Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 24 April 2017 18:58
Kantor Gubri Sembilan Lantai Terbakar

Senin, 24 April 2017 18:21
Ditinggal Mandah, Rumah Permanen Milik Warga Duri Ludes Dilalap Api

Senin, 24 April 2017 16:31
Gubri Optimis Tol Pekanbaru-Dumai Segera Terwujud

Senin, 24 April 2017 16:19
Isra' Mi'raj di Teluk Jira Tempuling,
Wabup Inhil Imbau Warga Dukung Program Pembangunan Pemerintah


Senin, 24 April 2017 16:14
Warga Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru,
BNN Sita 1 Kg Sabu dan Ratusan Butir Pil Happy Five dari Seorang Perempuan


Senin, 24 April 2017 16:11
Cuaca Terik, Lahan Tidur di Bengkalis Mulai Terbakar

Senin, 24 April 2017 15:13
Melalui Germas, Gubri Ajak Masyarakat Hidup Sehat

Senin, 24 April 2017 11:45
Rutin Pungli Angkutan Barang dari Sumbar,
Tim Saber Pungli Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Bermodal Tabloid


Senin, 24 April 2017 11:40
Plus dan Minus Balon Gubernur Riau (1),
Dari yang Menahan Diri Sampai yang Sudah Umumkan Diri


Senin, 24 April 2017 11:35
Polsek Bangkinang Barat Kampar Ringkus Pelaku Pembongkaran Rumah di Salo



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 8 Oktober 2012 17:34
Harus Bayar Zaidar Rp 600 Juta,
MA Tolak Kasasi Pemkab Bengkalis


Pemkab Bengkalis wajib membayar ganti rugi lahan Pelabuhan BSSR sekitar Rp 600 juta pada Zaidar, menyusul upaya kasasinya ditolak Mahkamah Agung.

Riauterkini-BENGKALIS- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memutuskan tolak kasasi permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terhadap gugatan ganti rugi tanah seluas 1.912,5 meterpersegi, milik Zaidir, nelayan, warga RT/RW 02/07 Parit I Dusun Parit Indah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, untuk pembangunan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru.

Amar putusan menolak kasasi Pemkab Bengkalis tersebut, sebagaimana termaktum dengan nomor register 935 K/PDT/2012 yang diputuskan pada 19 September 2012 lalu. Bertindak termohon Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Dkk, dengan Majelis Hakim Suwardi, Abdul Gani Abdullah dan Abdul Kadir Mappong dan Penitera Pengganti Bongbongan Silaban.

Kuasa Hukum Zaidir, Windrayanto ketika dikonfirmasi terkait putusan tersebut juga mengakui telah menerima informasi itu. Hanya saja pihaknya masih menunggu salinan putusan penolakan kasasi yang disampaikan Pemkab Bengkalis kepada MA terhadap gugatan kliennya.

“Memang kita sudah memperoleh informasi itu. Nah, secara prosedur, kita masih menunggu salinannya,” ujarnya singkat saat ditemui riauterkini.com di Bengkalis, Senin (8/10/12).

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Zaidir, menggugat tanah miliknya kepada Pemkab Bengkalis, karena tidak memperoleh ganti rugi atas dibangunnya Pelabuhan BSSR Selatbaru.

Tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya itu sempat dipasang plang setelah dinyatakan menang melalui dua keputusan pengadilan, yakni Keputusan PN Bengkalis 02/PDT-G/2011/PN-BKS dan Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Riau Nomor 149/PDT/2011/PTR.

“Saya kecewa, meskipun sudah dua kali gugatan itu dimenangkan pengadilan tapi terus berlarut-larut belum ada hasil. Dengan dua putusan ini saya merasa hukum telah memihak saya yang miskin ini. Makanya saya sengaja memasang plang ‘pengumuman’ ini,” tutur Zaidir pada waktu itu.

“Saya juga kecewa dengan proses kecil seperti ini. Apalagi saya orang kecil, kok diperlakukan seperti tidak adil. Saya yang miskin ini hanya menuntut hak apa adanya, karena saya juga telah merasa dizalimi,” keluhnya lagi.

Setelah melalui putusan memihak Zaidir, PT Riau memutuskan mewajibkan Pemkab Bengkalis, segera membayar ganti rugi kepada Zaidir sebesar Rp 600 juta lebih, atas tanah miliknya yang dibangun untuk pelabuhan BSSR itu.***(dik)

Teks Foto : Zaidir, seorang nelayan Desa Selatbaru sengaja memasang plang diatas tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya, beberapa waktu lalu.





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
butuh keadilan
byk tanah pantai di bks di alih dungsi menjd pertokoan bahkan hotel,jd perlu di usut tuntas terutama BPN terhdp pemda bks,tanah bks terutama tanah pantai kok bs jd hak milik dan cb di cek rata2 org cina semua yg punya,yg jls bkn termsk tanah pantai s

hang jebat
guna pembelajaran kepada masyarakat dan aparat hukum, pada kasus yang lucu ini perlu langkahs sbb: 1. Pelabuhan bandar sri laksmana bengkalis, digantirugi oleh pemda tanah pantainya, sehingga kepala kantor pertanahannya di penjara oleh pengadilan be


Berita Hukum lainnya..........
- Kantor Gubri Sembilan Lantai Terbakar
- Warga Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru,
BNN Sita 1 Kg Sabu dan Ratusan Butir Pil Happy Five dari Seorang Perempuan

- Rutin Pungli Angkutan Barang dari Sumbar,
Tim Saber Pungli Polres Kampar Tangkap Dua Pelaku Bermodal Tabloid

- Polsek Bangkinang Barat Kampar Ringkus Pelaku Pembongkaran Rumah di Salo
- Penganiayaan Sadis di Rohul, Istri Tewas dan Suami Kritis
- Kumpulkan Ceceran Buah Sawit, Dua Nenek-nenek di Rohul Dipolisikan PTPN V
- Seorang Wanita di Sentajo, Kuansing Tewas Tergantung di Garasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.140.171
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com