Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 24 April 2017 18:58
Kantor Gubri Sembilan Lantai Terbakar

Senin, 24 April 2017 18:21
Ditinggal Mandah, Rumah Permanen Milik Warga Duri Ludes Dilalap Api

Senin, 24 April 2017 16:31
Gubri Optimis Tol Pekanbaru-Dumai Segera Terwujud

Senin, 24 April 2017 16:19
Isra' Mi'raj di Teluk Jira Tempuling,
Wabup Inhil Imbau Warga Dukung Program Pembangunan Pemerintah


Senin, 24 April 2017 16:14
Warga Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru,
BNN Sita 1 Kg Sabu dan Ratusan Butir Pil Happy Five dari Seorang Perempuan


Senin, 24 April 2017 16:11
Cuaca Terik, Lahan Tidur di Bengkalis Mulai Terbakar

Senin, 24 April 2017 15:13
Melalui Germas, Gubri Ajak Masyarakat Hidup Sehat

Senin, 24 April 2017 11:45
Rutin Pungli Angkutan Barang dari Sumbar,
Tim Saber Pungli Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Bermodal Tabloid


Senin, 24 April 2017 11:40
Plus dan Minus Balon Gubernur Riau (1),
Dari yang Menahan Diri Sampai yang Sudah Umumkan Diri


Senin, 24 April 2017 11:35
Polsek Bangkinang Barat Kampar Ringkus Pelaku Pembongkaran Rumah di Salo



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 13 Pebruari 2012 18:16
Pembangunan Gedung Mapolda Riau Tunggu Izin Gubri

Rencana pembangunan gedung Mapolda Riau masih terkendala. Sampai saat ini Gubri M Rusli Zainal belum memberi kepastian setuju.

Riaurterkini - PEAKANBARU - Rencana pembangunan Markas Polisi Daerah (Mapolda) Riau yang akan dibangun di jalan Citra, Bukit Raya ternyata harus minta kepastian dari Gubernur Riau. Karena selama ini lahan tempat akan dibangunnya gedung Mapolda status lahanya masih pinjam pakai seluas 15 hektar. Sehingga dikhawatirkan saat pembangunan gedung nanti mengalami sengketa, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kepastian hukumnya.

Hal ini diungkapkan R Lubis, Karolog Polda Riau saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRD Riau, Senin (13/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, selama ini lahan seluas 15 hektar, tempat akan dibangunnaya Mapolda masih berstatus pinjam pakai. Sehingga dibutuhkan kepastian hukumnya, guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus lahan setelah gedung didirikan.

"Sampai saat ini kami masih belum mendapat kepastian dari pemerintah, status lahan seluas 15 hektar tersebut. Sehingga kami merasa kerepotan untuk membangun gedung Mapolda Riau. Untuk itulah kami meminta kepastian dari Gubernur Riau tentang status lahan yang akan dijadikan gedung Mapolda Riau," katanya.

Dia juga mengatakan, status lahan yang masih tumpang tindih, ditambah lagi luas 15 hektar yang selama ini belum mencukupi untuk pembangunan geudng. Sehingga dibutuhkan 5 hektar lagi sebagai tambahan. "Walaupun selama tahun 2011 sudah ada penganggaran untuk pembebasan lahan di sekitarnya," ujarnya.

Sedang Assisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, persoalan tentang status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Mapolda Riau akan secepatnya diselesaikan di Biro Hukum Setdaprov Riau. Dia menambahkan, sertifikat lahan seluas 15 hektar masih dipelajari untuk selanjutnya di proses untuk penerbitan sertifikat.

"Saat ini prosesnya sedang di Biro Hukum, dan secepatnya kita akan selesaikan. Karena semuanya butuh proses hukum dalam penerbitan sertifikat, apalagi lahan ini milik pemerintah yang selama ini diberikan dengan status pinjam pakai," katanya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso merasa kecewa dengan ketidak hadiran Biro Tata Pemerintahan sehingga rapat tidak lengkap. Untuk itulah Bagus minta dalam rapat ke depannya Biro Pemerintahan agar hadir supaya semuanya klier dan tidaka ada yang dipersalahkan.

"Saya menyambut baik apa yang diungkapkan pak Lubis, karena persoalan lahan ini butuh kepastian hkum dan mekanisme yang legal, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan terjadinya konflik di kemudian hari. Untuk kami minta pemerintah agar secepatnya menyelesaikan status hukum dari lahan seluas 15 hektar ini, yang peruntukanya pembangunan Mapolda Riau," katanya Bagus.

Dia juga minta agar pemerintah, apakah itu Gubernur maupun stafnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan melakukan kroscek kelapangan tentang lahan. "Sebab kita tidak ingin lahan ini menjadi sengketa dikemudian hari, setelah gedung sudah berdiri," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Hukum lainnya..........
- Kantor Gubri Sembilan Lantai Terbakar
- Warga Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru,
BNN Sita 1 Kg Sabu dan Ratusan Butir Pil Happy Five dari Seorang Perempuan

- Rutin Pungli Angkutan Barang dari Sumbar,
Tim Saber Pungli Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Bermodal Tabloid

- Polsek Bangkinang Barat Kampar Ringkus Pelaku Pembongkaran Rumah di Salo
- Penganiayaan Sadis di Rohul, Istri Tewas dan Suami Kritis
- Kumpulkan Ceceran Buah Sawit, Dua Nenek-nenek di Rohul Dipolisikan PTPN V
- Seorang Wanita di Sentajo, Kuansing Tewas Tergantung di Garasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.140.171
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com