Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 5 Desember 2016 17:22
Bantu Tugas Kepolisian,
16 Personil dan 3 Warga Terima Penghargaan Kapolres Kampar


Senin, 5 Desember 2016 17:16
Tiga Bulan Buron,
Satu Tahanan Kabur Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Berhasil Ditangkap


Senin, 5 Desember 2016 17:09
Polres Kampar Ungkap Perampokan Pedagang Emas di Rumbio

Senin, 5 Desember 2016 17:03
Terkait Pembayaran TPP RSUD AA,
Pemprov Sebut Hanya Melaksanakan Rekomendasi KPK dan BPKP


Senin, 5 Desember 2016 16:54
Sampai November 2016, Kunjungan Wisata di Rohul Meningkat Tajam

Senin, 5 Desember 2016 16:21
Pembangunan Jembatan Waterfront City,
‪Bupati Kampar Pastikan Selesai Tepat Waktu


Senin, 5 Desember 2016 16:18
Ayah dan Anak Tewas Menggenaskan di Jalintim Pelalawan

Senin, 5 Desember 2016 16:12
‪Jefry Noer: Akhiri Praktek Dualisme di Lima Desa

Senin, 5 Desember 2016 16:06
Diindikasi Politik Uang,
Masyarakat dan BPBD Desa Tangun, Rohul Tolak Hasil Pilkades


Senin, 5 Desember 2016 15:59
Difasilitasi Polresta Pekanbaru,
Besok, Pemprov-RSUD AA Bahas Pergub No.12/2016




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 8 Oktober 2012 17:34
Harus Bayar Zaidar Rp 600 Juta,
MA Tolak Kasasi Pemkab Bengkalis


Pemkab Bengkalis wajib membayar ganti rugi lahan Pelabuhan BSSR sekitar Rp 600 juta pada Zaidar, menyusul upaya kasasinya ditolak Mahkamah Agung.

Riauterkini-BENGKALIS- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memutuskan tolak kasasi permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terhadap gugatan ganti rugi tanah seluas 1.912,5 meterpersegi, milik Zaidir, nelayan, warga RT/RW 02/07 Parit I Dusun Parit Indah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, untuk pembangunan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru.

Amar putusan menolak kasasi Pemkab Bengkalis tersebut, sebagaimana termaktum dengan nomor register 935 K/PDT/2012 yang diputuskan pada 19 September 2012 lalu. Bertindak termohon Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Dkk, dengan Majelis Hakim Suwardi, Abdul Gani Abdullah dan Abdul Kadir Mappong dan Penitera Pengganti Bongbongan Silaban.

Kuasa Hukum Zaidir, Windrayanto ketika dikonfirmasi terkait putusan tersebut juga mengakui telah menerima informasi itu. Hanya saja pihaknya masih menunggu salinan putusan penolakan kasasi yang disampaikan Pemkab Bengkalis kepada MA terhadap gugatan kliennya.

“Memang kita sudah memperoleh informasi itu. Nah, secara prosedur, kita masih menunggu salinannya,” ujarnya singkat saat ditemui riauterkini.com di Bengkalis, Senin (8/10/12).

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Zaidir, menggugat tanah miliknya kepada Pemkab Bengkalis, karena tidak memperoleh ganti rugi atas dibangunnya Pelabuhan BSSR Selatbaru.

Tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya itu sempat dipasang plang setelah dinyatakan menang melalui dua keputusan pengadilan, yakni Keputusan PN Bengkalis 02/PDT-G/2011/PN-BKS dan Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Riau Nomor 149/PDT/2011/PTR.

“Saya kecewa, meskipun sudah dua kali gugatan itu dimenangkan pengadilan tapi terus berlarut-larut belum ada hasil. Dengan dua putusan ini saya merasa hukum telah memihak saya yang miskin ini. Makanya saya sengaja memasang plang ‘pengumuman’ ini,” tutur Zaidir pada waktu itu.

“Saya juga kecewa dengan proses kecil seperti ini. Apalagi saya orang kecil, kok diperlakukan seperti tidak adil. Saya yang miskin ini hanya menuntut hak apa adanya, karena saya juga telah merasa dizalimi,” keluhnya lagi.

Setelah melalui putusan memihak Zaidir, PT Riau memutuskan mewajibkan Pemkab Bengkalis, segera membayar ganti rugi kepada Zaidir sebesar Rp 600 juta lebih, atas tanah miliknya yang dibangun untuk pelabuhan BSSR itu.***(dik)

Teks Foto : Zaidir, seorang nelayan Desa Selatbaru sengaja memasang plang diatas tanah seluas 1.912,5 meterpersegi miliknya, beberapa waktu lalu.




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
butuh keadilan
byk tanah pantai di bks di alih dungsi menjd pertokoan bahkan hotel,jd perlu di usut tuntas terutama BPN terhdp pemda bks,tanah bks terutama tanah pantai kok bs jd hak milik dan cb di cek rata2 org cina semua yg punya,yg jls bkn termsk tanah pantai s

hang jebat
guna pembelajaran kepada masyarakat dan aparat hukum, pada kasus yang lucu ini perlu langkahs sbb: 1. Pelabuhan bandar sri laksmana bengkalis, digantirugi oleh pemda tanah pantainya, sehingga kepala kantor pertanahannya di penjara oleh pengadilan be


Berita Hukum lainnya..........
- Tiga Bulan Buron,
Satu Tahanan Kabur Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Berhasil Ditangkap

- Polres Kampar Ungkap Perampokan Pedagang Emas di Rumbio
- Ayah dan Anak Tewas Menggenaskan di Jalintim Pelalawan
- Berkat Rekaman CCTV,
Maling Spesialis Bongkar Sekolah di 5 TKP Pekanbaru Tertangkap

- Pria Tua Ditemukan Mengapung di Sungai Siak
- Tiga Lagi DPO, Polisi Rohul Tangkap Lima Pencuri Sapi di Dua Lokasi
- Perkara Korupsi Dana Hibah Pemprov Riau,
Jaksa Tunda Tuntut Ketua IGRA dan Empat Kepsek TK Pelalawan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.155.163
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com