Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


6/07/2018 14:45
Belajar Manajemen Masjid, Pemkab Inhil Berangkatkan Tokoh Agama dan Pengurus Masjid ke Jakarta

5/07/2018 07:29
Upaya Dongkrak Harga, Bupati Inhil Undang Perusahaan dan Pengumpul Kelapa

4/07/2018 13:55
Bupati Inhil Hadiri Tepung Tawar Kajari dan Ketua PA

1/07/2018 16:33

1/07/2018 16:33
Bupati Inhil Hadiri Puncak Peringatan Harlah Muslimat NU ke-72

30/06/2018 10:46
Sempena Harganas Ke-25, Sekda Inhil Melepas Gerak Jalan Santai Forum GenRe Inhil

29/06/2018 21:13
Sempena Harganas Ke-25, Sekda Inhil Melepas Gerak Jalan Santai Forum GenRe Inhil

28/06/2018 18:28
Menang Pilkada Versi Quick Count,
Bupati Inhil Gelar Press Conference dengan Insan Pers

28/06/2018 09:22
Peroleh 51,98 Persen Suara, HM Wardan 'Ungguli' Para Pesaingnya

27/06/2018 17:21
Hari Pemungutan Suara,
Bupati Inhil Laporkan Kejadian 'Aneh Bin Ajaib' kepada Wagubri

  Selasa, 10 April 2018 09:31
Sekda Inhil Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

RIAUTERKINI-BATAM-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/18).

Selain Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se - Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

"Pada waktu itu, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com