Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


6/03/2019 07:27
Paripurna Ke-3 Masa Persidangan 1, Bupati Inhil Sampaikan 4 Ranperda

3/03/2019 20:46
Bupati Inhil Berharap Kedatangan Menko Kemaritiman Membawa Dampak Positif

2/03/2019 12:55
Bupati Inhil Serahkan SK Kepada 329 CPNS

1/03/2019 13:57
Puncak Rakornas PKK 2019, Ketua TP-PKK Inhil Ikuti Dialog Interaktif Bersama Presiden dan Ibu Negara

27/02/2019 15:29
Bupati Inhil Orasi Ilmiah 'Kampung Qur'an' Pada Wisuda UIN Suska Riau

27/02/2019 13:38
Ketua TP PKK Inhil Ikuti Rakornas PKK Tahun 2019 di Jakarta

26/02/2019 19:38
Pemuncak Penilaian Renaksi 2018,
Bupati Inhil: Ini Peningkatan Prestasi

26/02/2019 07:41
Hadiri Pisah Sambut, Bupati Inhil Siap Dukung Program Gubri Majukan Riau

24/02/2019 17:42
Wakil Bupati Yakin IKASI Inhil Mampu Berkembang dan Maju Pesat

23/02/2019 19:00
Bupati Komitmen Pertahankan Predikat Kabupaten Inhil Sebagai Lumbung Padi Riau

  Rabu, 14 Maret 2018 13:36
Sejumlah Pejabat Pemkab Inhil Ikuti Rakor Bersama Pemprov Riau dan KPK

Digelar rapat koordinasi Pemprov Riau bersama KPK di Pekanbaru. Sejumlah pejabat Pemkab Inhil menjadi peserta sebagai wujud komitmen mencegah dan menghindari korupsi.

Riauterkini-JAKARTA-Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (13/3/18).

Rakor tersebut membahas beberapa poin, diantaranya tentang monitoring dan evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

"Jadi, Rakor itu, salah satu tujuannya adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017 silam," tukas Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin yang kala itu turut mengikuti rakor.

Untuk penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017, Sekda menuturkan, Pemerintah Kabupaten Inhil berada pada peringkat ke - 5 dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se - Provinsi Riau termasuk Pemerintah Provinsi Riau.

"Dengan penilaian di beberapa sektor strategis, Inhil mendapat angka 81 dari total nilai sempurna 100. Yang tertinggi jatuh pada Kabupaten Kampar dengan nilai 98," ungkap Sekda kepada awak media.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut, diakui Sekda, memang belum maksimal. Sebab, terdapat beberapa kriteria penilaian dalam sektor tertentu yang belum terpenuhi, seperti e - planning dan e - budgeting yang belum sesuai dengan informasi barang.

Dalam rakor, dikatakan Sekda, KPK selaku lembaga negara melakukan sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi Riau ihwal penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018.

"Sosialisasi dilakukan karena ada penambahan 4 (empat) sektor lainnya dalam rencana aksi pemberantasan korupsi ahun 2018 ini, yakni sektor Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perikanan," kata Sekda.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan, usai rakor bersama KPK Ini, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil akan segera melakukan penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018 dengan tambahan 4 (empat) sektor tersebut.

"Ya,kita akan langsung tindaklanjuti secara bertahap. Sebab, rencana aksi ini biasanya diimplementasikan secara bertahap tiap - tiap kwartal dalam periode satu tahun, menyasar tujuan per triwulan," urai Sekda.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Tamrin dalam sambutannya mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kepala Daerah se - Provinsi Riau dapat mengikuti rakor bersama KPK secara seksama.

Plt Gubri juga meminta agar jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Kepala Daerah senantiasa menjaga integritas, kedisplinan serta kejujuran dalam menjalankan tugas.

"Tujuannya kan jelas untuk mewujudkan Riau menjadi daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Nanti bagaimana kedepannya saja lagi, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) akan memberikan arahan dan pendampingan," tukas Plt Gubri.***(adv/mar)

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com