Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


17/01/2018 12:00
Bupati Inhil Serahkan Penghargaan pada OPD dan Kecamatan Tertepat Laporan Fisik dan Keuangan TA 2017

17/01/2018 11:14
Bupati Inhil Ingatkan ASN Tingkatkan Kemampuan Pahami dan Taati Aturan

16/01/2018 15:47
Bupati Inhil Minta Rehabilitasi SDN 011 Desa Sungai Ambat, Enok Diprioritaskan

16/01/2018 15:27
Bupati Inhil Harapkan Kontribusi IKA UR Bantu Pembangunan sampai ke Desa-desa

15/01/2018 15:59
Digelar di Desa Sungai Ambat, Enok
Bupati Inhil Hadiri Haul Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani

  Sabtu, 16 Desember 2017 10:51
Diskominfo Inhil Kunjungi Dewan Pers

Riauterkini-JAKARTA-Dalam rangka mencari masukkan seputar eksistensi media, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indragiri Hilir berkunjung ke Kantor Dewan Pers untuk berkonsultasi.

Saat itu rombongan yang diketuai Kadiskominfo Inhil HM Thaher didampingi Kabid Kerja Sama Media, diterima langsung Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dengan didampingi Kepala Sekretariat Dewan Pers Rita.

"Kedatangan kami kesini untuk berkonsultasi dan komunikasi terkait urusan yang ada pada instansi kami," ungkap Kadiskomimfo Inhil HM Thaher, Kamis (14/12/17).

Secara fungsi Diskominfo, merupakan mitra media dalam hal keja sama publikasi. Hanya saja perlu diketahui mana media-media yang dibenarkan secara Undang-undang untuk dilakukan kerja sama.

"Sehingga tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari. Maka dari itu perlu penegasan dan pemahaman bagi kami supaya tidak terjadi benturan," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Inhil ini ingin mengetahui apakah ada kewajiban pemerintah untuk menjalin kerja sama. Namun dengan kedatangan mereka ke Dewan Pers banyak masukan yang diperoleh.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan, banyak kegaduhan seputar pemberitaan oleh sejumlah media yang tidak bertanggung jawab. Bagi media yang tidak bisa memenuhi aturan dapat ditindak sesuai ketentuan.

"Patokan kita Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Selagi mereka (media) mampu memenuhi aturan itu tidak ada masalah," tegas Yosef.

Untuk meminimalisir pelanggaran, Dewan Pers sendiri telah membuat MoU bersama Polri dan Kejaksaan terkait penyalahgunaan profesi. Artinya penyalahgunaan profesi oleh oknum wartawan bisa ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, semua perusahaan pers wajib untuk diverifikasi. Dengan begitu dapat diketahui mana media yang benar-benar profesional dan mana media yang hanya lahir untuk kepentingan tertentu.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com