Untitled Document
Jumat, 3 Zulqaidah 1435 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 29 Agustus 2014 06:09
Selain Kapolda,
Empat Pejabat Utama Polda Riau Juga Dimutasi


Jum’at, 29 Agustus 2014 06:04
Polisi Gagalkan Pelarian Tujuh Imigran Gelap Asal Afganistan

Kamis, 28 Agustus 2014 21:50
Duta palma Membara,
Tujuh Tuntutan Masyarakat Kenegerian Terhadap DPN


Kamis, 28 Agustus 2014 21:36
DPR Sebut Pilkada Serentak Bisa Digelar Tahun 2015

Kamis, 28 Agustus 2014 21:05
Antisipasi Baby Boom,
Berbagai Elemen di Bengkalis Lakukan Pertemuan Telaah Program KB


Kamis, 28 Agustus 2014 21:01
Pemkab Bengkalis Gelar Rapat Pengawasan Pelaksanaan Proyek 2014

Kamis, 28 Agustus 2014 20:54
Residivist Maling Rumah Kembali Tertangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Selain Kapolda,
Empat Pejabat Utama Polda Riau Juga Dimutasi

- Polisi Gagalkan Pelarian Tujuh Imigran Gelap Asal Afganistan
- Duta palma Membara,
Tujuh Tuntutan Masyarakat Kenegerian Terhadap DPN

- Residivist Maling Rumah Kembali Tertangkap
- Kehilangan Sapi 170 Ekor,
Anggota DPR RI M.Nasir Polisikan Orang Kepercayaan

- Korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Kawasan Hutan Tesso Nilo,
Mantan Kepala BPN Kampar Ditetapkan Tersangka

- Proyek Sarana Pengandalian Banjir Siak IV Diduga Tak Sesuai Bestek


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.244.71
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com