Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


17/04/2018 14:53
HUT ke-68 Satpol PP dan ke-56 Satlinmas,
Pj Bupati Inhil Minta Personel Jaga Netralitas dalam Pilkada

17/04/2018 13:56
Aksi Demo Mahasiswa, Pemkab Inhil Beri Klarifikasi Anjloknya Harga Kelapa

17/04/2018 07:58
Sekda Inhil Buka Pemilihan Duta GenRe dan Ajang Kreatifitas Remaja Provinsi Riau 2018

16/04/2018 13:45
Sekda Inhil Buka Jambore PAUD dan Jambore Kader Posyandu Kecamatan Tanah Merah

15/04/2018 22:27
Targetkan Selesai Mei,
Disdukcapil Inhil Miliki Persediaan 12 Ribu Keping Blanko e-KTP

  Selasa, 10 April 2018 09:31
Sekda Inhil Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

RIAUTERKINI-BATAM-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/18).

Selain Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se - Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

"Pada waktu itu, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com