Untitled Document
Kamis, 28 Zulhijjah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Kamis, 23 Oktober 2014 04:26
Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal


Rabu, 22 Oktober 2014 22:12
Porprov VIII Riau,
Taekwondo Sumbangkan Emas Terbanyak untuk Pekanbaru


Rabu, 22 Oktober 2014 21:46
Porprov VIII Riau,
Tim Dayung Kuansing Jawara


Rabu, 22 Oktober 2014 21:39
Porprov VIII Riau,
Sepak Takraw dan Atletik Sumbang Dua Emas untuk Rohul


Rabu, 22 Oktober 2014 21:36
Bupati Kampar Sebut P4S Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Rabu, 22 Oktober 2014 21:30
Aprizal Terpilih Secara Aklamasi Nakhodai PWI Kabupaten Kampar

Rabu, 22 Oktober 2014 21:22
DPRD Minta Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil Budidayakan Ikan Sembilang



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Diduga Mabuk,
Warga Rumbai Jaya, Inhil Tewas dalam Lakalantas Tunggal

- Dua Pejabat Tak Hadiri Pemeriksaan KPK,
Zulher: Saya Belum Terima Surat Pemanggilan

- Pedagang Ikan di Pekanbaru Jual Sabu-Sabu Rp300 Juta
- Penyertaan Modal PT. BLJ Group Rugikan Negara Rp200 Miliar
- Kasus Gubri Nonaktif Annas Maamun,
2 Pegawai PT Anugrah Kelola Artha Diperiksa Penyidik KPK

- BNI 46 Tagih Kredit Macet Rp97 M PT SRT
- Izin Operasional Pizza Hut,
Walikota Firdaus Bantah Terima Suap



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.92.239.26
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com