakti Sosial dan Jalan Santai


Sabtu, 21 April 2018 20:32
Miliki Sabu, Pegawai Honorer di Pinggir, Bengkalis Diamankan Polisi

Sabtu, 21 April 2018 19:12
Masyarakat Kabun dan Tandun: Putra Terbaik Riau, Syam-Edy Layak Jadi Gubri dan Wagubri

Sabtu, 21 April 2018 19:08
Dua Kadernya Mundur,
NasDem Diklaim Tak Menganut Sistem Rezim


Sabtu, 21 April 2018 19:02
Sekdaprov Riau Resmikan SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya

loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Miliki Sabu, Pegawai Honorer di Pinggir, Bengkalis Diamankan Polisi
- Tersengat Aliran Listrik, Seorang Karyawan PT MAS di Pelalawan Tewas Seketika
- Kesal Adik Dihamili, Warga Tembilahan Bakar Rumah Orang Tua Pelaku
- Belasan "Pelaku Maksiat" Terjaring Operasi Pekat di BS, dan Mandau
- Korupsi Lampu PJU Pekanbaru, Lima Terdakwa Divonis 14 Bulan dan 20 Bulan Penjara
- Mencuri Sarang Walet, Dua Warga Meranti dilaporkan ke Polisi
- Kapolri Dukung Peningkatan Pengawasan Wilayah Pesisir Riau
- Gerah, Plt Wako Pekanbaru Minta Satpol PP Tutup Tempat Hiburan Nakal
- Tahap Penyidikan, Kejati Riau Selamatkan Uang Negara Rp 1,5 Miliar di Kasus Korupsi Dispora Riau
- Hamili 2 Anak Dibawah Umur, Seorang Remaja Ditangkap Polisi
- Polresta Pekanbaru Ciduk Dua Pengedar Ganja dan Sabu
- Nabrak Pembatas Halte, Satu Unit Brio di Pekanbaru Terjun Bebas ke Parit
- Pledoi Tak Siap,
Sidang Dugaan Tipikor Manipulasi Penerbitan SHM Tesso Nilo Ditunda

- Sidak ke Gudang Penyimpanan, Polisi Belum Temukan Adanya Miras Oplosan di Pekanbaru
- 3 Masih Diburu, 3 Maling dan Penadah Pikc Up Ditangkap Polres Rohul
- Toko Roti "Cita Rasa" Telukkuantan Juga Didatangi BPK RI, Begini Hasilnya
- Dua Pelaku ‎Narkoba Lintas Kabupaten Diciduk Polisi Rohul di Dua TKP
- Pemilik Bengkel Akan Laporkan Pemalsuan Terkait SPJ Fiktif Bagian Perlengkapan Kuansing
- Dibandingkan Triwulan 2017,
2018 Ini Polda Riau Alami Peningkatan Pengungkapan Kasus Narkoba

- ‘Telan’ Dana Desa Rp386 Juta,
Mantan Pj. Kades Batang Duku Ditahan Kejari Bengkalis



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.245.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com