Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


1/09/2018 16:45
Pencanangan Hari Olahraga Nasional 2018, Bupati Inhil Ikuti Senam Bersama

31/08/2018 14:27
Bupati Inhil Buka Jambore Kader PKK Tahun 2018

31/08/2018 10:46
Sekda Inhil Buka Perkemahan Berkarakter III Tahun 2018 Di Simpang Gaung

30/08/2018 10:02
Tabligh Akbar Al - Aqsa Dalam Bahaya, Bupati Inhil Sambut Dr Muraweh Mousa Nassar

29/08/2018 11:07
Bupati Inhil Lantik 5 BPD Kecamatan Kempas Serentak

26/08/2018 16:46
Temukan Solusi Harga Kelapa, Bupati Inhil Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito

25/08/2018 21:49
Bupati Inhil Apresiasi Festival Budaya Alam Nusantara

21/08/2018 15:12
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Inhil 2018-2023

21/08/2018 14:49
Bupati Inhil Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di PMIP

19/08/2018 21:04
Meriahkan HUT RI Ke - 73, Bupati Inhil Apresiasi Berbagai Lomba yang Digelar DWP

  Kamis, 12 Oktober 2017 16:13
Bupati Inhil Komit Lakukan Pencegahan Tipikor terhadap Seluruh Jajaran

Bupati Indragiri Hilir berkomitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap seluruh jajarannya. Ini disampaikan pada saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil

Riauterkini-TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir HM Wardan berkomitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap seluruh jajarannya yang disampaikan pada saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Kamis (12/10/17) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Menurutnya, kegiatan yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut merupakan tindaklanjut atas pernyataan terkait komitmen penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.334/V/HK-2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil tahun 2017.

"Tujuannya baik, yakni untuk mengefektifkan pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil," kata Wardan.

Bupati menuturkan, untuk mencegah gratifikasi, perlu komitmen dan integritas semua pihak. Untuk itu, pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi perlu ditingkatkan.

"Pencegahan tindak gratifikasi dapat dilakukan dengan cara membentuk lingkungan, baik instansi maupun organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi serta mempermudah akses pelaporan atas penerimaan gratifikasi," pungkas Bupati.

Biasanya, lanjut Bupati, ada 3 alasan yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Pertama, karena adanya peluang yang disebabkan lemahnya sistem. Kedua, karena keserakahan dan kebutuhan yang disebabkan oleh faktor gaya hidup dan timbunan utang. Terakhir, disebabkan oleh pembenaran karena alasan membahagiakan keluarga.

"Kemudian, yang tidak kalah penting, penilaian masyarakat bahwa seseorang dianggap berhasil diukur berdasarkan materi, walaupun jabatannya tinggi ataupun pintar kalau tidak kaya tidak dianggap," ujar Bupati menguraikan.

Dijelaskan Bupati, Gratifikasi secara umum memiliki pengertian pemberian dalam arti luas yang pada dasarnya tidak dilarang. Namun, imbuhnya, gratifikasi bagi penyelenggara negara dan ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Yang jelas, mengenai hal ini perlu adanya sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Pada intinya, gratifikasi ini merupakan akar korupsi," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan, sanksi hukum kepada ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya itu bakal dipidana maksimal seumur hidup atau penjara 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, dengan pidana denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 huruf b.

"Jadi, tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi yang diharapakan akan bermuara pada kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi," tuturnya.

Penting untuk diketahui, kegiatan sosialisasi gratifikasi tajaan Pemkab Inhil tersebut menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari KPK, yakni Deputi bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi, Widyanto Eko Nugroho dan Kurniawantiningrum Raharjo.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com