Untitled Document
Jumat, 9 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Hukum >>

Berita Terhangat..
  Jum’at, 30 Januari 2015 21:07
Warga Pasir Penyu Idamkan Sosok Mukhtarudin sebagai Pembaharu Inhu

Jum’at, 30 Januari 2015 21:04


Jum’at, 30 Januari 2015 21:03
Pelaku Sudah Berkeluarga,
Pemerkosa Wanita Tunawicara Ditangkap Polsek Tualang, Siak


Jum’at, 30 Januari 2015 20:55
RAPP Terus Tingkatkan Tata Kelola Hutan

Jum’at, 30 Januari 2015 20:46
Gubri Nonaktif Annas Jadi Terdakwa,
Kemendagri Mengaku Belum Menerima Nomor Registrasi dari Pengadilan


Jum’at, 30 Januari 2015 20:16
Tak Bayar Dana Ganti Rugi‎, Satpol PP Pekanbaru Hentikan Pekerjaan PT. ‎FKC

Jum’at, 30 Januari 2015 19:59
Jelang Munas, DPD Hanura Riau Diyakini Dukung Wiranto



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 8 Oktober 2012 17:34
Harus Bayar Zaidar Rp 600 Juta,
MA Tolak Kasasi Pemkab Bengkalis


Pemkab Bengkalis wajib membayar ganti rugi lahan Pelabuhan BSSR sekitar Rp 600 juta pada Zaidar, menyusul upaya kasasinya ditolak Mahkamah Agung.

Riauterkini-BENGKALIS- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memutuskan tolak kasasi permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terhadap gugatan ganti rugi tanah seluas 1.912,5 meterpersegi, milik Zaidir, nelayan, warga RT/RW 02/07 Parit I Dusun Parit Indah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, untuk pembangunan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru.

Amar putusan menolak kasasi Pemkab Bengkalis tersebut, sebagaimana termaktum dengan nomor register 935 K/PDT/2012 yang diputuskan pada 19 September 2012 lalu. Bertindak termohon Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Dkk, dengan Majelis Hakim Suwardi, Abdul Gani Abdullah dan Abdul Kadir Mappong dan Penitera Pengganti Bongbongan Silaban.

Kuasa Hukum Zaidir, Windrayanto ketika dikonfirmasi terkait putusan tersebut juga mengakui telah menerima informasi itu. Hanya saja pihaknya masih menunggu salinan putusan penolakan kasasi yang disampaikan Pemkab Bengkalis kepada MA terhadap gugatan kliennya.

“Memang kita sudah memperoleh informasi itu. Nah, secara prosedur, kita masih menunggu salinannya,” ujarnya singkat saat ditemui riauterkini.com di Bengkalis, Senin (8/10/12).

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Zaidir, menggugat tanah miliknya kepada Pemkab Bengkalis, karena tidak memperoleh ganti rugi atas dibangunnya Pelabuhan BSSR Selatbaru.

Tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya itu sempat dipasang plang setelah dinyatakan menang melalui dua keputusan pengadilan, yakni Keputusan PN Bengkalis 02/PDT-G/2011/PN-BKS dan Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Riau Nomor 149/PDT/2011/PTR.

“Saya kecewa, meskipun sudah dua kali gugatan itu dimenangkan pengadilan tapi terus berlarut-larut belum ada hasil. Dengan dua putusan ini saya merasa hukum telah memihak saya yang miskin ini. Makanya saya sengaja memasang plang ‘pengumuman’ ini,” tutur Zaidir pada waktu itu.

“Saya juga kecewa dengan proses kecil seperti ini. Apalagi saya orang kecil, kok diperlakukan seperti tidak adil. Saya yang miskin ini hanya menuntut hak apa adanya, karena saya juga telah merasa dizalimi,” keluhnya lagi.

Setelah melalui putusan memihak Zaidir, PT Riau memutuskan mewajibkan Pemkab Bengkalis, segera membayar ganti rugi kepada Zaidir sebesar Rp 600 juta lebih, atas tanah miliknya yang dibangun untuk pelabuhan BSSR itu.***(dik)

Teks Foto : Zaidir, seorang nelayan Desa Selatbaru sengaja memasang plang diatas tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya, beberapa waktu lalu.




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
butuh keadilan
byk tanah pantai di bks di alih dungsi menjd pertokoan bahkan hotel,jd perlu di usut tuntas terutama BPN terhdp pemda bks,tanah bks terutama tanah pantai kok bs jd hak milik dan cb di cek rata2 org cina semua yg punya,yg jls bkn termsk tanah pantai s

hang jebat
guna pembelajaran kepada masyarakat dan aparat hukum, pada kasus yang lucu ini perlu langkahs sbb: 1. Pelabuhan bandar sri laksmana bengkalis, digantirugi oleh pemda tanah pantainya, sehingga kepala kantor pertanahannya di penjara oleh pengadilan be


Berita Hukum lainnya..........
- Pelaku Sudah Berkeluarga,
Pemerkosa Wanita Tunawicara Ditangkap Polsek Tualang, Siak

- Gubri Nonaktif Annas Jadi Terdakwa,
Kemendagri Mengaku Belum Menerima Nomor Registrasi dari Pengadilan

- Tak Bayar Dana Ganti Rugi‎, Satpol PP Pekanbaru Hentikan Pekerjaan PT. ‎FKC
- Wanita Tunawicara Diperkosa di Tualang, Siak
- Aksi Terus Berkelanjutan,
Ratusan Masyarakat Tuntuk PT IKS Kembalikan Lahan 1.750 Ha

- Kasus Korupsi Dana Pam Pilkda 2011,
Polisi Segera Tahan Kakansatpol PP Kampar

- Selewengkan Dana Banyuan Masyarakat,
Tiga Mantan Pengurus UPK Dayang Daipa, Kuansing Diadili



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.163.135.88
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com