Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


17/04/2018 14:53
HUT ke-68 Satpol PP dan ke-56 Satlinmas,
Pj Bupati Inhil Minta Personel Jaga Netralitas dalam Pilkada

17/04/2018 13:56
Aksi Demo Mahasiswa, Pemkab Inhil Beri Klarifikasi Anjloknya Harga Kelapa

17/04/2018 07:58
Sekda Inhil Buka Pemilihan Duta GenRe dan Ajang Kreatifitas Remaja Provinsi Riau 2018

16/04/2018 13:45
Sekda Inhil Buka Jambore PAUD dan Jambore Kader Posyandu Kecamatan Tanah Merah

15/04/2018 22:27
Targetkan Selesai Mei,
Disdukcapil Inhil Miliki Persediaan 12 Ribu Keping Blanko e-KTP

  Sabtu, 16 Desember 2017 10:51
Diskominfo Inhil Kunjungi Dewan Pers

Riauterkini-JAKARTA-Dalam rangka mencari masukkan seputar eksistensi media, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indragiri Hilir berkunjung ke Kantor Dewan Pers untuk berkonsultasi.

Saat itu rombongan yang diketuai Kadiskominfo Inhil HM Thaher didampingi Kabid Kerja Sama Media, diterima langsung Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dengan didampingi Kepala Sekretariat Dewan Pers Rita.

"Kedatangan kami kesini untuk berkonsultasi dan komunikasi terkait urusan yang ada pada instansi kami," ungkap Kadiskomimfo Inhil HM Thaher, Kamis (14/12/17).

Secara fungsi Diskominfo, merupakan mitra media dalam hal keja sama publikasi. Hanya saja perlu diketahui mana media-media yang dibenarkan secara Undang-undang untuk dilakukan kerja sama.

"Sehingga tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari. Maka dari itu perlu penegasan dan pemahaman bagi kami supaya tidak terjadi benturan," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Inhil ini ingin mengetahui apakah ada kewajiban pemerintah untuk menjalin kerja sama. Namun dengan kedatangan mereka ke Dewan Pers banyak masukan yang diperoleh.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan, banyak kegaduhan seputar pemberitaan oleh sejumlah media yang tidak bertanggung jawab. Bagi media yang tidak bisa memenuhi aturan dapat ditindak sesuai ketentuan.

"Patokan kita Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Selagi mereka (media) mampu memenuhi aturan itu tidak ada masalah," tegas Yosef.

Untuk meminimalisir pelanggaran, Dewan Pers sendiri telah membuat MoU bersama Polri dan Kejaksaan terkait penyalahgunaan profesi. Artinya penyalahgunaan profesi oleh oknum wartawan bisa ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, semua perusahaan pers wajib untuk diverifikasi. Dengan begitu dapat diketahui mana media yang benar-benar profesional dan mana media yang hanya lahir untuk kepentingan tertentu.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com