Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Agustus 2017 21:11
Pertengahan 2017, Peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru Tembus Angka 1,7 Juta Jiwa

Selasa, 22 Agustus 2017 21:02
Diapresiasi Bupati,
Bakaroh, Cara Warga Sungai Intan, Inhil Jaga Ekosistem Sungai


Selasa, 22 Agustus 2017 19:52
Kemendikbud Sahkan 11 Warisan Budaya Tak Benda Riau

Selasa, 22 Agustus 2017 19:48
Smartfren Berikan Bonus Hingga 13 GB dengan Pembelian Kartu Perdana

Selasa, 22 Agustus 2017 19:16
Periode Kedua, Senator Riau Gafar Usman Kembali Pimpin BAP DPD RI

Selasa, 22 Agustus 2017 19:12
Harus Bijak Menggunakan Medsos,
Kemenko PMK Tanamkan Revolusi Mental kepada Puluhan Pelajar di Riau


Selasa, 22 Agustus 2017 18:10
Angkutan Online Hadir di Pekanbaru, Pejabat Pemko Jadi Galau

Selasa, 22 Agustus 2017 18:04
Terbaring Lemas di RSUD Arifin Ahmad,
Jantung Bocor, Dizan Tunggu Uluran Tangan Par Dermawan


Selasa, 22 Agustus 2017 17:24
Bupati Bengkalis Janji Evaluasi Jabatan Plt. Kadisdik

Selasa, 22 Agustus 2017 17:07
Fly Over di Simpang SKA Pekanbaru,
DPRD Riau Belum Mengetahui Ruas Jalan yang Dibangun




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Hukum lainnya..........
- Tak Bergeming Atas Pledoi Terdakwa,
Vonis Oknum PNS Pelalawan Terjerat Pungli Selasa Depan

- ‎Ditembak Pelaku, Korban Perampokan di Pergudangan Angkasa II Selamat
- ‘Makan’ Dana Desa,
Mantan Pj Kades Batang Duku, Bengkalis Ditetapkan Tersangka

- Polsek Ujung Batu, Rohul Musnahkan Sabu Senilai Rp4 Juta
- Perampokan di Pergudangan Angkasa II Pekanbaru,
Pelaku Mengincar Nasabah Bank yang Baru Tarik Tunai

- Sidang SK Honorer Palsu,
Tiga Terdakwa Ungkap Mengalirnya Uang ke Oknum Pejabat Rohul

- Dua dari Empat Perampok Berpistol di Pekanbaru Dibekuk Polisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.52.86
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com