Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


8/06/2018 14:37
Lihat Kesiapan Pembagian Zakat, Sekda Kunjungi Kantor BAZNas Inhil

7/06/2018 22:54
Pjs Bupati Inhil Buka Puasa Bersama Plh Gubri, Kapolda, Danrem 031/Wirabima dan Kabinda

5/06/2018 21:59
Pjs Bupati Inhil Lantik Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional

5/06/2018 14:47
Pjs Bupati Inhil Hadiri Rapat Pemantapan Persiapan Pilkada Serentak 2018

5/06/2018 14:41
Pemkab Inhil, Polres Serta Kodim Persiapkan Kedatangan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima

4/06/2018 21:29
Sekdakab Inhil Buka Puasa Bersama Kwarcab Gerakan Pramuka

3/06/2018 11:38
Pjs Bupati Inhil Lantik Penjabat Kepala Desa 2 Kecamatan Sekaligus

2/06/2018 17:40
Pjs Bupati Inhil Lantik 5 Penjabat Kepala Desa Kecamatan Gaung

2/06/2018 15:01
Pjs Bupati Inhil Hadiri Peringatan Nuzul Al Qur'an di Masjid Agung Al Huda Tembilahan

2/06/2018 14:34
Pisah Sambut Kajari Inhil, Pjs Bupati Minta Peran Aktif Kejaksaan Wujudkan Good And Clean Governance

  Kamis, 12 Oktober 2017 16:13
Bupati Inhil Komit Lakukan Pencegahan Tipikor terhadap Seluruh Jajaran

Riauterkini-TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir HM Wardan berkomitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap seluruh jajarannya yang disampaikan pada saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Kamis (12/10/17) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Menurutnya, kegiatan yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut merupakan tindaklanjut atas pernyataan terkait komitmen penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.334/V/HK-2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil tahun 2017.

"Tujuannya baik, yakni untuk mengefektifkan pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil," kata Wardan.

Bupati menuturkan, untuk mencegah gratifikasi, perlu komitmen dan integritas semua pihak. Untuk itu, pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi perlu ditingkatkan.

"Pencegahan tindak gratifikasi dapat dilakukan dengan cara membentuk lingkungan, baik instansi maupun organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi serta mempermudah akses pelaporan atas penerimaan gratifikasi," pungkas Bupati.

Biasanya, lanjut Bupati, ada 3 alasan yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Pertama, karena adanya peluang yang disebabkan lemahnya sistem. Kedua, karena keserakahan dan kebutuhan yang disebabkan oleh faktor gaya hidup dan timbunan utang. Terakhir, disebabkan oleh pembenaran karena alasan membahagiakan keluarga.

"Kemudian, yang tidak kalah penting, penilaian masyarakat bahwa seseorang dianggap berhasil diukur berdasarkan materi, walaupun jabatannya tinggi ataupun pintar kalau tidak kaya tidak dianggap," ujar Bupati menguraikan.

Dijelaskan Bupati, Gratifikasi secara umum memiliki pengertian pemberian dalam arti luas yang pada dasarnya tidak dilarang. Namun, imbuhnya, gratifikasi bagi penyelenggara negara dan ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Yang jelas, mengenai hal ini perlu adanya sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Pada intinya, gratifikasi ini merupakan akar korupsi," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan, sanksi hukum kepada ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya itu bakal dipidana maksimal seumur hidup atau penjara 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, dengan pidana denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 huruf b.

"Jadi, tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi yang diharapakan akan bermuara pada kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi," tuturnya.

Penting untuk diketahui, kegiatan sosialisasi gratifikasi tajaan Pemkab Inhil tersebut menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari KPK, yakni Deputi bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi, Widyanto Eko Nugroho dan Kurniawantiningrum Raharjo.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com